“Parkir liar ini sudah sangat meresahkan. Kami minta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Perhubungan melalui Unit Pengelola Perparkiran, segera menindaklanjuti keluhan warga dan menertibkan praktik-praktik parkir liar,” tegas Jupiter, Rabu (16/4).

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai NasDem itu, keberadaan parkir liar tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu sumber kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Ia menyoroti lemahnya pengawasan serta dugaan keterlibatan oknum aparat dan organisasi masyarakat (ormas) dalam praktik tersebut.

“Kalau semua pihak konsisten dan berkomitmen, sebenarnya penertiban parkir liar ini bukan hal yang sulit. Tapi faktanya, praktik ini justru melibatkan oknum aparat, bahkan ada juga oknum ormas di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jupiter mengingatkan bahwa keberadaan parkir liar juga mencederai semangat Pemprov DKI dalam menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis bertaraf global. Menurutnya, potensi pendapatan dari sektor parkir belum digarap maksimal karena masih banyak kebocoran yang terjadi.

“Jakarta akan bertransformasi menjadi kota bisnis berskala global. Tapi kita masih dihadapkan pada persoalan serius seperti kebocoran PAD. Target pendapatan jauh dari potensi sebenarnya karena banyaknya kebocoran,” tambahnya.

Jupiter juga menegaskan perlunya sinergi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan aparat kepolisian untuk menegakkan hukum secara tegas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Jalan itu bukan untuk parkir. Undang-undangnya jelas, yang membina jalan raya adalah polisi dan pemerintah daerah. Tidak ada alasan untuk membiarkan jalan dipakai parkir liar, apalagi sampai mematok harga seenaknya,” tegasnya.

Sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter menutup pernyataannya dengan mendesak agar langkah konkret segera dilakukan untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman masyarakat, khususnya di kawasan pusat keramaian seperti Tanah Abang.

“Kalau ini dibiarkan, tidak hanya merugikan warga, tapi juga merusak wajah kota dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat,” pungkasnya.

(FM/WH/KL)

“Kesepakatan untuk terus mengupayakan pembangunan yang lebih inklusif di setiap negara harus kita dukung bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

Konferensi Tingkat Tinggi Disabilitas Global atau Global Disability Summit yang digelar di Berlin, 3 April 2025 lalu, membuahkan kesepakatan bersama untuk memastikan 15% dari proyek-proyek pembangunan di tingkat negara berfokus pada inklusi bagi disabilitas.

Saat ini, hanya sekitar 6% proyek pembangunan negara-negara di dunia yang secara langsung berkontribusi pada tujuan inklusi.

Menurut Lestari, dorongan pada skala dunia terkait pembangunan yang lebih inklusif sangat dibutuhkan dalam upaya mengingatkan komitmen setiap negara untuk mewujudkannya.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat dengan berbagai tantangan yang dihadapi di sejumlah sektor saat ini, membutuhkan dukungan yang maksimal dari setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) itu, menilai pembangunan yang lebih inklusif berpotensi meningkatkan produktivitas para penyandang disabilitas melalui berbagai potensi yang mereka miliki.

Semakin banyak warga negara yang produktif, ujar Rerie, dorongan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional juga semakin besar.

Untuk itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, pembangunan yang lebih inklusif di berbagai bidang harus konsisten ditingkatkan untuk mendorong produktivitas setiap warga negara, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata. (*)

Ya, ini adalah perjalanan hidup inspiratif Ayep Zaki. Pada mulanya Ayep adalah seorang perajin tempe dan berujung menjadi pemimpin daerah. Kisah yang penuh perjuangan dan pelajaran berharga tentang keberanian mengejar mimpi.

Lahir dan besar dari keluarga sederhana, Ayep Zaki memulai usahanya sebagai perajin tempe. Baginya, tempe bukan sekadar makanan tradisional, melainkan simbol ketahanan ekonomi rakyat.

Dengan terus berinovasi dan berkomitmen menjaga kualitas, tempe produksinya berhasil menembus pasar internasional, termasuk Jepang dan Amerika Serikat.

“Tempe itu harus selalu ada di meja makan masyarakat. Rasanya enak, bergizi, dan kaya protein,” kata Ayep, seusai resmi dilantik menjadi Wali Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (20/2/2025).

Dedikasinya pada ekonomi kerakyatan membawanya mendirikan 77 cabang usaha tempe di berbagai daerah, sekaligus memberdayakan ribuan pelaku usaha kecil.

Namun, perjalanan Ayep Zaki di dunia politik tidaklah mulus. Kalah dalam kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 sempat membuatnya terpukul, padahal berbagai upaya maksimal sudah dilakukan.

Namun, pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sukabumi sejak Maret 2024 ini tidak menyerah.

Awalnya setelah gagal lolos ke Senayan (DPR RI), dia berencana maju sebagai Wakil Bupati Sukabumi. Namun, takdir politiknya berbelok menuju Pilkada Kota Sukabumi.

Tanpa basis dukungan yang kuat, Ayep membangun koalisi bernama Koalisi Sukabumi Maju (KSM), yang terdiri dari Partai NasDem, PDIP, PPP, PAN, dan Hanura. Meski hanya didukung 14 kursi di parlemen, ia berhasil menggalang 75.939 suara, sebuah pencapaian besar bagi pendatang baru.

“Saya sadar saya akan kalah, tetapi justru itu membuat saya bekerja lebih keras,” ujar Ayep, mengenang masa-masa kampanyenya.

Pada 4 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi resmi menetapkan pasangan Ayep Zaki dan Bobby Maulana sebagai pemenang dengan perolehan 78.257 suara atau 44,9 persen. Kemenangan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti dari kerja keras, strategi, dan dukungan masyarakat.

Dalam kampanye, Ayep menggandeng konsultan politik untuk memetakan kekuatan hingga tingkat kelurahan. Ia juga rajin turun langsung menyerap aspirasi warga, terutama keluhan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

“Masyarakat menginginkan pemimpin yang jujur dan amanah,” tegas Ayep.

Bobby Maulana, pasangannya, adalah anak muda berusia 36 tahun dengan latar belakang industri kreatif, menjadi kunci kemenangan Ayep. Meski harus menghentikan kontraknya dengan beberapa stasiun TV, Bobby menerima tawaran Ayep untuk menjadi wakilnya.

“Bobby punya basis di seni dan industri kreatif, itulah yang saya butuhkan,” ujar Ayep tentang pasangannya.

Bagi Ayep, keluarga adalah sumber kekuatannya. Ia memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi sebelum terjun ke dunia politik. Selain itu, dukungan dari Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) juga menjadi pilar utama dalam perjalanannya.

Namun, hal yang paling mencengangkan adalah bagaimana 90 persen dana kampanye Ayep bersumber dari usahanya di bidang tempe.

“Tempe adalah hidup saya. Dari tempe ini saya membangun segalanya, termasuk kampanye politik,” katanya.

Sebagai Wali Kota terpilih, Ayep membawa visi besar untuk Kota Sukabumi. Fokusnya adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan, memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari seorang perajin tempe menjadi Wali Kota, kisah Ayep Zaki adalah bukti nyata bahwa keberanian, kerja keras, dan keyakinan bisa mengubah kehidupan.

Di bawah kepemimpinannya, masyarakat Sukabumi berharap akan melihat perubahan nyata dan masa depan yang lebih cerah.

(WH/*)

“Apakah sudah duduk bersama antara Kementerian Pariwisata dan Kemendikdasmen? Apakah hanya obrol begini saja,” ujar Erna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Bengkulu itu mengungkapkan, kedua kementerian mesti duduk bersama dalam merumuskan substansi pendidikan dalam revisi UU tersebut. Termasuk mempertimbangkan pendidikan pariwisata masuk dalam kurikulum.

“Apakah memang sudah ada di antaranya dalam pembicaraan itu, ada keputusan jangan dimasukkan ke dalam kurikulum?” tanyanya.

Menurutnya, pendidikan pariwisata mesti dirumuskan secara spesifik agar dijewantahkan secara detail dalam revisi UU Kepariwisataan.

“Saya juga ingin menyoroti pendidikan, esensi pendidikan itu harus lebih spesifik. Kalau SDM (sumber daya manusia) ujungnya kan hanya sertifikasi, tetapi kalau ini ada di kurikulum,” paparnya.

Di sisi lain, Erna juga mengingatkan, dalam pembahasan revisi UU Kepariwisataan perlu mempertimbangkan esensi perubahan yang mengakomodasi perkembangan dan dinamika perubahan terhadap hukum.

Sektor pariwisata mesti beradaptasi dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki payung hukum yang memadai.

“Jangan lupa, revisi UU esensinya hanya dua, mengakomodir perkembangan hukum. Kedua, kebutuhan hukum sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi,” jelasnya.

(Safa/*)

Siti Qomariyah menyampaikan itu dalam kunjungan kerja ke Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, Selasa (7/1/2025).

“Pelestarian hutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan,” ujar Siti, yang akrab disapa Siqom.

Dalam kunjungan tersebut, Siqom menyoroti pentingnya peran Dinas Kehutanan dalam menjaga stabilitas ekosistem hutan demi keberlanjutan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada sektor kehutanan. Menurutnya, program-program kehutanan harus dirancang dan dijalankan secara efektif agar masyarakat merasakan manfaatnya secara maksimal.

“Hutan memiliki peranan besar, tidak hanya sebagai penyangga ekosistem tetapi juga sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Kami, Komisi II DPRD, akan terus mendukung program-program yang sudah berjalan maupun yang akan datang, asalkan berdampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.

Selain membahas evaluasi program Tahun Anggaran 2024, kunjungan tersebut juga menjadi ajang diskusi terkait perencanaan RAPBD 2025, termasuk strategi menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor kehutanan.

Legislator dari Partai NasDem asal Kabupaten Bekasi itu menekankan pentingnya tujuan yang jelas dalam setiap program kehutanan agar dapat direalisasikan dengan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan program-program ini tidak hanya melindungi ekosistem hutan, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan,” tambahnya.

Siqom juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Dinas Kehutanan dalam upaya mengoptimalkan potensi alam di Jawa Barat. Ia berharap kunjungan itu mampu memperkuat koordinasi dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat.

Bagi Siqom dukungan penuh dari DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.

“Kami berharap program-program yang dicanangkan dapat memberikan manfaat maksimal, baik dalam pelestarian ekosistem hutan maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis bahwa keberlanjutan sektor kehutanan di Jawa Barat bisa tercapai,” tutupnya.

(VC/WH)

Menurutnya, Kemenkeu dapat memanfaatkan kantor pajak di seluruh Indonesia untuk menjadi corong informasi bagi masyarakat terkait polemik kenaikan PPN 12%.

“Saya meminta dan memohon kepada Menteri Keuangan agar isu PPN ini harus diberikan satu pemahaman kepada masyarakat melalui kantor-kantor pajak di setiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia, agar memberikan edukasi dan sosialisasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X (Gresik dan Lamongan) itu mengungkapkan, sosialisasi dan edukasi dapat berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pakar, hingga para pelaku usaha.

“Sosialisasi dengan mengundang stakeholder terkait, mengundang Forkompimda, mengundang para narasumber yang mumpuni, para pelaku usaha, serta sektor-sektor lain yang ada kaitan dengan kenaikan ini,” ungkap Jiddan, sapaan akrabnya.

Dia menerangkan, Kemenkeu perlu meluruskan sejumlah isu yang mengemuka di publik, termasuk dampak kenaikan PPN 12% yang tak menyasar sejumlah sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahan pokok, transportasi, dan sosial.

“Untuk diberikan sekali lagi pemahaman bahwa pemerintah ini sangat pro rakyat, bukan semua sektor dinaikkan tapi hanya beberapa sektor. Sektor kesehatan tidak dikenakan kenaikan pajak ini, juga sektor pendidikan, kebutuhan pokok, transportasi, dan sektor sosial,” tandas Jiddan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan menegaskan kenaikan PPN menjadi 12% sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku saat ini.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11), ia menjelaskan penerapan kenaikan PPN tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Safa/*)

Infrastruktur seperti bandara, terminal, dan pelabuhan juga harus dipersiapkan matang dengan menambah fasilitas kesehatan dan keamanan.

“Fasilitas kesehatan di bandara, pelabuhan, dan terminal perlu mendapat perhatian serius. Mengingat akan tingginya aktivitas masyarakat pada momen Nataru. Penting untuk memastikan tenaga medis atau dokter siaga guna menangani kebutuhan darurat,” ujar Teguh dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (21/11).

Teguh meminta perhatian khusus kepada kelompok rentan yakni ibu hamil, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, harus ada perhatian khusus pada kelompok itu guna memastikan mereka dapat menggunakan fasilitas transportasi dengan aman dan nyaman.

Secara khusus, Teguh juga menanggapi paparan Dirjen Perhubungan Darat tentang Terminal Pekkae di Kabupaten Barru. Teguh mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan, namun juga memberikan masukan terkait perlunya perbaikan akses jalan menuju terminal serta pengadaan tempat khusus bagi UMKM setempat.

“Dengan adanya aktivitas masyarakat di terminal, potensi ekonomi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung UMKM. Penyediaan tempat yang layak akan membantu masyarakat memanfaatkan peluang itu dengan lebih terorganisir,” tutur Teguh.

Ia juga memberikan pandangannya terkait potensi bencana banjir dan tanah longsor yang bisa terjadi di Sulawesi Selatan, termasuk pada saat Nataru.

“Kita berharap ke depannya, peta potensi banjir tidak lagi banyak berwarna merah dan kuning, tetapi menjadi hijau sebagai tanda aman,” imbuhnya.

Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu juga menyoroti paparan BMKG terkait teknologi peta cuaca yang dapat diakses masyarakat untuk memantau kondisi terkini. Sosialisasi informasi itu harus dimasifkan kepada masyarakat luas.

“Jika masyarakat tahu dan memanfaatkan teknologi ini, mereka dapat mengambil langkah preventif yang lebih baik, terutama saat cuaca ekstrem,” tukas Teguh.

(Yudis/*)

“Dengan senang hati kami Fraksi NasDem menerima para pecinta, penyayang binatang, yang khusus menyoroti tentang maraknya konsumsi daging binatang yang notabene bukan daging konsumsi, seperti anjing dan kucing,” ujar anggota Fraksi Partai NasDem DPR Sugeng Suparwoto saat menerima audiensi Dog Meat Free Indonesia (DMFI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Sebelum diterima Fraksi NasDem, DMFI melakukan aksi damai di depan Gedung Parlemen RI. Mereka menyuarakan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Mereka juga mengusulkan RUU Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik dan RUU Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing.

“Jadi daging anjing dan kucing itu, mohon maaf, tidak saja dalam konteks kita sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan dalam konteks yang lebih luas, tetapi juga ternyata daging ini juga berbahaya kalau dikonsumsi,” ujar Sugeng.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu menegaskan, Fraksi NasDem mendukung gerakan itu dan juga kedua RUU yang diusulkan. NasDem berkomitmen mendukung pelarangan perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing.

“Bagaimana bisa tercapai kalau justru tidak ada payung hukum yang akan mengerem berkembang penyakit itu Indonesia. Indonesia punya program 2030 bebas rabies. Sedangkan jelas sekali konsumsi anjing itu secara statistik tinggi, di situ juga rabiesnya tinggi,” ujar Sugeng.

Meski tidak masuk Prolegnas Prioritas 2025, Sugeng akan tetap berikhtiar memperjuangan RUU tersebut. Di sisi lain, dia mengajak semua pihak untuk terus melakukan pencerahan terkait pentingnya perlindungan terhadap hewan.

“Kita dan beliau-beliau akan melakukan komunikasi, melakukan pencerahan-pencerahan di berbagai kelompok masyarakat, termasuk akan datang ke pemerintah untuk menyampaikan betapa pentingnya hal yang juga menjadi program pemerintah adalah zero rabies di tahun 2030,” pungkas Sugeng.

(Yudis/*)

“Jangan kita mempermalukan institusi, malu-maluin saja. Jaksa ini alat negara dalam penuntutan, ngapain ribut urusan pribadi. Ini tontonan yang tidak bagus,” kata Rudianto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawas (JAM-Was), Kajati Sumatera Utara, Kajari Tapanuli Selatan, dan Jaksa Jovi Andrea di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar) itu menyarankan, polemik kasus jaksa Jovi Andrea diselesaikan melalui keadilan restoratif atau restorative justice.

“Saya berharap RDP ini jadi koreksi bersama, JAM-Was mengatakan ada Majelis Kehormatan Jaksa, siapa tahu ada upaya duduk bersama, sekarang ada restorative justice, kenapa enggak dicoba panggil korban, panggil pelaku,” tegas Rudianto.

Ia meminta JAM-Was Kejaksaan Agung untuk segera mencari solusi dialogis agar perseteruan di institusi kejaksaan itu dapat diurai dan diselesaikan.

“Semoga Pak JAM-Was bisa mencari solusi, duduk bersama. Kalau ribut terus saling membongkar, malu kita sebagai penegak hukum,” ungkap Rudianto.

Di sisi lain, Rudianto juga menjelaskan bahwa terdapat perseteruan di kejaksaan yang berdampak pada tercorengnya citra institusi.

“Ini mencoreng citra kejaksaan. Ini lagi berproses di pengadilan untuk kasus pidananya yang dituduhkan kepada Pak Jovi. Terlepas dari itu, DPR ini bukan tempat pengadil, tapi kita cari solusi terbaik,” pungkasnya.

Polemik antara jaksa vs jaksa yang menyeret seorang jaksa, Jovi Andrea dengan rekan sejawatnya di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan telah menjadi perhatian publik.

Jovi dijebloskan ke penjara buntut mengkritisi rekan yang dituding menggunakan mobil dinas untuk berkencan. Publik menyoroti kasus it dan menyebut Jovi telah dikriminalisasi oleh institusinya.

Kemudian, Kejaksaan Agung justru mempertegas bahwa Jovi Andrea Bachtiar telah melakukan pencemaran nama baik terhadap rekannya dan merekomendasikan pemecatan.

Jovi dijerat Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 4 juncto Pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laki-laki berusia 28 tahun itu terancam kurungan maksimal enam tahun penjara. (Safa/*)

“Menurut saya, sebetulnya saat ini kita sudah membutuhkan undang-undang spesifik yang melarang dan mengatur khusus tentang konsumsi hewan peliharaan nonpangan,” ujar Rajiv di Jakarta, Kamis (21/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menegaskan, Fraksi Partai NasDem menilai perlu regulasi yang memuat tentang perlindungan kesejahteraan hewan.

“Nah kami Partai NasDem DPR menganggap perlindungan kesejahteraan hewan seperti kucing dan anjing penting dan memerlukan perhatian serius dari kita semua,” tegas Rajiv.

Ia mengungkapkan, semula larangan mengonsumsi hanya mengacu pada UU Nomor 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 41/2014 juncto UU No. 18/2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Belum terdapat pengaturan yang lebih detail dan spesifik tentang larangan mengonsumsi hewan peliharaan nonpangan seperti anjing dan kucing.

Larangan mengonsumsi hewan peliharaan nonpangan seperti anjing dan kucing yang tertuang dalam RUU tentang Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Tetapi RUU tersebut masuk alam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.

Sebelumnya, RUU tentang Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik diusulkan Yayasan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) Domestic Indonesia ke Badan Legislasi DPR.

Semula, RUU bernama Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik dan Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing.

Namun larangan konsumsi tidak diterima Baleg DPR yang kemudian disetujui dengan nama RUU tentang Pelarangan Kekerasan terhadap Hewan Domestik.

RUU tersebut disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dan masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. (RO/Safa/*)

“Sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para tenaga pengajar harus mendapat dukungan semua pihak, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun alokasi dana,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/11).

Pada saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, pekan lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa guru wajib memiliki keahlian mendasar yaitu leadership, adaptasi, dan aktif dalam kegiatan sekolah.

Sejumlah keahlian dasar itu sangat dibutuhkan agar mampu mewujudkan proses belajar mengajar yang lebih baik.

Sementara itu, berdasarkan catatan Research on Improving System of Education (RISE), 50% guru di Indonesia pegawai negeri sipil (PNS), dan 90% tumpuan proses belajar dibebankan kepada mereka dengan kualitas yang belum tentu terjamin.

Berdasarkan kondisi tersebut, menurut Lestari, upaya untuk mewujudkan guru yang memiliki leadership, mampu beradaptasi, dan aktif di sekolah, bukanlah langkah yang mudah.

Tantangan yang beragam dalam meningkatkan kompetensi guru di setiap daerah, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar diidentifikasi dengan baik dan membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam upaya mengatasinya.

Berdasarkan bahan dari Kemendikdasmen pada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, 18 November 2024 lalu, dari total anggaran Rp33,54 triliun pada Tahun Anggaran 2025, Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,68 triliun untuk Program Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR sangat berharap sejumlah program peningkatan kualitas guru yang telah dipersiapkan bisa direalisasikan dengan tepat sasaran.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar prinsip-prinsip transparansi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program dapat dikedepankan dalam proses peningkatan kompetensi para tenaga pengajar di Tanah Air.

Rerie sangat berharap berbagai upaya untuk membangun sistem pendidikan nasional yang lebih baik dapat segera diwujudkan, agar mampu mengakselerasi proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional dan melahirkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan. (*)

“Kami NasDem punya nafas seperti itu, nafas perubahan. Bukan disimpan dalam hati, tapi dituangkan dalam anggaran dasar partai, diperjuangkan secara masif oleh semua anggota partai,” ujar Sulaeman saat menerima audiensi Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

JPNN menyampaikan aspirasi mereka untuk mendorong kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Beberapa poin yang disampaikan, mendorong penyetopan impor pangan, akses kesehatan, pendidikan bagi petani, optimalisasi peran Bulog, sertifikasi petani, penggunaan pertanian organik, termasuk untuk pupuk dan beberapa poin lainnya.

Sulaeman menekankan, sejak awal berdiri pada 2011 dan masuk parlemen pada 2014, Partai NasDem tetap konsisten dengan pikiran gerakan perubahan untuk Restorasi Indonesia.

“Kalau tadi disinggung perubahan yang menjadi tagline NasDem, saya kira ini bukan basa-basi. Sejak awal partai ini menggunakan tagline perubahan, gerakan perubahan untuk Restorasi Indonesia. Ini termasuk tadi yang bapak ibu sampaikan,” tandasnya.

Ketua Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem itu menegaskan, sejalan dengan pikiran-pikiran para petani untuk memperbaiki sektor agraria di Tanah Air. Masukan-masukan dari para petani menjadi tambahan bahan bakar perjuangan Partai NasDem.

“Gerakan yang bapak bangun melalui organisasi ini, kami NasDem 100%, bahkan 1.000% mendukung. Catat itu. Karena ternyata kita satu pikiran. Kita sejalan untuk melakukan perubahan-perubahan seperti yang bapak-ibu inginkan,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Sulaeman, Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem memiliki program khusus untuk pemberdayaan petani dan swasembada pangan.

“Kami punya program dan baru ditetapkan dalam kongres kemarin. Setiap kabupaten sekurang-kurangnya ada 100 hektare yang di dorong dari NasDem untuk bisa menghasilkan sesuatu. Untuk apa? Untuk swasembada, untuk menopang program besar Presiden kita,” ujarnya.

Meski demikian, cita-cita besar untuk kemajuan pertanian dan swasembada pangan tidak mudah untuk dicapai. Sulaeman mengatakan, pengambilan keputusan politik tidak bisa diambil oleh satu anggota atau satu Fraksi di DPR saja.

“Pengambilan keputusan politik di gedung ini, tidak hanya satu partai, tidak hanya satu fraksi. Semua fraksi punya kepentingan, semua fraksi mau bicara, semua anggota mau bicara. Tolong dipahami,” ujarnya

“Pikiran-pikiran ini saya rasa kita semua sama. Mari kita bergandengan tangan. Satu per satu kita masuk pikiran besar untuk perubahan,” pungkas Sulaeman.

(Yudis/*)

“Padahal, peran dan kontribusi Kemendag cukup strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden,” ungkap Asep dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kemendag di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11).

Awalnya, tambah Asep, dirinya berharap Mendag yang notabene berasal dari profesional yang berkarir dari Kemendag sendiri, bisa secara autentik dan teknokratik menjabarkan grand design dan peta jalan Kemendag secara signifikan sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

“Akhir-akhir ini, kita dirisaukan dengan banyaknya pabrik tekstil dan produk tekstil yang tutup. Puluhan ribu pekerja dirumahkan sementara banyak sekali pakaian yang masih bertuliskan huruf mandarin bertaburan di ITC dan pasar-pasar di berbagai kota. Ada ribuan liter susu yang dibuang ke sungai dan petani yang masih membuang hasil panennya,” papar Kang AW. sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu memberi contoh di Kabupaten Bogor, yang dalam kurun lima tahun sejak 2017, berdasarkan data Apkindo, pabrik garmen sudah berkurang separuhnya. Puluhan ribu pegawai akhirnya dirumahkan.

“Menghadapi fenomena di atas, tantangan bagi Kemendag sesungguhnya sangat berat. Karena itu grand-design dan peta jalannya harus disusun dengan matang,” tandas Asep.

Tugas besar Kemendag itu, tambah Asep, bagaimana mendorong ekspor dan mengendalikan import selain mendukung UMKM menjadi naik kelas. Karenanya keberhasilan Kemendag salah satunya akan ditentukan oleh bangkitnya pabrik-pabrik yang merekrut tenaga kerja yang banyak atau padat karya. Misalnya, usaha garmen, produk lokal mendominasi pasaran, tak ada lagi petani dan peternak yang membuang hasil panen, hingga kualitas UMKM meningkat.

“Semua agenda besar itu akan bisa dilakukan oleh Kemendag sepanjang ada terobosan besar dalam rencana kerjanya. Jika hal tersebut dilakukan, insyaallah Kemendag bisa memberikan konstribusi yang signifikan dalam membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan,” pungkasnya.

(RO/*)

“Membiarkan kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, sama saja mengancam kehidupan satu generasi. Langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk mencegah dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Indonesia Darurat Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu (20/11).

Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Agung Budi Santoso (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI), Brigjen Pol. Desy Andriani (Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO, Bareskrim Polri), dan Siti Aminah Tardi (Komisioner Komnas Perempuan/Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) sebagai narasumber.

Selain itu hadir pula Devi Anggraini (Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara/PEREMPUAN AMAN) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sejumlah peraturan perundangan dan aturan pelaksana pencegahan tindak kekerasan sudah tersedia, tetapi para pelaksananya belum bisa bekerja secara maksimal.

Akibatnya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, angka kasus kekerasan terhadap perempuan per Juli 2024 berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 12.576 kasus.

Peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di seluruh dunia pada 25 November mendatang, tambah Rerie, bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen para pemerhati masalah perempuan, para pendukung, dan pemangku kebijakan untuk konsisten mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, ujar Rerie, momentum kampanye 16 hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga bisa dimanfaatkan untuk meminta pertanggungjawaban para aktor kunci dan pemangku kepentingan untuk konsisten mendukung berbagai upaya mengakhiri berbagai siklus kekerasan.

Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR, saat ini juga terjadi kekerasan berbasis gender secara daring yang juga menyasar perempuan.

Rerie juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di lingkungan terdekat dengan relasi kuasa tertentu, yang biasanya berakhir damai sehingga korban tidak mendapatkan keadilan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar negara harus segera mengambil peran untuk menjamin hak hidup, keamanan, dan kebebasan setiap warga negara yang merupakan amanat konstitusi kita.

Siti Aminah Tardi mengungkapkan, pihaknya merupakan lembaga negara independen yang diamanatkan untuk menegakkan hak asasi perempuan Indonesia.

Diakui Siti, berdasarkan pelaporan masyarakat yang diterima Komnas Perempuan, pada ranah personal kekerasan secara psikis mendominasi kekerasan terhadap perempuan. Sementara di ranah publik, kekerasan seksual mendominasi kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Siti, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mendominasi pada 2023, yaitu kekerasan psikis, seksual, fisik, dan ekonomi.

Saat ini, ungkap Siti, muncul fenomena femisida, yaitu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang berakhir dengan kematian. Sebagai contoh, penganiayaan yang dilakukan suami atau pacar menyebabkan kematian.

Selain itu, ujar dia, negara juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan, melalui kebijakan dan aturan yang diterapkan.

Kebijakan yang menimbulkan kerusakan sumber daya alam, misalnya, tambah Siti, bisa memicu tindak kekerasan terhadap perempuan.

Kondisi tersebut, tambah Siti, menyebabkan kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terfokus pada pemenuhan aturan hukum dan kelembagaan hukum yang mendukung.

Selain itu, ungkapnya, dukungan pemerintah daerah belum optimal dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Desy Andriani mengakui baru 30%-40% kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diselesaikan. Pihaknya saat ini sedang melakukan penataan secara kelembagaan dalam upaya membangun pelayanan dan penanganan yang lebih baik terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Kami terus berupaya memberikan solusi dalam setiap penanganan kasus. Feminisida merupakan tantangan yang harus kami hadapi,” ujarnya.

Selain itu, tambah Desy, perempuan berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan perhatian yang serius dalam penanganannya, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Diakui Desy, pihaknya membutuhkan data yang terintegrasi terkait tindak kekerasan terhadap perempuan, dalam upaya peningkatan penanganan kasus.

Agung Budi Santoso mengungkapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan langkah yang penting. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik pada 2023, jumlah perempuan tercatat 49,92% dan jumlah anak 32,03% dari populasi penduduk yang ada.

Agung menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menegakkan dan melindungi hak-hak dasar perempuan. Apalagi, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan menjadi salah satu fokus perhatian dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Upaya sinkronisasi peraturan perundangan yang ada, menurut Agung, perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih yang berpotensi menghambat upaya perlindungan dan penanganan kasus.

Pekerjaan rumah yang sedang dikerjakan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak saat ini, ungkap Agung, antara lain terkait ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan di tingkat/wilayah yang paling kecil agar mampu menjangkau layanan perlindungan perempuan dan anak yang lebih luas.

Devi Anggraini mengatakan tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah personel, publik, dan negara, secara umum berbentuk kekerasan psikis dan fisik.

Berdasarkan identifikasi pihaknya, ujar Devi, banyak tindak kekerasan terhadap perempuan adat yang tidak muncul ke permukaan.

Faktanya, ungkap dia, terjadi penghancuran pada lingkungan sumber daya alam perempuan adat untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan energi negara.

Diakui Devi, 90% wilayah adat mengalami perubahan drastis yang berdampak perubahan pada sumber daya alam yang menyebabkan kemiskinan, karena masyarakat adat kehilangan pekerjaan tradisional.

Kemiskinan, tambah dia, memicu terjadinya praktik perdagangan orang dan perbudakan terselubung yang menimpa perempuan adat.

Lambat laun, tegas Devi, pengetahuan yang dimiliki perempuan adat pun hilang akibat perubahan lingkungan.

Menurut Devi, perempuan adat membutuhkan perlindungan yang menyeluruh dalam menjalankan keseharian mereka.

Devi sangat berharap RUU Masyarakat Hukum Adat segera menjadi undang-undang agar mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat adat dari berbagai ancaman tindak kekerasan.

Wartawan senior Saur Hutabarat bertanya, ‘Apakah perempuan saat ini masih merasa aman di ruang publik bila beraktivitas di tengah malam?’

Keraguan yang muncul itu, menurut Saur, harus segera diatasi oleh pemerintah dengan memberi kepastian kepada publik melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di kawasan-kawasan yang rawan tindak kekerasan.

Pada transportasi publik seperti di LRT dan Transjakarta, ujar Saur, sudah dilengkapi dengan CCTV yang memberi rasa aman bagi penumpang.

Saur berpendapat, di Jakarta saat ini lebih mudah menemukan polisi yang bertugas di kawasan ganjil-genap daripada polisi yang bertugas di titik-titik rawan tindak kekerasan.

Dia berharap, pemerintah mampu memberikan rasa aman bagi setiap masyarakat melalui berbagai upaya pencegahan yang sistematis terhadap ancaman berbagai tindak kekerasan. (*)

“Sejauh mana Pak Benny bisa mengawasi itu nanti? Apakah Pak Benny punya keberanian, misalkan? Rekam jejak Bapak di Kompolnas, ya kurang garang menurut saya,” kata Rudianto dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Calon Dewas KPK Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan I (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar) itu menjelaskan, seorang Dewas KPK harus benar-benar serius melakukan fungsi pengawasannya. Seperti pada pelanggaran etik, pelanggaran moral, hingga proses penyidikan yang mungkin terdapat oknum yang melanggar ketentuan.

“Dewan pengawas esensinya menurut saya harus garang, Pak. Dia harus betul-betul mengawasi. Namanya pengawas, ya kalau ada pelanggaran etik, pelanggaran moral harus ditindak tegas,” ujarnya

Untuk itu, Rudianto berharap kehadiran Dewas mampu menjaga moral etik KPK ke depannya.

“KPK ini lembaga super body, Pak. Kehadiran Dewan Pengawas betul-betul diharapkan mampu menjaga moral etik dan kita tahu hari ini KPK begitu banyak persoalan dari kepala sampai level bawah saling lapor. Antar komisioner dengan Dewas, misalkan. Ini kan tontonan-tontonan yang menurut saya lucu-lucuan, Pak. Nah kita berharap KPK ke depan tidak seperti itu lagi,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Benny mengungkapkan komitmennya untuk menegakan aturan dan memiliki ketegasan dalam mengimplementasikan hukum.

“Memang perlu ketegasan supaya nantinya kehadiran penegak hukum, implementasi hukum di lapangan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegakan hukum harus berdampak pada mereka yang melakukan, sehingga akan berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatan serupa,” ungkapnya.

(dpr.go.id/*)

“Tentu kita dari Partai NasDem 100% mendukung masukan-masukan dari petani,” ujar Cindy saat menerima audiensi Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11). Turut hadir anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah.

JPPN menyampaikan aspirasi mereka untuk mendorong kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Beberapa poin yang disampaikan, mendorong penyetopan impor pangan, akses kesehatan dan pendidikan bagi petani, optimalisasi peran Bulog, sertifikasi petani, penggunaan pertanian organik, termasuk untuk pupuk dan beberapa poin lainnya.

“Bahkan poin-poin yang mereka sampaikan itu juga sudah kita perjuangkan, baik melalui Baleg (Badan Legislasi) di RUU Pangan dan juga di rapat Komisi IV,” ujar Cindy.

Lebih lajut legislator dari Dapil Sumbar II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu menekankan terkait pentingnya regenerasi petani. Pemerintah perlu merumuskan agar generasi muda tertarik terjun ke dunia pertanian.

“Ada beberapa hal yang mereka dorong, pertama penggunaan pupuk agar 100% organik, peningkatan APBN, terutama alokasi untuk pertanian. Lalu bagaimana nanti penyerapan petani milenial dan Gen Z bisa optimal,” pungkas Cindy.

(Yudis/*)

“MK sudah mengabulkan sebagian dari pasal-pasal terkait klaster ketenagakerjaan. Maka pemerintah mau tidak mau harus melaksanakan revisi omnibus Cipta Kerja,” ujar Irma dalam Focus Group Discussion (FGD) Fraksi NasDem bertajuk ‘Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Hasil Uji Materi UU No. 3 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja’ yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Beberapa poin putusan MK atas gugatan UU Cipta Kerja di antaranya, pengutamaan tenaga kerja lokal Indonesia dalam semua jenis jabatan, penetapan jenis dan bidang pekerjaan alih daya (outsourching), durasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama lima tahun, skala upah yang proporsional, dan menghidupkan kembali Dewan Pengupahan.

Selain itu, MK juga meminta kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja dan meminta agar DPR dan pemerintah menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru dalam waktu dua tahun.

“Sejak awal Cipta Kerja ini dibuat, Fraksi NasDem sudah meminta untuk klaster ketenagakerjaan ini dikeluarkan dari omnibus,” tandasnya.

Irma berharap dengan keputusan MK tersebut, penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru akan lebih mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Penting untuk mengakui bahwa sektor ketenagakerjaan yang sehat merupakan fondasi bagi ekonomi yang kuat.

“Kesejahteraan pekerja dan kepastian hukum dalam hubungan industrial harus menjadi prioritas utama dalam setiap regulasi ketenagakerjaan,” kata Irma.

Lebih lanjut Irma mengaku, sudah berkomunikasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR bahwa RUU Ketenagakerjaan merupakan prioritas pembahasan Komisi IX DPR RI. (Yudis/*)

“Kami mengapresiasi rencana Presiden Prabowo yang akan melakukan reforestasi atau reboisasi besar-besaran 12 juta hektare hutan di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Cop29 Baku Azerbaijan (UN Climate Change Conference Baku) yang dihadiri oleh Pak Menteri juga,” ujar Rajiv dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menjelaskan, pemulihan kondisi hutan di Indonesia akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, meskipun tidak menggunakan APBN.

“Pada prinsipnya kita mengapresiasi rencana mulia ini, akan membuat hutan Indonesia pulih seperti sedia kala. Saya mendapat informasi proyek ini tidak menggunakan APBN yang saat ini sangat terbatas, meskipun kami menyadari ini adalah proses yang panjang,” ungkapnya.

Fraksi NasDem, kata Rajiv, berharap Kementerian Kehutanan memastikan prioritas sasaran wilayah yang hendak dilakukan reboisasi atau reforestasi.

“Pada catatan kami, Fraksi NasDem menilai selama ini prioritas sasaran reboisasi kurang jelas, apakah dilakukan di hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi,” ungkapnya.

Pasalnya, Rajiv menilai aktivitas reboisasi atau reforestasi dilakukan pada hutan produksi, sehingga belum tepat menuntaskan dan mengantisipasi bencana hidro metrologi.

“Padahal, bencana hidro metrologi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh rusaknya daerah hulu, DAS (Daerah Aliran Sungai) yang pada umumnya adalah kawasan lindung, hutan konservasi, dan hutan lindung,” jelas Rajiv.

Di sisi lain, Rajiv juga meminta Kementerian Kehutanan untuk berani dan lebih tegas dalam menindak perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi tidak melakukan upaya pemulihan kondisi hutan.

“Contoh di Provinsi Sulawesi Tengah, ada tiga perusahaan yang sudah mendapatkan SP3. Ini artinya pemerintah dianggap enteng oleh perusahaan-perusahaan. Kami meminta Pak Menteri agar kita berani, atau bila perlu kita cabut aja izin IPPKH-nya,” tegas Rajiv.

“Kementerian Kehutanan harus tegas memaksa perusahaan yang beroperasi di wilayah konsesi untuk melaksanakan kewajibannya tanpa ditawar lagi,” pungkas Rajiv.

(Safa/*)

“Saya menginginkan bahwa ada target yang optimis terhadap kontribusi PDB, maupun serapan tenaga kerjanya,” ujar Erna dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Erna mengaku prihatin dengan minimnya anggaran Kementerian Pariwisata. Namun disisi lain, kenaikan anggaran yang diajukan pada 2025 justru tidak diimbangi dengan naiknya target.

“Saya justru melihat dari target rencana kerja dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 itu kok pesimis sekali gitu loh. Angkanya terlalu pesimis,” ujarnya.

Dia mencontohkan, target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB yang hanya naik 0,1%. Sumbangan sektor pariwisata pada PDB 2024 sebesar 4,5%, sedangkan target pada 2025 sebesar 4,6%.

Sementara itu, target penyerapan tenaga kerja dari sektor pariwisata juga tidak naik secara signifikan. Target pada 2024, sektor pariwisata dapat menyerap 24,5 juta orang, sedangkan target 2025 sebesar 25 juta orang.

“Kita berharap sekali karena melihat angka pengangguran terbuka itu luar biasa. Sekarang angka pengangguran terbuka di Indonesia lebih kurang 152 juta,” tandasnya.

Lebih lanjut legislator dari Dapil Bengkulu itu memberikan masukan terkait masih mahalnya harga tiket penerbangan domestik yang cukup mempengaruhi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata diminta duduk bersama dengan kementerian/lembaga terkait untuk membicarakan masalah itu.

“Bagaimana kemudian harga tiket pesawat ini, untuk daerah-daerah tertentu, daerah-daerah wisata, itu diberikan subsidi, atau juga dibicarakan juga, duduk bersama, bagaimana terkait dengan pengaturan ulang tarif, avtur, parkir pesawat, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

(Yudis/*)

“Tentu perlu ada pemeriksaan terhadap pembuat video dan kepala lapas sepatutnya, bukan hanya menyangkut kasus yang viral terjadi. Apakah situasi tersebut benar atau tidak,” kata Willy di Jakarta, Selasa (19/11).

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan napi bebas menggunakan ponsel hingga pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah meminta kalapas dan kepala pengamanan lapas dinonaktifkan dalam rangka menjalani pemeriksaan.

“Langkah Menteri menonaktifkan kalapas sudah tepat untuk melakukan pemeriksaan. DPR akan mendukung keputusan tentang langkah perbaikan yang akan diambil,” tandas Willy.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu menilai perlu dilakukan reformasi besar-besaran dari jajaran petugas lapas dan pejabatnya agar semua bisa membuat program baru yang lebih baik.

“Istilahnya kita harus bersih-bersih bersama di lapas dari budaya yang sebelumnya mungkin tidak baik. Itu semua harus dibenahi dengan pendekatan humanis,” sebut Willy.

Wakil rakyat yang sudah dua periode duduk di Senayan itu menilai reformasi lapas diperlukan karena selama ini telah banyak kasus yang terjadi. Untuk itu Willy mendorong agar persoalan lapas diselesaikan secara komprehensif.

“Kita akan lelah kalau menyelesaikan kasus per kasus. DPR bersama Menteri bekerja komprehensif selesaikan persoalan lapas-lapas di Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, Willy juga mengingatkan pentingnya fasilitas lapas yang memanusiakan manusia, meski merupakan tempat pembinaan bagi pelaku kejahatan. Dengan fasilitas dan program yang baik, ia berharap pelaku kriminal bisa keluar menjadi ‘orang baru’ sehingga tidak kembali melakukan kesalahan.

“Fasilitas harus humanis, para petugas juga menjalankan fungsi dengan cara-cara yang humanis. Sudah barang tentu hal ini perlu pengelolaan yang humanis. Ini yang akan kita bahas dalam Panja Lapas ke depan,” tukas Willy.

(dpr.go.id/*)