NasDem Harap UU EBT Disahkan Tahun Ini
JAKARTA (2 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto berharap RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) bisa disahkan menjadi UU EBT pada tahun 2022 ini. RUU EBT sedang menunggu untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada rapat paripurna mendatang.
Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyetujui harmonisasi RUU tersebut pada Senin (30/5). Sugeng menambahkan, RUU EBT segera dibawa ke rapat paripurna pada pekan depan.
“Kita bersyukur RUU EBT sudah melalui proses dari Baleg dan segera diparipurnakan minggu depan. Ini bakal kita serahkan ke pemerintah sebagai draf RUU EBT dari inisiatif DPR,” ujar Sugeng, dalam webinar Media Group Network (MGN) Energy Summit 2022, Selasa (31/5).
Legislator NasDem itu mengatakan, urgensi dari pengesahan RUU EBT itu penting sebagai instrumen Indonesia dalam mengejar bauran energi 23% di 2025 dan netralitas karbon di 2026.
Kemudian, tambah Sugeng, tahun ini juga bertepatan dengan Presidensi Indonesia di KTT G20 di Bali, yang mengangkat isu prioritas soal transisi energi. Sehingga, pengesahan UU EBT perlu dikebut.
“Saat kita menjadi Presidensi G20, tidak elok kalau kita belum punya UU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Saya yakinkan di 2022 ini akan terbit UU EBT,” kata Sugeng.
Sugeng juga menyinggung pemakaian energi fosil seperti batu bara dan diesel berdampak pada penambahan emisi dengan polusi yang tinggi.
Lebih jauh Sugeng mengatakan, pemakaian EBT menjadi barang wajib agar pembangunan di Indonesia terus berkelanjutan dan aspek lingkungan tetap terjaga.
“Kalau Indonesia mau selamat, jalan satu-satunya segera masuk ke EBT karena cadangan EBT kita cukup besar,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, penggunaan energi berbasis fosil seperti batu bara bermasalah. Sayangnya, produksi dan infrastruktur energi Indonesia sudah terlanjur memakai batu bara.
“Kalau hari ini penggunaan batu bara di-shutdown, banyak persoalan, seperti kompensasi dan membangun pengganti pembangkit listrik tenaga batu bara, ada cost tersendiri,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) itu.
Pemerintah juga terlanjur mewacanakan proyek listrik sebesar 35 ribu megawatt. Proyek tersebut bakal memakai PLT batu bara.
Menurut Sugeng, pemakaian batu bara sejak lama lantaran biaya produksi yang relatif murah saat awal dirintis. Namun, perkembangan zaman memungkinkan peralihan menuju EBT perlahan lebih efisien.
“Karena teknologi semakin maju, biaya per satuan energi makin murah,” pungkasnya.
(medcom/*)
