Beberapa hal yang menjadi fokus Nurlaela bersama Komisi III Bidang Pendidikan DPRD Kota Ternate diantaranya adalah implementasi Dana Bos dan Bosda (biaya operasionalisasi sekolah), pengadaan buku ajar K13 dan LKPD (lembaran kerja peserta didik) atau LKS (lembaran kerja siswa), serta sejumlah persoalan lainnya.

“Kami banyak dapat laporan dari masyarakat dimana masih ada sekolah yang menjual buku ajar K13 seperti tematik dan juga buku LKS ke siswa,” kata Nurlaela dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/9).

Nurlaela mengaku sangat terpukul apabila mendengar laporan masih adanya sekolah yang main-main dalam persoalan buku. Pasalnya menurut dia alokasi anggaran sudah jelas dan pengadaan buku menjadi kewajiban sekolah untuk memenuhinya. Dia berharap tidak ada lagi sekolah yang menjual buku kepada siswanya.

“Saya kalau dengar laporan begini dari masyarakat saya merasa miris karena buku itu wajib harus tersedia, wajib dilakukan pengadaan, wajib dimiliki siswa, jangan lagi sekolah masih mau main-main soal ini,” tegas dia.

Nurlaela juga menyampaikan terkait kebijakan kepala sekolah yang harus lebih terbuka dengan Dana Bos dan Bosda sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari warga sekolah. Dia kemudian menerangkan bahwa anggaran Bos dan Bosda didapat berdasarkan rasio atau jumlah siswa.

“Jadi peruntukan dana itu wajib hukumnya untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar seperti perangkat pendukung pembelajaran, seperti ATK (alat tulis kantor), kreativitas guru, dan saya minta agar transparan laporannya,” kata dia.

Menurut Nurlaela, transparansi tersebut dapat diwujudkan melalui papan atau spanduk berisikan laporan pertanggungjawaban sehingga komite dan orang tua siswa mengetahui informasinya secara utuh dan guru-guru serta warga sekolah juga bisa mendapat akses informasi secara transparan.

Pada kesempatan tersebut beberapa sekolah yang menjadi sample dalam kunjungan diantaranya SD BTN, SD 31 Kalumata, SD 2 Maliaro, SD 56 Tubo.

Kehadiran Nurlaela dan Komisi III DPRD Kota Ternate mendapat sambutan hangat dari kepala sekolah beserta para guru yang sangat terbuka menerima kunjungan tersebut.

Nurlaela bahkan secara langsung melakukan inspeksi ke beberapa kelas dan menanyakan langsung ke siswa apakah benar mereka mendapat buku pembelajaran atau tidak.

“Sejauh ini dari hasil pantauan semua sekolah yang dikunjungi melakukan pengadaan buku pembelajaran secara baik untuk menunjang pembelajaran siswa,” pungkas dia.

(RO/WH)

“Memang ada beberapa kendala yang kiranya perlu segera dikoordinasikan yaitu pemberlakuan BPJS kesehatan dan pembiayaan karena Dinsos juga terkendala biaya,” kata dia kepada nasdem.id, Kamis (7/7).

Nurlaela mendorong Pemkot Ternate untuk mengadakan rapat koordinasi antara berbagai dinas terkait dengan pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi.

“Pemkot juga bisa menyerap alokasi anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI, asalkan Pemkot mau duduk bersama dengan RSJ Sofifi untuk dicarikan solusi agar penderita gangguan jiwa segera bisa tertangani dengan baik dan tidak berdampak merisaukan warga,” kata dia.

Srikandi NasDem yang dikenal responsif terhadap persoalan kemanusiaan ini juga baru saja menindaklanjuti laporan warga di Santiong Ternate Tengah, akibat ulah salah seorang warga berinisial R yang menderita gangguan jiwa.

Warga melaporkan ada salah seorang warga penderita gangguan jiwa yang tinggal bersama ibu kandung bernama Nadra yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah Kota Ternate, karena sering mondar-mandir tidak menggunakan pakaian dan berperilaku tidak wajar lainnya.

“Hal ini sudah merisaukan dan memang ibu kandungnya juga sering mengeluh ke warga akhirnya atas inisiasi warga melapor ke saya,” ujar Nurlaela.

Mendapati laporan tersebut Nurlaela langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Ternate dan Puskesmas Kalumpang, dan pihak Kelurahan Santiong agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan ini. Nurlaela bersama Dinsos, Dinkes dan Kelurahan juga turun langsung melihat kondisi penderita gangguan jiwa tersebut.

“Perlahan dibujuk dan akhirnya mau dibersihkan atau dimandikan oleh ibunya dan dilakukan penanganan oleh pihak Dokter dan perawat dari Puskesmas Kalumpang. Meski penderita sempat berontak hendak diberikan suntikan penenang, namun akhirnya bisa diberikan suntikan dan akhirnya bisa tenang,” kata Nurlaela.

Nurlaela melanjutkan sebelumnya penderita pernah ditangani Dinas Sosial berupa bantuan perawatan di rumah sakit jiwa Kota Manado selama 2 minggu, setelah pasien dinyatakan bisa kembali ke Kota Ternate, langsung di kembalikan ke rumah bersama ibunya, namun karena kendala perawatan berkala yaitu pemberian obat secara rutin akhirnya penderita kembali berulah.

“Untuk sementara penderita akan kembali di bawah pengawasan Dinas Sosial dan Puskesmas Kalumpang sambil menunggu respon dari Pimpinan Komisi dan Pimpinan DPRD untuk melakukan rapat koordinasi agar persoalan ini segera teratasi,” demikian kata dia.

(WH)

“Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau,” kata Nurlela, Selasa (31/5).

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate itu menambahkan, masih ada warga Ternate belum mendapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Menurut dia dibutuhkan komitmen kuat dari Pemerintah Kota Ternate untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan tersebut.

“Apalagi Pelayanan Kesehatan itu adalah visi misi Wali Kota – Wakil Wali Kota. Jadi harus diprioritaskan,” kata dia.

Lebih jauh Nurlaela pun mendorong Pemkot Ternate untuk lebih serius mengawal pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak mampu.

“Tapi, ada komitmen Pemerintah Kota mau mendorong atau tidak, kalau Komisi III pasti mendorong karena ini pelayanan dasar Kesehatan dan bersifat urgen. Dan banyak masyarakat tidak mampu belum memiliki BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

(WH)

Tauhid Soleman bersama Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Maluku Utara dan Komunitas Talas Center Anti Narkoba yang merupakan binaan Nurlaela mengantarkan Putri Delani, salah satu siswi putus sekolah kelas 6 SD kembali bersekolah di SDN 7 Kelurahan Santiong Ternate Tengah.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah dan dukungan serius Wali Kota Ternate bisa langsung turun gunung mengantarkan anak putus sekolah ke sekolah tujuan, jarang pemimpin seperti ini bisa responsif apalagi terhadap persoalan dasar yaitu pendidikan,” kata Nurlaela, Senin (25/5).

Menurut Nurlaela, program yang digiatkan yaitu “Ayo Kembali ke Sekolah” mendapat respon positif dan serius dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate serta seluruh komponen yang terlibat.

Nurlaela melihat dukungan tersebut dapat menjadi harapan semua warga masyarakat Ternate dalam mempersiapkan estafet keberlangsungan masa depan Ternate. Dia berharap ke depan tidak menemukan lagi fenomena anak putus sekolah di Kota Ternate.

“Karena Kota ini menjadi barometer dan kami bersyukur Pak Wali sangat responsif ini menjadi langkah baik untuk masa depan anak-anak Ternate, tong tara tau hari ini tong bantu anak-anak putus sekolah ini besok-besok mereka bisa ganti kami jadi anggota DPRD, ganti Pak Tauhid jadi Wali Kota,” kata Nurlaela.

Nurlaela juga mengapresiasi hadirnya Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Ternate dalam kesempatan tersebut. Lebih jauh Nurlaela menerangkan sesuai arahan Wali Kota seluruh data anak putus sekolah akan ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria anak tersebut masing-masing.

“Apakah kembali ke sekolah lagi atau lewat program paket A, B dan C dan program lewat BLK (Balai Latihan Kerja) Provinsi Maluku Utara memiliki skill tenaga kerja untuk disalurkan ke perusahaan atau instansi yang membutuhkan,” demikian tutup Nurlaela.

Sebelumnya Nurlaela menemukan fakta bahwa jumlah anak putus sekolah di Kota Ternate mencapai sedikitnya 150 anak yang tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan baik tengah, utara, selatan, pulau dan batang dua. Nurlaela pun menyambut positif upaya Pemkot menanggulangi hal tersebut. (WH)

“Ini sudah harus menjadi atensi Pak Wali Kota Ternate. Kami Komisi III juga sudah sampaikan secara informal kepada Pak Wali, dan harus menyurat ke instansi terkait. Hanya kan ini bukan hanya persoalan Dinas Pendidikan,” kata Nurlaela kepada nasdem.id, Rabu (11/5).

Nurlaela mengatakan pihaknya telah mengantongi data laporan terkait masih adanya ratusan anak putus sekolah di Ternate. Sedikitnya ada 102 anak putus sekolah akibat berbagai masalah bahkan kata dia ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

“Kewajiban pemerintah daerah itu harus memastikan bahwa hak dasar rakyatnya untuk mengenyam dunia pendidikan baik PAUD TK, SD, SMP dan SMA itu harus terlaksana secara paripurna atau secara baik,” kata Nurlaela.

Nurlaela menambahkan anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA, Pemkot semestinya memberikan pendampingan dengan menyiapkan, Balai Latihan Kerja (BLK). Sehingga, ketika lulus nanti anak tersebut bisa memiliki keahlian dan bisa mendapatkan pekerjaan.

“Jika anak putus sekolah dengan usia sekitar 17 hingga 18 tahun, berarti harus ikut paket. Ketika lulus juga Pemkot harus melakukan MoU dengan BLK, untuk menempatkan anak-anak tersebut agar bisa belajar dan memiliki keahlian,” kata Nurlaela.

Nurlela menegaskan, meski tingkat SMA merupakan tanggung jawab Pemprov Maluku Utara hal namun ini juga menjadi perhatian Pemkot Ternate, sebab, anak-anak yang putus sekolah berdomisili di Ternate.

“Bukan berarti SMA adalah tanggung jawab Pemprov sendiri, tapi mereka kan domisili di Ternate, jadi ini juga tanggung jawab Pemkot Ternate,” kata dia.

Nurlaela mencontohkan Pemerintah Kota Bitung, yang fokus mengatasi masalah anak putus sekolah dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti catatan sipil, dan dinas sosial, serta kecamatan. Tidak hanya melibatkan dinas pendidikan saja.

“Di Kota Bitung itu mereka berbasis RT. Jadi RT di setiap lingkungan diperintahkan kepala daerah harus mencari mendata semua anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan dicarikan solusinya,” kata Nurlaela.

Srikandi NasDem Kota Ternate itu menambahkan pada studi banding yang pernah mereka lakukan di Bitung, kepala daerah di sana memiliki program wajib belajar untuk setiap warganya.

“Setiap warga Kota Bitung itu tidak boleh tidak bersekolah. Apapun alasannya, dan itu advokasinya langsung oleh kepala daerahnya. Membuka layanan call center layanan pengaduan apa kendala masyarakat di Kota Bitung terkait dengan pelayanan pendidikan,” kata dia.

Nurlaela pun mendorong agar data valid by name, by address, by nomor telepon mengenai masalah pendidikan di Kota Ternate dapat segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Ternate.

“Jangan didiamkan data ini apa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, karena legislatif bukan eksekutor yang punya kewenangan ini ada di pemerintah yang bisa mengeksekusi kebijakan,” demikian tutup dia.

(WH)

Srikandi NasDem Kota Ternate itu mengatakan, kegiatan berbagi rutin dilakukan pada bulan Ramadan dan sengaja berlangsung di akhir Ramadan. Kegiatan tersebut kata dia dilakukan bada sholat subuh dengan titik kumpul di Masjid Raya Almunawar.

“Semboyannya meski kecil Talas Center selalu berbagi untuk kemanusiaan diantaranya beras 5 kg untuk yang membutuhkan,” kata Nurlaela dalam keterangannya, Jumat (29/4).

Pada kesempatan itu Talas Center membagikan 50 paket beras dan 100 minuman menyambut lebaran.

Ketua Talas Center Dewi Djamaluddin menambahkan, komunitas Talas Center terdiri dari kumpulan anak muda yang punya rasa kepedulian secara sukarelawan.

“Kami bersyukur ada sosok perwakilan rakyat yaitu Nurlaela Syarif yang selalu peduli dan perhatian soal-soal kemanusiaan,” kata Dewi.

Dewi melanjutkan, sejak 2018 hingga kini pihaknya terus bergelut dalam gerakan memerangi narkoba demi generasi muda sekaligus kegiatan pemberdayaan dan kemanusiaan.

“Nurlaela Syarif sebagai contoh representasi masyarakat yang mau mengajak kami berhimpun untuk aksi-aksi baik dan positif untuk masyarakat”, tutup Dewi.

(RO/WH)

“Semoga di usia ini, Pemerintah Kota terus berbenah. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar mereka bisa lebih menikmati lagi pelayanan di kota yang kita cintai ini,” kata Nurlaela, Rabu (27/4).

Nurlaela menilai, saat ini penting untuk mengimplementasikan pelayanan publik yang lebih optimal. Pasalnya dia menilai sebagai penyelenggara daerah pemerintah dalam setiap urusannya harus mengacu pada visi dan misi yang dijanjikan.

Masih kata anggota DPRD Kota Ternate dua periode itu, visi dan misi Wali Kota, M Tauhid Soleman sudah tepat. Diantaranya seperti pelayanan sampah, air bersih, sebagai kota mandiri berkeadilan, bagaimana optimalisasi 3 pulau terluar, soal kemudahan lapangan kerja, kota layak anak dan lain sebagainya.

“Saya kira ini sudah tepat, terpenting di sini adalah daya dorong dan daya dukung dari OPD masing-masing,” kata Nurlaela menambahkan.

Lebih jauh Nurlaela menekankan visi dan misi yang baik itu bisa dicapai bila seluruh perangkat bekerja secara ikhlas dan tulus dalam bekerja. Selain itu juga adanya sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat.

“Saya ambil contoh soal penanganan sampah.  OPD jangan hanya mengeluh armada.  Namun, harus optimalkan program pemberdayaan masyarakat. Karena berapa pun armada yang tersedia tanpa diimbangi dengan kesadaran masyarakat berarti ini bukan solusi,” demikian tutup Nurlaela.

(WH)

Di hadapan ribuan mahasiwa Maluku Utara yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus itu Nurlaela menyatakan sikapnya mendukung aksi unjuk rasa mahasiswa dengan menyoroti sejumlah isu nasional.

Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian mahasiswa itu diantaranya kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penolakan tiga periode presiden, penolakan penundaan pemilihan umum dan pembatalan Ibu Kota Negara (IKN).

“Yang jelas kami juga sepakat dengan pergerakan teman-teman mahasiswa, aspirasi, sikap dari DPRD Ternate bahwa kami mendukung. Mendukung dalam arti bahwa aksi ini akan kami sampaikan,” kata Nurlaela dalam keterangannya, Selasa (12/4).

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate itu mengatakan, sebagai perpanjangan tangan dari rakyat secara kelembagaan DPRD mendukung aspirasi dari mahasiswa yang terus menyuarakan kepentingan rakyat.

“Tuntutan aksi ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan seluruh fraksi untuk ditindaklanjuti ke pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi,” sambung dia.

Lebih jauh dikatakan Nurlaela terkait penurunan harga BBM, menurut dia, memang sangat berdampak terhadap seluruh aspek perekonomian di masyarakat bukan hanya di Maluku Utara melainkan secara nasional.

“Jadi kita minta berikan waktu, karena ini adalah isu nasional sehingga juga butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata dia menekankan.

Nurlaela pun mengapresiasi aksi damai mahasiswa Maluku Utara yang dengan lantang memperjuangkan aspirasi masyarakat namun tetap dapat menjaga kesucian bulan ramadan. (WH)

Penekanan tersebut disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif yang banyak menerima keluhan warga terkait kondisi beberapa ruas jalan di Ternate. Dia menilai kondisi tersebut dapat membahayakan pengendara maupun warga.

“Kita harus berpikir soal keselamatan pengendara. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR segera melakukan perbaikan,” kata peraih S3 Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta, ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/2).

Tokoh perempuan kelahiran 30 Maret 1982 itu menyebutkan beberapa kerusakan ruas jalan yang paling sering dikeluhkan warga adalah di Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Maliaro, Kelurahan Jati dan beberapa titik di kelurahan lainnya.

Menurut Nurlaela, perbaikan jalan seharusnya sudah dilakukan dan tidak berlarut-larut. Pasalnya selain jalan rusak, Nurlaela juga meminta agar tembok pembatas di tikungan Ngade dapat diperbaiki karena dapat membahayakan keselamatan pengendara.

Lebih jauh Nurlaela menilai apabila Dinas PUPR Kota Ternate memiliki program yang bersifat tender, maka dinas lain harus ikut membantu turun tangan mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan.

“Jangan tunggu sampai ada korban baru dilakukan perbaikan. Jadi harus mencegah kecelakaan dengan cara melakukan perbaikan,” tegas dia.

Nurlaela menambahkan, minggu depan DPRD Kota Ternate akan melakukan pemantauan di setiap sudut kota guna memastikan titik mana saja terjadi kerusakan jalan. Pemantauan itu juga sekaligus pendataan untuk meminta Dinas PUPR segera melakukan perbaikan.

“Kita sudah bangun komunikasi dengan Dinas PUPR soal jalan rusak. Karena jalan rusak dan tembok rusak di Ngade itu membahayakan keselamatan pengendara,” demikian tutup Nurlaela.

(WH)

Dari 15 Kelurahan yang ada Nurlaela mengunjungi 5 titik kelurahan dan memberikan bantuan per TPQ sebanyak 25 buah buku Iqro sekaligus santunan untuk guru mengaji diantaranya TPQ di Kelurahan Marikrubu lingkungan Torano, TPQ di Kelurahan Kampung Pisang dan TPQ di Kelurahan Muhajirin, TPQ Kelurahan Salahudin, dan TPQ Kelurahan Makasar Barat.

“Giat ini hanya sekadar menjalin silaturahmi kembali dengan para guru mengaji dan santri, yang mana saat pemilihan legislatif kemarin sudah ikut membantu mendoakan saya agar terpilih menjadi wakil rakyat di Kota Ternate. Jadi ini sekadar saja saya datang bersilaturahmi,” kata Nurlaela kepada nasdem.id, Selasa (25/1).

Anggota Fraksi NasDem dua periode itu memang dikenal kerap hadir di tengah masyarakat, termasuk memperjuangkan aspirasi para guru mengaji melalui tugas dan fungsi dirinya di lembaga legislatif setempat.

Beberapa aspirasi yang Nurlaela selalu suarakan adalah terkait pemberlakuan insentif guru mengaji secara rutin, bantuan sarana dan prasarana untuk TPQ yang memadai, dan berbagai aspirasi lainnya. (WH)