NasDem Minta Direksi BUMN Terus Dirotasi Hindari KKN
JAKARTA (21 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, meminta agar jajaran direksi di perusahaan-perusahaan BUMN terus dilakukan rotasi.
Menurutnya, suatu jabatan yang diduduki seseorang terlalu lama akan memperbesar potensi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di dalamnya.
Rudi mendorong hal itu agar dibakukan ke dalam suatu peraturan, baik melalui Permen (Peraturan Menteri) maupun Perpres (Peraturan Presiden).
“Melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN hari ini, jika melihat tren kinerja direksi, saya mengusulkan agar dirut dan direksi di semua BUMN dibuat suatu aturan yang baku, baik melalui Permen maupun Perpres. Tidak boleh menjabat lama-lama dan harus segera dirotasi,” ujar Rudi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).
Rudi mencontohkan sistem rotasi pejabat yang sudah dilakukan di Kepolisian dan TNI. Selain mencegah praktik KKN, rotasi ini juga dapat melihat kinerja para direksi.
“Kenapa ini perlu dilakukan? Agar tidak sampai terjadi permasalahan-permasalahan. Misal kasus korupsi. Karena apa? Karena dirut atau direksi yang terlalu lama duduk, mereka merasa seperti penguasa, raja kecil, itu naluri,” tandasnya.
Legislator dari dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) ini menambahkan, mereka yang terlalu lama duduk di direksi BUMN akan berupaya memperkaya diri sendiri dan kroninya.
“Atau membuat anak cucu perusahaan dan memasukkan kroninya ke dalam perusahaan tersebut. Yang dijadikan dirut teman dan orang dekatnya juga. Sudah banyak juga, kan, yang Bapak laporkan, seperti di Kejaksaan,” tukas Rudi.
(tvparlemen/dis/*)
