a

Berita Fraksi

JAKARTA (5 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta agar petugas Damkar Jakarta Timur berinisial SN yang mencabuli anak kandungnya dihukum berat. Legislator NasDem itu juga menekankan agar korban diberikan perlindungan dan pemulihan. "Saya minta polisi langsung memberikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (4/4). Sahroni menilai dalam kasus itu pelaku adalah pelaku kejahatan, bukan ayah korban. Menurutnya, tidak ada ayah yang tega melakukan

JAKARTA (4 April): Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) harus konsisten dilakukan dengan mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang lebih baik. "Kualitas SDM pariwisata yang menampilkan keramahtamahan dan keterampilan yang lebih baik merupakan modal yang harus dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/4). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 1,04 juta pada Februari 2024. Jumlah tersebut meningkat 11,67% jika dibandingkan dengan Januari 2024. Pencapaian itu juga meningkat 38,24%

JAKARTA (4 April): Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran 2024 meningkat hingga mencapai angka 193,6 juta atau meningkat 56,4 persen dibanding 2023. Berdasarkan data ini, anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengusulkan kepada BUMN penyedia jasa transportasi agar memberikan diskon selama arus mudik Lebaran. Usulan ini agar BUMN dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. “Keuntungan perusahaan perlu, tapi untuk kepentingan rakyat banyak, perlu ada diskon. Tentu agar pelayanan BUMN di bidang jasa transportasi dan logistik semakin baik,” kata Subardi usai Rapat Dengar

PAINAN (4 April): Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni secara tegas menolak kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi (Mendikbudristek) RI, Nadiem Makarim terkait penghapusan Pramuka dari ekstrakurikuler wajib di sekolah. Lisda juga mendesak Nadiem untuk membatalkan kebijakan sehubungan dengan hal tersebut, karena perlu dikaji ulang dan akan berdampak bagi pendidikan bangsa Indonesia ke depan. “Dengan tegas kita mendesak agar kebijakan tersebut segera dibatalkan, kita akan minta secara langsung kepada Mendikbudristek agar dikaji ulang, karena Pramuka sejauh ini salah satu ekstrakurikuler yang berperan dalam pembentukan

JAKARTA (4 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polres Jakarta Utara (Jakut) menjadi mediator polemik warga Kampung Susun Bayam. Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu meminta kepolisian tidak represif. “Saya meminta kepolisian agar tidak menggunakan cara-cara represif, dan berharap justru polisi bisa memediasi antara warga Kampung Bayam dan pihak Jakpro dan Pemprov DKI. Karena itu, dibutuhkan cara-cara dialog yang konstruktif dan saling percaya,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Rabu (3/4). Bendahara Umum Fraksi Partai NasDem

JAKARTA (4 April): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohammad Haerul Amri meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim tidak memancing kisruh. Haerul Amri mengemukakan hal tersebut merespons kebijakan Nadiem yang tidak lagi mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka bagi murid sekolah. "Jangan memancing kisruh lah Mas Menteri. Kalau memang sudah on the track ya sudah di situ," tegas Gus Amri sapaan akrab Haerul Amri dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Nadiem di Jakarta, Rabu (3/4). Gus Amri meyakini kisruh terjadi karena

JAKARTA (3 April): Fraksi Partai NasDem DPR RI terus menggodok RUU Perubahan UU No 32 tentang Kelautan. Salah satu fokus revisi beleid ini ialah Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diproyeksikan sebagai Indonesian Coast Guard. "Kita tak hanya mencontoh, tetapi juga pengalaman kita selama ini dengan tanggung jawab itu ada di masing-masing kementerian, tampaknya ini ada kesulitan manakala ada masalah di lapangan," ujar anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Sulaeman L Hamzah dalam FGD Fraksi NasDem bertajuk 'Urgensi Perubahan UU Kelautan; Jaminan keamanan Laut

JAKARTA (3 Maret): Upaya untuk mendorong agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas harus konsisten dilakukan dengan segera mengatasi sejumlah masalah mendasar yang dihadapi sektor ekonomi kerakyatan tersebut. "Potensi sektor UMKM di tanah air harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu instrumen dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/4) Menteri Keuangan Sri Mulyani awal Maret lalu mengungkapkan bahwa porsi kredit perbankan untuk UMKM di Indonesia tercatat 20%. Alokasi itu terbilang rendah jika dibandingkan

JAKARTA (3 April): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menekankan pentingnya hilirisasi agar memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat. Dia setuju bila hilirisasi merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Sebagai bagian dari strategi perdagangan dan investasi, Komisi VI DPR mendukung hilirisasi diperkuat dalam kemudahan investasi di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, kata Subardi dalam Raker Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Senin (1/4). Meski demikian, Subardi mengingatkan agar hilirisasi ditata secara cermat. Terutama menyangkut sektor

JAKARTA ( 3 April): Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, tidak setuju dengan langkah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang mencabut pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek No 12/2024 yang mencabut aturan pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Langkah ini telah menimbulkan polemik yang memancing reaksi dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas. "Kami berpandangan bahwa Pramuka seharusnya dianggap sebagai salah satu unsur penting