a

Berita Fraksi

SLEMAN (14 Maret): Pemilu 2024 telah dilaksanakan dengan segala dinamikanya. Pemilu merupakan sarana perekat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat yang beragam. Melalui pemilu, perbedaan tersebut disalurkan secara sah dalam bingkai negara kesatuan. “Kita pahami apa pun dinamikanya, politik memang panas. Tetapi kita butuh siklus pemilu agar perbedaan itu disalurkan secara sah. Pemilu adalah jalan damai perebutan kekuasaan berbasis politik kerakyatan,” ungkap anggota MPR RI Subardi dalam sosialisasi 4 Pilar di Sleman, DIY, Jumat, (8/3). Indonesia patut bersyukur, pelaksanaan pemilu yang ke-6 di era reformasi berjalan

JAKARTA (14 Maret): Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diharapkan bisa menjajaki sekaligus memanfaatkan penuh sejumlah peluang untuk memfasilitasi agenda konser dan event internasional. Jika ditindaklanjuti, industri ekonomi kreatif berpotensi menyumbangkan devisa negara hingga bernilai triliunan rupiah. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3). Ratih menuturkan, belajar dari

JAKARTA (14 Maret): Indonesia menerapkan sistem presidensial dengan tanggung jawab negara ada di tangan Presiden. Sehingga, bila kewenangan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) diberikan kepada wakil presiden, itu tidak tepat. "Ketika rumusannya adalah undang-undang ini memberikan kewenangan kepada wakil presiden, maka di dalam hukum administrasi negara, itu kewenangan atributif. Artinya (kewenangan kawasan aglomerasi diberikan kepada wakil presiden) tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan konsep presidensial menurut konstitusi," ungkap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari dalam

JAKARTA (13 Maret): Usulan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di masa sidang IV yang berakhir pada 4 April 2024 masih tentatif, tergantung dari berbagai dinamika yang terjadi di DPR. ”Tadi ada semangat ingin menyelesaikan RUU ini dengan segera. Tadi Pak Ketua (Supratman Andi Agtas) sudah memberikan usulan agar 4 April (dibawa ke paripurna). Prinsipnya kita semua punya semangat yang sama, tetapi ada catatan penting juga yang disampaikan oleh ketua, bahwa ini masih tentatif,” ungkap anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari

JAKARTA (13 Maret): Peningkatan kualitas lingkungan belajar pendidikan anak usia dini (PAUD) harus konsisten dilakukan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik. "Upaya mempersiapkan SDM nasional sejak usia dini harus dengan langkah yang tepat, termasuk kualitas lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan generasi penerus bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 5 Maret lalu meluncurkan Rapor Pendidikan 2024 di Senayan, Jakarta. Peluncuran Rapor Pendidikan itu ditujukan untuk mewujudkan

PAINAN (13 Maret): Saat meninjau ke lokasi bencana di Kecamatan Koto XI Tarusan Pesisir Selatan, Sumatra Barat, anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni mengusulkan tambahan bantuan paket sembako sebanyak 1.000 paket untuk masyarakat yang tertimpa bencana ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Usulan tersebut disampaikan langsung Lisda kepala Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto yang juga ikut turun langsung meninjau lokasi banjir dan longsor di kabupaten tersebut. “Tadi langsung kita usulkan ke Pak Kepala untuk penambahan bantuan sembako sebanyak 1.000 paket, alhamdulillah langsung disetujui,” ujar

JAKARTA (13 Maret): Anggota Baleg DPR RI Taufik Basari mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menegaskan pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sebelumnya menjadi polemik menjadi jelas. ”Nah, tadi apa yang disampaikan oleh pak menteri itu sangat baik, ada beberapa isu yang menjadi clear. Hal-hal seperti ini, kan, harus kita sisir, kalau ada lagi berarti itu butuh kita jawab juga supaya menjadi jelas atau ketika itu masih menjadi masalah kita harus carikan apa yang menjadi solusinya terkait

PAINAN (12 Maret): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni menyerahkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban banjir dan longsor di Pesisiru Selatan (Pessel) Sumatra Barat. Bantuan diterima Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pessel Doni Gusrizaldi Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatra Barat, dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Sumatera Barat Senin, (11/3). “Terima kasih Bapak Kepala (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang sudah merespon cepat permintaan kami untuk bantuan di Sumbar, terutama di Pessel. Bahkan beliau juga bersedia datang langsung ke Pesisir Selatan

JAKARTA (12 Maret): Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik harus konsisten ditingkatkan dalam upaya mempersempit kesenjangan gender. "Berbagai upaya untuk melibatkan peran perempuan di berbagai bidang harus konsisten dilakukan. Dukungan pemerintah melalui sejumlah kebijakan dan semangat perempuan Indonesia untuk berkiprah lebih luas bagi bangsa, harus terus ditingkatkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/3). Badan PBB untuk pemberdayaan perempuan, UN Women, mencatat berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia, kualitas pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada peringkat 87

JAKARTA (11 Maret): Kerukunan antarumat beragama harus terus dipupuk dengan memperkokoh landasan toleransi, dengan menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. "Sejumlah pelaksanaan acara keagamaan yang berbeda dan terjadi dalam waktu yang bersamaan merupakan bagian dari momentum untuk memupuk nilai-nilai toleransi dan saling menghormati setiap anak bangsa dalam upaya mewujudkan kerukunan sesama umat beragama di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/3). Menurut Lestari, dengan keberagaman di berbagai bidang yang kita miliki, menumbuhkembangkan nilai-nilai toleransi