Lisda Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Jalankan Program Wajib Belajar 12 Tahun
JAKARTA (4 Juli): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, memertanyakan keseriusan pemerintah menjalankan program wajib belajar 12 tahun atau program pendidikan menengah universial.
“Pemerintah tidak paham program wajib belajar 12 tahun. Artinya pemerintah sudah menyiapkan anak-anak kita untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya,” ujar Lisda dalam keterangannya, Kamis (4/7).
Menurut Lisda, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana Pasal 31 UUD 1945. Hal demikian juga diamanatkan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara, program wajib belajar 12 tahun juga telah termuat dalam Permendikbud No 19/2016 tentang Program Indonesia Pintar.
Salah satu ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan program tersebut ialah masih kurangnya jumlah sekolah.
Lisda menerangkan, jumlah sekolah dasar (SD) tidak sebanding dengan jumlah SMP dan SMA. Artinya, lulusan SD tidak semuanya dapat ditampung dan belajar di SMP.
“Amanat undang-undang wajib sekolah 12 tahun. Harusnya jumlah SD, SMP, dan SMA sama. Kalau di SD 1.000, ya SMP 1.000, SMA 1.000, itu baru namanya wajib belajar. Tapi kita enggak, dari SD ke SMP berkurang, begitu juga SMP ke SMA. Jadi bentuk piramid,” tandasnya.
“Berarti negara ini memaksa anaknya nganggur, tidak sekolah, karena memang tidak ada sekolahnya,” imbuh Lisda.
Untuk diketahui, jumlah sekolah negeri di bawah Kemendikbudristek pada 2022 untuk jenjang SD sebanyak 130.042 unit dan sekolah swasta 18.933 unit. Untuk jenjang SMP negeri ada 23.864 unit dan SMP swasta 18.122 unit. Jumlah SMK negeri 3.692 unit dan SMK swasta 10.573 unit, sedangkan SMA negeri 6.878 unit, dan swasta 7.061 unit.
Meski ada tambahan dari sekolah swasta, kata Lisda, jumlahnya juga belum cukup. Di samping itu, sekolah yang dikelola swasta mengenakan biaya yang reltif tinggi.
“Jadi banyak yang terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, padahal kemampuan finansialnya terbatas. Jadi masih perlu banyak penambahan sekolah untuk anak-anak kita,” tegas Lisda.
(dis/*)
