Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali di Ruang Rapat Kanwil BPN Provinsi Bali, Senin (6/5).

“Pemerintah pusat sudah mengimbau kepada pemerintah daerah melalui kemampuan APBD-nya agar bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan masalah RDTR,” ungkap Aminurokhman.

RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Komisi II sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN ingin melihat hasil yang sedang dikerjakan pemerintah, terutama Kementerian ATR/BPN, dalam mempercepat implementasi RDTR di daerah.

“Rencana Detail Tata Ruang sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah semestinya dilaksanakan di setiap daerah,” imbuh legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu.

Aminurokhman juga menambahkan bahwa kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RDTR. Sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri, dalam paparannya menjelaskan dari sembilan Kabupaten/Kota di Bali tujuh Kabupaten /Kota diantaranya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait status RTRW di Provinsi Bali. Sedangkan dua kabupaten/kota yaitu Badung dan Buleleng masih dalam tahap penyusunan revisi RTRW.

“Untuk status RDTR di Bali dari target sebanyak 67 RDTR, ada 11 belum dilakukan penyusunan, 32 dalam proses penyusunan, empat sudah Linsek (Lintas Sektoral), sembilan belum terintegrasi OSS, 11 sudah terintegrasi OSS (Online Single Submission). Dari semuanya itu baru terealisasi sebanyak 20 Peraturan Bupati (Perbup),” jelasnya.

(dpr.go.id/*)

Menurut Amin, harus dirumuskan aturan bahwa TNI/Polri hanya bisa mengisi jabatan-jabatan tertentu dan atas permintaan kementerian dan lembaga.

Seperti diketahui, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN yang tengah digodok Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengundang polemik terkait jabatan TNI/Polri. Persyaratan jabatan ASN bisa diisi TNI/Polri akan diperketat agar tidak memunculkan kesan kembalinya dwifungsi ABRI seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru.

“Apabila di internal ASN tidak ada sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang itu baru itu diizinkan, apakah dari Polri atau TNI. Jadi tidak ada kesan bahwa karier ASN yang sudah memulai karier dari bawah ke atas dan di ujung puncak kariernya tidak punya kesempatan karena diisi unsur TNI/Polri,” ungkap Aminurokhman, Minggu (17/3).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) ini juga menambahkan, pembahasan RPP manajemen ASN antara Komisi II bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum masuk ke hal substantif. Dia menekankan RPP ini akan diatur lebih ketat untuk persyaratan penempatan posisi jabatan ASN yang diisi TNI/Polri.

Mantan Walikota Pasuruan dua periode itu pun tidak menginginkan ada ruang yang ditimbulkan atas penempatan TNI/Polri pada jabatan sipil tersebut bisa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI dengan dalih kompetensi.

Melalui penempatan tersebut, TNI/Polri tidak lagi hanya mengerjakan tugas utamanya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, tetapi kerja-kerja administratif dan sosial-politik lain.

“Manajemen karier ASN itu meritokrasi, soal kemampuan, keahlian. Jika sudah ada orangnya, tidak ada alasan kementerian/lembaga bisa menempatlan TNI/Polri ke posisi itu. Untuk itu diperketat dan dirumuskan di RPP ini agar kekhawatiran banyak pihak kembalinya dwifungsi itu bisa diminimalisasi,” pungkas Aminurokhman.

(MI/*)

“Salah satu tugas Bawaslu ya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Jika Bawaslu melihat ada hal-hal yang diduga menyimpang dari norma tanpa diminta, Bawaslu harus mengambil sikap karena perannya jelas,” ujar Aminurokhman, Minggu (17/3).

Amin juga menegaskan fungsi pengawasan dan pencegahan terjadinya kecurangan perlu dilakukan dengan tindakan konkret bukan hanya peringatan. Jadi Bawaslu bukan sekedar mengirim surat ke KPU ihwal penggunaan Sirekap hingga tiga kali ihwal penggunaan Sirekap.

“Memberikan surat ke KPU itu prosedur normatif, tapi konkretnya setelah memberikan surat itu bagaimana? Jangan sampai di ujung ini baru Bawaslu mengambil sikap konkret, mestinya sejak awal, jika terjadi dugaan kecurangan dicegah,” tegas Aminurokhman.

Komisi II, tambah Amin, sejak awal sudah mengingatkan agar para penyelenggara pemilu untuk bersinergi dalam melaksanakan pemilu sesuai norma dan aturan. Dia menekankan Bawaslu menjadi pihak yang juga ikut bertanggung jawab soal terkait Sirekap.

“Bawaslu dalam pelaksanaan kepemiluan memiliki tugas sebagai penyelenggara dan punya tanggung jawab pengawasan. Maka Bawaslu harus ikut bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di Pemilu 2024.” pungkas Amin.

(MI/*)

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menyikapi kegaduhan yang terjadi dalam pemilu kali ini.

“Yang paling penting dari Komisi II dalam pelaksanaan tugas kepemiluan ini, kita akan evaluasi semua secara menyeluruh, atas apa yang terjadi. Prinsipnya KPU harus mempertanggungjawabkan semua yang menjadi kegaduhan, yang dirasakan masyarakat,” tegas Aminurokhman, Selasa, (5/3).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) ini juga menegaskan, sikap tanggung jawab dari KPU penting lantaran serangkaian kegaduhan dan masalah yang terjadi di Pemilu 2024 dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Amin, sapaan akrab Aminurokhman mendesak KPU bertanggung jawab soal kegaduhan yang ditimbulkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Ini menyangkut kredibilitas hasil pemilu. Kalau kredibilitasnya dipertanyakan, bagaimana legitimasinya? Ya itu ada korelasinya semua. Sekarang KPU harus segera mempertanggungjawabkan itu,” tegasnya lagi.

Mantan Wali Kota Pasuruan dua periode itu pun berharap, KPU tidak hanya sekedar membantah soal serangkaian masalah dalam Pemilu 2024. Ia ingin agar serangkaian masalah termasuk dugaan penggelembungan suara PSI tak hanya dinetralisasasi melalui statement komisioner KPU.

“Indikasi penggelembungan suara ini kan sudah tersebar luas. Berarti ada dugaan disengaja, oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Jika ada parpol yang merasa dirugikan, cara-cara yang seperti ini harus diselesaaikan dan KPU harus mempertanggungjawabkan itu,” papar Amin.

(*)

Amin juga menguraikan, desain ulang pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD, dalam satu hari perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk aturan dalam perundang-undangan.

“Yang jadi persoalan, kan, dari sisi teknisnya. Pemilu lima kotak itu membuat beban kerja yang sangat berlebih bagi penyelenggara. Kalau mau dipisah nasional untuk presiden atau DPR dengan DPRD bisa saja setelah evaluasi menyeluruh dilakukan,” kata Aminurokhman, Minggu (25/2).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga menekankan, pemungutan dan penghitungan suara yang terbatas waktu menjadi persoalan yang berulang. Padahal, tambahnya, berbagai upaya telah dilakukan salah satunya memperketat persyaratan menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Pemilu dengan lima kotak itu memang benar-benar membuat beban kerja yang berlebih buat petugas di lapangan. Ini saya kira secepatnya bisa kita evaluasi,” kata Aminurokhman.

Mantan Walikota Pasuruan dua periode itu juga mengatakan, peninjauan secara menyeluruh sekaligus juga untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, ada persoalan sejak awal proses berjalan hingga pelaksanaan pemungutan suara.

“Kita tekankan bukan hanya pemilu yang jujur dan adil, tetapi dari sisi tegaknya demokrasi. Kejanggalan-kejanggalan sejak awal proses pemilu hingga persoalan penggunaan teknologi dari sistem penghitungan juga perlu dievaluasi,” ujarnya.

Sebelumnya muncul saran agar pembentuk undang-undang mengubah desain keserentakan pemilu, mengingat beban tugas KPPS yang berat. Pemilu dibagi antara tingkat pusat dan lokal. Di tingkat pusat, pemilih memberikan hak suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, serta DPD. Sedangkan pemilu tingkat lokal terdiri dari pemilu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.(metrotvnews.com/*)

“Saat ini kan masih reses. Setelah sidang dibuka nanti tentu saya akan mendorong agar Komisi II prioritaskan evaluasi penyelenggaraan pemilu dengan memanggil KPU,” ungkap Aminurokhman, Kamis (22/2).

Seperti diketahui, sejak lima hari pascapemungutan suara Pemilu 2024 pada Senin (19/2), KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) mengungkapkan sebanyak 84 anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia dan 4.567 sakit.

Aminurokhman menilai perlu evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu serentak yang meliputi pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD dalam satu hari.

“Secara umum pemilu serentak jadi beban kerja yang tidak proporsional, harus bekerja di hari pemilihan ditambah waktu perhitungan suara sampai 12 jam tanpa jeda,” tegas Amin, sapaan akrab Aminurokhman.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menjelaskan, sejak awal rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU, Komisi II sudah mengingatkan soal proses rekrutmen petugas KPPS, mulai dari standardisasi umur hingga kesehatan, agar tidak terulang jatuhnya korban seperti saat Pemilu 2019 silam.

Menurutnya, pemungutan suara dengan sistem lima surat suara yang harus dijalankan dalam satu hari perlu ditinjau ulang. Hal itu bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.

“Perlu kita tinjau kembali, bukan hanya PKPU (Peraturan KPU), tapi undang-undangnya juga perlu ditinjau ulang secara menyeluruh,” tegas mantan Wali Kota Pasuruan dua periode tersebut.

Amin menekankan perlunya peninjauan secara menyeluruh sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, pesta demokrasi kali ini memiliki persoalan sejak awal hingga pelaksanaan pemungutan suara.

“Kita tekankan bukan hanya pemilu yang jujur dan adil, tapi dari sisi tegaknya demokrasi. Kejanggalan-kejanggalan sejak awal hingga persoalan penggunaan teknologi sistem penghitungan juga perlu dievaluasi,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, pekan lalu.

“Setelah kami mendengar pemaparan Bawaslu Jatim, kami memberikan apresiasi atas perannya dalam menjaga netralitas ASN dan kepala desa. Bawaslu telah mencegah dan menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Kami berharap Bawaslu jangan pernah bosan dalam mencegah setiap pelanggaran,” ungkap Aminurokhman.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga mengungkapkan, selain pencegahan, yang tidak kalah pentingnya juga keteladanan.

“Sudah dicegah, tapi tetap melanggar. Mungkin butuh keteladanan agar benar-benar netral dalam Pemilu 2024,” tegas mantan Wali Kota Pasuruan dua periode itu.

(*)

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman saat Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Selasa (30/1).

Aminurokhman mengaku mendapatkan aspirasi di lapangan terutama di wilayah (Indonesia) timur, bahwa sejumlah pemilih belum memiliki legalitas berupa KTP fisik, sampai saat ini belum jelas kepastian hak pilih mereka. KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak bisa menindaklanjuti kasus itu, karena belum ada regulasinya dari pusat.

‘’Meskipun Ketua KPU sudah membuat statement secara terbuka di media, tapi tanpa ada regulasi, tentu KPU di seluruh Indonesia tidak akan mengambil langkah tegas itu,” ujar Aminurrokhman.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menegaskan agar persoalan administrasi seperti itu harus direspon cepat oleh KPU RI agar menjadi dasar KPUD seluruh Indonesia melaksanakan regulasi tersebut.

Amin menambahkan, pihaknya butuh kepastian dengan terbitnya regulasi sebagai acuan KPU terutama di daerah-daerah. Jadi, kalaupun dokumen kependudukan seperti KTP dan surat keterangan tidak ada, tapi pemilih tersebut sudah masuk dalam DPT, seharusnya jangan sampai hak pilihnya hilang.

“Kami di Komisi II DPR mendorong KPU untuk segera membuat regulasi atau surat petunjuk teknis terkait dengan persoalan ini. Jangan sampai hak warga negara hilang hanya karena persoalan administrasi kependudukan yang seharusnya itu tidak perlu terjadi,” ungkap Amin.

Ditambahkan, mereka yang sudah memiliki identitas seperti NIK nya ada, batas usianya di KK juga sudah tertera, tidak perlu lagi diragukan.

“Maka persoalan administrasi ini harus direspon cepat oleh KPU agar menjadi dasar KPUD seluruh Indonesia untuk bisa melaksanakan regulasi tersebut,” pungkas Amin.

(dpr.go.id/*)

Amin menyayangkan hal tersebut terjadi, karena menurutnya, KPU sudah menghitung alokasi anggaran untuk belanja pemilu secara detail sampai dengan putaran yang terakhir dan penetapan hasil. Seharusnya, pemotongan anggaran tersebut tidak semestinya terjadi.

“Sehingga kalau ada kegiatan, misalnya pelantikan KPPS dan seterusnya, sampai ada pemotongan hak-hak KPPS, tentu itu kita sayangkan. Maka, saya minta kalau itu betul terjadi, KPU RI harus mengambil langkah-langkah tepat untuk melakukan check and recheck dan klarifikasi terhadap peristiwa itu,” ungkap Aminurokhman, Minggu (28/1).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menilai, tindakan tersebut harus segera dilakukan agar tidak memicu kegaduhan menjelang pencoblosan.

“Karena ini akan mengganggu suasana pemilu yang sudah mendekati waktu (pencoblosan) yang sudah mepet ini. Jangan sampai kegaduhan muncul dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi,” sambungnya.

Terkait vendor-vendor yang diduga menjadi penyebab masalah dalam pemotongan anggaran di pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman, Amin dengan tegas minta agar KPU mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak vendor tersebut jika terbukti tidak profesional.

“Itu nggak boleh terjadi sampai mengurangi hak-hak KPPS, apalagi jumlahnya ribuan. Itu kalau diakumulasikan juga gede duitnya. Maka saran saya kepada KPU RI untuk segera mengambil langkah-langkah cepat terutama dari kesekjenan (KPU). Kesekjenan KPU RI harus memastikan apakah benar itu peristiwa terjadi, kalau ada vendor yang betul-betul melakukan tindakan itu, ya putus kontrak saja. Ngapain dia tidak mau bekerja secara profesional sampai mengganggu hak-haknya KPPS,” tegasnya.

Mantan Walikota Pasuruan dua periode itu mengapresiasi langkah beberapa Tempat Pemungutan suara (TPS) yang menerapkan sistem transfer dalam pemberian honor bagi KPPS. Menurutnya, langkah ini harus ditiru oleh TPS lainnya karena dinilai lebih aman dan terjamin.(dpr/*)

Menurut dia, hal ini diperlukan guna menghindari diskriminasi antarsesama pegawai honorer.

”Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengualifikasikan (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi. Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status PPPK,” kata Amin di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (17/1).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) ini juga mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti hal ini.

”Harus bijaksana dalam mengualifikasinya, tidak ada persepsi diskriminatif. Jadi memang dilihat realita beban pekerjaannya tanpa melihat sisi-sisi yang lain,” sambungnya.

Ia juga meminta agar pemerintah yakin bisa menyelesaikan kebijakan ini dan bisa diterapkan dengan sesegera mungkin.

Menurutnya, hal ini sudah menjadi perintah undang-undang, sehingga harus diselesaikan sesuai dengan target yang sudah disepakati.

”Tapi kalau masih ada keraguan, banyak faktor teknis yang ada di pemerintah kabupaten, kota provinsi maupun kementerian lembaga, tentu ini akan tertunda lagi. Nah itu yang sekarang lagi diminta oleh Komisi II, komitmen itu harus diwujudkan agar rakyat tidak berada di posisi yang gamang,” terangnya.

Amin bahkan sempat mengusulkan bagi honorer yang berada di usia di atas 55 tahun untuk diprioritaskan dan langsung dikonversi menjadi PPPK.

”Tidak usah ikut seleksi, pengabdiannya sudah teruji. Bidangnya juga sudah dikuasai. Kalau pendekatannya pakai formalitas, ya sudah, masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung, otomatis menjadi PPPK,” pungkasnya.

(dpr/*)

“Ya kalau saya sebagai pendukung pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) berharap debat cawapres betul-betul masuk pada esensi gagasan yang ditawarkan untuk bangsa sehingga mampu mendewasakan demokrasi di Indonesia,” ungkap Aminurokhman, Senin (18/12).

Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur itu juga berharap debat cawapres dapat berorientasi pada konsep untuk membangun bangsa dan negara ke depan.

“Jika mengedepankan perdebatan seperti itu maka publik akan semakin dewasa melihat suasana demokrasi yang berkembang,” tukas Amin, sapaan Aminurokhman.

Mantan Wali Kota Pasuruan dua periode itu pun berharap para cawapres dapat menampilkan perdebatan yang berkualitas sebagai potret calon pemimpin nasional yang visioner dan punya kapasitas untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan.

Ia tidak mempermasalahkan apabila ruang politik di Tanah Air dihiasi oleh gimik politik. Namun demikian, gimik politik sebaiknya tidak ditampilkan dalam ruang debat.

“Itu kan tidak boleh dijadikan substansi dari sebuah perdebatan. Kita ingin melihat setiap cawapres menampilkan kapasitas, moralitas, dan integritas,” tegas Amin.

(*)

“Temuan PPATK itu ya kita tunggu saja, sejauh mana temuan itu bisa dikaitkan langsung dengan pemilu. Harus dibuktikan dulu. Pembuktiannya tidak berdasarkan asumsi tapi berdasarkan fakta yang sebenarnya,” ungkap Aminurokhman, Senin (18/12).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menilai pembuktian terkait dengan temuan PPATK soal dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 penting. Pembuktian itu harus dilakukan secara yuridis formal.

“Pembuktian secara yuridis formal harus secara clear baru kita melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu,” kata Amin, sapaan Aminurokman.

Sekretaris DPW Partai NasDem Jawa Timur itu menekankan, penyelenggara Pemilu 2024 harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, proporsional, dan profesional.

“Ketika belum ya tentu kita dorong mereka harus mengambil langkah-langkah yang prosedural, proporsional, dan profesional,” tegasnya.

Amin juga menegaskan, hal tersebut menjadi sangat penting agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dicederai hal-hal yang seharusnya tidak perlu.

“Regulasi pemilu, baik UU maupun PKPU sudah jelas mengatur tentang tahapan dan seluruh kegiatan pesta demokrasi yang diikuti oleh partai politik peserta pemilu,” tandasnya.

(*)

“Dengan adanya sertifikat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) ini maka tanah-tanah sekarang sudah memiliki nilai lebih,” ungkap Ujang saat menjadi narasumber Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (13/12).

Dalam kesempatan tersebut, Ujang juga berpesan agar warga menjaga sertifikat tersebut dengan baik. Salah satu nilai lebih yang bisa dihasilkan melalui sertifikat ialah memberi kesempatan warga untuk mendapatkan akses perekonomian melalui perbankan.

“Dengan begitu, warga bisa mendapat tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Namun, kalau sampai ingin diagunkan sertifikatnya, tolong dijaga. Dipelajari dulu bisnisnya, sehingga sertifikat tidak hilang,” terang Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Tengah tersebut.

Ujang menambahkan, sertifikat juga memberikan kepastian kepemilikan tanah masyarakat, sehingga tidak perlu takut lagi pada mafia tanah ataupun orang-orang yang hendak menyerobot tanah tersebut.

“Jadi sertifikat merupakan bukti hak bapak/ibu atas tanah. Jadi tidak ada lagi orang dari negara manapun yang bisa mengambil tanah bapak/ibu itu,” tegas Ujang Iskandar.

(RO/*)

“Diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam mencegah peretas sistem keamanan server CAT (Computer Assisted Test) BKN dari potensi kecurangan atau kejahatan siber dan lainnya,” ujar Kamran saat mengunjungi Kanreg XI BKN Manado, Rabu (13/12).

Dalam kunjungan tersebut, Kamran juga menyerap aspirasi dan masukan dari BKN, termasuk terkait kebutuhan ASN di Sulut.

“Masukan diperlukan seiring berlakunya UU No 20/2023 tentang ASN yang banyak mengalami perubahan,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Sulut itu.

(dis/*)

Kedatangan Kamran ingin mengecek kesiapan Bawaslu Sulut menjelang Pemilu 2024. Selain itu dia juga ingin melihat kenetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam pesta demokrasi nanti

‘’Mau lihat sudah berapa banyak laporan atas ketidaknetralan ASN,” ujar Kamran di hadapan pimpinan Bawaslu Sulut.

Selain itu, Legislator NasDem dari Dapil Sulut tersebut juga menyerap aspirasi Bawaslu terkait kekurangan dan hambatan dalam pengawasan pemilu.

“Saya juga menerima masukan dari pimpinan Bawaslu yaitu terkait SDM di Bawaslu agar seimbang jumlahnya dengan yang ada di KPU, mulai dari tingkat atas sampai pengawas TPS,” ujarnya.

(dis/*)

“Kami ingin mengecek bagaimana kesiapan KPU Sulut menghadapi pemilu nanti, termasuk menghadapi masa kampanye ini,” ujar Kamran, Kamis (14/12).

Kedatangan Kamran disambut Komisioner KPU Sulut, Awaluddin Ewin Umbola. Kamran juga menyerap aspirasi KPU terkait kendala yang dihadapi dalam masa pemilu ini.

“Selain mengecek kesiapan, tentu juga menyerap aspirasi dari penyelenggara pemilu terkait banyak hal. Nanti aspirasi itu kita bawa ke Komisi II DPR,” tandas Kamran, Legislator NasDem dari Dapil Sulut itu.

(dis/*)

“Kami mendorong perubahan (dicabut) substansi revisi UU ini terkait pasal pemilihan gubernur dan dikembalikan pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi warga Jakarta, termasuk di level kabupaten dan kota,” ujar Amin, Jumat (8/12).

Menurut Amin, proses RUU DKJ masih panjang sehingga sangat dimungkinkan dicabut pasal mekanisme penunjukan kepala daerah oleh presiden tersebut.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu optimistis pilkada tetap diberlakukan di Jakarta, bahkan hingga tingkat kotamadya yang sebelumnya wali kota ditunjuk oleh gubernur.

“Masih bisa dicabut meskipun bahasanya nanti bukan dicabut tapi diubah pasal untuk tetap ada pilkada. Lalu kota dan kabupaten di Jakarta juga bisa diusulkan untuk kepala daerahnya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi pembahasan di tingkat pertama menghendaki diubah karena mayoritas fraksi menginginkan itu,” tukasnya.

(MI/*)

Beleid itu mengatur cuti hingga tak diwajibkan pejabat mundur saat mengikuti kontestasi pemilu.

Menurut Amin, jika tidak ada komitmen menjalankan secara benar, sebaik apa pun aturan akan selalu ada celah untuk disalahgunakan.

“Kalau aturan ini dibuat hanya untuk menyiasati langkah-langkah yang dapat mengganggu ketidaknetralan di pemilu yang akan datang, tentu kita mempertanyakan buat apa aturan ini ada? Karena hanya untuk menyiasati,” kata Amin, Rabu (29/11).

Amin mengatakan, para pejabat yang maju di pilpres maupun pemilu pasti memiliki kepentingan politik. Hal itu harus dijaga dan yang terpenting jangan sampai memanfaatkan peran ASN untuk memenangkan salah satu paslon.

Amin mengatakan, sulit memisahkan peran antara menteri dan kepala daerah ketika masa kampanye, baik sebagai pejabat publik maupun sebagai peserta pemilu. Ketika memasuki masa kampanye, cuti harus dilakukan secara konsekuen.

“Harus konsisten dilakukan. Kalau dia sudah ambil pilihan itu, ya, harus konsisten, politik ini, kan, pilihan. Kalau cuti, fasilitas negara tak boleh digunakan,” tegas Amin.

Yang tidak kalah penting adalah peran pengawas pemilu di semua level. Menurut Amin, harus ada keberanian ketika menemukan indikasi pelanggaran dan masyarakat boleh melaporkan itu.(dis/*)

Bukan hanya penyelenggaraan yang sukses, ia ingin Pemilu 2024 berdampak memberi nilai pada peradaban.

“Yang perlu menjadi perhatian Komisi II, kan, pertama, supaya penyelenggaraannya tidak menimbulkan sesuatu yang oleh masyarakat dipertanyakan, masalah kecurangan, dan intimidasi. Ini, kan, sesuatu yang umum sifatnya. Nah, akan tetapi pada prinsipnya semua sudah siap,” ujar Kamran saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (27/11).

Kunjungan ke Provinsi Aceh ini dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam kunjungan ini, semua stakeholder pemilu baik pemerintah provinsi Aceh, TNI, Polda, KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Kajati Aceh, maupun Kabinda Aceh menyatakan telah melakukan sejumlah persiapan dan Provinsi Aceh telah siap untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Lebih lanjut Kamran mengatakan, Pemilu 2024 harus dapat melahirkan pemimpin serta wakil rakyat yang baik.

“Nah, yang kita inginkan outcome-nya, bukan hanya output pemilihan selesai. Tapi outcome-nya harus punya nilai. Pemilu adalah sebuah proses yang output-nya adalah peradaban. Orang-orang saling percaya, partai satu dengan yang lain. Sehingga bangsa ini terjaga secara keseluruhan,” tukasnya.

(dpr.go.id/*)

“Netralitas ASN ini hukumnya mutlak, kepala daerah harus memberikan penekanan agar ASN tidak terlibat secara langsung dalam arus politik,” ujar Amin saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (27/11).

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, dalam paparannya mendukung netralitas ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Ia akan melakukan pemantauan hingga di sosial media seluruh ASN. Bagi ASN yang terbukti melakukan like dan komentar dukungan bagi peserta Pemilu 2024 akan mendapat sanksi berupa teguran.

“Menurut saya itu juga sesuatu yang mungkin dilakukan oleh yang bersangkutan secara tidak sadar. Jadi dicegah. Jadi diingatkan agar apa yang terbiasa dilakukan di media sosial harus terkendali, terkontrol, agar tidak masuk ruang-ruang yang seharusnya tidak boleh dilakukan,” terang Amin.

Legislator dari dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) ini mengapresiasi ketegasan Bupati Sidoarjo dalam hal menegakkan netralitas ASN untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Bupati Sidoarjo saya rasa cukup bijaksana mengantisipasi dan mencegahnya agar ASN tidak terjerat pada ranah pidana pemilu,” tutupnya.

(dpr.go.id/*)