“Kan Panglima sudah memetakan daerah-daerah rawan. Seandainya terjadi chaos di 50% dari daerah pilkada tersebut, itu sudah harus diantisipasi,” ujar Hasbi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beserta Jajaran, Kamis (21/3).

Hasbi mengatakan, jumlah personel Polri dan TNI sekitar 800 ribu sebanding dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) di Indonesia. Untuk itu, berbagai hal perlu diantisipasi termasuk mobilitas aparat.

“Kalau saya lihat daerah rawan itu seperti Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Sementara di daerah saya (Jambi) biru, termasuk tidak rawan. Kalau semua pasukan bergeser ke situ (daerah rawan), ini kan anggarannya harus segera disiapkan. Kalau tidak, ini rawan sekali,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jambi itu menambahkan harus diantisipasi terkait anggaran dan kesiapan pasukan seandainya terjadi chaos. ‘

’Kita berharap ini aman. Tapi tetap harus diantisipasi, seandainya terjadi yang kita tidak inginkan karena pilkada cukup rawan,’’ katanya.

Hasbi juga berharap agar TNI menjaga netralitas pada momen Pilkada 2024. Dia khawatir anggota TNI khususnya di tingkat daerah sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

“Kalau di Jambi cuma sebatas Korem (pangkat tertinggi). Kalaulah misal ada tentara yang pangkatnya lebih tinggi dari Korem, misal bintang dua yang memerintahkan, itu yang harus kita antisipasi. Karena prinsip dari tentara pasti akan mendengar perintah atasan. Ini harus diperhatikan supaya tidak ada yang menggerakkan di tiap pilkada,” tukasnya.

(dis/*)

“Oleh karenanya, Anis Baswedan hadir di Jabar sebagai sosok seorang Abah atau ayah bagi warga Jabar. Abah adalah sosok yang mengayomi dan menjaga budaya, etik, dan religius dalam merawat ikatan kebangsaan,” ungkap Farhan dalam keterangannya, Rabu (31/1).

Menurut anggota Komisi I DPR RI dari Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu, hasil dialog pasangan AMIN dengan masyarakat Jabar akan menjadi pegangan dalam memajukan sistem demokrasi di Indonesia. Masalah yang muncul dalam dialog di antaranya perihal entitas Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Negara ini adalah negara hukum dan hanya dapat mengatur tindakan, bukan pikiran. Apabila organisasi itu melakukan tindakan melanggar hukum, maka akan ditindak. Abah Anies juga menekankan bahwa keputusan yang sudah berketetapan hukum, tetap harus dijalankan walaupun dianggap mengusik nuansa demokrasi di Indonesia,“ jelas Farhan.

Ketua Badan Budaya DPP Partai NasDem itu juga menguraikan bahwa sebagai wujud penghargaan terhadap supremasi hukum di negara ini, penyelesaian setiap masalah hukum tidak mengedepankan pendekatan politik kekuasaan, tetapi pasangan AMIN akan selalu mengedepankan supremasi hukum. (*)

Hanya sekitar 128 instruksi atau 20% dari total 627 instruksi DPR yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Saya kira ini menunjukkan bahwa memang sinergitas antara DPR RI dan pemerintah belum optimal. Artinya, masih ada masalah dalam hal mengomunikasikan dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut,” ujar Farhan seusai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) ‘DPR REWIND 2023’, bertema ‘Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023’, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung-Kota Cimahi) yang kembali mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI itu berharap DPR dan pemerintah dapat bersama-sama melakukan introspeksi. Pasalnya, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan.

“Kita harus sama-sama melakukan introspeksi untuk melihat dan membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan efisiean ke depan. Pengawasan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan, bukan sebagai kendala pelaksanaan atau penyelenggaraan negara,” tegasnya.

(dpr/*)

Netralitas TNI menjadi prinsip utama yang menekankan posisi nonpartisan dan komitmen dalam menjaga proses demokrasi tanpa adanya kecenderungan yang memihak pada entitas politik tertentu.

“Seperti yang kita lihat dalam pemaparan dari Panglima Kodam Iskandar Muda. Beliau telah melakukan sosialisasi hingga ke keluarga, serta telah mendirikan posko pengaduan. Saya yakin instruksi dari Panglima TNI telah dijalankan,” ujar Farhan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi I ke Kodam Iskandar Muda, di Banda Aceh, Rabu (6/12).

Saat ini Komisi I DPR RI mengambil langkah strategis dengan membentuk panitia kerja (panja) yang bertujuan untuk memastikan netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu 2024. Fokus utama panja adalah untuk menegaskan komitmen TNI dalam menjaga netralitas, dengan tidak memihak atau memberikan dukungan kepada partai politik manapun, calon presiden dan calon anggota legislatif, serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pendekatan proaktif Komisi I dalam mengawasi dan memastikan netralitas TNI dalam urusan politik menunjukkan komitmen parlemen untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi dan menciptakan pemilu yang adil dan transparan.

“Upaya panja akan menjadi kunci dalam memantau dan memastikan bahwa TNI tetap berkomitmen sebagai penjaga bangsa tanpa terlibat dalam politik praktis,” tegas Farhan.

(dpr.go.id/*)

“Semua pemidanaannya mengikuti KUHP yang baru. Jadi tidak memungkinkan terjadinya penghukuman ganda atau pemidanaan yang di luar KUHP,” ujar Farhan dalam diskusi daring dengan tema ‘Undang-undang ITE Perubahan Kedua: Solusi/Ancaman?’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/12).

Selain itu, lanjut Farhan, yang menjadi perhatian dalam revisi UU ITE adalah pasal 27 yang dianggap sebagian orang sebagai pasal karet, karena tidak mempunyai tolok ukur yang jelas dan dipakai untuk menjerat dengan alasan pencemaran nama baik.

“Memang sejumlah pihak mengusulkan penghapusan pasal itu. Namun dalam revisi kedua ini, pemerintah dan DPR hanya mengubah subtansi pasal tersebut,” lanjut Farhan.

Farhan mengatakan, negara masih membutuhkan pasal tersebut sebagai bentuk kontrol sosial, terutama dalam penggunaan layanan sistem elektronik.

“Terutama juga, ada fenomena tekanan yang dilakukan debt collector terhadap debitur pinjaman online yang sering mendapat intimidasi dan ancaman,” tegasnya.

Ia menekankan, dalam pasal ini sudah diperbaiki agar lebih spesifik dan tidak menimbulkan intrepretasi yang terlalu luas. Diharapkan dengan perbaikan tersebut penyidik dan penuntut dapat lebih spesifik memandang pasal tersebut.

“Memang pada pasal yang lama, karena tidak ada subtansi yang lebih spesifik, sering terjadi penterjemahan sendiri dari penyidik dan penuntut,” ujar Farhan.

Pasal 27 UU ITE mengatur tentang distribusi atau produksi informasi atau dokumen di ruang digital. Pasal itu melarang muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, serta pengancaman.

Pasal 27A berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

“Pasal itu juga telah diberi penjelasan. Yang dimaksud dengan ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah,” ujarnya.

(dis/*)

Yang pertama, kata Farhan, terkait netralitas TNI terutama menjelang Pemilu 2024. Banyak pihak khawatir TNI sulit bersikap netral lantaran putra Presiden Jokowi ikut dalam kontestasi pilpres mendatang.

“Jawaban dari Pak Agus sih tegas bahwa TNI tetap menjaga profesionalitas,” ujar Farhan di Jakarta Selasa (21/11).

Sorotan kedua, lanjut Farhan, dalam uji kelayakan dan kepatutan itu ada pertanyaan seandainya perintah datang langsung dari Presiden Jokowi dan instruksi tersebut berpotensi melanggar hukum, bagaimana sikap Jenderal Agus?.

“Dijawab juga dengan tegas bahwa bila memang ada indikasi pelanggaran hukum akan dilakukan kajian bersama DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Farhan.

Meskipun respons Jenderal Agus bersifat normatif, menurut Farhan, prajurit TNI paham aturan dan hukum tata negara.

Poin terakhir ialah terkait netralitas anggota keluarga prajurit TNI untuk bisa menahan diri di media sosial.

“Kalau prajurit TNI-nya sih kami percaya, tapi istri atau suami dan anak-anaknya, gimana?,” tegas Farhan mengutip pertanyaan yang muncul dalam fit and proper test tersebut.

Lebih lanjut Farhan mengatakan, Jenderal Agus sebagai Panglima TNI tidak mungkin bisa membantah instruksi dari Panglima Tertinggi yakni Presiden.

“Jadi kalau instruksi itu dianggap melanggar hukum, harus ada kesepakatan bersama dulu dan penafsiran hukum yang seragam serta sesuai pandangan DPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, Trias Politica itu berjalan,” kata Farhan.

DPR menyetujui calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/11). Jenderal Agus dilantik Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI pada Rabu (22/11).(dis/*)

“Pergeseran dari November menjadi September menimbulkan tanda tanya. Kenapa mesti September? Jangan-jangan ada agenda tertentu yang diincar oleh pihak-pihak yang ingin mengamankan hasil pilkada sebelum rakyat memilih,” kata Farhan melalui keterangan tertulisnya, Senin (20/11).

Farhan menegaskan Fraksi Partai NasDem menolak keras percepatan jadwal tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengubah jadwal Pilkada 2024.

“Fraksi NasDem menolak perppu percepatan Pilkada 2024,” tegas Farhan.

Ia menuturkan hingga saat ini tidak ada faktor penting dan alasan yang mendesak untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Saat ini justru terlihat terburu-buru untuk menyelenggarakan kontestasi politik tersebut.

Anggota Komisi I DPR itu menilai percepatan jadwal pilkada akan menimbulkan pergeseran pengambilan sumpah anggota DPRD yang terpilih dalam Pemilu 14 Februari 2024. Seharusnya, pengambilan sumpah anggota DPRD sudah rapung Agustus, tapi karena harus dilakukan pelantikan serentak pada November 2024 maka akan terjadi kekosongan DPRD kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia selama empat bulan.

“Selama empat bulan ini, menurut draf revisi UU Pilkada, fungsi DPRD tingkat provinsi akan diambil alih oleh menteri dan fungsi DPRD kabupaten/kota akan diambil alih oleh penjabat (pj) gubernur,” jelas Farhan.

Akibatnya, lanjut Farhan, praktik tata negara dalam kerangka otonomi daerah mengabaikan prinsip trias politica karena fungsi legislatif diambil alih oleh eksekutif.

“Ini masalah besar sebetulnya, maka harus dibicarakan antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan Komisi II,” tukas Farhan.

(MI/*)

“Harapannya tentu menjadikan UU Penyiaran tetap bisa relate dengan kondisi sekarang. Dalam artian masih aktual dan bisa dimanfaatkan sebagai dasar hukum untuk mengikuti perkembangan digitalisasi penyiaran,” ujar Farhan seusai rapat pleno Badan Legislasi DPR bersama Komisi I DPR membahas revisi UU Penyiaran, Kamis (16/11).

Farhan mengatakan, dunia penyiaran mengalami perkembangan yang cukup pesat. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang dapat menyesuaikan perkembangan tersebut. Ia mencontohkan, terjadi pergeseran platform penyiaran yang tadinya free to air bergeser menjadi berlangganan dan over the top (OTT).

“Nah ini pun harus menjadi konsideran kita untuk memperhatikan pasal-pasal mana saja yang kita persiapkan sebagai pasal terbuka untuk menghadapi pergeseran dunia penyiaran sekarang ini,” tegasnya.

Dalam revisi tersebut, lanjut Farhan, juga untuk sinkronisasi terhadap kluster penyiaran yang ada di UU Cipta Kerja.

“Tentu masalah digitalisasi penyiaran jadi sangat penting. Kita tambahkan tenggat waktu digitalisasi penyiaran untuk frekuensi penyiaran radio, itu datelinenya 2028,” imbuh Legislator NasDem itu.

Selain itu, revisi UU Penyiaran juga untuk meninjau peran, fungsi, dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Dan juga yang perlu diperhatikan adalah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang tentu perlu dilakukan peninjauan ulang, penguatan, serta menambahkan pasal-pasal yang lebih relate dengan situasi dan kondisi sekarang,” tukasnya.

(dis/*).

“Untuk saat ini memang penekanannya adalah kepada bagaimana upaya menjaga netralitas TNI karena menjelang Pemilu 2024,” ujar Farhan, Senin (13/11).

Menurut Farhan, banyak masyarakat khawatir terkait netralitas TNI di tahun politik. Kekhawatiran itu wajar karena banyaknya informasi mengenai ketidaknetralan oknum aparat.

“Ke arah mana TNI akan berorientasi itu memang sangat tergantung pada Panglima TNI sebagai orang nomor satu di TNI,” tegas Farhan.

Legislator dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu menilai, seorang Panglima TNI harus patuh kepada panglima tertinggi. Di saat yang bersamaan, dia juga harus patuh kepada hukum. Fit and proper test akan melihat sampai mana kandidat Panglima TNI mengambil tindakan.

Farhan menekankan, kedekatan antara Jenderal Agus Subiyanto dan Presiden Jokowi wajar dikhawatirkan. Pasalnya, anak dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, turut menjadi peserta Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.

“Sekarang kita politik terang benderang saja. Beliau punya latar belakang pernah menjadi Dandim di sana (Solo), kemudian sekarang seperti ini tentu perlu diwaspadai karena segala kemungkinan bisa tejadi,” Farhan mengingatkan.

Ia menghimbau agar Jenderal Agus Subiyanto bekerja profesional dan netral serta mengesampingkan kedekatan secara personal dengan pimpinan nasional. Panglima TNI harus fokus pada kepentingan bangsa.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/11). Jenderal Agus akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purna tugas. (medcom/*)

“Jadi saya berharap semua operator seluler, kalau kita mengadu, ada semacam customer service yang bergerak cepat,” ujar Hasbi dalam RDPU Komisi I DPR RI dengan Penyelenggara jaringan bergerak seluler (Telkomsel, Indosat, XL), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/11).

Menurut Hasbi, penipuan menggunakan panggilan telepon maupun pesan singkat masih sangat sering terjadi. Para penipu memanfaatkan kelengahan dan kurangnya pengetahuan calon korban untuk mencari keuntungan.

“Jadi saya pernah juga jadi korban. Nah itu mengambil pulsa saya sekitar RP300 ribu. Saya telepon operator Telkomsel, tapi jawabannya, suruh bikin laporan polisi dulu, begini-begitu,” tandasnya.

Penipuan melakui panggilan telepon dan pesan singkat masih menjadi momok bagi masyarakat. Menurut Hasbi, kerumitan dalam pengaduan membuat masyarakat enggan mengadu.

“Jadi rumitnya pengaduan membuat masyarakat tidak mau mengadu. Kemudian masyarakat menganggap, ini uang tidak bisa kembali, ngapain kita mengadu. Itu psikologi masyarakat,” tegasnya.

Hasbi pun mendorong operator seluler memperbaiki sistem pengaduan dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menjerat para pelaku penipuan.

“Nah modus penipuan ini macam-macam. Beberapa yang nelepon itu ada suaranya mirip-mirip. Bisa jadi ini satu komplotan, dan mereka selama ini nyaman-nyaman saja. Tapi kalau di proses hukum, mungkin akan ada efek jera,” imbuhnya.

(dis/*)

Farhan mengatakan, materi fit and proper test dua Panglima TNI terdahulu, yakni Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono berfokus pada pengamanan teritorial atau wilayah.

“Kalau materi fit and proper test Jenderal Agus Subiyanto ini betul-betul fokusnya pengamanan pada persiapan Pemilu 2024,” kata Farhan di Jakarta, Selasa (7/11).

Farhan juga menyoroti perubahan jadwal tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Ia menegaskan, apabila pilkada dilakukan pada Agustus-November 2024, maka tidak akan ada DPRD.

“Semuanya berpusat, fungsi legislasi daerah dan fungsi eksekutif daerah berpusat di pj (penjabat) kepala daerah, baik fungsi eksekutif maupun legislatif. Dan kepala daerah baru dilantik Januari 2025. Jadi, TNI kalau tidak netral dan tidak jaga stabilitas, bisa ambyar ini negara,” tukas Farhan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Agus Subiyanto, akan segera diundang DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI. Agus akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purna tugas pada Minggu (26/11/2023). (dis/*)

“Yang terjadi di Palestina ini adalah sebuah perang. Kita harus menyikapinya sebagai perang. Perang ini tidak mengenal peri kemanusiaan, sudah pasti,” kata Farhan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema ‘Dampak Global Perang Hamas-Israel’, Rabu (18/10).

Farhan menegaskan, isu Palestina-Israel merupakan konflik panjang, termasuk perebutan hak atas tanah.

“Jangan-jangan konflik Palestina-Israel tidak mau diselesaikan. Kalimat yang jauh lebih manusiawi daripada, konflik ini secara sengaja tidak boleh diselesaikan untuk alasan apapun. Alasan religius, politik, kebudayaan atau bisnis mungkin? Alasan apapun itu, konflik ini sepertinya dipelihara,” tegasnya.

Legislator NasDem itu menilai, aksi fisik dari kedua belah pihak tidak dapat dibenarkan. Hamas yang menyerang warga sipil tidak bisa dianggap benar. Demikian juga serangan bom Israel yang menghantam rumah sakit di Palestina, patut untuk dikutuk.

“Tetapi apabila kita saling menghitung retaliasi demi retaliasi, maka kita tidak akan bisa menemukan solusi,” imbuhnya.

Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu menduga ada pihak-pihak yang sengaja memelihara konflik di Palestina-Israel. Ia menyinggung Amerika Serikat sebagai pemberi bantuan luar negeri terbesar.

Pada 2021, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah sumbangan ke luar negeri terbesar, yakni US$61 miliar. Bantuan terbesar diberikan kepada Israel.

“Bantuan-bantuan ini kan patut kita pertanyakan. Ini bantuan kemanusiaan atau bantuan militer? Itu kan jadi persepsi yang terbangun,” imbuhnya.

Lebih lanjut Farhan mendorong agar penanganan konflik Palestina-Israel mencontoh Korea Selatan-Korea Utara atau Taiwan-China. “Korea Selatan-Korea Utara sampai hari ini statusnya masih perang. Tapi kita lebih adem melihatnya karena tidak ada pembunuhan, penyerangan, tidak ada pengerahan pasukan,” imbuhnya.

“Mengapa Palestina Israel tidak bisa seperti itu? Mungkin koeksistensi Palestina-Israel harus kita arahkan seperti koeksistensi Korea Selatan-Korea Utara atau Taiwan-China,” tukasnya.

(dis/*)

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas penghargaan ini. Saya pun ingin mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh anggota Komisi I DPR RI periode 2019-2024,” ujar Farhan kepada wartawan, Senin (2/10).

Menurut Farhan, pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI mempunyai komitmen mengedukasi masyarakat lewat peningkatan literasi digital.

“Karena pimpinan dan anggota Komisi I telah menunjukkan komitmen kuat melakukan upaya peningkatan literasi digital bagi masyarakat, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Aptika Kemenkominfo,” papar Farhan.

“Semoga upaya kita bersama bisa mengantar Indonesia memasuki era digital,” pungkas legislator dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu.

KWP Awards merupakan bentuk apresiasi sekaligus kritik wartawan parlemen kepada legislator, senator, hingga mitra parlemen. Penerima awards disaring berdasarkan masukan dari jurnalis senior, organisasi pers dan akademisi.(RO/dis/*)

Farhan mengatakan, perpanjangan masa jabatan menguntungkan karena Panglima TNI Yudo Margono dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memiliki pengalaman yang cukup. Sedangkan, wacana tersebut memiliki kekurangan di sisi regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

“Memang ada nilai plus dan minusnya. Jika dengan alasan demi keamanan pemilu maka nilai plus yang dibutuhkan, yakni pengalaman,” ujar Farhan, Jumat (15/9).

Namun, menurut Farhan, keputusan atau diskresi ada di tangan Presiden Joko Widodo yang bisa mengukur tingkat urgensinya.

“Urgensinya Presiden yang ukur. Secara pribadi saya melihat ada plus minusnya,” tegas politikus muda NasDem itu.

Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Yudo Margono menyeruak ke publik. Perpanjangan karena pertimbangan demi pengamanan Pemilu 2024. Laksamana Yudo menyatakan siap jika masa jabatannya diperpanjang oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan sebagai tentara harus siap atas segala yang diperintahkan. (MI/*)

“Pada prinsipnya kita dukung apalagi prajurit di pulau terluar, Papua, risikonya lebih tinggi,” ujar Hasbi saat menghadiri Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) 2023, di Situbondo, Jawa Timur, Minggu (10/9).

Legislator NasDem dari Dapil Jambi itu mengatakan, selain memiliki risiko yang tinggi, tunjangan bagi anggota TNI memang terlalu kecil dan sudah sejak lama tidak diperbarui.

Diketahui, tunjangan bagi anggota TNI di wilayah terpencil hanya sebesar Rp340 ribu per bulan. Tunjangan ini juga belum pernah dievaluasi sejak 2001.

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, mengatakan sudah mengusulkan kenaikan tunjangan tersebut. Ia menyebut dalam rapat dengan Komisi I DPR beberapa waktu lalu, TNI mengajukan tambahan dukungan anggaran untuk anggaran kontijensi dari pagu anggaran 2024.

Anggaran kontijensi dimaksudkan sebagai anggaran di luar dari anggaran untuk program-program yang sudah direncanakan. Misalnya, untuk pengerahan pasukan TNI dalam penanggulangan bencana alam.

Yudo menyebut tambahan untuk anggaran kontijensi sekitar Rp250 miliar, tetapi anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara apabila tidak digunakan.(dis/*)

“Saya menginginkan dibuat blueprint pengembangan TVRI dan RRI. Apakah menjadi BLU atau konsisten dengan PP No. 13/2005. Di PP itu menyebutkan bahwa tidak komersial,” ujar Hasbi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirut serta Dewas TVRI dan RRI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9).

Hasbi mengatakan, posisi TVRI dan RRI saat ini cukup sulit dengan anggaran yang selalu kurang setiap tahunnya. Padahal, keduanya memunyai infrastruktur penyiaran yang cukup memadai di seluruh Tanah Air.

“Ini menutup ruang gerak untuk TVRI dan RRI. Padahal jaringannya cukup bagus, di semua daerah RRI dan TVRI cukup bagus, mempunyai gedung yang cukup strategis,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Jambi itu mengatakan, jika TVRI dan RRI bisa dikembangkan dengan baik maka kekurangan anggaran tiap tahun bisa diatasi.

“Kalau jadi BLU ataupun pengembangan yang cukup baik dengan pihak ketiga, kita tidak lagi menyebut kekurangan anggaran karena dapat beriklan lebih leluasa,” tegasnya.

Dalam rapat itu, Hasbi menyampaikan masalah yang dialami RRI Jambi yang kekurangan alat kerja. Padahal, sudah banyak bantuan dari pemerintah daerah.

“TVRI dan RRI di Jambi banyak bantuan dari pemerintah provinsi, termasuk gedung. Untuk RRI, komputer siaran saja harus gantian setiap program. Jadi diangkat komputer itu dari satu program ke program selanjutnya. Itu cuma sekitar 200 juta, tolong diperhatikan. Tidak mungkin ini dibantu pemda lagi,” tukasnya.

(dis/*)

“Ada sedikit PR untuk TVRI Jambi, bahwa partisipasi pemilih untuk DPR RI ini cuma 60 persen. Berarti kita harus menyosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya pemilu legislatif,” ujar Hasbi pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke TVRI Jambi, di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kamis (24/8).

Hasbi menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sebuah acara. Di sana ia mendapati bahwa kebanyakan peserta yang berasal dari generasi muda tidak mengetahui tanggal penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Sekitar dua bulan lalu saya diundang acara di RRI itu nama acaranya Cerdas Memilih. Itu mengundang adik-adik milenial dan alhamdulillah banyak sekali tidak tahu tanggal pemilu itu, untuk election day-nya tanggal berapa banyak sekali yang tidak tahu,” ujar Hasbi.

Legislator NasDem Dapil Jambi itu mengingatkan bahwa proporsi generasi muda semakin besar dalam pemilu mendatang. Apabila sebagian besarnya tidak menerima informasi pemilu maka akan menimbulkan kerepotan. Dengan banyak yang tidak mengetahui tanggal penyelenggaraan pemilu, maka bukan tidak mungkin banyak pula yang belum mengetahui partai peserta pemilu dan perorangan yang ikut dalam pemilihan calon anggota legislatif di tiap tingkatan.

“Jadi ini kelas milenial, sementara generasi milenial dan generasi X kita itu hampir 56 persen. Kalau lebih dari 50 persennya tidak mengetahui bahwa pemilu itu tanggal 14 Februari (2024) kan repot. Pemilu saja tidak tahu apalagi partai politik, apalagi peserta pemilu orangnya. Itu yang perlu kita sikapi,” ujar Hasbi.

(dpr.go.id/*)

“BSSN ini dasar hukumnya perlu kita perkuat. Tapi, perlu diingat, kalau cuma dikasih pasal tapi enggak dikasih anggaran sangat disayangkan juga. Kayak dikasih mobil tapi enggak dikasih bensin,” ujar Farhan seusai mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Legislator NasDem itu memaparkan, potensi serangan siber pada Pemilu 2024 diprediksi akan semakin meningkat hingga puncak pemilihan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu masukan yang disampaikan BSSN dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan BSSN adalah melibatkan BSSN dalam tahap penyidikan tindak pidana bidang teknologi lTE.

Atas masukan itu, Farhan mendukung untuk membahas lebih lanjut penguatan peran BSSN dalam tahap penyidikan kasus terkait teknologi ITE. Ia menegaskan bahwa butuh sinkronisasi peraturan agar implementasinya tidak menimbulkan polemik.

“Kita sangat pengen peran BSSN masuk dalam (perubahan) undang-undang ini, tapi kita mesti pastikan melalui sinkronisasi dengan aturan lainnya. Ini penting supaya tidak bertentangan,” jelasnya.

Farhan juga menyampaikan Komisi I DPR akan membahas lebih lanjut rekomendasi BSSN dalam agenda rapat Komisi I DPR pada Senin (28/8) mendatang. (dpr/*)

“Inflasi 2,8 persen pasti tercapai. Nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS pasti tercapai,” kata Farhan seusai Rapat Paripurna DPR 2023, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Namun Farhan memandang perkiraan pemerintah terhadap harga minyak mentah Indonesia yang sekitar US$80 per barel kurang realistis. Menurutnya, fluktuasi harga minyak dunia dan perang produsen minyak masih terjadi, terutama dari timur tengah dan laut utara.

Farhan juga prihatin target lifting minyak yang diperkirakan hanya mencapai 625 ribu barel per hari.

“Ini artinya sudah hampir mendekati 50 persen lifting minyak sebelum kita menghadapi krisis moneter. Sebelum krisis moneter, lifting minyak kita sejuta lebih barel per hari, dan sekarang 625 ribu barel per hari. Itu mengkhawatirkan sekali,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR, Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%.

Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,2% dengan stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga. Presiden juga optimistis inflasi akan tetap terjaga pada kisaran 2,8%.(dis/*)

JAKARTA (16 Agustus): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kresna Dewanata Phrosakh, menilai masih banyak pekerjaan rumah yang belum dirampungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari pekerja migran Indonesia (PMI), minimum essential force (MEF), hingga sederet program prioritas lain yang masih belum selesai.

“Contohnya terkait bagaimana para imigran kita di luar negeri. Itu juga perlu perhatian khusus terkait anggaran. Anggaran dari Kemenlu saya rasa masih belum layak,” ujar Kresna seusai Sidang Tahunan MPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Kresna menegaskan, anggaran dari Kemenlu masih sangat minim untuk mengatasi sederet permasalahan terkait PMI. Hingga kini, masih banyak kasus PMI ilegal, upah PMI yang tidak sesuai, hingga maraknya perdagangan orang ke luar negeri.

“Masih banyak pekerja kita di luar negeri (diplomat dan pegawai kemenlu) yang belum dapat upah sesuai. Karena kita masih mengacu UU Keuangan yang lama, yang tidak disesuaikan dengan inflasi di luar negeri. Itu banyak sekali ditemukan ketika kita melakukan tugas pengawasan di perwakilan-perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri,” tandasnya.

Di bidang pertahanan, Legislator NasDem itu menyoroti belum tercapainya MEF. Menurutnya, hal itu penting untuk menjadi prioritas negara.

“Minimum essential force apakah sudah cukup? Saya rasa belum. Ini memang pilihan yang selalu dibandingkan tidak B2B (business to business). Contohnya, jika membeli alutsista dibandingkan dengan membeli beras akan sekian. Menurut saya itu tidak fair,” urainya.

Lebih lanjut, Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur V (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) itu mengapresiasi pemerintah yang telah berhasil menggelar beberapa event internasional seperti KTT G20 dan KTT ASEAN. Bahkan, Indonesia didaulat menjadi Presidensi G20 dan Ketua ASEAN.

Meski begitu, Kresna mempertanyakan manfaat langsung yang diterima masyarakat dengan adanya agenda-agenda itu.

“Karena seluruh yang dilakukan Presiden dan pemerintahannya ujungnya kan kepentingan dalam negeri, masyarakat yang harus mendapat manfaat,” imbuhnya.

Kresna meminta di sisa kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah fokus menyelesaikan sederet program yang telah dijanjikan.

“Dengan adanya rancangan APBN, kita selesaikan dengan baik sesuai komitmen Partai NasDem mendukung Jokowi sampai selesai. Seluruh program yang dicanangkan Jokowi harus selesai sampai tuntas tidak ada yang tersisa. Semua program harus selesai. Jangan sampai ada yang mangkrak dan bermasalah,” tukasnya.

(dis/*)