a

Berita Fraksi

JAKARTA (21 Maret): Potensi penurunan revenge tourism harus diantisipasi dengan sejumlah langkah strategis yang mendorong pertumbuhan pariwisata nasional secara berkelanjutan. "Berbagai potensi untuk terus menumbuhkan sektor pariwisata harus mampu diberdayakan di tengah perkiraan penurunan dampak revenge tourism pada tahun ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3). Revenge tourism adalah praktik wisata yang banyak dilakukan para traveler sedunia. Banyak turis berwisata dalam tajuk 'balas dendam' karena tidak dapat berwisata saat pandemi melanda. Pada Internationale Tourismus-Borse (ITB) Berlin yang diselenggarakan pada 5-7 Maret

JAKARTA (21 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, meminta agar jajaran direksi di perusahaan-perusahaan BUMN terus dilakukan rotasi. Menurutnya, suatu jabatan yang diduduki seseorang terlalu lama akan memperbesar potensi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di dalamnya. Rudi mendorong hal itu agar dibakukan ke dalam suatu peraturan, baik melalui Permen (Peraturan Menteri) maupun Perpres (Peraturan Presiden). "Melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN hari ini, jika melihat tren kinerja direksi, saya mengusulkan agar dirut dan direksi di semua BUMN dibuat suatu aturan yang baku,

MAKASSAR (21 Maret): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, berharap PT Vale Indonesia (PT Vale) terus menerapkan aspek ESG (Environmental, Social, Governance) yang ketat dalam menjalankan usaha pertambangannya. Demikian disampaikan Sugeng saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dalam pertemuan dengan direksi PT Vale di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/3). Sugeng berharap, PT Vale dapat terus memberikan kemanfaatan bagi negeri melalui aspek ESG ini. Sebab hal itu menyangkut kemanfaatan nasional memberi nilai tambah ekonomi, maupun bagi lingkungan di mana pertambangan itu berlangsung. Dalam

BATAM (21 Maret): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan pertanahan merupakan masalah klasik yang tidak bisa dihindari. Luasnya tidak bertambah, namun kebutuhan akan tanah terus meningkat dari waktu ke waktu. "Terkait tanah selalu menjadi persoalan klasik yang sulit untuk kita hindari. Kita lihat saja kebutuhan negara, industri (swasta), serta kepentingan individu yang dari waktu ke waktu perlu melakukan pembangunan. Ditambah jumlah penduduk juga terus meningkat, maka kebutuhan akan tanah juga bertambah,” ujar Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di

JAKARTA (20 Maret): Kolaborasi lintas sektor harus diperkuat untuk memasyarakatkan pentingnya pola hidup keseharian yang bersifat antisipatif dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Tanah Air. "Upaya mitigasi bencana kerap berhadapan dengan siklus bencana berulang seperti banjir di berbagai kota di Pantai Utara Jawa serta wilayah lainnya di Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi bertema Cuaca Ekstrem dan Ancamannya Bagi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12, Rabu (20/3). Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Staf Khusus Wakil Ketua MPR

JAKARTA (19 Maret): Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dipilih langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). "Mengapresiasi RUU DKJ ini masih mempertahankan hak politik warga Jakarta, khususnya gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui pilkada," kata anggota Baleg DPR dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3) malam. Charles menilai hal itu sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi warga, khususnya dalam pembangunan dan pengelolaan Jakarta sebagai daerah khusus. "Ini ruang bagi warga untuk

JAKARTA (19 Maret): Hubungan yang kuat antara industri dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia harus segera direalisasikan untuk mewujudkan rantai pasok dan transfer teknologi yang baik dalam upaya membangun sektor UMKM yang tangguh. "Sektor UMKM yang dekat dengan pengembangan ekonomi rakyat harus mendapat perhatian serius sehingga mampu menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3). Di awal Maret 2024 lalu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mengungkapkan

JAKARTA (19 Maret): Fraksi Partai NasDem DPR RI memberikan catatan agar penunjukan Ketua dan Keanggotaan Dewan Kawasan Aglomerasi diatur secara jelas dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) termasuk persyaratan siapa yang menjadi ketua dan anggota dewan tersebut. Tidak seperti sekarang soal itu tidak diatur dalam RUU DKJ. Selain itu, agar keberadaan Dewan Kawasan Aglomerasi tidak menggeser tupoksi kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur. Dewan Kawasan Aglomerasi harus mampu menempatkan posisinya sebagai fasilitator antara DKJ dengan daerah penyangganya agar terdapat keselarasan pembangunan dan pengelolaan tata ruang,

JAKARTA (18 Maret): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menyoroti perdebatan terkait jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa diisi TNI/Polri berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menurut Amin, harus dirumuskan aturan bahwa TNI/Polri hanya bisa mengisi jabatan-jabatan tertentu dan atas permintaan kementerian dan lembaga. Seperti diketahui, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN yang tengah digodok Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengundang polemik terkait jabatan TNI/Polri. Persyaratan jabatan ASN bisa diisi TNI/Polri akan diperketat agar tidak

JAKARTA (18 Maret): Pembaruan Formularium Nasional (Fornas) 2024 memasukkan kembali Trastuzumab dalam obat kanker yang ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah itu diharapkan mampu mewujudkan layanan kesehatan yang lebih merata bagi setiap warga negara. "Terima kasih kepada pemerintah yang merespons berbagai kendala yang dihadapi para penderita kanker dalam menjalani pengobatan. Saya berharap pelayanan kesehatan nasional dapat terus ditingkatkan bagi setiap warga negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/3). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/2197/ 2023 tentang Formularium Nasional