“Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi perikanan dan kelautan yang besar. Konsumsi ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memperkecil stunting dan gizi buruk yang ada di Maluku,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal, dalam acara pembagian ikan sehat kepada warga di Masohi, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (22/10).

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengajak masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan. Ikan mempunyai kandungan gizi tinggi dan dapat menghindarkan anak dari stunting.

“Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memperkecil stunting dan gizi buruk yang ada di Provinsi Maluku,” imbuhnya.

Menurut Tuasikal, konsumsi ikan masyarakat Maluku masih cukup rendah. Hanya sekitar 40% masyarakat yang gemar mengonsumsi ikan.

“Untuk itu, kita harus terus kampanyekan agar masyarakat gemar makan ikan,” pungkasnya.

(burhan/dis/*)

“Kami kira bahwa penangkapan ikan terukur ini realisasinya sudah mulai jalan. Semoga regulasinya (aturan turunan) cepat selesai,” ujar Tuasikal dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/9).

Tuasikal juga mendorong agar infrastruktur pendukung penangkapan ikan terukur dapat dibangun untuk mendukung program tersebut.

“Agar pelabuhan penerapan pendaratan ikan, itu juga bisa, artinya bisa mewadahi kegiatan-kegiatan pembongkaran dan lain-lain,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengapresiasi pagu anggaran KKP 2024 yang mengalami kenaikan. Ia juga mengapresiasi kinerja KKP dalam realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Diharapkan peningkatan anggaran tersebut dapat diikuti dengan peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran.

“Kami juga mengapresiasi kinerja KKP dalam realisasi PNBP. Seperti kita tahu bersama salah satu upaya KKP untuk meningkatkan PNBP sektor kelautan dan perikanan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur,” tegasnya.

(dis/*)

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

“Untuk itu bantuan berupa sarana penangkapan ikan terutama bagi nelayan kecil dan tradisional perlu untuk diperbanyak. Selain itu, kegiatan pemberdayaan nelayan seperti fasilitas permodalan, pengembangan usaha melalui penggunaan teknologi dan akses pemasaran perlu ditingkatkan untuk menambah daya saing produk perikanan nasional,” ujar Tuasikal.

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengingatkan agar program kerja yang belum maksimal pada 2022 bisa dimaksimalkan sekaligus diperbaiki pada 2023.

“Kami mengharap KKP berkomitmen terhadap rancangan program kerja. Pengalaman tahun sebelumnya, realisasi program kerja tidak sesuai dengan program kerja yang telah disusun, sehingga memperoleh respon yang kurang baik dari masyarakat,” tandasnya.

Tuasikal mencontohkan, realisasi bantuan benih dan indukan ikan pada 2022 masih terdapat banyak kendala. Padahal bantuan indukan dan benih ikan merupakan harapan masyarakat pembudidaya ikan dalam menjaga keberlanjutan usahanya.

“Usaha budidaya ikan sistem bioflok ada yang mangkrak karena tidak tersedia benih ikan pasca panen. Semoga menjadi perhatian Menteri KP, imbuhnya.

Meski demikian, Tuasikal juga mengapresiasi langkah pemerintah terkait BBM bersubsidi untuk koperasi nelayan, baik dari segi harga maupun ketersediaan. Hal ini bisa membantu para nelayan.

“Ini berguna bagi nelayan untuk melakukan usaha penangkapan ikan, sehingga tidak berdampak pada penurunan produksi perikanan dan penurunan nilai tukar nelayan,” tegas Tuasikal.

Lebih lanjut Tuasikal menyampaikan aspirasi dari dapilnya Provinsi Maluku. Provinsi Maluku memiliki sebelas pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota yang memperoleh dana alokasi khusus yang bersumber APBN. Ia berharap Menteri KP dapat menentukan skala prioritas bagi daerah kabupaten/kota yang berkontribusi bagi peningkatan produksi sumberdaya perikanan.(bur/dis/*)

“Sejauh mana proses penyusunan regulasi yang dikerjakan Pemerintah Pusat? Ini harus diperhatikan, mengingat potensi perikanan zona tiga pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 714,715 dan 718 di Provinsi Maluku sebanyak empat juta ton dengan tingkat pemanfaatan tiga juta ton dapat dioptimalkan untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujar Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Abdullah Tuasikal pun mengingatkan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung MLIN yang sudah tercatat dalam kesimpulan rapat Komisi IV DPR RI dalam mendukung anggaran MLIN sebanyak Rp1,5 triliun dari APBN, bukan dari investasi swasta.

“Orang Maluku tidak meminta MLIN dibangun sekarang, karena ada program prioritas pemerintah yang harus dikerjakan. Namun kami meminta segera diterbitkan peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan MLIN dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres),” tandasnya.

Tuasikal juga menyampaikan permasalahan lain tentang pengelolaan perikanan. Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Perikanan Kota Tegal, Jawa Tengah, nelayan menyampaikan keluhan tentang pengaturan wilayah penangkapan. Bahwa satu WPP untuk setiap armada tangkap, nelayan meminta aturan tersebut direvisi menjadi dua WPP untuk setiap armada tangkap.

Nelayan juga mempertanyakan proses pendaratan ikan di pelabuhan perikanan sesuai dengan wilayah penangkapan, mengingat keterbatasan infrastruktur pelabuhan dalam bongkar muat ikan, penyediaan air bersih dan BBM sehingga menjadi beban biaya usaha penangkapan ikan.

“Hal tersebut hampir sama dengan kasus dengan nelayan di Maluku,” tegas Tuasikal.

Selain itu, Abdullah Tuasikal juga menyampaikan terkait bantuan benih ikan yang belum optimal. Ia mengingatkan KKP untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan yang terdampak naiknya harga BBM subsidi.(bur/dis/*)

“Kalau sudah dibatasi kuota, apakah pengelola kuota perikanan tangkap harus berstatus koperasi atau terdapat peraturan turunan yang mengaturnya?. Karena terdapat banyak kepentingan nelayan kecil yang perlu membuat perizinan penangkapan ikan, kami mengharapkan peraturan KKP tidak menciptakan instabilitas keamanan,” ujar Tuasikal, saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Tuasikal berharap, kepentingan industri perikanan dapat juga diperhatikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Apapun juga soal Maluku adalah kepentingan negara, tidak ada yang boleh hambat. Tapi dalam kepentingan negara ada juga kepentingan nelayan tradisional,” tegas Tuasikal.

Tuasikal mengatakan, Fraksi Partai NasDem mendorong KKP memprioritaskan pembangunan insfrastruktur pendukung serta mempercepat proses keluarnya regulasi yang menopang kebijakan penangkapan ikan terukur

“Seperti peningkatan sarana prasarana pelabuhan pendaratan ikan yang disertai sistem yang efektif untuk melakukan pengawasan aktivitas penangkapan ikan, dan data jumlah tangkapan diharapkan dapat secara optimal meningkatkan pendapatan negara,” tambah Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu.

Fraksi Partai NasDem DPR juga mengapresiasi tren peningkatan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP dan peningkatan nilai ekspor produk perikanan, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan terus produktif dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional.

“Maka dari itu, sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor kelautan dan perikanan melalui dukungan anggaran yang memadai. Sehingga, KKP dapat mengelola potensi sektor kelautan dan perikanan nasional secara optimal. Untuk itu, Fraksi Partai NasDem mendukung usulan tambahan anggaran KKP tahun 2023,” tambahnya.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, KKP mendapatkan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp6.104.421.837.000.

Dalam rapat kerja tersebut, Legislator NasDem tersebut juga menyampaikan beberapa aspirasi mengenai sektor kelautan dan perikanan di Maluku. Di antaranya, tentang penyaluran bantuan mesin penggerak kapal dengan daya gerak kecil.

Tuasikal mengusulkan, bantuan kapal perikanan 5 GT yang jumlah unitnya sedikit namun alokasi anggaran besar dapat dikonversi menjadi bantuan mesin tempel atau ketinting dengan jumlah yang banyak.

“Sehingga kepentingan aspirasi dan pemanfaatan bantuan jelas dirasakan masyarakat” tegas Tuasikal.

Selain itu, Tuasikal juga menyoroti sistem tender pengadaan bantuan benih ikan satu juta ekor oleh KKP. Sejauh ini, hanya sekitar 20% benih yang terserap oleh kelompok masyarakat. Ia mempertanyakan 80% sisa anggaran program tersebut.(Bur/Dis/*)

Ia menilai Pemerintah Provinsi Maluku belum siap dengan pembangunan M-LIN dan Ambon New Port  karena belum adanya transparansi dan koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait.

“Sehingga perlunya Peraturan Presiden sebagai payung hukum Lumbung Ikan Nasional di Maluku (M-LIN) yang mampu mengikat semua lembaga dan kementerian dalam implementasinya di Maluku,” tegas Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengatakan, potensi sumber daya perikanan Indonesia sangat  luar biasa besar. Sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu wilayah perairan yang potensial terdapat di Provinsi Maluku. Terdapat Laut Seram dan Laut Arafura yang bisa menghasilkan potensi ikan sekitar 3,9 juta ton per tahun.

“Mudah-mudahan hari ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan tentang regulasi kebijakan. Karena pembicaraan tentang M-LIN ini sudah didengar oleh seluruh masyarakat Maluku dan telah menjadi bahan perbincangan para praktisi, akademisi dan politisi,” ujarnya.

Selain M-LIN dan Ambon New Port, Tuasikal juga mengingatkan KKP terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dari KKP. Kebijakan tersebut harus menjamin akses bagi nelayan kecil dan tradisional terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.

“Di beberapa daerah, kami menemukan kegelisahan nelayan terkait sistem kontrak penangkapan ikan. Kami berharap para nelayan kecil dan tradisional tidak dibiarkan berkompetisi secara langsung dengan pelaku usaha komersial berskala industri besar,” tandasnya.

Tuasikal menambahkan, Penangkapan Ikan Terukur perlu disosialisaikan kepada masyarakat luas, terutama pada masyarakat nelayan.

“Bila perlu adanya penyampaian kepada komisi IV DPR, agar anggota komisi IV DPR dapat menyampaikan ke daerah pemilihan masing-masing,” pungkas Tuasikal.

(Burhanuddin/*)

“Karena sebelumnya di dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV pernah tertulis pengalokasian anggaran Rp1,5 triliun untuk M-LIN, serta dukungan regulasi pelaksanaan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Maluku harus dapat disamakan dengan daerah lainnya,” ujar Abdullah saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).

Abdullah juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperhatikan ketersediaan stok ikan menjelang Ramadan 2022. Ia juga mengapresiasi KKP yang tiga tahun terakhir (2019-2021) mampu memenuhi kebutuhan ikan saat Ramadan dan Idul Fitri.

“Pada bulan Ramadan permintaan ikan biasanya meningkat justru pada saat nelayan tidak melaut yaitu minggu pertama puasa dan saat lebaran dan beberapa hari setelahnya. Kondisi tersebut sering menimbulkan kenaikan harga ikan,” urai Abdullah.

Untuk itu, Legislator NasDem dari Dapil Maluku tersebut mendorong KKP melakukan antisipasi dengan mengoptimalkan produksi ikan budidaya disertai dengan perbaikan sistem penyimpanan.

“Sehingga menambah masa simpan produk perikanan untuk menjamin pasokan ikan pada saat menurunnya produksi perikanan tangkap karena nelayan tidak melaut,” tambahnya.

Terkait program prioritas KKP Tahun 2023, Abdullah meminta KKP memberi perhatian pada komoditas rumput laut yang dalam tujuh tahun terakhir mengalami penurunan produksi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional.

“Kami berharap KKP memberikan prioritas pada program yang terkait dengan peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas garam dalam negeri melalui bantuan sarana dan prasarana, maupun dukungan teknologi,” pungkas Abdullah.

(Burhanuddin/Dis/*)

“Soal impor jagung, kedelai, daging, gula dan beberapa komoditas yang masih bergantung dengan impor, kami meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong produksi dalam negeri sebesar-besarnya di tahun 2022 ini,” kata anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/2).

Legislator NasDem itu mengatakan, jika diperlukan Kementerian Pertanian (Kementan) bisa menggunakan dana automatic adjustment (alokasi dana 5% dari total anggaran kementerian sebagai cadangan) difokuskan untuk peningkatan produksi pertanian dalam negeri.

“Tidak bisakah negeri kaya raya ini memproduksi berbagai komoditas itu dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita punya? Kenapa sulit sekali memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung dengan negara lain padahal segalanya kita punya,” ujar Tuasikal.

Menurut wakil rakyat dari Dapil Maluku itu pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri hanya membutuhkan political will yang didukung dengan kerja keras bersama antarkementerian-lembaga.

“Penting menjaga integritas sehingga tidak ada oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi ataupun kelompok dalam kebijakan terkait pangan,” tambahnya.

Tuasikal juga mendorong penggunaan teknologi pertanian modern dan keterlibatan SDM pertanian dari kalangan muda atau milenial. Hal itu agar Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor.

“Kami selalu menyampaikan tentang urgensi perkembangan pertanian modern yang melibatkan anak muda, generasi milenial, generasi Z yang berjumlah 145,39 juta orang. Di saat berbagai negara menggunakan teknologi canggih, negara kita masih pertanian konvensional yang cenderung usang. Kementan harus mendorong pertanian modern dan keterlibatan anak muda sebagai langkah revolusi pertanian secara sungguh-sungguh,” kata Abdullah Tuasikal.

(Dis/*)

“Tentu saja hal tersebut perlu dukungan infrastruktur dan sistem yang memastikan pengaturan jumlah dan area penangkapan ikan, dengan memperhatikan kepentingan nelayan kecil dan tradisional,” ujar Tuasikal saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2).

Tuasikal menegaskan, Fraksi Partai NasDem DPR berharap KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap terus menunjukkan keberpihakan terhadap nelayan kecil dan tradisional melalui bantuan fasilitas armada, alat tangkap serta kemudahan perizinan.

“Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan tradisional tidak boleh menurun karena dibiarkan bersaing secara langsung dan berebut kuota dengan pelaku usaha komersial berskala industri besar,” tegas Tuasikal.

Selain itu, Legislator NasDem dari Dapil Maluku tersebut juga menyoroti ketersediaan garam di dalam negeri. Ia menyayangkan sebagain besar kebutuhan garam Tanah Air masih impor. Data Kementerian Perdagangan tahun 2021 menunjukkan, pemerintah mengimpor 3,07 juta ton garam dari 4,6 juta ton kebutuhan garam nasional.

“Salah satu alasan tingginya alokasi impor garam adalah kualitas garam lokal yang belum memenuhi standar industri dengan kandungan NaCl di atas 95 persen,” jelas Tuasikal.

Sebagai upaya mengurangi impor garam serta meningkatkan kesejahteraan petani garam, Tuasikal mendorong KKP melalui Ditjen Pengelolaan Ruang Laut agar terus melakukan upaya peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas produksi garam dalam negeri.

“Perlu dukungan teknologi pengolahan garam agar kualitas garam produksi petani dalam negeri mampu memenuhi spesifikasi, sehingga dapat diserap untuk kebutuhan industri,” tandasnya.

Tuasikal juga meminta KKP memperhatikan aspirasi masyarakat Maluku berkaitan dengan kearifan lokal mengenai pemanfaatan potensi ikan dasar di wilayah Maluku dan Indonesia Timur. Perlu adanya program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang memanfaatkan sumber daya ikan dasar di wilayah perairan di bawah 12 mil laut.

“Sebaiknya KKP meningkatkan program kerja pengadaan fasilitas rumah ikan, mesin motor katinting dan bubu untuk nelayan kecil dalam rangka meningkatkan hasil pendapatan, yang selama ini terdampak Covid-19,” pungkasnya.

(Burhanuddin/Dis/*)

“Sektor perikanan mendukung perekonomian nasional. Kami apresiasi atas serapan anggaran KKP tahun 2022 mencapai 98 persen, neraca perdagangan sektor perikanan mencapai surplus. Kami berharap KKP mampu meningkatkan jumlah anggaran pada tahun berikutnya, agar nelayan lebih maju dan sejahtera,” ujar anggota Fraksi Partai NasDem di Komisi IV DPR, Abdullah Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KP, Wahyu Sakti Trenggono dan jajaran, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Fraksi Partai NasDem juga memberikan apresiasi perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP tahun 2021. Namun diharapkan PNBP tersebut tidak membebankan masyarakat nelayan.

“Fraksi Partai NasDem telah menerima perwakilan nelayan dari Jawa Timur, mengeluhkan tentang PNBP yang memberatkan nelayan. Kami berharap keberpihakan KKP kepada nelayan dapat terealisasi di lapangan,” pinta Tuasikal.

Legislator NasDem itu menambahkan, stimulus ekonomi perlu diberikan kepada nelayan agar mampu menggerakkan ekonomi. KKP diharapkan memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan. KKP juga didorong melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP.

“Tentunya masyarakat membutuhkan stimulus melalui program-program dari pemerintah seperti bantuan sarana dan prasarana. Sehingga para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mampu terus meningkatkan produksi dan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu juga menyoroti masalah tren penurunan produksi rumput laut.

“Berdasarkan analisis Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPR, tren produksi rumput laut mengalami penurunan. Perlu adanya pengembangan inovasi produksi rumput laut di daerah yang memiliki potensi budidaya rumput laut, seperti di wilayah Maluku, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya.

(Burhanuddin/Dis/*)

Ia menjelaskan, sejak tahun 2016 telah disusun draft Peraturan Presiden tentang LIN, namun regulasi yang diharapkan tersebut masih belum ada hingga kini.

“Harapannya KKP di era Menteri Wahyu Sakti Trenggono dapat segera merealisasikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional,” ungkap Tuasikal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KP, Wahyu Sakti Trenggono dan jajaran, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu menegaskan, manfaat LIN bukan hanya untuk Maluku, namun juga akan dirasakan secara nasional.

“Seperti kita tahu, ribuan perahu yang ambil ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, 715 dan 718 namun tidak memberikan kontribusi langsung kepada pembangunan dunia perikanan di Maluku,” tandasnya.

Tuasikal juga meminta pembangunan Ambon New Port yang kini tengah berlangsung menjadi dorongan agar realisasi LIN Maluku bisa disegerakan. Ia juga berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan Perpres LIN Maluku.

“Kami minta regulasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional diperhatikan kembali, sebagai peraturan presiden. Harapannya dengan realisasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional mampu mewujudkan Rp12 triliun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) KKP,” tandasnya.

(Burhanuddin/Dis/*)

Paket budidaya itu untuk mendukung produksi hasil perikanan dan menurunkan angka stunting pada anak di wilayah pesisir.

Penyerahan paket bantuan berlangsung di Ambon, Maluku, Jumat (24/12), dihadiri Kepala Balai Perikanan Budidaya Ambon, Rektor Universitas Darusalam (Unidar) Ambon, dan Dekan Fakultas Perikanan Unidar.

“Potensi sumber daya perikanan Indonesia mencapai 12 juta ton per tahun, sedangkan Maluku memiliki potensi perikanan mencapai 4 juta ton ikan dari sektor perikanan tangkap dan budidaya. Ini dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abdullah dalam sambutannya.

Legislator NasDem itu mengatakan, dengan adanya sarana perikanan budidaya sistem bioflok, diharapkan mampu mendukung fasilitas laboratorium yang sudah dimiliki Unidar.

“Paling utama yang dapat diambil, proses pembelajaran dari perikanan budidaya sistem bioflok adalah kesabaran dan keuletan mahasiswa dalam menjaga kesehatan ikan. Karena berbeda pemeliharaan antara ikan dengan komoditas lainnya seperti pertanian atau perkebunan, ikan akan mati kalau tidak dijaga,” tegas Abdullah.

Ia berpesan kepada mahasiwa yang juga hadir dalam acara tersebut untuk dapat menempa diri secara serius di bangku kuliah. Langkah di perguruan tinggi, sangat berpengaruh ketika nanti sudah terjun di dunia kerja.

“Semua langkah awal pasca kuliah yang dipilih mahasiswa harus dijadikan proses pembelajaran. Dengan niat yang baik semoga diberikan peluang dan pengalaman terbaik,” pesannya.

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu menambahkan, bagi mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha perikanan, dapat melakukan kerja sama dalam pembesaran benih. Komisi IV DPR, jelas Abdullah, bermitra kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dimana ada program aspirasi satu juta ekor ikan yang dapat dimanfatkan.

Abdullah berharap bantuan yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat dapat dimaksimalkan. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan ada pada kerja sama antaranggota kelompok.

“Setiap kelompok membuat kesepakatan bersama dalam mengelola sarana bioflok, sehingga terbentuk rasa bertanggungjawab pada diri anggota kelompok,” tegas Abdullah.

Abdullah menyoroti juga soal sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyongsong Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

“Universitas yang memiliki program studi perikanan di Maluku, membentuk karakter mahasiswa yang kecanduan dengan ikan. Kepala sakit kalau tidak lihat ikan selama tiga hari,” tegasnya

Untuk diketahui, pada tahun 2021 Abdullah Tuasikal telah menyalurkan empat paket aspirasi sarana perikanan budidaya sistem bioflok yang telah disalurkan kepada kelompok masyarakat Evrata (Maluku Tengah), Pokdakan Fish Garden Kobimukti, Pesantren Al Anshor Kabupaten Buru dan Universitas Darusalam.

Nantinya pada tahun 2022 masih terdapat empat paket bantuan sarana perikanan budidaya sistem bioflok yang akan disalurkan kepada kelompok masyarakat pembudidaya ikan. (Burhanuddin/*)

Hal itu dikemukakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal saat memimpin tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR di Balai Perikanan Budidaya Laut, Ambon, Maluku, Selasa (7/12).

“Dalam setiap RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Komisi IV DPR RI selalu mendukung Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Ini juga sudah cukup jelas. Tadi juga disampaikan oleh KKP dan pemerhati perikanan bahwa Maluku memiliki potensi perikanan dan wajib menjadi lumbung ikan nasional,” ujar Abdullah.

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu menuturkan, meskipun regulasinya belum ada, pada tahun 2010 Presiden SBY menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Sehingga tidak salah jika akhirnya masyarakat menagih janji pemerintah akan hal tersebut.

Di sisi lain, tambahnya, munculnya wacana pembangunan Ambon New Port seakan-akan menghilangkan niat membangun lumbung ikan nasional tersebut. Abdullah berharap, lumbung ikan nasional dan Ambon New Port bisa berjalan bersama dan mendapatkan porsi perhatian yang sama dari pemerintah.

“Pertemuan ini, salah satunya adalah pikiran-pikiran mereka soal lumbung ikan nasional harus ada regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden. Kemudian soal budidaya yang ada di sini, mungkin ada penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan Balai Perikanan yang ada di sini,” pungkas Legislator NasDem itu.

(dpr.go.id/*)

Gelaran Turnamen Futsal NasDem kali ini dibuka secara resmi Ketua DPD NasDem Kota Ambon yang juga Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Maluku, Mourits Tamaela. Dalam sambutannya Mourits mengatakan, turnamen futsal merupakan inisiatif dari Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Abdullah Tuasikal.

“Mengawali sambutan ini, saya memohon maaf dari saudara-saudara sekalian, sebenarnya Pak Abdullah Tuasikal berkenan hadir untuk membuka kegiatan ini.Tapi karena beliau sementara melaksanakan tugas kenegaraan di beberapa daerah sehingga beliau mempercayakan saya untuk menghadiri dan membuka kegiatan ini. Nantinya beliau akan hadir di pertandingan akhir atau pada sesi penyerahan tropi kepada para pemenang,” kata Mourits, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/11).

Mourits yang juga anggota DPRD Kota Ambon itu menyebutkan, sebagai ketua Asosiasi Futsal Maluku dirinya sangat memahami antusiasme generasi muda Maluku yang punyai bakat dalam bidang olahraga futsal. Untuk itu akan terus menjadi perhatian penting AFP Maluku guna meningkatkan kemampuan bermain dan mental para pemain muda di Maluku.

“PON di Papua kemarin kita absen. Saya optimistis dan menaruh harap di pundak saudara-saudara bahwa PON berikut yang berlangsung di Aceh, tim futsal Maluku akan tampil,” kata dia.

Mourits juga menekankan, ajang pertandingan futsal kali ini tentunya ada tim yang kalah dan ada tim yang menang. Akan tetapi menurut Maourits ada hal penting yang harus diingat yakni menjunjung tinggi sportifitas dan semangat fair play, karena menurut dia di situlah mentalitas para pemain diuji.

“Saya minta kesadaran yang tinggi dari seluruh panitia pelaksanan peserta yang hadir bahkan penonton untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan yang ada di tempat ini. Saya berharap bisa menjadi contoh ke depan,” tutup dia.

Turnamen Futsal NasDem Kota Ambo diikuti sedikitnya 72 tim futsal yang berasal dari Kota Ambon. Kegiatan kali ini akan berlangsung selama 11 hari ke depan.

Memasuki hari ketiga gelaran turnamen Futsal NasDem Kota Ambon telah memasuki babak 36 besar dengan rincian total sudah ada 12 tim yang dipastikan lolos ke babak 36 besar. (WH)

“Dengan begitu, target pendapatan negara dapat dicapai sekaligus tetap mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11).

Abdullah Tuasikal mengatakan, sektor perikanan dan kelautan adalah sektor strategis yang mampu menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian Indonesia. Tingginya potensi di sektor perikanan dan kelautan tentu membutuhkan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan negara, serta menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

“Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, dibutuhkan stimulus dari pemerintah agar masyarakat yang hidup di sektor kelautan dan perikanan yang terdampak pandemi Covid-19 mampu bertahan dan kembali bangkit,” kata Abdullah Tuasikal.

Dijelaskan, pada sektor lain, pemerintah memberikan relaksasi, sementara pada sektor kelautan dan perikanan justru dibebani dengan kenaikan pungutan hasil perikanan yang tentu saja memberatkan bagi para nelayan.

“Alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap tahun cukup besar (6,5 Triliun) tahun 2022, selanjutnya bagaimana perangkat KKP melakukan penyusunan prioritas kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?” tanyanya.

Legislator NasDem dari Dapil Papua itu menambahkan, permasalahan mendasar di KKP adalah belum adanya perangkat dasar pemeliharaan benih ikan di setiap daerah, sehingga untuk pengadaan benih wilayah Maluku, Papua, Papua Barat dan Maluku Tenggara harus didatangkan dari Manado.

“Kami punya pengalaman pengiriman benih ikan dari Manado, baru sampai di daerah transit, Makassar, ikannya sudah mati 50 persen, sampai di Ambon juga mati sekitar 20 persen,” katanya.

Abdullah meyakini, program Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) masih sepi, karena pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.

“Namun perlu dicari solusi bersama. Kalau belum terlaksana dalam waktu dekat terkait program M-LIN, bantuan apa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ungkap Abdullah Tuasikal lagi.

(RO/*)