“Makanya saya tadi ngotot untuk para pihak, baik pengelola maupun pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah. Apa yang diharapkan mantan pemain sirkus dan si pengelola,” ujar Sahroni seusai RDPU dengan OCI, Taman Safari Indonesia, dan Polda Jabar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, mantan pemain sirkus yang tergabung dalam OCI mengaku mendapatkan penyiksaan dan eksploitasi dari pengelola OCI dan Taman Safari sejak 1970-an. Mereka mengadukan dugaan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia kepada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Selasa (15/4/2025).

Sahroni meminta kasus itu disikapi secara kekeluargaan dan mencari jalan tengah. Mantan pemain sirkus berharap ada tanggung jawab dari pihak pengelola. Sementara pihak Taman Safari juga merasa dirugikan karena ada beberapa pemberitaan yang tidak sepenuhnya benar.

“Misalnya tadi ada contoh, ada namanya Hilda kalau nggak salah, yang jatuh, yang katanya tidak diberikan perawatan. Ternyata kan dijawab, diberikan perawatan, sampai diterbangin, yang nilainya sampai Rp36 juta,” ujarnya.

Menurut legislator Partai NasDem itu, kasus tersebut juga sulit untuk dibawa ke ranah hukum karena sudah terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu.

“Nah ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan penegakan hukum, ini sudah kadaluwarsa. Enggak bisa ini barang,” tandasnya.

Komisi III DPR, lanjut Sahroni, memberikan waktu tujuh hari untuk mantan pemain sirkus dan pihak Taman Safari berdiskusi mencari jalan tengah.

“Akhirnya saya kasih waktu ke mereka tujuh hari. Kalau tujuh hari enggak diselesaiin, maka silakan melalui proses penegakan hukum, yang nanti akan kita awasi,” tukasnya.

(Yudis/*)

“Jangan ragu untuk berantas semua mafianya,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menyebut kasus penyerobotan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak terjadi di daerah. Kasus-kasus itu diyakini melibatkan para mafia.

“Kasus penyerobotan lahan BUMN seperti yang terjadi di Medan ini memang seringkali terjadi di daerah-daerah, terutama BUMN yang punya banyak lahan seperti KAI, PTPN. Aksi seperti ini tentunya melibatkan banyak mafia,” tegasnya.

Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu mendorong BUMN dan pihak terkait mendata semua aset yang dimiliki, sehingga tidak ada lagi kasus penyerobotan aset negara oleh mafia.

“Maka saya mendorong kejaksaan, polisi dan BUMN untuk bekerja sama, tidak saja untuk mencegah, tapi juga menyisir aset yang sudah ada agar jelas dan clear peruntukannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sahroni menilai penyerobotan aset BUMN tidak boleh dibiarkan karena bisa menimbulkan kerugian negara yang fantastis.

“Hal seperti ini tidak boleh dilihat sepele. Penyerobotan yang di Medan ini saja kerugiannya Rp21 M. Bayangkan kalau ada puluhan hingga ratusan kejadian seperti ini yang dibiarkan, bisa triliunan kerugian negara,” paparnya.

Selain itu, Sahroni mewanti-wanti seluruh pihak tidak sembarangan menempati lahan, terutama milik negara. Aparat penegak hukum juga diminta menindak tegas pihak yang menduduki aset negara secara ilegal.

“Jadi aparat tindak siapa pun yang menduduki tanah BUMN secara ilegal. Diduga kuat pasti ada kesengajaan di sana,” kata dia.

Sebelumnya, Kejari Medan menangkap RS, 64,  tersangka korupsi penguasaan aset PT KAI senilai Rp21,91 miliar pada 17 April 2025. Kasi Pidsus Kejari Medan, Mochamad Ali Rizza, mengatakan RS diduga melawan hukum dengan menguasai aset negara yang merupakan milik PT KAI berupa lahan di Jalan Sutomo Nomor 11, Medan.

(metrotvnews/*)

“Kondisi ini sangat disayangkan karena kemacetan ini sudah terlalu parah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya alat angkut kontainer yang rusak di pelabuhan, ditambah penumpukan di terminal yang menyebabkan kemacetan di mana-mana,” kata Sahroni, Jumat (18/3/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu menyebut pihak kepolisian sudah berupaya ekstra mengatasi kemacetan tersebut. Namun, padatnya lalu lintas menuju pelabuhan dan adanya truk kontainer yang rusak mengakibatkan macet sulit diatasi.

“Saya lihat Polres Metro Jakarta Utara sudah berupaya maksimal untuk mengurai kemacetan, hanya saja memang benar-bener tersendat di alat berat yang rusak tadi, hingga sulit untuk bisa terurai,” ujar Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu meminta BUMN sebagai pihak pengelola pelabuhan melakukan evaluasi serta koordinasi. Mengingat kejadian seperti ini dapat melumpuhkan ekonomi.

“Yang rugi tentunya kita semua. Karenanya saya minta perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat agar berkordinasi dengan lembaga terkait untuk tidak menyebabkan kemacetan seperti ini lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta macet total imbas antrean truk kontainer ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengatakan terdapat 4.500 truk masuk ke dalam pelabuhan. Normalnya, jumlah truk yang masuk sekitar 3.000 unit.

(metrotvnews.com/*)

“Polisi Garut harus merespons ini secara cepat, enggak usah penyelidikan. Ngapain? Wong di depan mata kelihatan, kok,” tegas Sahroni, Selasa, (16/4/2025).

Hal itu merespons tersebarnya video hasil rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan di salah satu klinik di Garut. Video tersebut menayangkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan ultrasonografi (USG).

“Bagaimana caranya (memroses hukum terduga pelaku)? Itu yang tahu Polres Garut, penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu,” kata Sahroni.

Menurutnya, tidak perlu ada penyelidikan lebih lanjut terkait dokter kandungan tersebut. Mengingat, barang bukti sudah jelas dengan terekam aksinya di CCTV.

“Mestinya sih sama, tidak perlu lagi penyelidikan, orang jelas di depan mata kok,” ujar legislator Partai NasDem itu.

Sahroni meminta dokter tersebut ditangkap dalam waktu satu hari atau Kapolres Garut bisa diganti jika tak gerak cepat.

“Kalau dia lambat 1×24 jam ini dokter tidak ketangkap, saya minta Kapolri, Kapolres Garut ganti,” tegas Sahroni lagi.

Polres Garut dan Polda Jabar masih mendalami kasus tersebut dan telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Pihak klinik juga telah dimintai keterangan sebagai saksi.

(Yudis/*)

“Saya sangat apresiasi Kapolres Jaktim dan jajaran yang telah melakukan tindakan tegas kepada majikan sebagai pihak yang menganiaya ART di Pulogadung, Jaktim. Saya memantau langsung kasusnya dan memang penanganannya sudah profesional, procedural, dan cepat,” ujar Sahroni, Senin (14/4/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu berharap kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi ART. Para ART dimita tidak takut melaporkan jika majikan berbuat semena-mena.

“Saat ini banyak majikan tak tahu diri, maka harus berani melapor ke polisi saat kejadian,” tegas Sahroni.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu juga mengingatkan agar ART melakukan persiapan matang sebelum bekerja. Salah satunya, melamar melalui agen resmi.

“Selain terkait hak pekerjanya yang bisa lebih terjamin, aparat juga jadi bisa lebih mudah memonitornya,” ujarnya.

Sebelumnya, Polres Jaktim menangkap AMS dan istrinya SSJH yang menganiaya asisten rumah tangga SR, di Pulogadung, Jaktim. Kapolres Metro Jaktim, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan, pelaku sebelumnya kerap melakukan penganiayaan terhadap ART lain namun diselesaikan secara kekeluargaan.

(metrotvnews/*)

“Sudah saatnya lembaga kehakiman direformasi secara keseluruhan,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu juga mendesak pihak yang terlibat ditindak tegas. Komisi III bakal mendukung instansi penegak hukum memberantas mafia peradilan.

“Saya minta kejaksaan untuk jerat semua yang terlibat, pidanakan, dan jangan ragu untuk ungkap semua. Kami di Komisi III akan back up penuh,” tegas Sahroni.

Sahroni mengaku miris dengan kasus suap terkait korupsi pengurusan izin ekspor minyak mentah atau crude palm oil (CPO) tersebut. Hal itu sangat merusak lembaga peradilan.

“Saya miris sekali melihat carut marut lembaga kehakiman kita yang ramai diisi kasus korupsi. Keberadaan mafia peradilan ini sudah sangat merusak,” tandasnya.

Selain itu, legislator dari Daerah Pemilihan Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu juga meminta Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal. Hal itu perlu dilakukan untuk menindak hakim-hakim nakal.

“Buat mekanisme untuk memastikan tidak ada aliran-aliran dana mencurigakan, apalagi antarhakim. Tidak menutup kemungkinan uang haram dari suap ini juga mengalir ke pejabat yang lebih tinggi, seperti kasus Zarof Ricar kemarin. Jadi ada komplotannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta, bersama tiga hakim lainnya sebagai tersangka dalam kasus suap vonis untuk Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Ketiga hakim itu adalah majelis hakim yang menangani sidang perkara CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uang suap diduga mengalir melalui pengacara dan pejabat pengadilan. Pada saat kasus itu terjadi, Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus.

(metrotvnews/*)

“Komisi III mendukung kolaborasi KPK-Kejagung dalam mengusut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Biar lebih sakti, karena pelakunya juga pasti sakti. Ini kasus besar, jadi untuk membongkarnya butuh kekuatan ekstra,” kata Sahroni, Kamis (10/4/2025).

Sahroni menegaskan, kolaborasi tersebut juga penting untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan proses hukumnya. Jika perlu, kolaborasi dilakukan bersama Polri.

“Kalau perlu sinkronkan juga dengan Polri,” kata legislator Partai NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menyebut, masyarakat menunggu hasil proses hukum kasus pagar laut di Tangerang. Hingga kini belum ada nama besar yang diungkap.

Menurut Sahroni, mustahil kasus tersebut hanya dilakukan pejabat Desa Kohod. Diyakni, kasus tersebut melibatkan orang besar.

“Dilihat dari sisi dan logika mana pun, tidak mungkin hanya sekelas kepala desa yang bermain. Kita semua tahu itu,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara (jubir) KPK, Tessa Mahardika, mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan Kejagung dalam menangani dugaan korupsi kasus pagar laut di perairan Desa Kohod, Tangerang.

Hal itu disampaikan Tessa merespons saran dari peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman. (metrotvnews/*)

“Saya miris sekaligus geram mendengar dua orang balita tak berdosa tega-teganya dianiaya oleh pacar ibunya. Karenanya, saya apresiasi Polres Metro Jakut yang menjerat pelaku dengan pasal berlapis,” kata Sahroni, Kamis (10/4/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu meminta Polri mengawasi pelaku agar tidak berhubungan lagi dengan korban maupun ibunya, termasuk ketika sudah keluar penjara.

“Ini penting untuk memastikan keselamatan dan pemulihan trauma korban yang pasti akan memakan proses panjang,” tegas Sahroni.

Selain itu, Sahroni meminta agar polisi ikut dalam pemulihan trauma korban. Dia tidak ingin anak yang menjadi korban kekerasan menanggung trauma sendirian tanpa upaya pemulihan.

“Polisi juga harus total dalam memulihkan korban, baik psikologis maupun fisiknya. Berikan yang terbaik, kerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya.

Sahroni berharap pemulihan trauma yang dialami korban berjalan optimal agar anak korban kekerasan dapat tumbuh besar dengan tidak menanggung dan memendam trauma masa kecilnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakut, Benny Cahyadi, Rabu (9/4), mengatakan pelaku menganiaya kedua balita itu lantaran kesal mereka buang air besar di kasur. Pelaku berinisial EC pun sudah ditangkap dan terancam penjara lebih dari lima tahun.

(Yudis/*)

“Jadi saya sendiri yang akan pasang badan kalau Resa disomasi dan berhadapan dengan hukum,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengaku heran dengan sikap ormas Perisai Kebenaran Nasional tersebut. Selain berasal dari media massa yang kredibel, informasi yang disampaikan Resa tidak menyalahi aturan.

“Isi beritanya juga baik, tidak hoaks, SARA atau menghina individu,” ungkap Sahroni.

Sahroni menilai gaya penyampaian Resa sebagai kreativitas jurnalistik. Bahkan, masyarakat menyukai gaya penyampaian informasi tersebut.

“Lagi pula kenyataannya pembawaan Valentinus kan banyak yang bilang kreatif dan informatif, masyarakat banyak yang suka. Jadi enggak usah lebay dan overreact begitu,” tandasnya.

Selain itu, Sahroni menilai somasi tersebut merupakan upaya untuk menekan pers. Dia mengingatkan bahwa kebebasan pers telah dijamin oleh UU No. 40/1999 tentang Pers.

“Saya juga ingatkan agar jangan jadikan somasi sebagai cara untuk menekan pers. Kerja pers di Indonesia dilindungi oleh undang-undang,” ujar dia.

Sebelumnya, Resa disomasi oleh ormas Perisai Kebenaran Nasional. Melalui video yang beredar, ormas itu menilai narasi Resa dianggap menyimpang, bahkan dikhawatirkan berpotensi mendoktrin generasi muda.

(metrotvnews/*)

“Saya dukung Pak Presiden Prabowo bahwa UU kita enggak mendukung ada hukuman mati. Napi narkoba dan teroris aja enggak bisa semua dihukum mati,” kata Sahroni, Rabu (9/4/2025).

Sahroni mendorong agar koruptor mengganti kerugian negara, sebagai ganti hukuman mati. Masalah itu juga sudah dia jelaskan dalam disertasi program doktornya.

“Disertasi doktor saya memakai judul ultimum remedium, fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara,” kata Sahroni.

Disertasi Sahroni di Universitas Borobudur berjudul ‘Pemberantasan Korupsi melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Keuangan Negara’.

Dia mencontohkan metode mengganti kerugian negara berdasarkan prinsip ultimum remedium, jika ada koruptor menyebabkan kerugian negara Rp300 miliar, maka dia harus mengganti sesuai kerugian ditambah denda.

“Jadi prinsip disertasi saya adalah fokus pada kerugian negara. Misalnya korupsi Rp300 miliar, nah kalau dia mau kembalikan Rp300 miliar disertai membayar denda, maka bisa dibebaskan, tuntutannya hilang. Tapi harus kembalikan kerugian negara dan bayar denda,” jelas Sahroni.

Mengenai besaran denda, Sahroni mengatakan masalah itu harus diatur dalam undang-undang. Pembayaran denda bersifat wajib sebagaimana masyarakat membayar pajak.

“Denda itu nanti diatur di UU dan sifatnya seperti bunga bank, dia dikasih waktu buat membayarnya. Misalnya bayar denda satu tahun, kalau telat bayar, denda akan naik. Kalau enggak dikembalikan kerugian negara, segera dipenjara saja seumur hidup,” jelasnya.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan, masalah tersebut juga akan bersinggungan dengan UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang perlu direvisi agar pengembalian denda bisa berjalan.

“Harus revisi UU-nya, karena apa yang diinginkan Presiden kan kembalikan kerugian negara. Beliau beberapa kali minta kembalikan kerugian negara, maka kita harus lakukan perubahan UU Tipikor,” lanjutnya.

Pengembalian kerugian negara, kata dia, harus menjadi fokus utama karena sesuai keinginan Presiden Prabowo. Jika hanya memasukkan koruptor ke dalam penjara, tidak akan mengembalikan kerugian negara dan justru membuat kapasitas lapas semakin penuh.

“Jadi saya sama kayak Pak Prabowo, kita tolak hukuman mati, dorong dan fokus pada pengembalian keuangan negara,” tukas Sahroni.

(Yudis/*)

“Sikap kampus sudah tepat dengan tidak melindungi pelaku dan memecatnya. Tapi tidak cukup sampai di sini. Selanjutnya, saya minta kepolisian agar bisa memproses kejahatan ini di ranah pidana. Saya akan pantau kasusnya,” tegas Sahroni, Senin (7/4/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menyampaikan pelaku kekerasan seksual dilakukan dari beragam latar belakang. Jangan sampai ada pembiaran terhadap kekerasan seksual yang terjadi.

“Saat ini kasus kekerasan dan pelecehan seksual sudah terlalu banyak dilakukan dengan pelaku berlatarbelakang beragam. Kita tidak bisa melakukan pembiaran lagi,” tandasnya.

Sahroni juga mengingatkan pihak kepolisian responsif menindaklanjuti laporan kekerasan seksual. Aparat berwajib juga didorong memberikan tuntutan hukuman berat terhadap pelaku.

“Agar ada efek jera di masyarakat,” ujar legislator dari Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu.

Sebelumnya, UGM memecat Edy Meiyanto, Guru Besar Fakultas Farmasi karena terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi sepanjang 2023-2024. Kasus itu mencuat setelah ada laporan ke kampus pada Juli 2024.

Sekretaris UGM, Andi Sandi menyatakan pelaku telah dijatuhkan sanksi pemecatan berdasarkan SK Rektor tahun 2025. Saat ini, Kemendiktisaintek sedang memproses pencopotan status ASN pelaku. (metrotvnews/*)

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupaya maksimal mencegah kekerasan atau intimidasi yang kerap terjadi dalam proses pemeriksaan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 31 revisi KUHAP yang mewajibkan setiap tahap pemeriksaan harus dilengkapi kamera pemantau atau CCTV.

“Ini sebagai bentuk upaya negara dalam melindungi hak-hak saksi, tersangka, maupun korban. Ini juga mencegah adanya tindakan intimidasi atau kekerasan tidak manusiawi yang enggak perlu selama proses pemeriksaan,” ujar Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (25/3/2025).

Sekretaris Fraksi partai NasDem DPR RI itu berharap nantinya proses pemeriksaan dapat lebih akuntabel dan transparan. Untuk itu, proses pemeriksaan dapat disaksikan oleh berbagai pihak.

“Diharapkan proses pemeriksaan juga menjadi lebih akuntabel dan transparan. Karena dapat diawasi oleh berbagai pihak terkait, termasuk pengacara,” ujar Sahroni.

Sahroni juga menilai rekaman CCTV bisa dijadikan alat bukti pemeriksaan di persidangan. Menurut dia, pengaturan CCTV di ruang pemeriksaan sebagai sebuah langkah maju.

“Juga, rekaman dapat dijadikan alat bukti pendukung di persidangan apabila diperlukan. Jadi ini sebuah bentuk kemajuan dalam proses hukum kita,” tegasnya.

(metrotvnews.com/*)

“Saya juga minta Propam Polda Sumut agar segera mengungkap pelaku,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI itu mendesak kasus tersebut diusut tuntas sebab perbuatan tersebut tidak bisa diterima dan merupakan bentuk arogansi.

“Kematian remaja di Sumatera Utara yang diduga karena dianiaya oknum polisi ini sangat tidak bisa diterima. Ini adalah bentuk arogansi polisi yang tidak bisa ditolerir, dan kita minta adanya investigasi yang mendalam atas kejadian ini” ungkap dia.

Sahroni juga meminta pihak kepolisian mengevaluasi proses pembubaran yang dilakukan polisi sesuai aturan, dan tidak mengancam nyawa.

“Apakah tindakan pembubaran yang dilakukan selama ini sudah sesuai aturan? Kalau tidak ya begini jadinya, nyawa manusia melayang begitu saja,” tegas Sahroni.

(metrotvnews.com/*)

Hal itu disampaikan Sahroni merespons pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menegaskan komitmen Polri menindak aksi premanisme karena dapat menghambat iklim investasi di Indonesia.

“Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang ingin mendorong investasi berkembang di Tanah Air. Artinya, polisi tegas saja, sampaikan ke para ormas agar tidak main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mendorong petugas melakukan sweeping langsung ke lapangan, karena keberadaan preman sangat meresahkan masyarakat.

“Contoh kecil, urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan dan uang parkirnya? Ini kan meresahkan. Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, dan tentunya diperingatkan agar tidak mengulang kembali kelakuannya,” ujarnya.

Dia juga menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas yang kerap memanfaatkan momentum Lebaran sebagai ladang pungli. Hal itu dilakukan dengan berbagai modus.

“Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR lah, bikin proposal, pungli, dan sebagainya. Padahal itu kan urusan pemilik usaha, mereka sudah bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” tegasnya.

Selain memalak, Sahroni mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang melakukan sweeping warung makan yang buka di siang hari selama Ramadan. Padahal, keberadaan warung tersebut dibutuhkan oleh golongan tertentu.

“Mungkin ada nonmuslim, ibu hamil, orang sakit. Jadi mereka ini bertindak tidak jelas juga atas perintah agama yang mana. Saya minta ini diberantas juga,” pungkasnya.

(metrotvnews/*)

Fajar juga diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Saya mendesak Propam Mabes Polri segera pidanakan yang bersangkutan. Pecat, jerat pasal berlapis, serta jatuhi pelaku dengan hukuman pidana maksimal. Karena semua kejahatan diborong oleh dia,” ujar Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

“Jadi dia harus dipidanakan secara maksimal,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu, meminta institusi Polri profesional dalam menangani kasus tersebut. Wajah Polri dipertaruhkan dalam kasus yang menjerat Fajar itu.

“Jutaan masyarakat sudah marah melihat perbuatannya, jadi jangan ada yang coba-coba lindungi pelaku. Harus berani tindak tegas dan transparan. Biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya itu,” sebut Sahroni.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu berpesan, marwah Polri harus dijaga dan tidak dirusak oleh tindakan Fajar yang mencoreng reputasi kepolisian.

“Gimana jajaran bisa tertib kalau selevel Kapolres berkelakuan begini. Jadi tolong, khususnya kepada para perwira, jaga sikap dan marwah institusi. Kalian dididik bukan untuk hal seperti ini,” pungkasnya.

(metrotvnews.com/Safa/*)

“Makanya anggota harus fokus kerja dan jangan berbuat yang tidak-tidak. Jangan ada lagi oknum yang coba-coba korup, berbuat intimidatif, dan hal-hal lainnya,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan 100 ribu rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Kapolri mengatakan program itu merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sahroni menilai program tersebut sebagai bentuk perhatian negara kepada aparat kepolisian agar mereka bisa fokus menjalankan tugas mengayomi masyarakat.

“Selalu jaga amanah profesi dan ayomi masyarakat secara profesional,” ungkap Sahroni.

Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu berharap rumah tersebut diprioritaskan untuk jajaran yang membutuhkan. Tidak sedikit anggota kepolisian yang belum memiliki tempat tinggal.

Polisi yang memiliki catatan baik juga harus diprioritaskan mendapat program tersebut. Hal itu dinilai sebagai bentuk penghargaan.

“Yang banyak tingkah nanti dulu, enak aja. Ini subsidi untuk mereka yang betul-betul mengabdi kepada masyarakat dan negara, bukan untuk mereka yang suka cari gara-gara,” ucapnya.

Selain itu, Sahroni berharap pembangunan rumah untuk jajaran Polri itu tersebar secara merata, jangan hanya terpusat di kota-kota besar.

“Perhatikan juga jajaran yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pengabdian mereka besar untuk negara,” tukasnya.

(metrotvnews/*)

Hal itu disampaikan legislator dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu, merespons aksi pengancaman dan pemalakan sopir travel di Jalan Kramat Jaya, Jakarta Utara. Polsek Koja mengamankan pelaku A, 25, yang sebelumnya diamankan warga sekitar.

“Saya minta Polres Jakarta Utara galakkan patroli guna berikan rasa aman bagi masyarakat. Kriminal di wilayah utara ini kan memang tinggi,” kata Sahroni, di Jakarta, Senin (3/3/2025)

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR itu menegaskan, Korps Bhayangkara wajib memberikan rasa aman bagi masyarakat selama bulan puasa, karena aktivitas masyarakat saat malam hingga subuh meningkat.

“Belum lagi mau lebaran gini, banyak kebutuhan. Bisa jadi banyak yang punya keperluan mendesak jadi melakukan hal-hal kriminal. Makanya polisi wajib pastikan keamanan wilayah. Biar masyarakat bisa beribadah dengan tenang. Jangan sampai masyarakat takut untuk sekedar beli lauk sahur karena banyak kriminal berkeliaran,” ujarnya.

Sahroni meminta Polri berperan ekstra dan maksimal dalam menjaga kamtibmas di bulan Ramadan. Diyakini, tingkat kriminalitas menurun jika aparat melakukan upaya pencegahan secara masif.

“Kalau polisi banyak lewat di jalanan atau bangun posko jaga, pelaku kriminal pasti takut melancarkan aksinya. Masyarakat yang beraktivitas malam pun jadi tenang kalau lihat polisi,” tandasnya.

Selain itu, Sahroni berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusuk tanpa rasa takut terhadap tindak kriminal.

“Biar masyarakat bisa khusuk menjalankan ibadah puasa. Kalau masyarakat merasa aman, insyaallah seluruh polisi yang bertugas pun mendapat manfaat pahala dari pekerjaannya,” ucap Sahroni.

(metrotvnews/*)

“Saya tentunya mendukung keputusan ini karena dari yang sudah-sudah, sahur on the road ini suka jadi kedok untuk tawuran atau bahkan keributan. Mungkin 90 persennya berakhir tawuran,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

Sahroni tidak ingin kegiatan SOTR yang berujung tawuran merusak suasana ibadah di bulan Ramadan. Kebijakan Polres Jakut dinilai sudah tepat.

“Tinggal praktiknya di lapangan, polisi harus tegas melakukan sosialisasi hingga penertiban, biar kalau masih ada yang nekat melakukan berarti sudah tahu konsekuensinya,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu menegaskan, kegiatan SOTR sebaiknya dilarang di seluruh daerah, karena dinilai banyak kerugian.

“Jadi untuk seluruh Polda sudah harus mulai instruksikan kepada jajarannya di Polres dan Polsek untuk memberlakukan pelarangan atas kegiatan tersebut. Ciptakan bulan Ramadan yang nyaman untuk kita beribadah,” tegasnya.

Selain itu, Sahroni berharap masyarakat bisa menjalani puasa Ramadan dengan tenang tanpa memiliki kekhawatiran apapun.

“Biar masyarakat bisa menjalani ibadah puasa, terutama saat sahur dengan tenang. Tidak ada ketakutan oleh geng-geng seperti itu,” tukas Sahroni.

Sebelumnya, Polres Jakut melarang kegiatan SOTR selama Ramadan di daerah itu. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Ahmad Fuady, menyebut pihaknya mengimbau warga setempat untuk tidak melaksanakan aktivitas dini hari itu karena berpotensi tawuran.

(metrotvnews/*)

“Saat ini kan Presiden Prabowo tengah melakukan efisiensi anggaran. Nah makanya penegak hukum harus makin serius lagi dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsinya,” ujar Sahroni di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Pada Selasa (24/2), Kejagung mengungkap nilai kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka yang terdiri dari empat karyawan Pertamina dan tiga dari pihak swasta.

“Bakal percuma kalau anggarannya diefisiensikan tapi praktik korupsinya dibiarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kejagung ini sudah tepat. Untungnya Kejagung bisa mengendus praktik tersebut. Apalagi ini menyangkut BUMN sebesar Pertamina, kalau dibiarkan bakal terus digerogoti oleh para koruptor,” ujar Sahroni.

Lebih lanjut, legislator Partai NasDem itu berharap Kejagung juga bisa memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negara dari kasus di PT Pertamina Patra Niaga.

“Yang paling penting Kejagung harus memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negara dari kasus ini. Sita aset-aset para pelaku, karena kalau cuma menangkap pelaku, itu masih sangat kurang. Saat ini yang paling penting ialah menutupi kerugian negara yang telah ditimbulkan agar nantinya bisa dikembalikan ke kas negara dan digunakan untuk program-program yang mensejahterakan rakyat,” tegasnya..

Selain penindakan, Sahroni juga berharap agar para aparat penegak hukum terus memaksimalkan aspek pencegahan korupsi.

“Pokoknya penegak hukum harus prioritaskan aspek pencegahan dan pengawasan. Karena itu satu-satunya cara mengawal program efisiensi anggaran yang tengah berlangsung,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

“Komisi III berharap agar kolaborasi Polri dan Kementerian Imipas segera direalisasikan, khususnya untuk membenahi lapas,” ujar Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DK Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) mengungkapkan, peredaran narkoba di lapas memerlukan langkah berani. Pasalnya, terdapat indikasi adanya campur tangan oknum petugas lapas yang membekingi peredaran narkoba.

“Masih banyak bandar narkoba yang bisa bebas beraktivitas dari dalam lapas, bahkan ada yang pernah antar narkoba pakai drone. Nah yang seperti itu kan sudah jelas diduga kuat ada oknum lapas yang membeking mereka,” ungkap Sahroni.

Untuk itu, ia meminta Polri dan Kementerian Imipas agar berkomitmen dalam memberantas peredaran narkoba.

“Makanya, kalau pimpinan tertinggi kedua institusi telah bertemu, berkomitmen, maka saya yakin persoalan ini bisa diselesaikan,” paparnya.

Menurutnya, lapas mestinya menjadi tempat untuk memperbaiki warga negara yang terjerat kasus hukum, bukan justru menjadi ladang bagi peredaran narkoba.

Ia berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi menyelesaikan masalah peredaran narkoba di lapas. Sekaligus, menindak para oknum petugas lapas yang justru berkontribusi dalam peredaran narkoba.

“Bagi oknum lapas yang terbukti terlibat juga harus diberi hukuman setimpal. Jangan para warga binaan aja yang disorot, petugasnya kan pasti tahu. Masa iya enggak ‘tercium’ sama sekali,” ujar dia.

“Kita harus buktikan bahwa negara selalu tegas dalam menindak dan membina para pelaku kejahatan,” pungkas Sahroni.

(metrotvnews.com/Safa/*)