“Kami mendesak Presiden untuk segera menunjuk duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ini bukan sekadar soal penempatan diplomatik, tapi menyangkut kepentingan strategis Indonesia dalam menjaga relasi bilateral dengan mitra utama,” kata Amelia saat Kunjungan Kerja Komisi I DPR ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BPPT) di Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

Amelia menegaskan, Amerika Serikat bukan hanya mitra dagang utama tetapi juga pemain kunci dalam politik global, termasuk isu-isu pertahanan, teknologi, energi, dan krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina. Dalam konteks relasi internasional, ketidakhadiran duta besar di negara sekuat AS menciptakan celah dalam komunikasi dan posisi tawar Indonesia.

“Posisi kita bisa melemah di meja diplomasi internasional jika tidak ada representasi resmi yang mampu menyuarakan kepentingan nasional secara langsung di Washington,” ujar Amelia.

Kekosongan itu juga berpotensi menghambat berbagai agenda strategis, termasuk penguatan kerja sama militer, perdagangan, teknologi tinggi, serta diplomasi kemanusiaan.

“Kita bicara tentang isu besar seperti relokasi kemanusiaan dari Gaza, kerja sama pertahanan, atau perlindungan WNI di AS. Semua itu butuh kehadiran duta besar yang aktif dan kredibel,” imbuh Amelia.

Dia pun menyampaikan, Komisi I akan membahas isu itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Luar Negeri pada 28 April 2025 mendatang. Agenda itu, terangnya, menggali penyebab tertundanya penunjukan dubes dan mendorong penyelesaian segera.

“Ini sudah dua tahun kosong, dan tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membiarkannya berlarut. Kami akan minta klarifikasi langsung dari Menlu,” ujar Amelia.

Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Amelia menekankan Indonesia perlu memastikan keterwakilan diplomatik yang maksimal di negara-negara strategis, terutama di era geopolitik yang makin tidak menentu.

“Dalam konteks inilah penunjukan duta besar bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi langkah krusial untuk menjaga posisi Indonesia sebagai pemain yang diperhitungkan di panggung global,” tukas Amelia.

(dpr.go.id/*)

“Upaya ini kami dukung penuh karena bisa melindungi masyarakat dari phishing, spam, dan penyalahgunaan pinjaman online ilegal. Tapi dalam masa transisi ini, Komdigi dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) harus benar-benar melakukan pengawasan ketat,” ujar Amelia di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025).

Kebijakan migrasi ke SIM-e diresmikan Kementerian Komdigi pada awal 2025 dan mulai diuji coba pada perangkat baru yang mendukung fitur SIM-e. Langkah itu disebut sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan digital berbasis nomor ponsel, seperti penipuan melalui pesan singkat, penyadapan OTP, dan pencurian data pribadi.

Amelia menekankan bahwa masih banyak perangkat yang belum kompatibel dengan sistem SIM-e, sehingga perlu dilakukan proses integrasi bertahap dan menyeluruh.

“Masih ada device yang belum mendukung teknologi ini. Jadi selain regulasi yang kuat, pemerintah juga harus mendorong inklusivitas teknologi agar semua lapisan masyarakat bisa mengikuti kebijakan ini tanpa merasa tertinggal,” urainya.

Dia juga menambahkan bahwa sistem perlindungan data pribadi harus jadi prioritas utama dalam implementasi SIM-e. Pasalnya, jika tidak dikelola dengan baik, SIM-e yang seharusnya memperkuat keamanan justru bisa menjadi celah baru bagi serangan siber.

“Jangan sampai kebijakan ini justru membuka pintu baru bagi penyalahgunaan data. Harus ada audit sistem, enkripsi yang kuat, dan kerangka pengawasan yang transparan,” tegasnya.

Selain itu, Amelia turut mendorong agar edukasi publik digencarkan. Baginya, tahap proses itu berperan krusial, mengingat banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan antara SIM fisik dan SIM-e, serta potensi manfaat maupun risikonya.

Komdigi dan BSSN diharapkan bekerja sama untuk merancang arsitektur keamanan digital nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan digital yang semakin kompleks.

“Penting sekali untuk memberikan literasi digital kepada masyarakat secara massif, karena tidak semua pengguna memahami bahwa ini adalah bagian dari perlindungan identitas digital mereka,” tegas Amelia.

(dpr.go.id/*)

Amelia meyakini rencana tersebut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Hal tersebut adalah bentuk nyata dari amanat konstitusi serta peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sebagai prinsip utama politik luar negeri Indonesia.

“Saya juga mendorong agar evakuasi ini bersifat sementara, hingga kondisi di Gaza memungkinkan para pengungsi untuk kembali dan membangun kembali kehidupan di Tanah Air mereka, Palestina,” kata Amelia Jumat (11/4/2025).

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Amelia mendorong pemerintah melakukan pendekatan diplomasi. Pemerintah juga disarankan berkoordinasi dengan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI).

Amelia menilai koordinasi dengan lembaga kemanusiaan penting agar evakuasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor bantuan kemanusiaan murni, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir di tingkat global.

“Dengan demikian, Indonesia tetap menjaga keseimbangan antara solidaritas kemanusiaan dan komitmen terhadap solusi dua negara serta hak rakyat Palestina atas kemerdekaan,” ujarnya.

(metrotvnews/*)

“Selama ini memang terjadi gap atau ketimpangan yang sangat besar antara media platform digital dan media konvensional,” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR dengan Media Indonesia dan Metro Tv, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lembaga penyiaran konvensional terikat oleh regulasi yang ketat, mulai dari aspek perizinan, standar isi siaran (SIS), hingga tanggung jawab hukum. Sementara itu, individu yang menyiarkan konten melalui platform digital tidak menghadapi regulasi dan pengawasan yang sama.

Ketidakseimbangan itu memunculkan tantangan kompetisi yang tidak adil (unfair playing field), di mana lembaga penyiaran harus mengeluarkan biaya operasional yang besar serta mematuhi regulasi yang ketat, sementara individu dapat memproduksi dan menyiarkan konten dengan biaya yang jauh lebih rendah tanpa pengawasan yang serupa.

“Apakah pengawasan ini perlu juga dimasukkan ke dalam undang-undang? Kemudian kelembagaannya seperti apa? Apakah mau di Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) atau butuh semacam lembaga baru?” tanya Amelia.

Menurutnya, media digital yang sudah sangat aktif dalam penyebaran konten juga perlu mendapatkan pengawasan serupa media konvensional. Tidak sedikit konten di media digital yang kurang mendidik atau bahkan dapat merusak generasi bangsa.

”Media digital ini konten-kontennya sudah sangat meresahkan. Dan ini juga menyangkut generasi muda kita ke depan, generasi bangsa ke depan,” tandasya.

Amelia menegaskan, Komisi I DPR tengah menyusun revisi UU Penyiaran dan kini tengah mengundang seluruh stakeholder, termasuk media-media konvensional guna mendapat masukan untuk penyempurnaan UU Penyiaran.

“Kami juga sepakat bahwa platform digital harus diatur, punya pengaturan di dalam UU Penyiaran ini, karena menyangkut kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Harus dijamin dan didorong juga, berita-berita yang disajikan harus memenuhi aspek kualitas konten maupun aspek bisnis,” tegasnya.

(Yudis/*)

“Pernyataan ini secara langsung bisa menjawab keresahan publik terkait dengan keterlibatan prajurit TNI di jabatan sipil,” ujar Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Agus Subiyanto beserta para Kepala Staf Angkatan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Amelia menegaskan, beberapa minggu terakhir isu terkait revisi UU TNI menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terutama terkait prajurit yang dapat mengisi jabatan sipil, serta perpanjangan usia pensiun perwira aktif.

“Sebagai anggota Komisi I tentu saja kami sangat menjaga dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang sangat besar ini,” tandasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil diatur melalui peraturan Panglima TNI.

“Tentunya dengan ketentuan bahwa mereka harus memenuhi kriteria standar kelayakan objektif. Misalnya, latar belakang pendidikan atau kesarjanaan yang relevan,” tegasnya.

Langkah itu penting untuk memastikan bahwa sistem meritokrasi tetap berjalan dengan baik, serta menghindari potensi kecemburuan di kalangan ASN terkait penempatan tersebut.

“Selain itu, tentu saja kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil bukan semata-mata karena latar belakang militer mereka, tetapi betul-betul didasarkan pada kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” ujar Amelia.

(Yudis/*)

Amelia juga meminta penggunaan platform periklanan nasional, khususnya Tadex (Tanah Air Digital Exchange) yang dikembangkan oleh Telkomsel, ketimbang platform global seperti Adsense.

“Platform Tadex terbukti efektif dalam mengatur iklan yang etis, berkualitas tinggi, transparan, dan sesuai dengan norma hukum Indonesia, sekaligus mencegah masuknya iklan yang bersifat negatif seperti perjudian dan konten negatif lainnya,” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Kemkomdigi, TVRI, RRI, dan Antara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/5/2025).

Legislator dari Dapil Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu mengatakan, kebijakan itu juga mampu mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional secara signifikan.

Lebih lanjut Amelia meminta pemerintah mencermati biaya periklanan. Platform global telah menyedot biaya iklan hingga triliunan atau bahkan puluhan triliun rupiah, yang seharusnya dapat berputar di dalam negeri untuk mendukung ekosistem periklanan nasional.

“Optimalisasi kebijakan ini tidak hanya sebatas mendorong penggunaan platform lokal, tetapi juga memastikan agar belanja iklan dalam negeri dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi industri media dan kreatif Indonesia,” tukas Amelia.

(Yudis/*)

Terutama rumusan peraturan bagi anggota TNI yang menjalankan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Yang saya ingin tanyakan, kami ingin mendapatkan insight terkait kesejahteraan TNI, apakah harus membebaskan anggota TNI berbisnis?” tanya Amelia saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu mengungkapkan, selain aturan berbisnis, prajurit TNI juga memiliki pilihan lainnya dalam menunjang kesejahteraan prajurit melalui koperasi.

Pemberdayaan koperasi yang dikelola secara profesional dapat menopang kesejahteraan prajurit TNI.

“Lebih baik membangun dan memberdayakan koperasi-koperasi secara profesional guna mencapai kesejahteraan bagi anggota TNI,” ungkap Amelia.

Ia menyatakan, Fraksi Partai NasDem DPR RI berkomitmen untuk mendukung kemajuan dan profesionalisme TNI yang tercermin dalam RUU TNI.

Terutama, mengingat peran TNI sebagai garda terdepan menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

“Pada prinsipnya kami semua berkomitmen untuk mendukung kemajuan dan profesionalisme TNI. Khususnya sebagai garda terdepan yang mempertahankan NKRI,” paparnya.

“Kami sepakat kita semua menjaga TNI, menunjung tinggi demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia,” lanjut dia.

Untuk itu, saran dan masukan Pepabri akan memperkaya substansi revisi UU TNI sehingga dapat menjawab tantangan TNI di masa yang akan datang.

“Hari ini kami mengapresiasi kehadiran bapak-bapak semua untuk dapat memberikan masukkan, insight, terkait dengan revisi UU TNI sehingga UU yang dihasilkan memenuhi kebutuhan TNI di masa depan,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Komite ini harus segera menyusun mekanisme, prosedur, serta batas waktu yang jelas terkait proses negosiasi antara perusahaan media nasional dan platform digital global, agar hak ekonomi media nasional bisa segera diwujudkan secara adil dan layak,” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Kemkomdigi, TVRI, RRI, dan Antara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/5/2025).

Menurut Amelia, hal itu sangat penting karena ada biaya produksi yang tidak kecil bagi media yang memproduksi konten, terutama bagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan Antara yang selama ini menjadi pusat berita nasional, sementara media-media lain tinggal mereproduksi konten.

“Jika diperlukan, publisher right ini juga dapat diperkuat melalui pengaturan tambahan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran agar semakin legitimate ketika berhadapan dengan platform digital maupun media konvensional,” tandasnya.

Amelia juga mendorong revisi UU Penyiaran untuk kompetisi yang adil (equal playing field). Revisi UU Penyiaran nantinya harus mencakup pengaturan yang jelas untuk menciptakan ekosistem kompetisi yang adil antara media penyiaran konvensional seperti televisi dengan platform digital, termasuk layanan over-the-top (OTT) dan media sosial.

Menurutnya, saat ini terdapat ketimpangan signifikan, karena televisi harus menanggung biaya produksi tinggi serta menghadapi regulasi ketat, sementara platform digital menikmati regulasi yang jauh lebih longgar.

“Di sisi lain, KPI selama ini sangat ketat melakukan sensor dan pengawasan terhadap media konvensional, tetapi hampir tidak berdaya ketika menghadapi platform digital yang jumlah kontennya jauh lebih masif dan kompleks.,” tandasnya.

Akibat ketidakseimbangan persaingan ini, banyak perusahaan media konvensional terpaksa melakukan PHK karena kehilangan pendapatan iklan yang berpindah ke platform digital.

Amelia mengajak seluruh pihak berkaca pada media publik internasional seperti NHK (Jepang), BBC (Inggris), dan ABC (Australia) yang justru mampu bertahan dalam disrupsi digital karena mendapat dukungan regulasi yang jelas, model pembiayaan yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap konten lokal yang kuat dari pemerintahnya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu menekankan pentingnya prinsip equal playing field atau kesetaraan perlakuan, di mana regulasi dan standar kewajibannya harus diterapkan secara seimbang kepada seluruh pelaku media, baik konvensional maupun digital.

Pengaturan tersebut meliputi aspek perizinan, tanggung jawab editorial, transparansi algoritma, kewajiban penyiaran konten lokal, serta kepatuhan terhadap regulasi konten.

Langkah itu diharapkan akan mendorong kompetisi yang sehat, seimbang, serta menciptakan ekosistem media yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung demokrasi di Indonesia.

“Kehadiran negara dalam konteks penyiaran merupakan aspek penting untuk memastikan terciptanya ekosistem media yang demokratis, berkeadilan, serta mendukung kemerdekaan pers,” jelasnya.

(Yudis/*)

“Untuk itu, penting sekali bagi kami untuk memastikan bahwa revisi UU TNI ini tidak menafikan kepercayaan publik terhadap TNI,” ujar Amelia saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan para pakar terkait revisi UU TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu mengungkapkan, supremasi sipil perlu dipertimbangkan dalam revisi UU TNI. Terutama, dalam mengkaji penambahan penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil.

“UU TNI Pasal 47 Ayat 2 yang berlaku saat ini masih relevan. Kalaupun ada penambahan penempatan prajurit di jabatan sipil, bisakah kita kembali merujuk ke Ayat 1, yakni prajurit wajib mengundurkan diri atau pensiun agar tidak mencederai supremasi sipil,” ungkap Amelia.

Amelia menjelaskan, revisi UU TNI telah melalui tahapan pendalaman secara komprehensif dari berbagai akademisi, pengamat, hingga aktivis.

“Revisi UU TNI menurut hemat kami, sudah banyak kajian, yang dilakukan akademisi, pengamat, hingga aktivis dan juga publik. Tetapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi,” paparnya.

“Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI sedang meningkat, bahkan dalam dua dekade terakhir kepercayaan publik terhadap TNI melampaui lembaga DPR,” lanjutnya.

Untuk itu, Amelia menegaskan Fraksi Partai NasDem DPR RI berkomitmen untuk mendukung TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

“Kalau kami di Fraksi Partai NasDem ingin menegaskan kembali, mempunyai komitmen sangat kuat untuk memberikan dukungan kepada TNI, utamanya bagi prajurit yang bertugas di garis depan menjaga kedaulatan NKRI,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Musik bukan sekadar hiburan, tetapi juga bentuk komunikasi sosial yang telah lama menjadi bagian dari demokrasi kita. Tidak boleh ada tekanan terhadap seniman yang menyuarakan realitas sosial melalui karya mereka,” kata Amelia dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang memiliki lingkup tugas dalam urusan kebebasan berekspresi dan ruang digital, Amelia menegaskan bahwa hak untuk berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

“Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan atau ancaman,” imbuh Amelia.

Harus dipastikan bahwa tidak ada individu yang kehilangan pekerjaannya hanya karena menyampaikan pandangan melalui seni. Lebih dari itu, kata Amelia, sebagai seorang perempuan yang mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan seni, Novi berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

“Kita perlu memastikan bahwa perempuan yang aktif di ruang publik, baik sebagai pendidik maupun seniman, mendapatkan dukungan untuk terus berkarya tanpa rasa takut,” tegasnya.

Amelia mengatakan, Panja RUU Penyiaran tengah memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap menjadi prinsip utama dalam revisi UU Penyiaran yang sedang dibahas. Regulasi yang justru membatasi kritik sosial dan kreativitas anak bangsa, baik di media konvensional maupun ruang digital harus dicegah.

“Sebagai mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), saya juga mendorong kebijakan yang melindungi ruang ekspresi masyarakat tanpa melanggar norma hukum yang berlaku,” paparnya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu berharap semua pihak dapat mengedepankan dialog yang sehat, saling memahami, dan mencari solusi terbaik agar tidak ada ruang bagi pembungkaman kreativitas.

“Kita harus memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam bingkai demokrasi dan supremasi hukum yang kita junjung,” tegasnya.

(Yudis/*)

“Saya melihat bahwa rencana efisiensi anggaran ini akan dilakukan secara bertahap, sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dalam pembahasannya, pemerintah dan DPR terus berkoordinasi melalui rapat-rapat antara komisi dan mitra kerja terkait,” kata Amelia, Minggu (16/2/2025).

Ia mendukung efisiensi anggaran tersebut untuk memastikan keberhasilan program-program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, dan swasembada pangan.

“Sebagai anggota DPR RI, kami mendukung langkah efisiensi ini demi memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan program-program strategis pemerintah ke depan,” tambahnya.

Namun demikian, kata Amelia, pemangkasan anggaran jangan sampai memengaruhi pelayanan publik. Dia juga mengingatkan bahwa kementerian atau lembaga harus bekerja dengan efektif dan efisien.

“Selain itu, yang tak kalah penting adalah meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan birokrasi kepada publik, termasuk memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran dengan total mencapai Rp750 triliun.

Adapun pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp306,69 triliun. Penghematan itu diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.

Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.

“Dividen dari BUMN Rp300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (US$)24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, enggak apa-apa,” kata Prabowo.

(metrotvnesw/*)

“Dalam implementasinya, perlu dipastikan pemotongan anggaran tidak menghambat modernisasi alutsista, termasuk pemeliharaan dan kesiapan operasional TNI,” kata Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Amelia mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden No. 1/2025. Efisiensi mencerminkan komitmen Kemenhan dan TNI memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal demi kepentingan pertahanan negara tanpa mengurangi efektivitas operasional.

“Kebijakan efisiensi ini kami harapkan tetap memprioritaskan belanja operasional yang medukung pelayanan publik dan kesiapan pertahanan, termasuk pemenuhan anggaran dari sumber non rupiah murni jika diperlukan,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu mendorong Kemenhan dan TNI melakukan evaluasi secara berkala agar efisiensi tetap dapat mendukung ketahanan nasional tanpa mengorbankan aspek strategis pertahanan.

“Karena kita ketahui prajurit TNI merupakan garda terdepan pertahanan negara, harapan kami tidak mengurangi kesiapsiagaan alutsista TNI dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia,” tegas Amelia.

Amelia meyakini Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menyiapkan prioritas penggunaan anggaran untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo.

“Efisiensi ini kami mohon dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan pertahanan, di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang saat ini,” ujar Amelia.

(Yudis/*)

“Indonesia memerlukan diplomasi yang kuat untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kami berharap Kemenlu tetap diberikan ruang fiskal yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal,” kata Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kemenlu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Amelia memahami bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara. Dia mendukung langkah-langkah efisiensi yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola anggaran.

Namun, menurut Amelia, pemangkasan anggaran yang mencapai Rp2,03 triliun berpotensi berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemenlu. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di antaranya pelindungan WNI di luar negeri, diplomasi dan kerja sama internasional, pembayaran sewa dan infrastruktur perwakilan RI, serta kontribusi organisasi internasional.

“Terkait pelindungan WNI di luar negeri, anggaran program ini mengalami pengurangan sebesar 22,4%. Kami berharap efisiensi tidak menghambat layanan bagi WNI di luar negeri, terutama dalam situasi darurat seperti konflik atau bencana,” tegasnya.

Sementara itu, terkait diplomasi dan kerja sama internasional, mengalami efisiensi anggaran sebesar 25,1%. Hal itu bisa mengurangi efektivitas Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Amelia menekankan pentingnya diplomasi ekonomi, keamanan, dan perlindungan kepentingan nasional di forum internasional.

Terkait pembayaran sewa dan infrastruktur perwakilan RI, lanjut Amelia, pemotongan anggaran berisiko menghambat pembayaran sewa 99 gedung kantor dan wisma Perwakilan RI serta fasilitas rumah dinas bagi 1.133 home staff.

“Ini dapat berdampak pada kinerja diplomatik Indonesia di luar negeri,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu.

Amelia juga menyoroti pentingnya kontribusi Indonesia pada organisasi internasional. Keterlambatan pembayaran kontribusi dapat menurunkan kredibilitas Indonesia di berbagai forum internasional.

“Kami berharap alokasi untuk hal ini tetap diprioritaskan.” pungkas Amelia.

(Yudis/*)

“Kami mohon koordinasi dari Kemenko Polkam untuk mempercepat pembentukan Sea and Cosat Guard agar tidak ada lagi tarik-menarik kewenangan antarinstansi,” ujar Amelia saat Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Wamenko Polkam, Lodewijk Paulus dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu mengungkapkan, penyatuan institusi dalam upaya menjaga keamanan laut dibutuhkan demi meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Pasalnya, sejumlah instansi merasa memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan laut.

“Saya ingin mempertegas kembali soal penataan kelembagaan. Jadi model organisasi pengamanan laut saat ini memang belum efektif, masih banyak lembaga yang bertugas di laut dengan kewenangan yang overlapping, menyebabkan inefisiensi rantai komando dalam pembiayaan dan sumber daya manusianya,” ungkap Amelia.

Menurutnya, Indonesia sudah saatnya melakukan penyatuan institusi bernama Sea and Coast Guard agar dapat memastikan kewenangan berada di lembaga yang tepat.

“Menurut pandangan saya, sudah saatnya Indonesia beralih ke pendekatan single institution yakni Indonesia Sea and Coast Guard. Sea and Cosat Guard ini yang akan menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan laut,” jelasnya.

Ia menerangkan, personalia di Sea and Coast Guard dapat diisi dari sejumlah lembaga seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepala Pangkalan Penjagaan Laut (KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polairud, dan Bea Cukai.

Termasuk, memastikan tugas pokok dan fungsi para personalia yang tergabung dalam Sea and Coast Guard dapat sesuai dengan ketentuan.

“Adapun fungsi dari masing-masing kementerian harus dipertegas, misal KKP lebih fokus riset, perikanan, dan pemberdayaan nelayan, bukan membangun armada patroli sendiri,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi pembentukan satgas ini, di mana kita tahu bahwa kondisi media sosial saat ini dalam tahap darurat untuk menjadi atensi dari pemerintah,” kata Amelia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Amelia mengatakan, konten negatif seperti kekerasan hingga pornografi sejatinya bebas berkeliaran di media sosial. Kondisi itu harus diwaspadai oleh para orangtua agar anak-anak tak mengakses konten tersebut.

“Kita tahu konten negatif, pornografi, konten kekerasan banyak sekali beredar yang tentu saja akan berdampak pada anak-anak kita,” ujarnya.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem itu mengatakan, dalam pembatasan akses anak-anak ke media sosial butuh regulasi yang kuat. Misalnya, soal pembatasan usia hingga perlu izin dari orangtua.

“Sebagaimana kita ketahui, negara-negara lain seperti Inggris, Korea Selatan sudah menerapkan batas usia 16 tahun, kemudian Uni Eropa range usia 13-16 tahun. Bahkan, Tiongkok secara tegas hanya membatasi 1 jam bagi anak-anak mengakses internet dan ada batasan 15 tahun,” ucap Amelia.

Menkomdigi, Meutya Hafid membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital. Tim itu bekerja dengan tiga fokus utama.

Pertama, memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak.

Kedua, Meningkatkan literasi digital bagi anak dan orangtua agar lebih sadar akan risiko di dunia maya.

Ketiga, menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak. (metrotvnews.com/*)

“Langkah ini sangat penting,” tegas Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, (4/2/2025).

Langkah itu untuk mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, agar universitas-universitas di Indonesia dapat berperan dalam pengembangan riset teknologi keamanan dan pertahanan yang bisa bersinergi dengan industri pertahanan nasional.

Amelia juga mengingatkan Menhan agar dalam pemberian bantuan hibah Alpalhankam tidak mengandung perjanjian atau ketentuan yang bersifat mengikat, baik terhadap pemerintah maupun TNI sebagai pengguna alutsista tersebut.

“Hal ini penting karena menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ucap legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen) itu.

Dalam rapat tersebut, Amelia mengapresiasi diplomasi pertahanan yang telah dilakukan oleh Kemhan selama beberapa tahun terakhir. Terutama di era Presiden Prabowo sebagai Menhan, dia melihat upaya itu berjalan dengan sangat efektif dan efisien.

“Dari pantauan kami, Indonesia berhasil memperoleh sejumlah alutsista mutakhir dari beberapa negara, yang mulai terealisasi tahun ini dan akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan,” tandasnya.

(Yudis/*)

“Dengan berkembangnya teknologi dan semakin canggihnya modus operandi pelaku, diperlukan langkah-langkah pengawasan yang lebih inovatif dan kolaboratif, baik melalui pemanfaatan teknologi terkini, penguatan regulasi, maupun kerja sama internasional,” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Judi Online Komisi I DPR dengan pejabat Komdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Menurut Amelia, hal itu penting untuk memastikan ruang digital yang aman, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan serta mendukung transformasi digital yang positif di Indonesia.

“Saya mengapresiasi tindakan pemblokiran 43.000 konten digital oleh Komdigi. Tentu ini adalah langkah yang baik dalam pemberantasan judi online,” tegasnya.

Lebih lanjut Amelia menegaskan, diperlukan adanya penguatan regulasi melalui peraturan teknis turunan dari UU ITE yang lebih spesifik dalam mengatur prosedur pengawasan konten digital terkait judol.

“Regulasi ini juga harus mencakup panduan untuk penyedia platform digital dan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas,” imbuhnya.

Dia juga menyarankan Komdigi untuk menjalin kerja sama internasional dengan organisasi global dan pemerintah negara lain. Itu penting untuk menindak server judi online yang beroperasi dari luar negeri, termasuk melalui pertukaran data dan teknik pemblokiran lintas batas.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah konten promosi dan komunitas terkait, terutama program afiliasi, newsletter atau email marketing. Menurut Amelia, banyak celah di mana konten tidak terlihat seperti mempromosikan judol, misalnya, dengan menggunakan akun palsu, foto palsu, atau membuat konten klikbait yang menyembunyikan situs judi online dan sering kali muncul melalui game online.

Fenomena itu juga terkait dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Amelia menekankan hal itu harus menjadi perhatian serius agar pengawasan tidak lengah terhadap intrik konten judol yang semakin cerdik.

“Dari paparan tentang upaya pengawasan, kami tidak melihat adanya efek jera terkait pelanggaran judol ini,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut Amelia juga meminta BSSN memperkuat deteksi ancaman melalui teknologi lokal, meningkatkan respons insiden siber, dan memperluas edukasi keamanan kepada masyarakat. Upaya itu akan mendukung terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang.

“Judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga membuka celah bagi ancaman siber lainnya, seperti pencurian data pribadi dan aktivitas kriminal lintas negara,” tegas Amelia.

Amelia mengusulkan perlu ada lembaga baru dengan dasar hukum yang baru untuk menangani pengawasan media sosial atau platform digital secara umum. Hal itu diperlukan jika Komdigi, BSSN, dan KPI tidak dapat sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap media sosial dan platform digital. (yudis/*)

“Kolaborasi seperti penting untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap arahan Presiden dan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujar Amelia dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Amelia memahami bahwa semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan persoalan itu demi kepentingan masyarakat secara luas.

“Dalam konteks ini, TNI AL bertindak sesuai dengan arahan Presiden, yang menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada,” tegasnya.

Namun, Amelia juga memahami kekhawatiran dari KKP yang mengingatkan perlunya kajian lingkungan yang komprehensif sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kajian semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat setempat,” tambahnya.

Untuk memastikan proses yang adil dan transparan, kata Amelia, barang bukti yang diperlukan seperti video, foto, keterangan masyarakat, serta batang-batang bambu sudah cukup tanpa harus mempertahankan pagar laut tersebut.

“Langkah ini dapat mengakomodasi kebutuhan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan,” tukasnya.

(yudis/*)

“Diharapkan tidak ada lagi aktivitas militer yang membahayakan nyawa warga sipil di Gaza, dan Palestina secara umum,” ujar Amelia dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Amelia menyerukan kepada Israel dan negara-negara yang telah memediasi gencatan senjata, yakni Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat untuk memberikan jaminan keamanan yang nyata bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya.

“Mereka dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan dan tenaga kesehatan ke Gaza secara aman dan leluasa,” kata Amelia.

Menurut Kapoksi NasDem di Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI itu, langkah tersebut sangat penting untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, melindungi hak asasi manusia, dan memulihkan kehidupan masyarakat Palestina.

(yudis/*)

Menurut Amelia, media sosial saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan yang dengan mudah dikonsumsi anak-anak.

“Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda,” ujar Amelia dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Australia telah menerapkan aturan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan serupa juga telah diberlakukan di sejumlah negara Asia, seperti Tiongkok, Korea Selatan, India, serta negara-negara Eropa seperti Inggris, Norwegia, Jerman, Belanda, dan Italia.

Bahkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, telah diusulkan undang-undang wajib pembatasan media sosial. Indonesia perlu belajar dari penerapan kebijakan di negara-negara tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya di Tanah Air.

“Menimbang situasi darurat kejahatan siber (cybercrime) yang terus meningkat, seperti kasus predator online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman nyata yang harus segera diantisipasi. Karena itu, kebijakan ini harus segera diimplementasikan dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis,” tegas Amelia.

Dalam konteks itu, Amelia sudah pernah menyampaikan secara langsung dalam RDP Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers pada 18 November 2023. Intinya, KPI perlu diperkuat secara kelembagaan. Penguatan mencakup perluasan kewenangan KPI untuk mengawasi konten digital dan media sosial.

Amelia menegaskan pentingnya KPI menyusun panduan khusus dalam pengawasan konten digital, termasuk pengawasan terhadap influencer yang berpotensi menyebarkan konten negatif atau terlibat dalam politik praktis.

“Selain itu, KPI juga perlu membangun kerja sama strategis dengan platform digital seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan konten,” kata Amelia.

Sebagai alternatif, pembentukan lembaga baru yang khusus menangani pengawasan konten digital dan keamanan ruang siber juga perlu dipertimbangkan jika KPI tidak dikuatkan fungsi dan kewenangannya.

“Lembaga ini harus didukung oleh dasar hukum yang kuat, yaitu undang-undang baru yang memberikan kewenangan penuh dalam pengawasan, penindakan, dan sanksi terhadap pelanggaran di ruang digital,” ujarnya.

Lebih lanjut Amelia menekankan, pembatasan tidak boleh hanya bersifat represif. Pemerintah perlu mengimbanginya dengan edukasi literasi digital yang masif bagi anak-anak, orangtua, dan masyarakat. Pengawasan dan pengaturan yang efektif harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform digital, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Lebih lanjut disebutkan, perlu penguatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam penanganan cybercrime yang menyasar anak-anak. Selain itu, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus harus lebih mudah diakses dan responsif.

“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif di Indonesia,” tukas Amelia.

(yudis/*)