a

February 2025

SUKABUMI (11 Februari): Wali Kota Sukabumi terpilih, Ayep Zaki, menegaskan kesiapannya untuk segera bekerja setelah pelantikan pada 20 Februari 2025. Fokus utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mewujudkan janji kampanyenya, termasuk menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf. Dalam berbagai kesempatan, Ayep Zaki menargetkan peningkatan PAD Kota Sukabumi dari sekitar Rp400 miliar (Rp320 miliar dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bunut dan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebesar Rp81 miliar) menjadi Rp600 miliar. Salah satu strategi utama adalah pembenahan BLUD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk

JAKARTA (10 Februari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta aparat menginvestigasi penyebab kebakaran kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Termasuk, menguak kepastian fakta tentang dugaan kesengajaan atau korsleting listrik yang menyebabkan ruang Subbagian Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kementerian ATR/BPN terbakar. “Kebakaran ini harus diselidiki secara menyeluruh. Polisi perlu memastikan apakah kejadian ini disebabkan oleh faktor kesengajaan atau sekadar korsleting listrik. Kasus kebakaran seperti ini memerlukan perhatian khusus, apalagi mengingat kejadian serupa yang pernah

PONTIANAK (10 Februari): Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018-2023, Sutarmidji, resmi bergabung dengan Partai NasDem. Keputusan tersebut diumumkan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai NasDem Kalbar di Hotel Mercure, Pontianak, pada Sabtu (8/2). Ketua DPW NasDem Kalbar Syarif Abdullah Alkadrie menyambut baik kehadiran Sutarmidji. Dia dinilai akan memperkuat Partai dalam menghadapi Pemilu 2029. "Beliau memiliki pengalaman panjang di dunia politik, dari anggota legislatif, Wakil Wali Kota, hingga dua periode menjadi Wali Kota Pontianak dan Gubernur Kalbar. Kami yakin kehadiran Pak Midji akan menjadi darah segar bagi

JAKARTA (10 Februari): Evaluasi yang menyeluruh harus segera dilakukan agar kendala dalam proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tidak terulang lagi. "Kendala yang terjadi di ratusan sekolah dalam proses pengisian data siswa pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dalam rangka SNPMB tahun ini harus segera diketahui penyebabnya, melalui langkah evaluasi yang menyeluruh," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2025). Pekan lalu ratusan sekolah di Indonesia terkendala dalam pengisian data siswa pada PDSS dalam proses SNPMB. Sejumlah kendala teknis hingga

BARRU (10 Februari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, meresmikan Gedung Kuliner Bumdes Mattirotasi, di Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Barru, Sulawesi Selatan, Sabtu (8/2/2025). Teguh berharap kehadiran fasilitas itu menjadi motor penggerak ekonomi mikro, serta menjadi tempat strategis bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. "Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Gedung Kuliner Bumdes ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat usaha, tetapi juga sebagai tempat masyarakat berkumpul, menggelar acara, serta merayakan momen-momen penting, seperti pesta pernikahan dan kegiatan sosial lainnya,"

KUALA KAPUAS (10 Februari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, mengunjungi masyarakat terdampak bencana banjir di Dusun Tumbang Mamput, Desa Barunang, Kecamatan Kapuas Tengah, Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu (8/2/2025). Andina menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir. "Dari data yang kita dapatkan, banjir ini menyebabkan 15 rumah hanyut dan lainnya rusak parah," kata Andina, Minggu (9/2/2025). Andina mengatakan bencana banjir di dusun tersebut terjadi cukup besar hingga setinggi atap rumah. Intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan air sungai naik dengan cepat.

JAKARTA (10 Februari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, meminta Komisi Yudisial (KY) memperketat pengawasan terhadap disparitas putusan kasus tindak pidana korupsi. Ia menilai sering kali putusan hakim terhadap terdakwa kasus korupsi menimbulkan ketimpangan. "Sekalipun mungkin diatur di KUHP baru kita, tetapi menurut saya, penting supaya betul-betul ada kontrol dalam hukum acara. Ini kan sebagai mekanisme kontrol pengawasan supaya aparat penegak hukum kita tidak semena-mena," tegas Rudianto dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Komisi Yudisial (KY) di Kompleks Parlemen,

BOGOR (10 Februari): Forum Staf Administrasi dan Tenaga Ahli (Forsata) Fraksi Partai NasDem DPR RI menggelar outing di Wisma DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025). Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, mengapresiasi Forsata yang telah memberikan dukungan kepada para anggota DPR RI. "Saya di sini untuk memberikan materi dorongan motivasi buat teman-teman Forsata agar ke depan, bukan saja menjadi pemain utama tapi juga menjadi perpanjangan tangan partai. Elemen-elemen partai yang juga akan berkembang untuk mengisi jabatan-jabatan publik ke depan," ungkap Viktor. Legislator dari

JAKARTA (10 Februari): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang kini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Amelia menegaskan kebijakan tersebut perlu diwaspadai karena Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI harus memantau perkembangan terkini keberadaan WNI di AS. "Kami mendorong KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Washington, Konsulat RI di AS agar mendata dan mendorong

JAKARTA (10 Februari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Nurhadi, menekankan pentingnya kesadaran secara kolektif untuk membangun Bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat agar memiliki kesadaran dalam bernegara. "Salah satu yang kami diskusikan adalah, berkesadaran secara kolektif. Artinya, Indonesia tidak hanya butuh satu, dua, tiga orang pemimpin yang berkesadaran, tapi perlu makin banyak dan secara kolektif," kata Nurhadi seusai menerima kunjungan komunitas Bumi Spiritual Indonesia, di Ruang Rapat Fraksi NasDem, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025). Rombongan komunitas Bumi Spiritual Indonesia