“Perkiraan penurunan kadar antibodi masyarakat harus diantisipasi dengan langkah yang tepat, sehingga kita terhindar dari ledakan kasus Covid-19 yang tidak kita inginkan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/8).

Seusai evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Selasa (23/8) Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemerintah berencana melakukan vaksinasi terhadap anak usia di bawah 6 tahun dan kelompok rentan termasuk lansia dan penderita penyakit bawaan, karena ada potensi penurunan antibodi masyarakat pada enam bulan ke depan.

Meski diakuinya saat ini kondisi tingkat antibodi masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 cukup tinggi, yaitu 98,5% masyarakat sudah memiliki kadar proteksi 2.000 U/ml.

Data Kementerian Kesehatan per 18 Agustus 2022 mencatat jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis pertama 86,53% dari total target, dosis kedua 72,69%, vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) 25,14% dan vaksinasi dosis keempat 18,54%.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, kondisi tersebut harus benar-benar diantisipasi dengan sejumlah kebijakan yang terkoordinasi antar instansi dan kementerian.

Jangan sampai, ujar Legislator NasDem itu, perkiraan potensi penurunan kadar antibodi masyarakat, malah direspon dengan pelonggaran kebijakan penyelenggaraan pendidikan, misalnya.

Perencanaan vaksinasi terhadap kelompok-kelompok rentan, tambah Rerie, harus benar-benar matang sehingga mampu dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat sasaran.

Tren peningkatan kasus positif Covid-19, ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, harus diwaspadai dan direspons dengan sejumlah langkah pencegahan dalam bentuk penguatan pelaksanaan protokol kesehatan.

Vaksinasi bagi anak dan remaja usia sekolah, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus mendapat perhatian serius, mengingat sejumlah lembaga pendidikan mulai menyelenggarakan proses belajar tatap muka.

Para pemangku kepentingan, tegas wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, harus mengkoordinasikan sejumlah kebijakan dengan baik agar upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat terhadap pandemi Covid-19 dapat berhasil sesuai rencana.

Dalam jangka panjang, Rerie menyarankan, upaya penanaman norma baru dalam keseharian masyarakat harus dilakukan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan, tambahnya, harus menjadi standar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.(*)

“Apakah kita sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk yang terjadi jika pemerintah menetapkan perubahan status ke endemi?. Jika kita belum siap, sebaiknya jangan mengambil risiko, yang nantinya malah akan memperburuk keadaan. Ini mengingat herd immunity (kekebalan kelompok) yang masih rendah di Indonesia, dan vaksinasi yang belum menyentuh angka 90 persen,” ujar Lisda dalam keterangannya, Senin (14/3).

Rencana Pemerintah Indonesia untuk peralihan status pandemi ke endemi menuai prokontra. Meskipun jumlah kasus Covid-19 mulai melandai, masih mungkin terjadi peningkatan karena vaksinasi yang masih belum maksimal di sejumlah daerah. Diperparah dengan penerapan prokes yang mulai kendor di masyarakat.

Di sisi lain, tambah Lisda, pemulihan ekonomi masyarakat juga terhambat akibat PPKM, serta hantaman pandemi yang terjadi hampir tiga tahun. Belum lagi persoalan pendidikan yang juga ikut terdampak karena pembatasan jumlah kehadiran siswa di sekolah.

“Karena masih rendahnya vaksinasi pada anak, menjelang masa ujian akhir, ada baiknya pertemuan tatap muka dilaksanakan menunggu selesai ujian, untuk mencegah penularan di dalam kelas. Karena bisa saja proses ujian tertunda jika ada anak yang tertular di sekolah,” sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu berharap, ke depan tidak ada lagi tarik ulur dalam penetapan status pandemi dan endemi ataupun pertemuan tatap muka bagi anak di sekolah.

“Jadi pemerintah jangan buru-buru sebelum matang dalam mengambil risiko. Nanti kalau sudah berubah (endemi) tiba-tiba kasus melonjak, balik lagi ke pandemi. Begitu juga sekolah, udah 100 persen kehadiran, eh balik lagi ke daring. Harus benar-benar dengan pertimbangan yang sangat matang,” tukasnya.

Dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Program Studi Dharma Usada Kampus Nalanda, Jakarta Timur, Adang Bachtiar menilai, saat ini Indonesia masih belum siap menghadapi perubahan status wabah Covid-19 dari pandemi menjadi endemi.

“Belum siap tetapi menuju (perubahan menghadapi endemi),” kata Adang.

(Bee/Dis/*)

“Sejumlah pelonggaran kebijakan mulai dilakukan menyikapi penurunan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air. Masyarakat harus siap untuk meningkatkan produktivitasnya secara bijak,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/3).

Pemerintah mengumumkan uji coba bebas karantina bagi pendatang dari luar negeri yang tiba di Bali mulai Senin (7/3). Selain itu pemerintah juga akan meringankan syarat perjalanan dalam negeri hanya dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 lengkap, tanpa menunjukkan hasil negatif swab antigen atau PCR.

Pelonggaran peraturan itu, menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, harus disikapi dengan bijak serta kreativitas yang tinggi.

Menurut Legislator NasDem itu, potensi meningkatnya mobilitas masyarakat yang membuka banyak peluang untuk meningkatkan produktivitas,  harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tambah Rerie, merupakan salah satu sektor yang harus segera merespon pelonggaran kebijakan tersebut dengan produk-produk kreatif yang mampu mengantisipasi potensi peningkatan mobilitas masyarakat.

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap kalangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air dapat menghasilkan paket-paket perjalanan wisata yang tetap menerapkan protokol kesehatan dan produk-produk kerajinan kreatif dengan desain-desain menarik.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif harus terus disiapkan agar mampu melakukan inovasi dengan kreativitas yang tinggi. Dengan demikian peluang dan kesempatan yang datang ketika kasus Covid-19 mereda, dapat segera dikonversi menjadi pendapatan lewat berbagai program yang aman dan produk kreatif yang ditawarkan.

Menurut Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, kesiapan sejumlah sektor yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian nasional harus terus diupayakan. Diikuti dengan usaha menggali potensi yang ada di berbagai sektor tersebut untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber pendapatan baru.

Rerie mengajak semua pihak bersama-sama memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada saat ini secara bijak dan kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.(*)

Lisda mengemukakan itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Paulus pada Selasa (15/2), yang tidak mengizinkan pembahasan RUU TPKS saat reses. Alasannya, kasus positif Covid-19 membuat kompleks parlemen Senayan membatasi kegiatan.

“Jangan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menunda kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di masa reses. Pemerintah sudah gerak cepat agar ini (RUU TPKS) dapat segera disahkan. Sudah dua Tahun DPR bekerja dalam kondisi pandemi, sehingga sudah berpengalaman dalam pengaturan jadwal kerja dan mekanisme dalam rapat baik daring ataupun luring,” ujar Lisda dalam keterangannya, Kamis (17/2).

Seluruh pihak termasuk anggota parlemen, tandas Lisda, harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Namun, pandemi juga tidak boleh menghambat kegiatan yang bisa dilakukan, terutama dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Semua pihak tentunya ikut terlibat dalam penuntasan pandemi Covid-19 termasuk warga parlemen. Namun tidak semua kegiatan harus terhalang akibat pandemi. Apalagi dalam menghadapi lonjakan kasus varian omicron belakangan ini, kegiatan perkantoran termasuk di kompleks parlemen diperbolehkan untuk dihadiri 50% peserta dan tidak ada kebijakan lockdown,” sambungnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) tersebut berharap, keputusan yang diambil pimpinan DPR bukanlah upaya untuk menghambat percepatan proses pembahasan beleid itu menjadi UU.

“Semoga ini bukanlah upaya menghambat proses pengesahan RUU TPKS. Kita semua ketahui undang-undang ini sangat ditunggu masyarakat sebagai payung hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang marak terjadi selama ini,” urainya.

Belakangan diketahui, pembahasan RUU TPKS telah kembali mendapat izin untuk dibahas pada masa reses. Hal itu memberikan angin segar dan semangat untuk mematangkan pengesahan RUU TPKS. Lagi pula kasus positif Covid-19 di Jakarta sudah mulai melandai.

“Pimpinan DPR pasti telah mendapatkan informasi bahwa kasus positif di DKI Jakarta mulai melandai. Meski masih PPKM level 3, DKI Jakarta memberlakukan sejumlah syarat untuk PPKM level 2. Artinya mulai ada pelonggaran meski tetap dengan disiplin prokes yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.

(Bee/Dis/*)

Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana, menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi primer dosis 1, 2 dan booster, akan diselenggarakan pada tanggal 21-22 Februari 2022 di Sekretariat DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Jl. Kemakmuran No.39 kel Margajaya kec Bekasi Selatan, Kota bekasi.

“Target peserta 1.000 orang terdiri dari 900 vaksin Booster dan 100 vaksin primer dosis 1 dan 2. Perhari 500 peserta dan diprioritaskan lansia,” kata Aji Ali Sabana.

Dijelaskan, pada rapat koordinasi persiapan vaksinasi massal juga dihadiri Kepala Puskesmas Dokter Dedy Damhudi dan Wakil Ketua Bidang Kesehatan DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Dokter Yulia.

Pada kesempatan yang sama, Dokter Yulia menambahkan, vaksin Booster memang sangat diprioritaskan untuk lansia, sebab lansia rentan untuk terpapar virus covid 19 apalagi ada varian baru omicron yang kemungkinan lebih mudah penyebarannya.

“Tentu dengan harapan vaksinasi Booster agar cepat dilaksanakan sehingga setiap warga bisa divaksin lebih cepat,” ucap Dokter Yulia.

Dalam pelaksanaan vaksin kali ini yang digelar DPD Partai Nasdem Kota Bekasi kali ini ada yang unik. Yakni, sehabis vaksin pulangnya warga bisa buka usaha jasa multipayment dan kurir senilai 3,5 Juta rupiah. Untuk pendaftaran vaksin di DPD Kota Bekasi, warga bisa akses via wa: 0812-1332-5756. (WH)

“Melihat pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir dua tahun di negeri ini, pesan yang sangat kuat dari berbagai peristiwa di masa pandemi ini adalah bahwa masyarakat harus dipersiapkan mampu hidup berdampingan bersama virus korona,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/2).

Pada Senin (14/2), pemerintah memutuskan untuk melonggarkan PPKM level 3 dengan pengawasan ketat. Pelonggaran yang dilakukan antara lain work from office (WFO) pada level 3 yang semula dibatasi 25% kapasitas, kini diperbolehkan 50% kapasitas.

Karena berdasarkan catatan pemerintah, sejumlah wilayah PPKM level 3 mulai mengalami perbaikan, bahkan diklaim lebih landai pada beberapa hari terakhir. Namun di sejumlah daerah lainnya masih menunjukkan tren peningkatan.

Berdasarkan catatan jumlah kasus Covid-19 yang cenderung fluktuatif sepanjang dua tahun terakhir, menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, sudah waktunya seluruh lapisan masyarakat di negeri ini meningkatkan daya adaptasi dengan kondisi tersebut.

Legislator NasDem itu mendorong agar berbagai upaya edukasi masyarakat terkait tata kelola hidup berdampingan dengan virus korona terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar siap menjalani keseharian.

Norma-norma baru dalam keseharian, ujar Rerie, seperti persyaratan vaksinasi Covid-19 lengkap, disiplin protokol kesehatan (Prokes) dan kepatuhan terhadap setiap kebijakan pengendalian Covid-19, harus menjadi pemahaman seluruh lapisan masyarakat dalam memasuki kenormalan baru.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap upaya edukasi yang intensif tentang norma-norma baru di masa pandemi ini segera ditingkatkan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem itu mengajak semua pihak untuk peduli terhadap berbagai upaya untuk menanamkan  pemahaman norma-norma baru kepada masyarakat.

Karena, ujarnya, pemahaman tentang norma-norma baru itu, merupakan landasan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menjalani aktivitas keseharian di masa kenormalan baru.(*)

“Yang kita butuhkan saat ini adalah memutus rantai penularan dengan berbagai langkah pencegahan yang harus kita hidupkan kembali,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2).

Pemerintah melalui Humas BNPB melaporkan kasus harian positif korona pada Minggu (13/2) mencapai 44.526 kasus.

Melihat penambahan kasus yang pesat dalam waktu singkat, kemungkinan risiko terjadinya secondary infection (infeksi sekunder) di lingkungan keluarga mulai marak terjadi.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, sebaiknya masyarakat tidak lagi melihat Covid-19 khususnya varian Omicron sebagai flu biasa, yang berdampak pada berkurangnya kewaspadaan dalam upaya pencegahan.

Legislator NasDem itu mendorong masyarakat agar mewaspadai sejumlah titik lengah penularan Covid-19 yang kerap menjadi pintu masuk virus saat berkegiatan di masa pandemi. Seperti temu keluarga dan teman-teman di rumah atau pun di ruang publik.

Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes), ujar Rerie, sangat membantu dalam upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran virus korona saat berkegiatan di masa pandemi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu meminta seluruh lapisan masyarakat untuk peduli pada berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 untuk menghadapi tren peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah.

Para pemangku kepentingan di Pusat dan daerah, tegas Rerie, harus terus meningkatkan partisipasi masyarakat dengan berupaya mendorong kembali berbagai langkah pencegahan penyebaran virus korona di Tanah Air.

Semangat gotong-royong dan persatuan seluruh anak bangsa, kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, harus terus ditingkatkan dalam menghadapi percepatan penambahan jumlah kasus positif Covid-19 saat ini.(*)

“Menghadapi kemungkinan puncak jumlah kasus positif Covid-19 itu, tentunya harus lewat upaya pencegahan yang optimal. Sejumlah kebijakan pembatasan dan disiplin penerapan prokes harus tegas dijalankan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/2).

Pada Kamis (10/2), Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan akan terjadi puncak kasus Omicron pada akhir Februari atau awal Maret 2022.

Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, saat ini penyumbang kasus positif Covid 19 terbanyak secara nasional adalah DKI Jakarta dengan 42%, disusul Jawa Barat 23,50% dan Banten 14,31%.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, catatan tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang ketat dan terukur untuk menekan penambahan kasus positif Covid-19, sehingga perkiraan lonjakan kasus tersebut dapat diantisipasi.

Daerah-daerah yang jumlah kasusnya relatif tinggi, tambah Legislator NasDem itu, harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan.

Seperti DKI Jakarta di 50 kelurahan tercatat kasus positif Covid-19 relatif tinggi, harus segera dilakukan pembatasan skala mikro, testing dan tracing terus ditingkatkan, sehingga penyebaran virus dapat ditekan.

Upaya segera dan terukur di tingkat mikro atau daerah, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus dilakukan agar tidak meluas. Sehingga, koordinasi antarpara pemangku kepentingan di tingkat Pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab tantangan percepatan penambahan kasus positif Covid-19 yang diperkirakan akan mencapai puncaknya tiga pekan mendatang.

Menurut Rerie, harus dipastikan kesiapan kebutuhan sistem pelayanan kesehatan, agar mampu menangani lonjakan kasus yang diperkirakan terjadi.

Secara umum, tegas Rerie, dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menegakkan prokes secara konsisten di setiap tempat beraktivitas dan mematuhi setiap kebijakan pengendalian Covid-19 di Tanah Air.(*)

“Kewaspadaan juga harus ditingkatkan pada sistem layanan kesehatan dalam penanganan lonjakan kasus positif Covid-19 saat ini. Sejumlah standar perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus konsisten diterapkan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/2).

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan yang dihimpun per 6 Februari 2022 dari empat rumah sakit di Jakarta, lebih dari 30% tenaga kesehatan (nakes) di lokasi itu terpapar Covid-19. Sebagian besar nakes yang terpapar bergejala ringan dan tanpa gejala.

Meski berdampak ringan terhadap nakes, menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, kondisi itu semakin menuntut adanya konsistensi dalam perlindungan para nakes.

Menurut Legislator NasDem itu, testing dan tracing yang sistematis dan terukur,  harus konsisten dilakukan untuk mencegah penularan terhadap pasien di sarana-sarana kesehatan yang ada.

Apalagi, tambah Rerie, ada nakes yang terpapar Covid-19 tetapi tidak bergejala. Bila tidak konsisten dilakukan testing berpotensi menulari pasien yang sedang berobat.

Kondisi ini, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menuntut profesionalisme yang tinggi dari pengelola fasilitas kesehatan dan para nakes untuk tetap konsisten melakukan test swab agar status kesehatan para petugas kesehatan terkonfirmasi dengan jelas.

Menurut Rerie, dalam menghadapi tren peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 saat ini, para pemangku kepentingan dan masyarakat diharapkan meningkatkan kedisiplinan dalam menegakkan dan mematuhi aturan yang ada dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 di Tanah Air.(*)

Menurut Wakil Wali Kota yang begitu dekat dengan masyarakat itu, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan segera melakukan vaksin dosis kedua. Hal tersebut disampaikan dia saat memimpin apel di jajaran Pemerintahan Kota Makassar.

“Seminggu ini yang terpapar virus Covid-19 ini meningkat. Capaian vaksinasi dosis pertama itu sudah baik yakni 90 persen,” kata Fatmawati Rusdi, baru-baru ini.

Tak hanya itu, istri Ketua DPW NasDem Sulsel, Rusdi Masse (RMS) itu juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus mengajak semua elemen masyarakat baik itu ormas hingga tokoh agama dalam sosialisasi protokol kesehatan 5M.

“Yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan,” sambung dia.

Dirinya juga menyoroti angka vaksin dosis kedua di masyarakat  yang capaiannya ada di angka 67 persen. Untuk itu dia pun mengajak semua masyarakat untuk dapat menjadi duta kesehatan bagi dirinya sendiri hingga lingkungan sekitar guna bersama-sama menciptakan kekebalan kelompok melalui vaksinasi Covid-19.

“Ini menjadi pehatian kita. Kita semua harus menjadi teladan bagi masyarakat dan ini bagian dari upaya kita untuk menekan laju paparan Covid-19,” demikian tutup Fatmawati Rusdi.

(WH)

Ketua Partai NasDem Perwakilan Malaysia, Tengku Adnan, menjelaskan, para PMI asal Sumatera Utara, Aceh, Sumbar dan Jambi di Malaysia umumnya memilih pulang ke Indonesia lewat Bandara Kualanamu karena bandara lainnya di Banda Aceh dan Padang tutup sejak awal tahun 2020 lalu.

Menurutnya, hingga saat ini masih belum ada kejelasan bahkan kepastian kapan akan dibuka untuk penerbangan internasional. Untuk itu  pihaknya memohon agar pemerintah dapat mengkaji dan memberikan informasi pasti mengenai dibukanya kembali penerbangan internasional melalui Bandar Udara Kualanamu, Sumut.

“Pada awalnya kami memahami bahwa aturan penutupan ini untuk melakukan monetering dan evaluasi demi membendung penyebaran virus covid-19 serta mengatur langkah-langkah  untuk meningkatkan pelayanan bagi para WNI khususnya PMI yang pulang dari Malaysia. Namun setelah hampir 6 bulan berjalan tidak ada kepastian kapan Bandara Kualanamu akan dibuka kembali,” kata Tengku Adnan, Rabu (9/2).

Tengku melanjutkan, aturan penutupan yang kurang informatif kapan dibuka kembali, membuat para PMI di Malaysia semakin resah karena besarnya beban biaya yang diperlukan dan jarak tempuh yang lebih melelahkan untuk pulang ke kampung halamannya dengan pilihan yang ada saat ini melalui jalur laut via Batam dan atau melalui jalur udara via Jakarta.

“Dengan keadaan dan tantangan yang belum sepenuhnya normal akibat penyebaran virus covid-19 di Malaysia membuat kebanyakan para PMI memilih untuk pulang ke kampung halaman karena semakin besarnya beban biaya hidup yang harus dikeluarkan tetapi pendapatan yang cenderung menurun akibat pandemi ini,” tambah dia.

Menurut dia, beban hidup para PMI di Malaysia sekarang ini sudah cukup berat dengan berbagai dinamikanya yang kompleks. Pihaknya berharap dengan dibukanya kembali Bandara Kualanamu dapat mengurangkan besarnya beban biaya perjalanan serta mengurangi lelahnya jarak tempuh yang harus dihadapi oleh para PMI untuk pulang kekampung halamannya masing-masing.

“Oleh karena itu, kami suarakan aspirasi para PMI ini kepada Bapak Presiden Jokowi agar membuka pintu penerbangan internasional bandara kualanamu dalam waktu yang sesegera mungkin. Apalagi menjelang Ramadhan nanti animo ingin pulang ke kampung halaman semakin tinggi,” sambung dia.

Terkait kekhawatiran penyebaran serta pembendungan virus covid-19 melalui pintu masuk Internasional Kualanamu, pihaknya yakin dan percaya bahwa monetering dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara yang sudah berjalan hampir 6 bulan sejak awal penutupan Kualanamu sudah menemukan titik terang.

“Dan kami mohon agar dapat segera direalisasikan, setidaknya seperti mana yang diberlakukan di Bandara Soekarno Hatta,” tutup dia.

(RO/WH/*)

“Penambahan kasus baru Covid-19 di Jakarta saat ini sudah melampaui rekor kasus harian pada Juli 2021 lalu. Upaya pencegahan berupa testing, tracing dan treatment, serta disiplin protokol kesehatan harus segera ditingkatkan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/2).

Berdasarkan catatan corona.jakarta.go.id, temuan kasus harian pada 6 Februari 2022 di Jakarta mencapai 15.825 kasus. Angka pertambahan kasus itu sudah melampaui capaian penambahan kasus tertinggi pada 12 Juli 2021 sebanyak 14.619 kasus.

Catatan penambahan jumlah kasus tersebut, menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, harus memicu para pemangku kepentingan untuk segera meningkatkan upaya tracing agar dapat menahan percepatan penyebaran virus.

Selain itu, ujar Legislator NasDem tersebut, berbagai upaya dan mekanisme untuk memutus rantai penyebaran virus harus terus dilakukan lewat pembatasan kegiatan, mencegah kerumunan dan penggunaan masker secara disiplin di ruang publik.

Bangsa Indonesia pernah berhadapan dengan kondisi serupa tahun lalu. Rerie berharap seluruh elemen masyarakat banyak belajar dari pengalaman itu.

“Kita butuh bergerak bersama untuk mencegah penyebaran virus korona yang kembali meningkat,” tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Saat ini, ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, para pemangku kepentingan kembali memberlakukan kebijakan pengetatan kegiatan lewat peningkatan level PPKM di sejumlah daerah. Tugas masyarakat adalah bersama-sama mematuhi kebijakan tersebut.

Demikian pula, tambahnya, dengan program nasional vaksinasi Covid-19 di Tanah Air yang harus menjadi perhatian bersama.

Masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap, ujar Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, harus secara proaktif segera melengkapinya. Tujuannya, semata agar daya tahan tubuh masyarakat terus meningkat agar mampu menghadapi penularan varian Omicron yang demikian cepat.(*)

“Jika memang ada oknum yang terlibat, saya minta agar semuanya diusut dengan terang-benderang, dan diberi hukuman yang sangat tegas,” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/2).

Legislator NasDem itu memilai keberadaan mafia karantina sangat mengganggu dan dapat mencoreng citra Indonesia di dunia internasional.

“Apa lagi dalam waktu dekat kita akan menjadi tuan rumah ajang internasional seperti G20,” tandasnya.

Keberadaan mafia karantina kesehatan juga dapat mengganggu upaya penanganan Covid-19 dan perbaikan ekonomi masyarakat.

“Di saat negara kita sedang susah payah membangkitkan lagi pariwisata, kok bisa-bisanya ada oknum yang justru mau mencari keuntungan pribadi,” ujarnya.

Polri diminta bergerak cepat mengusut mafia karantina kesehatan. Korps Bhayangkara perlu bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham memantau orang yang tengah menjalani karantina.

“Sehingga pengawasan dilakukan mulai dari Bandara ataupun pintu-pintu masuk para pelaku perjalanan luar negeri,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu.

(medcom/*)

“Menghadapi lonjakan kasus Covid-19 semua pihak harus benar-benar bergerak bersama untuk melakukan upaya pencegahan. Jangan sampai ada pihak yang abai atau malah menerapkan kebijakan yang berlawanan dengan upaya pencegahan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/1).

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Minggu (30/1) mencatat tambahan 12.422 kasus positif Covid-19. Padahal, Rabu (26/1) pertambahan kasus harian baru mencapai 7.010 kasus.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, di tengah tren pertambahan kasus positif Covid-19 yang cepat saat ini kebijakan yang diterapkan juga harus memperkuat upaya pencegahan.

Jangan di satu sisi para pekerja disarankan untuk WFH (bekerja dari rumah), ujar Legislator NasDem itu, di sisi lain para pelajar tetap menjalankan PTM (pembelajaran tatap muka) 100%.

Rerie berharap, para pemangku kepentingan di Pusat dan daerah benar-benar melakukan kolaborasi dengan baik dalam penerapan setiap kebijakan agar penyebaran virus korona di Tanah Air tetap terkendali.

Dukungan masyarakat dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi penyebaran Covid-19 yang meningkat dalam sepekan terakhir ini.

Agar kasus baru Covid-19 di Indonesia tidak terus bertambah, ujar Rerie, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan agar dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes), diharapkan memakai masker N95.

Selain itu, tegas anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem itu, masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi dua dosis lengkap agar segera diberikan vaksin. Kemudian bagi kelompok sasaran yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 tiga dosis (booster) supaya segera disuntik.

“Tujuannya untuk melindungi diri dan melindungi keluarga,” ujarnya.

Keluarga, menurut Rerie, merupakan harapan terakhir untuk membangun disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan, agar masyarakat mampu mencegah penyebaran virus korona lewat perubahan perilaku sesuai norma baru yang berlaku saat ini.(*)

“Merebaknya varian Omicron di Tanah Air semestinya menjadi perhatian semua pihak untuk dijadikan pemicu perubahan perilaku masyarakat untuk menjalani kenormalan baru,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1).

Pemerintah melaporkan tambahan kasus positif korona pada Kamis (27/1) sebanyak 8.077 kasus positif. Provinsi yang melaporkan kasus terbanyak adalah DKI Jakarta dengan sumbangan 4.149 kasus.

Bahkan, data Kantor Staf Presiden, Rabu (26/1) menyebutkan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit di Jakarta mencapai 45%, karena peningkatan kasus positif Covid-19.

Varian Omicron yang memiliki karakteristik mudah menular, menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, harus menjadi pendorong masyarakat mengubah perilaku untuk menjalani kenormalan baru.

Kenormalan baru yang harus dijalani masyarakat, kata Rerie, antara lain pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di area publik seperti memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan, serta sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Selain itu, jelas Legislator NasDem tersebut, kewaspadaan dalam menghadapi peningkatan kasus positif Covid-19 harus terus ditingkatkan lewat penerapan kebijakan penanggulangan virus korona yang menyeluruh.

Koordinasi antar para pemangku kepentingan,  tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar solid, sehingga kebijakan yang diterapkan di setiap wilayah mampu menekan penyebaran virus di Tanah Air.

Miskomunikasi dan miskoordinasi, menurut Rerie, harus dicegah dan jangan sampai terjadi dalam mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif virus korona.

Rerie berharap, semua pihak, masyarakat dan para pemangku kepentingan memiliki satu semangat yang sama dalam langkah mengendalikan penyebaran virus korona.

Sudah saatnya, tegas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II  (Demak, Kudus, Jepara) itu, kita sebagai anak bangsa bahu membahu untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.(*)

Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem, Okky Asokawati mengingatkan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa melalukan mitigasi penyebaran Covid-19 secara komprehensif.

“Lakukan mitigasi sedini mungkin yang berbasis data. Aktivasi seluruh unit kesehatan dan unsur pemerintah agar penyebaran Covid-19 ini dapat diminimalisir seminim mungkin,” ujar Okky di Jakarta, Kamis (27/1).

Okky mengutip data penyebaran Covid-19 per Rabu (26/1) ada sebanyak 7.010 kasus dengan penyebaran terbanyak di DKI Jakarta sebanyak 3.509, Jawa Barat 1.619, dan Banten 1.133.

“Angka-angka ini harus menjadi perhatian semua pihak. Kelola penyebaran Covid dengan berbasis data untuk mencegah terjadi gelombang ketiga,” ujar Okky.

Kendati varian Omicron disebut memiliki gejala ringan, namun Okky mengingatkan, penanganan varian ini tetap harus ditempuh sesuai prosedur penanganan Covid-19 seperti isolasi bagi yang positif.

“Standard penanganan Covid-19 tidak berubah. Artinya, yang positif Covid-19 harus diisolasi. Situasi ini akan berdampak pada aspek lainnya mulai di keluarga, layanan kesehatan termasuk aktivitas ekonomi,” terang Okky.

Dia mencontohkan, kasus penyebaran Covid-19 yang terjadi di sejumlah sekolah di DKI Jakarta agar menjadi perhatian sejumlah pihak agar sekolah tidak menjadi pintu masuk penyebaran di klaster keluarga.

“Butuh kerjasama semua pihak dalam komiten menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), mulai dari guru, orang tua, siswa dan lingkungan sekolah. Semua harus berkomitmen sungguh-sungguh,” ingat Okky.

Di samping hal tersebut, Okky mendorong unit terkecil di lingkungan warga seperti RT, RW dan pengurus komplek perumahan agar kembali mengaktivasi satuan tugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan terkecil.

“Aktivasi kembali protokol kesehatan yang sempat mengendur beberapa waktu terakhir ini. Kita nyalakan lagi alarm kewaspadaan,” harap Okky.

(RO)

“Beberapa hari terakhir tren jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta meningkat, sementara mulai berlangsung pelaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Untuk menekan risiko penularan pada PTM, pola pembelajaran kombinasi daring dan tatap muka bisa dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/1).

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, penerapan kombinasi belajar daring dan tatap muka itu juga harus dibarengi dengan upaya membentuk mekanisme PTM yang aman dari risiko paparan Covid-19 bagi para peserta didik dan pengajar.

Pada Kamis (13/1), pemerintah melaporkan kasus baru positif korona sebanyak 646 kasus. Provinsi yang melaporkan kasus tertinggi adalah DKI Jakarta.

Legislator NasDem itu berharap dilakukan evaluasi terukur terhadap pelaksanaan PTM di saat tren kasus positif Covid-19 meningkat untuk menekan risiko meluasnya penyebaran virus korona.

Pola pembelajaran yang adaptif terhadap kondisi penyebaran virus korona di setiap wilayah, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, diharapkan tetap mampu memenuhi pencapaian standar akademis yang diharapkan dalam kurikulum.

Rerie meminta seluruh pemangku kepentingan di Pusat dan daerah berupaya bersama-sama melakukan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan konsisten agar masyarakat mampu menjalankan kegiatan kesehariannya dengan aman.

Dengan sistem pengendalian Covid-19 yang terukur, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah kegiatan seperti belajar dan bekerja bisa dilakukan secara aman dengan risiko yang terukur.

Di masa tren jumlah kasus Covid-19 yang mulai meningkat, kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, upaya peningkatan jumlah testing dan tracing juga harus direalisasikan. Demikian pula dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan oleh masyarakat, seperti memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Selain itu, ujar Rerie, upaya pencegahan dalam bentuk meningkatkan kembali vaksinasi kelompok-kelompok rentan juga harus dilakukan, agar tren peningkatan kasus positif Covid-19 kali ini tidak dibarengi dengan peningkatan korban jiwa.(*)

Hal tersebut disampaikan Abdul Aziz Muslim menanggapi diterapkannya micro lockdown di RW 02 Krukut, Tamansari, Jakarta Barat buntut seorang warga suspek Covid-19 varian Omicron.

“Kita prihatin akan kondisi yang terjadi di wilayah Tamansari akan melonjaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Ini merupakan salah satu kelengahan masyarakat ketika sudah divaksinasi namun mereka sudah tidak menerapkan protokol kesehatan,” ujar Abdul Aziz Muslim yang ditemui di kantor Fraksi NasDem DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/1).

Abdul Azis berharap micro lockdown yang saat ini dilakukan bisa segera diatasi. Dirinya mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang melakukan swab massal untuk mencegah kasus Omicron ini tidak menyebar ke daerah lain.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sangat tanggap dengan adanya kasus ini dengan memfasilitasi dari segi swab massal secara gratis. Mudah-mudahan Pemprov DKI dan kita bersama bisa mengatasi ini semua,” ujarnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga meminta kepada warga yang menjalani micro lockdown untuk bersabar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Abdul Azis juga meminta kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga RW 02 Krukut, Jakarta Barat, yang saat ini menjalani micro lockdown.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah selayaknya juga memberikan pasokan bahan pangan kepada wilayah tersebut supaya mereka yang terkena dampak micro lockdown ini tercukupi dari segi bahan pangan,” tegasnya.

Terakhir, legislator NasDem ini juga juga mengingatkan kepada masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi tahap 2 untuk bersiap mengikuti vaksin booster yang sedang disiapkan pemerintah.

“Saya berharap kepada seluruh masyarakat agar mengikuti kembali vaksin ketiga atau booster, karena ini untuk meningkatkan imun kita tapi yang penting adalah kita jangan lepas dengan Prokes, insya Allah kita akan sehat terus,” pungkasnya.

(AR/FM/WH)

Hal tersebut disampaikan Wibi saat melakukan kunjungan kerja di SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Cipayung , Jakarta Timur, Selasa (11/1). Dalam kunjungannya tersebut, WIbi didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Farida Darland Atjeh, yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jakarta.

“Kita sudah masuk ke dalam satu fase baru di mana kita menggelar pembelajaran tatap muka secara langsung, dan saya ingin memastikan PTM ini berlangsung aman dan taat Prokes,” ujar Wibi.

Legislator muda NasDem itu berharap, sekolah dapat terus bersaing menciptakan murid-murid berprestasi. Sebab, dikatakan Wibi, pemerataan ekonomi tidak akan bisa terjadi bila tidak adanya pemerataan pendidikan.

“Saya juga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan anak-anak dari kalangan kurang mampu yang tidak memiliki biaya untuk tetap bisa sekolah, karena mereka merupakan aset bangsa di masa depan,“ harap Wibi.

Dalam kunjungannya tersebut, Wibi menyempatkan diri untuk menyapa beberapa siswa dan melihat fasilitas yang ada di sekolah. Usai berkeliling, Wibi melihat ada beberapa fasilitas sekolah yang harus diperbaiki, seperti kondisi asrama siswa, mengingat sekolah ini merupakan salah satu sekolah terbaik di Indonesia. (BH/FM/WH)

“Sangat diharapkan tahun ini kinerja legislasi DPR RI mampu meningkat secara signifikan setelah Covid-19 relatif terkendali,” kata Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/1), menyambut pembukaan masa sidang DPR RI tahun 2022 pekan ini.

Catatan DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Legislatif menyebutkan pada 2015 hanya tiga RUU yang disahkan menjadi undang-undang, lalu 10 RUU pada 2016, enam RUU pada 2017, lima RUU pada 2018, 14 RUU pada 2019 dan tiga RUU pada 2020. Sedangkan pada 2021 DPR hanya mengesahkan 8 RUU dari 33 RUU yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Lestari yang akrab disapa Rerie berharap RUU yang sudah disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya segera dituntaskan untuk menjadi undang-undang.

Legislator NasDem itu menegaskan dengan deretan RUU yang sudah  disepakati masuk Prolegnas juga harus konsisten menjadi prioritas untuk diproses menjadi undang-undang.

Karena, tegas Rerie, sejatinya menyepakati sejumlah RUU masuk Prolegnas sebagai prioritas harus didasarkan pada tujuan bernegara yang secara filosofis telah tegas dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, yang terjadi adalah masih banyaknya RUU yang memiliki relasi kuat dengan upaya pemenuhan hak konstitusional rakyat justru tidak segera ditetapkan sebagai undang-undang.

Sebagai misal, ungkap Rerie, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Hukum Adat, dengan alasan persoalan teknis harmonisasi malah terabaikan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem itu berharap di masa sidang tahun 2022 ini para legislator dapat melakukan perencanaan dengan baik sehingga proses legislasi di DPR mampu menjawab setiap kebutuhan masyarakat, lewat hadirnya undang-undang yang melindungi hak-hak setiap warga negaranya.

Kepekaan membaca dinamika yang terjadi di masyarakat, menurut Rerie, sangat penting dimiliki para wakil rakyat agar apa yang dihasilkan oleh DPR RI berdampak positif untuk masyarakat luas.

Selain itu, Rerie mengajak, para wakil rakyat untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa dalam setiap melaksanakan tugasnya agar berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini bisa segera diatasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)