“Hal ini sudah kami sampaikan ke Wali Kota Ternate bersamaan dengan kepedulian dari jajaran Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Maluku Utara. Wali Kota langsung merespon positif dan menyetujui usulan alokasi anggaran untuk penanganan khusus mengatasi anak putus sekolah di Kota Ternate sesuai data yang dikantongi,” kata Nurlaela, Rabu (11/5).

Nurlaela mengatakan, sebagai tanggapan positif Wali kota juga membahas proses penanganan masalah dengan beberapa pendekatan sesuai variasi kasus anak putus sekolah. Misalkan, jika usia putus sekolah pada jenjang SD, SMP atau SMA masih belum terlalu jauh jaraknya dengan waktu sekolah anak, maka akan dikembalikan ke sekolah asal melalui regulasi Peraturan Wali Kota Ternate.

Sedangkan apabila jarak putus sekolah sudah terlampau jauh dari usia anak, maka pemerintah kota akan mencari alternatif model ujian paket ijazah, dan menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Ternate atau Provinsi Maluku Utara untuk pemenuhan pendidikan vokasi atau keahlian anak.

“Seperti keahlian bidang tata boga, elektronik, servis AC, desain grafis, servis HP dan lainnya sesuai peminatan anak. Akan dibuatkan paket pelatihan khusus, bahkan Wali Kota sampai akan memberikan peluang kerja untuk keberlanjutan masa depan anak-anak ini,” kata Nurlaela.

Nurlaela menambahkan Wali Kota juga meminta kepadanya sebagai keterwakilan Fraksi NasDem untuk terus ikut mengawal anggaran pendidikan anak putus sekolah di parlemen agar bisa segera bisa terealisasi. Bahkan, karena bersifat urgen bila perlu anggarannya mendahului perubahan.

Hingga saat ini Nurlaela menambahkan, sesuai hasil pendataan terbaru melalui layanan WhatsApp, jumlah anak putus sekolah di Kota Ternate terus bertambah hingga berkisar 150 anak yang tersebar hampir merata di seluruh kecamatan baik tengah, utara, selatan, pulau dan batang dua.

“Ada juga anak tidak sekolah (ATS) kategori anak penyandang disabilitas berkisar 10 anak yang juga harus mendapat perhatian serius,” demikian tutup Nurlaela.

(WH)

“Ini sudah harus menjadi atensi Pak Wali Kota Ternate. Kami Komisi III juga sudah sampaikan secara informal kepada Pak Wali, dan harus menyurat ke instansi terkait. Hanya kan ini bukan hanya persoalan Dinas Pendidikan,” kata Nurlaela kepada nasdem.id, Rabu (11/5).

Nurlaela mengatakan pihaknya telah mengantongi data laporan terkait masih adanya ratusan anak putus sekolah di Ternate. Sedikitnya ada 102 anak putus sekolah akibat berbagai masalah bahkan kata dia ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

“Kewajiban pemerintah daerah itu harus memastikan bahwa hak dasar rakyatnya untuk mengenyam dunia pendidikan baik PAUD TK, SD, SMP dan SMA itu harus terlaksana secara paripurna atau secara baik,” kata Nurlaela.

Nurlaela menambahkan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA, Pemkot semestinya memberikan pendampingan dengan menyiapkan, Balai Latihan Kerja (BLK). Sehingga, ketika lulus nanti anak tersebut bisa memiliki keahlian dan bisa mendapatkan pekerjaan.

“Jika anak putus sekolah dengan usia sekitar 17 hingga 18 tahun, berarti harus ikut paket. Ketika lulus juga Pemkot harus melakukan MoU dengan BLK, untuk menempatkan anak-anak tersebut agar bisa belajar dan memiliki keahlian,” kata Nurlaela.

Nurlela menegaskan, meski tingkat SMA merupakan tanggung jawab Pemprov Maluku Utara hal namun ini juga menjadi perhatian Pemkot Ternate, sebab, anak-anak yang putus sekolah berdomisili di Ternate.

“Bukan berarti SMA adalah tanggung jawab Pemprov sendiri, tapi mereka kan domisili di Ternate, jadi ini juga tanggung jawab Pemkot Ternate,” kata dia.

Nurlaela mencontohkan Pemerintah Kota Bitung, yang fokus mengatasi masalah anak putus sekolah dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti catatan sipil, dan dinas sosial, serta kecamatan. Tidak hanya melibatkan dinas pendidikan saja.

“Di Kota Bitung itu mereka berbasis RT. Jadi RT di setiap lingkungan diperintahkan kepala daerah harus mencari mendata semua anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan dicarikan solusinya,” kata Nurlaela.

Srikandi NasDem Kota Ternate itu menambahkan pada studi banding yang pernah mereka lakukan di Bitung, kepala daerah di sana memiliki program wajib belajar untuk setiap warganya.

“Setiap warga Kota Bitung itu tidak boleh tidak bersekolah. Apapun alasannya, dan itu advokasinya langsung oleh kepala daerahnya. Membuka layanan call center layanan pengaduan apa kendala masyarakat di Kota Bitung terkait dengan pelayanan pendidikan,” kata dia.

Nurlaela pun mendorong agar data valid by name, by address, by nomor telepon mengenai masalah pendidikan di Kota Ternate dapat segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Ternate.

“Jangan didiamkan data ini apa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, karena legislatif bukan eksekutor yang punya kewenangan ini ada di pemerintah yang bisa mengeksekusi kebijakan,” demikian tutup dia.

(WH)