a

Berita Fraksi

JAKARTA (18 Maret): Dalam membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) penting untuk mempertimbangkan simpul-simpul sejarah Jakarta. "Supaya kita tidak benar-benar membuat DKJ berangkat dari nol, tapi punya tarikan ke belakang terkait historis," ungkap Taufik Basari dalam rapat panitia kerja (panja) RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/3). Taufik mengungkapkan, Panja RUU DKJ tengah membahas aneka kekhususan Jakarta, mulai dari kekhususan sektor ekonomi, penataan ruang, pariwisata, perdagangan, hingga kebudayaan. "Tapi kita harus juga menata pikiran soal sejarah Jakarta," tegas Taufik. Aktivis mahasiswa 1998 itu juga

JAKARTA (18 Maret): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman mempertanyakan tindakan nyata lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) sejak sebelum ramai persoalan data di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU dengan pindaian form C hasil suara. "Salah satu tugas Bawaslu ya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Jika Bawaslu melihat ada hal-hal yang diduga menyimpang dari norma tanpa diminta, Bawaslu harus mengambil sikap karena perannya jelas," ujar Aminurokhman, Minggu (17/3). Amin juga menegaskan fungsi pengawasan dan pencegahan terjadinya kecurangan perlu dilakukan dengan tindakan konkret bukan hanya

JAKARTA (17 Maret): Peningkatan jumlah desa wisata harus berdampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan perdesaan di Tanah Air. "Pengembangan desa wisata untuk peningkatan ekonomi desa sekaligus pelestarian kearifan lokal dan lingkungan hidup di desa harus mendapat dukungan semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/3). Pekan lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 sebagai program unggulan. Keikutsertaan desa-desa di Indonesia dalam ADWI terus

JAKARTA (15 Maret): Pemenuhan jumlah target guru harus dipastikan dapat memenuhi sebaran tenaga pengajar sesuai kebutuhan sejumlah daerah di Tanah Air. "Kecukupan secara jumlah saja saya kira belum memecahkan masalah yang dihadapi. Setelah jumlahnya cukup, lebih penting dari itu yang harus dipastikan adalah sebaran guru yang diangkat itu dipastikan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3). Kamis (14/3) lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan jumlah formasi pada seleksi guru

TANGERANG (15 Maret): Bank Indonesia (BI) akan menyiapkan penukaran uang baru senilai Rp195 triliun untuk persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Hari Raya Idul Fitri di seluruh Indonesia. Khusus untuk wilayah Banten dan sekitarnya disediakan penukaran uang baru sekitar Rp4,57 triliun. Informasi tersebut diperoleh anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro seusai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR dengan Deputi Gubernur BI dan jajarannya di Kota Tangerang, Banten, Kamis (14/3). "Hari ini kami melakukan Kunspek di

JAKARTA (15 Maret): Musibah yang terjadi di Indonesia kini sangat banyak, sehingga Badan SAR Nasional (Basarnas) perlu melakukan terobosan yang cepat dan tangkas. Oleh karenanya Basarnas perlu didukung untuk terus mengembangkan pelatihan dengan melibatkan masyarakat terkait kebencanaan. “Nah ini kan saya juga mengharapkan kepada mereka bahwa latihan fisik terhadap orang-orang yang ada di lapangan, bukan hanya struktural (anggota kelembagaan Basarnas) saja, tetapi perlu ditambah dengan tenaga tenaga masyarakat,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tamanuri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3). Dengan adanya

JAKARTA (15 Maret): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Julie Sutrisno mengusulkan dilakukannya audit terhadap kebun binatang pasca kematian empat harimau di Medan Zoo dalam kurun waktu tiga bulan. Julie mengusulkan audit dilakukan setiap tahun dengan melibatkan auditor independen. “Pemeriksaan terhadap kebun binatang perlu dievaluasi karena jangka waktu pemeriksaan dan evaluasi pada kebun binatang dilakukan setiap lima tahun sekali, sehingga tidak mencerminkan keadaan terkini dari sebuah lembaga konservasi. Jika diperlukan audit terhadap kebun binatang perlu dilakukan oleh auditor-auditor independen setiap tahun sekali,”

JAKARTA (15 Maret): Konsep aglomerasi sejatinya tidak menyatukan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodebatekjur) menjadi satu wilayah, melainkan mengkoordinasikan daerah-daerah itu dalam mendukung pembangunan Jakarta. "Disebut aglomerasi karena memang Jakarta ditunjang oleh kawasan-kawasan sekitarnya, sehingga segala kehidupan yang terjadi di Jakarta juga bergantung pada bagaimana kawasan penunjang sekitarnya," ujar Taufik Basari seusai mengikuti rapat panitya kerja (panja) Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3). Taufik mengingat peran dewan aglomerasi dalam RUU DKJ berpotensi berbenturan

JAKARTA (14 Maret): Di era seperti sekarang ini, para pejabat bisa berperan dan mengubah banyak hal dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai cara menghimpun aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memberikan kuliah umum di depan 350 mahasiswa peserta magang Kampus Merdeka dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Ratusan mahasiswa itu merupakan para pelajar di perguruan tinggi terpilih untuk mengikuti program Kampus Merdeka. Dalam kuliah umum tersebut, Sahroni mengangkat tema “Mengubah dari Parlemen”. “Pejabat di

JAKARTA (14 Maret): Setiap anak harus memiliki akses penuh terhadap kehidupan sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak harus menjadi prioritas untuk diwujudkan. "Upaya peningkatan layanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak seperti pemberian imunisasi polio lengkap harus menjadi perhatian semua pihak, untuk melindungi generasi penerus bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/3). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio untuk merespons wabah polio