Pemateri acara tersebut di antaranya, Kepala Departemen Asia Pasifik Friedrich Ebert Stiftung (FES), Marc Saxer, Manajer Kampanye dan Analis Partai Demokrat Sosial Jerman, Michael Ruter, serta penanggap anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru.

Dalam sambutannya, Pendiri Socdem Asia yang juga Ketua Bidang Hubungan International DPP NasDem, Martin Manurung mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat Sosial Jerman atau Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) untuk bergabung dengan seminar ini.

Ia juga memberi selamat kepada SPD yang telah berhasil memenangi Pemilu di Jerman dengan perolehan 25,7%.suara.

“Tentu saja kita berharap SPD berhasil mendapatkan koalisi dan membentuk pemerintahan baru di Jerman. Kita juga berharap masa depan Jerman yang jauh lebih baik, tidak hanya untuk Jerman, tetapi juga untuk seluruh dunia dan juga untuk gerakan progresif kami,” ujarnya.

Legislator Partai NasDem itu berharap seminar tersebut akan bermanfaat bagi banyak orang sebagai wawasan tentang perpolitikan dunia. Ia juga berharap ke depan seminar semacam itu bisa terselenggara kembali secara fisik, setelah pandemi Covid-19 selesai.

Sedangkan Legislator NasDem Ratih Megasari Singkarru dalam paparannya mengatakan situasi dunia yang semakin dianggap mengancam, terlebih oleh Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan, menghadapi bencana iklim yang juga tidak kalah mengerikan, maka kebutuhan keamanan menjadi tema utama pada pemilu.

“Ketika dunia dalam situasi penuh semangat optimis, tentu pemilih akan berani mencoba terobosan baru. Seseorang (caleg) atau partai politik bisa menang pemilihan dengan pesan modernisasi dan reformasi. Namun dalam situasi krisis, kebutuhan rasa aman justru lebih diutamakan,” ujarnya.

Ratih menjelaskan SPD sebagai partai sosial demokratik, yang mengeksplorasi ideologi pasar-liberal di era 2000 an awal, kini kembali ke inti program sosial mereka yaitu perlindungan, keamanan, dan keseimbangan.

“SPD punya slogan kampanye yang tajam, ‘Soziale Politik für Dich’ (Kebijakan sosial untuk Anda) dan ‘Respekt für Dich’ (Hormati Anda). Dalam program pemilihan, pesan menyeluruh yang muncul adalah bahwa Olaf Scholz (kandidat kanselir dari SPD) memiliki rencana untuk masa depan dan tahu memenangkan kembali suara dari kaum populis,” kata Ratih.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Barat itu mengatakan SPD menjadikan isu seperti upah minimum, pensiun, dan keringanan pajak bagi kalangan berpendapatan rendah dan menengah sebagai pilar utama programnya di bawah Olaf Scholz.

“Seperti yang saya perhatikan dari perbedaan antara hasil Pemilu 2017 dan 2021, menarik untuk melihat bahwa partai CDU kehilangan jutaan pemilih dan beralih ke SPD, Partai Hijau (Greens), dan FDP. Meskipun hasil akhirnya kemenangan tipis, saya harus mengatakan bahwa kemenangan ini adalah pekerjaan fantastis yang dilakukan SPD,” kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu.

Kepala Departemen Asia Pasifik FES, Marc Saxer mengatakan, ketidakstabilan politik serta gejolak ekonomi, membuat orang Jerman trauma sampai hari ini. Itulah sebabnya stabilitas politik masih merupakan nilai yang sangat tinggi dalam politik Jerman.
Marc menggarisbawahi kemenangan SPD pada pemilu Jerman, karena partai yang mengusung demokrasi sosial adalah kekuatan yang menegosiasikan kompromi antara tenaga kerja dan modal.

“Harus mengambil perhatian mereka (pemilih) terkait jaminan sosial, upah yang baik dan pekerjaan yang layak,” ujarnya.

Olaf Scholz dianggap berkompeten dan berbeda dengan kandidat lain, Ia mampu menguasai krisis dan cakap membangun proyek politik jangka panjang.

“Olaf Scholz paham Global Tax, berbicara lembut, dan pada dasarnya dia terlihat seperti Angela Merkel, tapi saya sebut sebagai tokoh politik baru,” pungkasnya.(Dis/*)

“Insyaallah kader NasDem tidak ada yang pecicilan dan genit di kabinet, apalagi punya keinginan untuk maju sebagai capres. Saya pastikan kader Partai NasDem clear,” tegas Ali dalam keterangannya, Senin (25/10).

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR itu mengatakan penentuan capres dan cawapres di Partai NasDem merupakan kewenangan Ketua Umum NasDem. Jadi, tidak ada kader Partai NasDem yang duduk di kabinet berniat maju sebagai capres.

“Para menteri dari NasDem komitmen bekerja bukan untuk tujuan politik tertentu tapi untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.

Ali menjelaskan sebagai partai koalisi pemerintahan NasDem telah berkomitmen terhadap Presiden Jokowi dan memberi dukungan hingga 2024, tanpa mahar dan demi kesejahteraan rakyat.

“Kita mengikat kontrak dengan beliau akan memberikan dukungan secara maksimal sampai berakhirnya masa jabatan beliau,” imbuh Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Tengah itu.

Menanggapi tentang sejumlah nama menteri KIM yang masuk dalam survei bursa capres 2024 mendatang, Ali menilai wajar. Bukan persoalan jika nama sejumlah menteri disebut-sebut dalam bursa capres mendatang, karena KIM diisi sejumlah tokoh, para politisi dan juga dari kalangan profesional.

“Kita tahu pemerintahan ini diisi tokoh-tokoh politik, kader partai, profesional, yang secara politik mereka punya hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang. Tentunya kita tidak bisa menutup hak politik orang. Kita juga tidak bisa membatasi masyarakat untuk memberikan penilaian,” katanya.

Namun, Legislator NasDem itu juga mengkhawatirkan hal itu dapat mengganggu kinerja pemerintahan. Terutama menteri yang menjabat ketua partai akan maju sebagai capres.

“Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah,” terangnya.

Terganggunya kinerja kabinet, sambung Ali, karena menteri yang mencalonkan sebagai capres bakal menghabiskan waktunya untuk berkampanye dan menyosialisasikan dirinya kepada masyarakat.

Meski banyak cobaan dan rintangan, Ahmad Ali meyakini Presiden Jokowi memiliki perhitungan sendiri dan akan mengambil langkah yang bisa diterima semua pihak terkait kemungkinan adanya menteri dalam kabinet yang akan menjadi capres.

“Kami percaya beliau akan mengelola pemerintahan secara profesional, dengan kepiawaian beliau untuk membawa perahu besar Indonesia sampai ke tujuannya,” pungkasnya.(MI/*)

“Kemarin konsul kehormatan Islandia di Indonesia, Bapak Maxi Gunawan secara resmi dianugerahi Order of The Falcon,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Islandia dalam keterangan resmi di akun facebook-nya akhir pekan ini.

Dalam keterangannya itu, Kemenlu Islandia juga menyebutkan alasan mengapa pemerintahnya memberikan penghargaan kepada sosok Maxi Gunawan. Tidak lain karena peran Maxi yang begitu besar dalam membangun hubungan baik antara Islandia dan Indonesia.

“Atas pengabdiannya yang penuh dedikasi untuk kemajuan dan kepentingan Islandia di Indonesia, Pak Gunawan diangkat sebagai konsul kehormatan Islandia di Indonesia pada tahun 2008. Saat ini beliau memegang jabatan Ketua Umum Asosiasi Konsul Kehormatan di Indonesia,” ungkap keterangan tersebut.

Order of The Falcon adalah tanda kehormatan tertinggi yang diberikan oleh negara Islandia kepada individu. Tanda atau medali kehormatan ini diberikan untuk kali pertamanya kepada Raja Christian X dan Ratu Alexandrine dari Denmark, saat keduanya berkunjung ke Islandia pada tahun 1921.

Sebuah dekrit kerajaan dikeluarkan di Reykjavík, Islandia pada 3 Juli 1921 untuk menetapkan Order of The Falcon Islandia. Dekrit tersebut menyatakan memberikan pengakuan resmi kepada pria dan wanita, baik orang Islandia maupun asing, yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kehormatan dan kemakmuran negara.

Pada Order of The Falcon terdapat gambar burung elang, yang dalam sejarah Islandia dianggap sebagai hadiah paling berharga bagi para pejabat dan individu lainnya. Selain itu, burung elang juga menjadi bagian utama dalam lambang negara Islandia.(RO/Imal/*)

“Tentunya patutlah kita berbangga hati sebagai partai pengusung pemerintah. Karena tidak gampang mengelola negara pada situasi pandemi ini,” ujar Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10).

Pernyataan Ahmad Ali itu sesuai dengan hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) soal penanganan pandemi. Dalam survei itu, 64,6% warga menilai sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19. Sementara yang kurang atau tidak puas sebanyak 32%. Sedangkan warga yang menjawab tidak tahu 3,4%.

Ahmad Ali yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan tanpa kepemimpinan yang kuat, pandemi yang menerpa Indonesia selama hampir dua tahun ini sulit teratasi dengan baik dan cepat, dengan stabilitas keamanan yang cukup baik.

Legislator NasDem itu mengakui, dalam situasi pandemi yang efeknya menjalar ke perekonomian dan politik itu cukup rawan akan terjadi chaos, ditambah gelombang hilangnya jutaan lapangan pekerjaan. Tetapi, dengan kepiawaian dan kepemimpinan yang baik situasi ini bisa tetap tenang.

“Pemerintah mengelola secara baik dengan pertimbangan rasional,” imbuhnya.

Menurut Ali, buah dari kesungguhan pemerintah terbukti ampuh. Pada laporan terakhir, ekonomi Indonesia sudah mulai tumbuh lantaran pandemi bisa dikendalikan dengan baik. Saat ini, rata-rata pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia berada pada level 2.

“Tentunya pada situasi seperti ini tidaklah mudah. Kalau di sana sini masih kurang, itu sesuatu yang manusiawi. Kita berharap hal-hal yang masih kurang bisa segera diatasi. Masih ada waktu tiga tahun ke depan, ini PR bersama bagi kita, partai pendukung dan pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Sehingga di akhir pemerintahan semua ekspektasi bisa tercapai,” pungkas Ali.(RO/*)

“Kita berterima kasih kepada para atlet yang alhamdulillah berhasil merebut kembali Piala Thomas. Kita puji kerja keras dan semangat semua pemain. Ini kado istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Mohammad Haerul Amri dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/10).

Apresiasi juga diberikan kepada para pelatih, official dan seluruh tim yang berhasil menggodok para atlet sehingga bisa bermain bagus dan mempunyai mental juara ketika berhadapan dengan para pemain dari negara lain.

“Jangan lupa para pelatih dan seluruh tim juga kita apresiasi. Tanpa mereka sulit untuk meraih kemenangan,” ujar Aam, sapaan akrab Mohammad Haerul Amri.

Namun Aam menyayangkan prestasi yang sudah dinanti 19 tahun itu tidak bisa dinikmati dengan sempurna, karena tidak adanya bendera Merah Putih yang berkibar pada saat upacara penghormatan pemenang (UPP) Piala Thomas kepada perwakilan Indonesia. Tetapi justru yang berkibar adalah bendera Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

“Sangat disayangkan bendera kebanggaan seluruh rakyat Indonesia tidak boleh berkibar karena urusan sanksi dari badan doping internasional yakni WADA (World Anti-Doping Agency),” sesalnya.

Sekretaris Jenderal DPP Garda Pemuda (GP) NasDem itu mengingatkan, peristiwa seperti itu tidak boleh terjadi lagi karena membuat citra Indonesia rusak di mata internasional dan menurunkan mental para atlet. Apalagi, ancaman yang tidak kalah penting adalah Indonesia tidak boleh menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga tingkat internasional.

“Sangat disayangkan. Gara-gara kelalaian Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), yang menjadi korban adalah bangsa Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor itu menegaskan tidak cukup hanya permintaan maaf dari Menpora maupun LADI kepada Presiden maupun masyarakat. Pemerintah harus merombak total kepengurusan LADI maupun di internal Kemenpora.

“Ini murni bukan hanya kelalaian. Tetapi, karena rendahnya etos kerja di LADI maupun Kemenpora. Solusinya evaluasi total,” sarannya.

Sanksi kepada Indonesia bemula pada surat yang dikirim WADA kepada LADI pada 15 September 2020. LADI terkesan lambat merespons surat tersebut.

Karena kelalaian LADI, WADA menilai Indonesia tidak patuh pada aturan standar program pengujian antidoping WADA.

Indonesia dinilai tidak bisa memenuhi kewajiban standar test doping plan (TDP) pada 2020. Dampaknya, WADA memberi sanksi kepada Indonesia. Salah satunya tidak dapat mengibarkan bendera Merah Putih saat memenangi kejuaraan. Sanksi berlaku selama satu tahun dari 8 Oktober 2021 sampai 8 Oktober 2022.(medcom/*)