“Pemeriksaan terhadap kebun binatang perlu dievaluasi karena jangka waktu pemeriksaan dan evaluasi pada kebun binatang dilakukan setiap lima tahun sekali, sehingga tidak mencerminkan keadaan terkini dari sebuah lembaga konservasi. Jika diperlukan audit terhadap kebun binatang perlu dilakukan oleh auditor-auditor independen setiap tahun sekali,” ujar Julie saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, di Ruang Sidang Komisi IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).

Selain empat harimau di Kebun Binatang Medan, terdapat beberapa kasus kematian satwa di dalam kebun binatang yang menarik perhatian masyarakat. Pada 2021, pecinta satwa digemparkan dengan kematian anak gajah bernama Dumbo di Kebun Binatang Surabaya, ada pula kematian dua bayi monyet ekor panjang di Bogor Mini Zoo pada 2022 lalu.

Legislator NasDem dari Dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu juga mengungkapkan bahwa kasus kematian satwa harus ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan peraturan yang berlaku. Terlebih muncul berbagai indikasi yang menjadi penyebab kematian satwa-satwa tersebut seperti malnutrisi dan perawatan yang tidak optimal.

“Kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan mencabut izin sementara, akan tetapi harus dengan sanksi tegas berupa denda sesuai undang-undang yang berlaku,” tukas Julie.

Julie juga menyinggung Peraturan Menteri Kehutanan tentang lembaga konservasi terkait dua pasal yaitu mengenai ketersediaan dokter hewan dan larangan menelantarkan satwa.

“Sesuai dengan Pasal 9 Permenhut Nomor 31/2012 disebutkan dengan jelas bahwa ketersediaan dokter hewan dan paramedis sebagai tenaga kerja permanen merupakan salah satu kriteria yang mutlak dimiliki oleh kebun binatang sehingga kesehatan dan kesejahteraan hewan bisa terjamin,” tutur Julie.

(dpr.go.id/*)

Hal itu dikemukakan Sulaeman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke daerah pertanian terdampak kekeringan akibat El Nino. Salah satu yang dikunjungi adalah Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Sulaeman menilai salah satu cara efektif untuk mengatasi kekeringan tersebut adalah dengan cara penerapan metode biosaka agar padi dapat tumbuh subur, tahan terhadap hama, dan mempercepat masa panen. Bahkan, para petani setempat dapat meramu sendiri semacam pupuk organik yang diberi nama Biosaka.

“Kita mendengar dari petani di Klaten yang menggunakan metode biosaka, ternyata hasilnya lebih maksimal, tahan terhadap hama dan panen lebih cepat, ini harus menjadi perhatian,” ungkap Sulaeman, di Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (16/11).

Menurut Sulaeman, peran kementerian terkait untuk pengembangan biosaka penting dilakukan. Sebab, elisitor tersebut terbukti mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit, bahkan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90%. Sehingga, hal ini bermanfaat untuk pertanian yang menghadapi kekeringan dampak dari El Nino

Sulaeman menjelaskan, biosaka sangat mudah dan murah diproduksi. Biosaka dibuat dari bahan-bahan organik, seperti daun dan rerumputan yang diambil dari lahan yang akan ditanami dan dicampur air, kemudian diperas. Cairan hasil perasan inilah yang bisa diaplikasikan untuk tanaman perkebunan. Para petani di Klaten sudah mengaplikasikan biosaka pada tanaman padinya dengan hasil maksimal.

“Hal ini menjadi perhatian kami dan harus dibicarakan dengan pemerintah agar ada regulasi dan supporting system untuk mendukung masyarakat dalam memanfaatkan Biosaka,” ujar legislator dari dapil Papua itu.

Lebih lanjut Sulaeman mengatakan, biosaka sendiri sebetulnya bukan pupuk atau pestisida, tapi elisitor yang mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Biosaka juga terbukti meminimalisasi serangan hama dan menjadikan lahan lebih subur. Tanaman padi di Klaten juga tak terpengaruh dengan iklim cuaca.

“Biosaka bukan produk pabrikan yang diproduksi secara masal. Tapi, masih diproduksi secara terbatas dan mandiri oleh para petani. Kementerian terkait harus segera melakukan riset agar dapat ditindaklanjuti,” ungkapnya.

(dpr.go.id/*)

Bimtek hasil kerja sama Julie dengan Kementerian Pertanian itu diikuti para petani di Manggarai Timur. Diharapkan mereka mendapat pengetahuan terkait perawatan, pemeliharaan, serta pemanfaatan alsintan yang diberikan Julie.

“Pengetahuan diberikan kepada para petani agar mereka dapat menggunakan sekaligus merawat alsintan yang sebelumnya kami berikan. Pemaksimalan alsintan dapat meningkatkan produktivitas petani,” ujar Julie.

Legislator NasDem dari Dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu terus berkomitmen untuk membantu para petani di NTT melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, hingga pemberian alsintan.

“Ini tanggung jawab kami sebagai anggota DPR dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan petani di NTT. Saya berusaha keras untuk menghadirkan program-program yang bermanfaat di seluruh wilayah NTT,” tegas Julie.

(victorynews/dis/*)

Julie mengaku prihatin dengan rendahnya minat generasi muda, terutama di NTT, untuk menjadi petani. Mereka lebih memilih profesi lain, terutama menjadi pekerja migran.

“Sektor pertanian, peternakan dan perikanan adalah sektor yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penting membentuk skill dan wawasan generasi muda NTT untuk menggeluti sektor tersebut,” ujar Julie dalam Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Hortikultura, di Desa Kiwang Ona, Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Rabu (8/11).

Menurut Julie, paradigma yang memandang sebelah mata profesi petani harus diubah. Justru sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus menjadi sektor yang bergengsi dan dilirik anak muda.

“Petani dinilai rendah karena tidak bergengsi. Tetapi sesungguhnya petani adalah pengusaha mandiri yang memiliki potensi yang luar biasa,” tegasnya.

Seperti halnya saat terjadi wabah covid-19, sektor pertanian justru menjadi tulang punggung. Sektor tersebut tetap eksis dan dibutuhkan di tengah macetnya kegiatan ekonomi lain.

“Manusia dan semua makluk hidup butuh makan. Tua, muda, laki, dan perempuan butuh makan. Kebutuhan pangan semua bersumber dari pertanian, perikanan, dan peternakan,” tegasnya.

Legislator dari dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu menekankan pentingnya pangan sebagai kebutuhan dasar manusia.

“Orang tidak akan mati kalau tidak ada listrik dan jalan. Tetapi kalau orang tidak ada makan, mati sudah,” tukas Julie.

(victorynews/dis/*)

Aspirasi tersebut didapat Julie saat safari kunjungan kerja bertemu masyarakat Kecamatan Adonara Tengah, Flotim. Masyarakat di tiga desa, yakni Oe Sayang, Lite, dan Kenotan meminta Julie untuk memperjuangkan JUT di desa mereka.

“Saya sudah koordinasi dengan pihak Kementerian Pertanian dan jalan usaha tani dipastikan realisasi di awal 2024,” kata Julie Sutrisno.

Masyarakat di Adonara Tengah mayoritas berprofesi sebagai petani. Untuk mendukung mobilitas para petani maka pembangunan JUT sangat diperlukan.

“Semoga pembangunan JUT ini nantinya dapat membantu mobilitas petani, seperti untuk jalan mengangkut hasil panen dan lainnya,” tukas legislator dari dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu.

(victorynews/*)

Dalam sambutannya Julie mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sebaik-baiknya. Kegiatan itu bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak buruk kebakaran hutan dan lahan.

“Lingkungan ini diberikan secara gratis dan cuma-cuma oleh Tuhan. Maka tugas kita adalah menjaga dan merawat secara baik. Lingkungan akan menarik dan punya daya tarik maka harus dijaga,” kata Julie Sutrisno.

Legislator NasDem itu menambahkan, banyak hal yang bisa dilakukan dalam mencegah kebakaran. Salah satunya adalah perlu adanya kesadaran masyarakat dalam bertani.

Ia berharap agar masyarakat petani yang ingin membuka kebun harus menggunakan bantuan alat berupa traktor dan tidak harus membakar.

“Maka kalau mau lingkungan itu bagus kita akan bantu dengan traktor untuk pengolahan lahan pertanian. Jadi jangan dibakar dan merusak. Kita butuh makan maka jangan merusak tanah yang diberikan Tuhan,” tandasnya.

Legislator dari Dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu juga berharap adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

“Dari sampah kita bisa olah untuk menjadi sesuatu yang punya nilai jual,” kata Julie.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Lohayong I menyampaikan terima kasih kepada Julie Sutrisno yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat.

“Ibu Julie Sutrisno telah memberikan motivasi kepada kita agar Solor menjadi lebih baik. Maka perlu ada kesadaran bersama untuk tidak membakar hutan dan lahan,” ungkapnya.

Ia berharap agar sosialisasi melahirkan semangat baru serta adanya kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan.

“Solor akan menjadi lebih baik apalagi kita mempunyai tanggung jawab lebih terhadap alam kita” tandasnya.

(MI/*)

Bantuan-bantuan tersebut merupakan respons Julie atas aspirasi masyarakat setempat. Bantuan diberikan Karang Taruna Desa Tanalein dan Kelompok Anak Muda Desa Lamaole.

“Untuk saat ini kita bisa siasati untuk gunakan motor roda tiga karena masih ada dan bisa langsung diberikan,” ujar Julie disambut tepuk tangan masyarakat.

Julie mengatakan, motor roda tiga bisa dipergunakan masyarakat mengangkut hasil bumi, sembari menunggu pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang juga sedang ia perjuangkan.

Selain bantuan motor roda tiga, Julie juga memberikan 500 ekor bibit ayam petelur kepada warga. Diharapkan bibit ayam tersebut dapat memberdayakan perekonomian masyarakat.

“Saya kasih 500 bibit ayam petelur. Kalian sanggup kerja kan? Saya mau anak muda berubah. Kalau kalian sanggup nanti langsung hubungi kaka Frengky Keban untuk urus bantuan itu,” tegas Julie.

Selain dua aspirasi itu, terdapat sejumlah aspirasi pembangunan lain yang diusulkan masyarakat dalam kesempatan tersebut, mulai dari jalan, embung, traktor besar, hingga pembangunan gereja.

“Kami akan perjuangkan aspirasi ini semua untuk pemberdayaan masyarakat,” tukas legislator dari dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu.

(dis/*)

“Hari ini bimtek pengelolaan sampah menjadi pupuk dengan melibatkan anak muda. Kenapa anak muda? Karena mereka peduli dengan lingkungan yang ada di Flores Timur,” ujar Julie dalam Bimtek ‘Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Ekonomi Sampah’, di Desa Watotutu, Ile Mandiri, Flores Timur, NTT, Kamis (2/11).

Selain menjaga lingkungan tetap lestari, lanjut Julie, pengelolaan sampah juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Sampah yang diolah salah satunya bisa menjadi pupuk kompos.

“Adanya pengolahan sampah jadi pupuk kompos juga bisa untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk subsidi,” ujarnya.

Menurut Julie, banyak anak muda yang paham tentang persoalan sampah. Namun, kurang mendapat wadah serta informasi tentang pengelolaannya.

“Pupuk subsidi saat ini langka dan belum cukup memenuhi kebutuhan para petani di NTT. Sehingga saya menginisiasi untuk mengadakan pelatihan ini,” lanjutnya.

Mayoritas penduduk NTT adalah petani dan kelangkaan pupuk menjadi persoalan tersendiri. Untuk itu Julie mendorong adanya alternatif pupuk dengan kompos.

“Kuota pupuk subsidi untuk petani hari ini terbatas. Maka perlu ada solusi dan kebetulan KLHK ada program, maka hari ini bimtek terselenggara di sini,” tukas Julie.

(minarni/dis/*)

Sosialisasi tersebut diikuti petani, pengusaha, serta pelaku industri pengolahan kayu di Flores Timur. Diharapkan sosialisasi itu dapat menambah pengetahuan mereka mengenai aturan terkait legalitas kayu.

“Sosialisasi ini penting untuk para petani pemilik hutan rakyat dan para pemegang izin perhutanan sosial,” ujar Julie saat memberikan sambutan.

Julie menerangkan, penerapan SVLK mengacu pada Peraturan Menteri LHK No.30/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

“Berdasarkan aturan ini, pemegang izin usaha TPT (tempat penampungan kayu), industri berbahan baku kayu dan pemilik hutan hak, wajib memiliki sertifikat legalitas,” imbuhnya.

Legislator dari dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu mengatakan, SVLK diterapkan mulai dari hulu, yakni petani kayu, hingga ke hilir, yakni industri pengolah dan eksportir.

“Para petani, pengusaha, perlu diberi tahu tentang perkembangan aturan usaha kayu, terutama terkait sertifikasi kayu yang bersifat wajib oleh semua pemegang izin usaha,” urai Julie.

“Penerapan SVLK oleh semua pihak akan menjamin peredaran kayu legal dan keberlanjutan usaha para petani dan pengusaha,” paparnya.

(dis/*)

Diharapkan bantuan ini dapat menggenjot perkembangan pertanian dan perikanan di Bumi Lawang Kuari.

Bantuan yang diberikan di antaranya, alat mesin pertanian (alsintan), bibit ternak, bibit jagung hibrida, keperluan bioflok perikanan, dan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

“Kami berpesan kepada kepala desa agar program ini dikawal sehingga dapat berjalan dengan baik. Jika ada kendala di lapangan, silakan komunikasi agar bisa diselesaikan,” ujar Yessy, saat penyerahan bantuan secara simbolik di Aula Hotel Pondok Indah, Sekadau, Kalbar, Senin (30/10).

Legislator dari dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu menekankan, potensi pertanian dan perikanan di Sekadau sangat besar, namun belum dimaksimalkan. Program-program ini diharapkan dapat menjadi pendorong sektor tersebut.

“Saya berharap kita bisa terus bersinergi, karena program ini tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada kerja sama dan kekompakan di antara kita semua,” tegas Yessy.

Kepala Dinas Ketahanan, Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Sandae, mengapresiasi keberpihakan Yessy Melania pada petani dan nelayan.

Menurutnya, bantuan yang diberikan Yessy telah beberapa kali diterima dan sangat membantu dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan di Sekadau.

“Kami berharap agar kepala desa dan kelompok tani yang menerima bantuan dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan,” ujar Sandae.

(*)

Kali ini, Sulaeman menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Sabtu (28/10). Pelatihan ini diikuti puluhan ibu-ibu dari penjuru Merauke.

“Pelatihan ini agar masyarakat punya pengetahuan dan keterampilan dalam membuat diversifikasi pengolahan produk hasil perikanan sehingga, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan,” ujar Sulaeman.

Menurut Suleman, Papua mempunyai potensi besar produk perikanan yang belum dioptimalkan. Untuk itu, diperlukan langkah strategis guna memaksimalkan pengolahan hasil perikanan.

“Jadi peserta diajarkan untuk membuat produk dari ikan. Ada kaki naga ikan, keripik ikan, sosis ikan dan lainnya, untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan,” tegasnya.

Lebih lanjut legislator dari dapil Papua itu menyatakan, sebagai provinsi baru, Papua Selatan membutuhkan pembangunan termasuk di sektor ekonomi kerakyatan. Diperlukan kerja sama pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ini.(dis/*)

Bimtek tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peserta yang hadir berasal dari 11 kelurahan di Distrik Merauke.

“Secara teknis kita lihat di sini sampah tidak membahayakan. Hanya penanganan sampah ini dari Dinas Lingkungan Hidup harus terpadu dan menjadi tanggung jawab kita semua,” ujar Sulaeman.

Sulaeman mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan penanganan sampah.

“Sangat dibutuhkan kesadaran untuk menanganinya supaya tidak menjadi masalah besar,” imbuhnya.

Legislator dari dapil Papua itu juga menyarankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membuat program-program yang solutif, inovatif, serta melibatkan masyarakat untuk penanganan sampah.

“Ayo kita sama-sama tangani supaya persoalan sampah bisa diantisipasi dari sekarang. Bantuan motor sampah sudah dibagikan untuk membantu mengangkut sampah di lingkungan. Kita akan terus bersinergi untuk menanggulangi sampah,” tegas Sulaeman.

(dis/*)

Dana tersebut dihimpun Julie dari dana aspirasi pokir tahun 2022 dan 2023 masing-masing senilai Rp 200 juta. Dana tersebut diberikan untuk pelestarian lingkungan mangrove di sepanjang pesisir Pantai Teluk Mutiara dan pengembangan wisata mangrove.

“Tahun kemarin saya bantu dana Rp200 juta. Tahun ini tambah lagi untuk pembibitan Rp200 juta. Ini program pokir saya yang saya harapkan bapak mama di sini bisa kembangkan untuk jaga lingkungan di pesisir pantai yang ada,” kata Julie, di Watatuku, Kalabahi, Selasa (24/10).

Julie meminta OMS Peduli Lingkungan Mangrove dan masyarakat aktif menjaga mangrove di sepanjang pesisir Pantai Teluk Mutiara yang menjadi rumah bagi ikan dan biota laut.

“Kalau rumah ikan itu kita bongkar maka dia tidak ada rumah, dia lari atau mati. Jadi harus dijaga. Saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak aktif menjaga dan merawat lingkungan mangrove di sini,” pinta Julie.

Legislator NasDem dari Dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu tidak ingin lingkungan di Alor rusak. Kelompok peduli lingkungan seperti ini harus didukung.

“Saya minta ini semua harus dijaga untuk keberlanjutannya,” tukas Julie.

Seusai sambutan, Julie memberikan tambahan bantuan dari dana pribadi senilai Rp30 Juta untuk membantu kelompok OMS membangun toilet guna mendukung wisata mangrove.(dis/*)

Bantuan istalasi air itu merupakan jawaban Sulaeman atas permintaan Yayasan Yamra untuk kebutuhan air bersih.

“Selama ini untuk 29 kabupaten di Papua, sebelum pemekaran, semua mendapatkan banyak bantuan. Setiap bantuan biasanya kami seleksi yang bisa kita layani. Tahun kemarin dibagikan ke gereja, masjid dan masih banyak yang harus kita tunaikan. Memang ini semua kesungguhan hati dari anggota DPR untuk turun ke lapangan,” ujar Sulaeman.

Sulaeman berharap bantuan itu dapat dimanfaatkan oleh Yayasan Yamra untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

“Apa yang menjadi hak masyarakat kami berikan. Kami selalu laksanakan dengan tulus ikhlas,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Papua itu yang akan kembali maju menjadi anggota DPR RI melalui Dapil Papua Selatan.

Ketua Yayasan Yamra Merauke, Faturrohman, menyampaikan terima kasih dan suka cita atas bantuan Sulaeman.

“Fasilitas ini bisa kami manfaatkan dan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari,” ujarnya.

(dis/*)

“Potensi NTT beragam, ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Tinggal bagaimana potensi itu diolah. Hadirnya saya dengan program-program yang ada untuk membantu supaya potensi itu terangkat,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, Julie Sutrisno, saat reses di Desa Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Alor, NTT, Selasa (24/10).

Legislator Partai NasDem itu menyebut potensi pertanian NTT cukup beragam, mulai dari bawang, padi, sayur dan lain sebagainya. NTT diberikan karunia oleh Tuhan dengan kesuburan tanahnya.

“Selama ini kami sudah berjuang menghadirkan berbagai program dan bantuan untuk sektor potensial di NTT. Hal tersebut sebagai upaya memajukan perekonomian di sini,” ujarnya.

Julie berjanji akan membawa lebih banyak program dan bantuan. Dalam pertemuan reses itu, ia mendengarkan aspirasi masyarakat soal pertanian, peternakan, perikanan irigasi, jalan, hingga pariwisata.

“Saya selalu ke desa-desa untuk dengar masukan masyarakat. Saya juga taruh penanggungjawab di sini untuk menyalurkan program dan bantuan,” tukas wakil rakyat dari dapil I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu.

(dis/*)

“Sektor perikanan prosesnya sangat panjang dan betul-betul harus dipahami oleh para nelayan maupun pembudidaya ikan,” ujar Yessy dalam Bimtek ‘Cara Penanganan Ikan yang Baik’, di Desa Ulak Pauk, Embaloh Hulu, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu (22/10).

Bimtek tersebut kerja sama Yessy dengan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bimtek sebagai upaya meningkatkan pengetahuan nelayan, khususnya nelayan perairan danau dan sungai di wilayah Kapuas Hulu.

Legislator dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu mengatakan, produk ikan sangat cepat mengalami penurunan mutu, sehingga perlu perhatian serius agar mutu ikan tetap terjaga.

“Untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai dengan permintaan konsumen. Secara otomatis tentu bisa meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri,” tutur Yessy.

Perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ratna Dini Hendra Astuti, mengatakan sinergitas KKP bersama Komisi IV DPR RI terus berupaya membantu para nelayan, terutama memberikan pemahamanan terkait penanganan ikan.

“Program KKP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Semoga kerja sama yang baik tetap terjalin guna meningkatkan pengetahuan bagi para nelayan perairan danau dan sungai di Kapuas Hulu ini,” ujarnya.

(yesayas/dis/*)

Bimtek tersebut merupakan kerja sama Sri Kustina dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Pelatihan itu diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas petani dalam memproduksi benih jagung yang terstandar.

“Jagung merupakan bahan pangan pokok yang cukup penting bagi masyarakat. Di Indonesia jagung tidak hanya dikonsumsi manusia, bisa juga bahan pakan ternak, bahan baku dalam industri makanan, farmasi dan kecantikan,” ujar Sri Kustina.

Menurut Legislator NasDem itu, Indonesia mempunyai potensi besar dalam produksi jagung. Untuk itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas petani jagung. Salah satu upayanya ialah dengan pembibitan yang baik.

“Untuk peserta yang ikut bimtek diharapkan dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik, dengan semangat, sehingga dapat ilmu yang bermanfaat,” ujarnya.

Sri Kustina juga mengatakan, benih menjadi komponen yang penting karena membawa kecocokan pada lahan. Benih jagung yang berstandar akan meningkatkan produksi.

“Untuk di PALI ada bantuan benih jagung untuk 275 hektare lahan, yang dibagikan ke beberapa kecamatan yang ada di PALI. Bibit ini harus digunakan sebaik-baiknya,” pesan Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu) itu.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BSIP Sumsel, Suharyanto, mengatakan bimtek itu untuk membekali petani terkait perbenihan jagung berstandar. Petani juga akan didampingi agar bisa menghasilkan benih jagung secara mandiri.

Diketahui, benih jagung hibrida yang biasa digunakan petani harganya sangat mahal.

“Kita memiliki jenis jagung komposit varietas Bisma, sehingga petani tidak ketergantungan lagi untuk membeli benih hibrida yang cukup mahal. Tentunya ini peluang bagi petani untuk tidak tergantung pada benih jagung hibrida,” katanya.

(avon/dis/*)

“Masyarakat harus memanfaatkan dengan serius bantuan tersebut. Harus diperhatikan terkait manajemen peternakan dan upaya menjaga kesehatan hewan,” ujar Julie dalam Bimtek Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan, di Kalabahi, Alor, NTT, Sabtu (21/10).

Bimtek terselenggara atas kerja sama Julie dengan Balai Besar Veteriner Denpasar serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Peserta bimtek adalah kelompok peternak binaan yang sudah mendapat bantuan bibit ternak sapi dan ayam Julie.

“Manfaatkan ternak yang sudah didapat. Dikasih 500 harus jadi seribu, harus naik jadi 1.500. Saya tidak selamanya jadi DPR. Kalau bantuan tersebut tidak dikelola dengan baik, tidak ada pemanfaatan, maka berikutnya bapak mama minta pemerintah tidak akan dilayani lagi, karena tidak ada pemanfaatan dengan baik,” tegasnya.

Legislator NasDem dari Dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu berharap kelak saat dirinya sudah tidak menjadi anggota DPR RI, masyarakat sudah bisa hidup sejahtera dengan peternakannya.

Julie memperingatkan peternak agar selalu waspada terhadap virus yang kerap menyerang, yakni African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika dan penyakit mulut dan kuku (PMK). Ia berharap peternak menyimak materi dalam bimtek untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Puji Tuhan di NTT dampaknya tidak terlalu besar. Tetapi di provinsi lain banyak ternak mati karena terserang virus PMK. Saya harap peserta bimtek belajar dengan baik tentang cara pencegahannya” ujar Julie.

(minarni/dis/*)

“Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi perikanan dan kelautan yang besar. Konsumsi ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memperkecil stunting dan gizi buruk yang ada di Maluku,” ujar anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal, dalam acara pembagian ikan sehat kepada warga di Masohi, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (22/10).

Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengajak masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan. Ikan mempunyai kandungan gizi tinggi dan dapat menghindarkan anak dari stunting.

“Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memperkecil stunting dan gizi buruk yang ada di Provinsi Maluku,” imbuhnya.

Menurut Tuasikal, konsumsi ikan masyarakat Maluku masih cukup rendah. Hanya sekitar 40% masyarakat yang gemar mengonsumsi ikan.

“Untuk itu, kita harus terus kampanyekan agar masyarakat gemar makan ikan,” pungkasnya.

(burhan/dis/*)

“Perlu didorong untuk dilakukan ekspor melewati perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kapuas Hulu,” ujar Yessy dalam Bimtek ‘Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan Ekspor’, di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kamis (19/10).

Bimtek tersebut merupakan kerja sama Yessy dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam acara tersebut, Yessy menegaskan, Kapuas Hulu memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

“Sektor perikanan di Kapuas Hulu tidak diragukan lagi, apalagi banyak spesies ikan yang harganya sedang hingga mahal,” imbuhnya.

Bimtek ini, jelas Yessy, merupakan bagian dari komitmen Komisi IV DPR dan KKP untuk membekali calon eksportir dari Kapuas Hulu untuk memenuhi persyaratan ekspor. Berbagai kemudahan akan diberikan pada masyarakat untuk ekspor hasil perikanan ke luar negeri.

“Kami ingin memperlihatkan kehadiran negara untuk masyarakat di Kapuas Hulu. Agar sektor perikanan tumbuh cepat dan berkembang, pemerintah terus mendorong itu semua,” tukas legislator dari dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu.

Berdasarkan data Bea Cukai Nanga Badau, pada Januari hingga Mei 2023, ekspor perikanan dari Kapuas Hulu mencapai 9,2 ton dengan nilai devisa Rp831.145.000. Produk yang diekspor antara lain ikan seladang, ikan tapah, ikan tenggalan, ikan jelawat, dan ikan semah.(yes/dis/*)