“Seluruh masyarakat termasuk LSM, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya perlu bekerja sama dengan pemerintah menangani stunting di Sumba Barat Daya,” ujar Ratu di Tambolaka, SBD, Rabu (1/5).

Srikandi Partai NasDem itu mengungkapkan, angka stunting di SBD masih sangat tinggi sekitar 32%, jauh di atas target nasional pada 2024 yakni 14%.

Menurut Ratu, strategi yang paling tepat untuk menurunkan stunting ialah kolaborasi dan saling kerja sama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

“Penanganan stunting di daerah ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja. Semua pihak perlu mengambil tindakan bersama pemerintah daerah menangani stunting,” tegasnya.

Legislator dari dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu optimistis dengan keterlibatan semua pihak dalam menangani stunting, maka hasilnya akan baik.

“Perlu terobosan untuk menangani masalah ini, termasuk pemerintah perlu menggandeng masyarakat dalam penanganan stunting,” tukas Ratu.

(dis/*)

“NTT masih memiliki prevalensi stunting tertinggi nasional, mencapai 35,3% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022,” ungkap Ratu Wulla, Jumat (26/1)

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu menyoroti dampak stunting tidak hanya terkait tinggi badan, melainkan juga memengaruhi kecerdasan yang menurun dan dapat menyebabkan penyakit kronis pada anak-anak dengan kondisi kesehatan yang tidak optimal.

Di hadapan masyarakat Desa Manu Mada, Ratu Wulla meminta warga berkomitmen untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan asupan gizi yang mencukupi bagi ibu hamil dan anak-anak usia 6-23 bulan.

“Penting memutus mata rantai stunting dengan memastikan bahwa setiap pasangan yang akan memasuki tahap pernikahan adalah pasangan yang sehat sehingga anak-anak yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat,” terang Ratu.

Salah seorang peserta kampanye percepatan penurunan stunting di Desa Manu Mada, Anarato, menyatakan bahwa, sebagai pasangan muda, informasi yang disampaikan anggota DPR RI Ratu Wulla dan mitranya BKKBN sangat penting.

“Melalui kampanye ini, masyarakat dapat memahami apa itu stunting dan potensinya membahayakan anak-anak dalam keluarga. Informasi dan pengetahuan ini memberikan bekal bagi masyarakat untuk memastikan ibu hamil dan anak balita mendapatkan gizi yang cukup,” ungkap Anarato.

(tiara/*)

Kegiatan tersebut diikuti berbagai kalangan masyarakat di daerah tersebut seperti pasangan usia subur, ibu hamil, kader posyandu, serta masyarakat umum.

Dalam paparannya, Ratu mengatakan stunting merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia termasuk bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Ancaman jangka pendek berkaitan dengan kondisi kesehatan anak-anak serta ancaman jangka panjang terkait dengan tumbuh kembang dan tingkat intelegensi anak-anak.

“Stunting sebagai masalah serius perlu dikeroyok bersama oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Komitmen dan kolaborasi aktif masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan,” ujar Ratu Wulla.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu berharap, pola intervensi secara spesifik dan sensitif, dapat berdampak positif pada penurunan stunting di Kabupaten SBD.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengetahuan masyarakat, guna mendukung upaya percepatan stunting nasional yang saat ini sedang dikebut pemerintah,” tegasnya.

Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan memberikan materi kampanye percepatan penurunan stunting, BKKBN dan Ratu Wulla juga melakukan pembagian hadiah bagi para penanya dan pemberi jawaban terbaik dalam acara sosialisasi itu.

Ratu Wulla yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI periode 2024-2029 Partai NasDem dari Dapil NTT II, menyebut pembagian hadiah tersebut bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti materi penting yang disampaikan dalam sosialisasi, yaitu terkait upaya percepatan penurunan stunting.

“Saya memberi apresiasi kepada masyarakat Taworara karena saya melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Bukan karena motivasi hadiah yang disediakan panitia, tetapi karena semangat untuk mendapatkan pengetahuan tentang stunting bagi masyarakat,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Wil NTT Elsa Pongtuluran menyampaikan bahwa tujuan kegiatan itu adalah sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang stunting.

“Masyarakat sebagai komponen penting pengendalian dan percepatan penurunan stunting, dapat secara aktif berperan mempercepat penurunan stunting melalui penerapan pola perilaku hidup sehat. Juga menerapkan pemberian makanan bergizi bagi ibu menyusui dan anak-anak dalam rumah tangga,” ujar Elsa.

(*)

Demikian dikatakan Irma menanggapi vaksinasi covid-19 berbayar yang kini berlaku.

“Ini bukan soal menolak, tapi ini soal regulasi. Saat ini sudah bukan pandemi lagi, jadi memang pemerintah tidak lagi berkewajiban menggratiskan vaksin covid-19,” kata Irma, Rabu (10/1).

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu menyebut saat pandemi covid-19 masih berlangsung, banyak masyarakat kurang sadar dan enggan melengkapi vaksinasi yang disediakan gratis.(dis/*)

Dalam kegiatan tersebut, legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu ditemani caleg DPRD Partai NasDem dari Dapil Kabupaten OKU serta fungsionaris NasDem Kabupaten OKU.

Turut hadir Pj Bupati OKU yang diwakili Kadisnaker Kadarisman, serta Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumsel Magiring Hasoloan Sinaga sebagai narasumber.

Dalam kesempatan itu, Irma menyampaikan kehadirannya selain melakukan sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Program Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juga untuk mendukung caleg Partai NasDem yang akan bertarung pada pemilu mendatang.

“Saya yakin, dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, para caleg Partai NasDem akan dapat memenangi Pemilu 2024,” kata Irma.

(*)

“Ada anggaran yang disediakan pemda untuk masyarakat bisa berobat hanya dengan menunjukkan KTP, ini sangat bagus, kesehatan adalah hak seluruh masyarakat. Namun, sayangnya tidak banyak warga masyarakat yang mengetahui hal ini,” ungkap Irma saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (6/12).

Oleh karena itu, legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu meminta program ini didorong dengan sosialisasi yang masif.

“Kepala desa perlu menggencarkan sosialisasi tentang kemudahan mendapatkan layanan kesehatan ini,” tukas Irma.

Sebagai informasi, dari total 17 kabupaten dan kota di Sumatra Selatan, sebanyak 11 kabupaten dan kota sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Program Jaminan Kesehatan Sumsel Berobat Pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Berkat) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemberian layanan kesehatan berbasis KTP ini sendiri diberikan utamanya kepada masyarakat yang masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (dpr/*)

“Kalau untuk pelaksanaan BIAN, kita mendengar sudah ada di angka 96,6%. Namun untuk BIAS, kalau tahun 2022 sangat bagus, yaitu 103%. Tapi untuk pelaksanaan di tahun 2023, kita dapat informasi masih ada di angka 59,58%. Sedangkan waktu kita hanya satu bulan lagi sampai dengan Desember,” ujar Ratu dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR di Kantor Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (22/11).

Ratu turut memperhatikan upaya yang dilakukan Pemda Maros untuk mencapai target 100% dalam satu bulan mendatang.

Ia meminta Pemda menjelaskan strategi dalam menghadapi berbagai potensi kendala dalam mencapai target 100% untuk program BIAS di tahun 2023.

“Kami berharap agar satu bulan ini kita bisa fokus dan efektif dalam mencapai target 100% pada program BIAS,” jelas Ratu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dr M Yunus, menyampaikan bahwa pelaksanaan BIAS tahun 2023 masih sementara berlangsung, dan penginputan capaian ke dalam Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) masih dalam proses dan belum seluruhnya selesai diinput.

“Kami masih menyandingkan capaian antara data yang sudah diinput di ASIK dengan data manual,” ujar Yunus.

(dpr.go.id/*)

Dalam sambutannya, Hasnah menekankan pentingnya pengetahuan masyarakat terkait farmasi dan alat kesehatan yang baik dan berkualitas. Pengetahuan itu penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengaplikasiannya.

“Kesediaan farmasi dan alat kesehatan itu penting. Dan yang paling penting harus diketahui ialah penggunaannya yang tepat,” ujar Hasnah.

Wakil rakyat dari Dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu mengingatkan akan bahaya yang bisa terjadi jika menggunakan alat kesehatan yang tidak diketahui fungsinya.

“Hal penting lainnya adalah jangan mudah tergiur akan iklan-iklan yang beredar di tengah masyarakat, apalagi mengonsumsi obat tanpa anjuran atau resep dari dokter,” tukas Hasnah.

(dis/*)

“Upaya yang perlu dilaksanakan adalah terus mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, melakukan cek kesehatan secara dini dan dilakukan secara rutin,” ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasnah Syam, dalam diskusi bertajuk ‘Waspada Diabetes Menggerogoti Usia Produktif’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/11).

Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), diperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 19,47 juta jiwa pada 2021. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai peringkat teratas penderita diabetes di ASEAN.

“Diabetes adalah penyakit paling cepat pertumbuhannya di abad 21, yaitu lebih dari setengah miliar manusia di dunia hidup dengan diabetes dan diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Hasnah.

Hasnah mengatakan, diabetes di Indonesia masih sulit untuk dikendalikan. Selain faktor kurangnya fasilitas kesehatan, kesadaran masyarakat terkait penyakit itu juga masih sangat minim.

“Diabetes di Indonesia masih sangat sulit ditangani karena yang bersangkutan tidak tahu bahwa dirinya terdiagnosa diabetes. Terkadang masyarakat sudah sadar, sudah mau cek rutin setiap bulan, tapi terkendala dengan tidak adanya stik diabetes (alat cek gula darah) di laboratorium,” tegas Hasnah.

Lebih lanjut Hasnah mengaku prihatin karena diabetes tidak hanya menjangkiti orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. “Kasusnya meningkat setiap tahun dan ini dominan menjadi kelompok yang tidak menyadari sebagai penyandang diabetes,”

Sebagai langkah pencegahan, Hasnah mengajak masyarakat untuk menerapkan pola makan sehat, mengurangi konsumsi gula, hingga olah raga rutin.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah gencar melakukan sosialisasi penyakit ini, serta menyediakan alat deteksi dini diabetes di Posyandu dan Posbindu (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) yang merupakan layanan kesehatan terdekat.

“Diabetes adalah masalah kita dan masalah bangsa,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

(dis/*)

Sosialisasi tersebut hasil kerja sama Hasnah dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI, yakni BPJS Kesehatan. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai JKN dan KIS.

“Saat ini di Barru, warga yang telah tercover BPJS Kesehatan sudah mencapai 90 %. Oleh karena itu, penting untuk masyarakat agar dapat mengetahui isi program JKN-KIS ini,” kata Hasnah di depan peserta sosialisasi.

Melalui acara tersebut, kata Hasnah, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan soal jenis pengobatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut ia berharap BPJS Kesehatan dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Hal ini menjadi perhatian kami agar masyarakat Barru mendapatkan kepastian jaminan kesehatan yang baik,” tukas legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

(dis/*)

“Terkait penyebaran cacar monyet, kita sudah punya vaksinnya. Masyarakat yang khawatir boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan karena ternyata cacar monyet ini tidak bisa menular secara langsung, ada medianya,” ujar Irma, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

Cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus cacar monyet dapat menular ketika seseorang bersentuhan dengan virus dari hewan yang terinfeksi, orang yang terinfeksi, atau bahan yang terkontaminasi virus.

Virus juga dapat melewati plasenta dari ibu hamil ke janin. Cacar monyet ditularkan pula dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan luka infeksi, koreng, atau cairan tubuh penderita.

“Ternyata, medianya adalah orang yang punya kelainan seksual, seperti HIV dan lainnya. Jadi penularan lewat itu. Kalau orang sehat, tidak bisa langsung menular,” terang Irma.

Irma pun mengapresisi langkah Kementerian Kesehatan yang sudah menyediakan vaksin cacar monyet. Ke depan, ia mendorong agar vaksinasi dapat dilakukan lebih luas.

“Semua virus yang ada perlu dicari vaksinnya. Sebagaimana kita tahu covid-19 yang tiba-tiba merebak dan menghancurkan dunia itu kan karena kita tidak siap. Alhamdulillah Pak Menteri punya kepedulian, penyakit yang muncul dan bisa saja menjadi wabah di hari yang akan datang,” tandasnya.

Terkait pencegahan penularan virus, Irma menilai saat ini belum diperlukan pembatasan kegiatan seperti saat pandemi covid-19. Pasaalnya, baru di tiga provinsi yang teridentivikasi ada virus cacar monyet, belum terlalu mengkhawatirkan.

“Itu perlu diantisipasi, tapi untuk pembatasan keluar masuk orang saya kira belum perlu. Yang harus diantisipasi, ya masyarakat harus lebih waspada saja,” tukas Irma.

(dis/*)

“Tujuan sosialisasi pada hari ini untuk memberikan pemahaman dan memastikan seluruh tenaga kerja sudah mendapatkan jaminan ketenagakerjaan,” ujar Hasnah.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Hasnah punya kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk dalam penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja.

“Ini salah satu fungsi kedewanan kami, yaitu selaku fungsi pengawasan,” tegas legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

Selain itu, Hasnah juga ingin memastikan PT Bomar Biopova Akuakultura sudah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditentukan.

“Saya bersyukur para pekerja di PT Bomar ini sudah diikutsertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ini menandakan bahwa di PT Bomar sudah menerapkan program perlindungan ketenagakerjaan,” tukasnya.

(dis/*)

“Program-program ketenagakerjaan yang dihadirkan negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ini penting untuk melindungi para pekerja,” ujar Hasnah dalam sosialisasi Program Ketenagakerjaan, di PT Layar Perkasa Nusantara, Barru, Sulsel, Rabu (1/11).

Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Hasnah dengan Kemenaker. Kegiatan itu diikuti pimpinan dan karyawan PT LPN.

Hasnah menjelaskan, Kemenaker mempunyai sejumlah program bagi tenaga kerja. Di antaranya, jaminan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan subsidi upah (BSU), dan pasar kerja.

“Harapan saya, semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pekerja di PT LPN, sehingga mereka mampu mengetahui apa hak dan kewajiban sebagai karyawan,” ujarnya.

(dis/*)

Sosialisasi yang mengusung tema ‘Remaja Bergerak Remaja Berdampak’ itu merupakan kerja sama BKKBN dengan Pemkab Barru dan Hasnah Syam. Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Kaka GenRe serta Pengurus Forum GenRe Indonesia Kabupaten Barru.

“Duta GenRe merupakan brand ambassador dan figur motivator Program GenRe, sehingga promosi Generasi Berencana di lingkungan remaja bisa lebih efektif, karena komunikasi yang dilakukan adalah pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja,” ujar Hasnah.

Hasnah menyebut, Program GenRe menjadi wadah mengembangkan karakter remaja dengan mengajarkan remaja untuk menjauhi perilaku negatif seperti pernikahan dini, seks pranikah, serta narkotika.

“Duta GenRe dapat memotivasi serta membimbing remaja untuk melewati lima transisi kehidupan remaja, mulai dari melanjutkan pendidikan, membangun karier, membina keluarga kecil bahagia sejahtera, menerapkan pola hidup sehat, dan bersosialisasi kepada masyarakat,” jelas Hasnah.

Legislator dari dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu mengatakan, agar remaja mampu merencanakan masa depan maka perlu pengarahan sejak dini, bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik, berkeluarga di usia yang ideal, yaitu perempuan 21 tahun dan pria 25 tahun, serta menjadi anggota masyarakat yang baik. (*)

Kali ini sosialisasi digelar di halaman PT Esaputlii Prakarsa Utama, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kamis (26/10). Kegiatan itu diikuti seluruh karyawan perusahaan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Hasnah mengatakan, kegiatan itu dalam rangka memberikan informasi serta menambah wawasan para karyawan tentang program ketenagakerjaan dari Kemenaker.

“Kemenaker punya berbagai program, seperti jaminan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan subsidi upah (BSU), dan pasar kerja,” ujar Hasnah di depan para pekerja.

Hasnah berharap kegiatan itu dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pekerja di PT Esaputlii Prakarsa Utama, utamanya terkait dengan program ketenagakerjaan.

“Jadi ayo semuanya, baik perusahaan maupun karyawan untuk ikut dan memanfaatkan program-program ketenagakerjaan yang ada,” imbau Hasnah.

(dis/*)

Kali ini, legislator asal NTT itu menggelar sosialisasi percepatan penurunan stunting di Desa Buru Deilo Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya, NTT, Rabu (25/10).

Ratusan warga masyarakat hadir mengikuti kegiatan itu, sebagian besar adalah jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Loko Wee Rara, tempat dilaksanakannya sosialisasi tersebut.

“Tiga hal yang perlu diperhatikan untuk penanganan stunting. Yakni pola makan atau asupan gizi pada ibu hamil dan balita, pola asuh anak, serta tersedianya sanitasi dan akses air bersih, ” ujar Ratu.

Menurutnya, ketiga hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. “Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang harus segera dituntaskan,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu juga mengimbau agar para ibu menjaga jarak kehamilan. Hal ini untuk meminimalisasi risiko terjadinya stunting.

“Jarak kehamilan juga harus diperhatikan. Jadi jangan terlalu berdekatan,” katanya.

(dis/*)

“Untuk penanganan kanker payudara diharapkan sekali semua lini bekerja dan yang digiatkan adalah deteksi dini. Ini penting sehingga bisa cepat diberikan penanganan kesehatan sebelum terlambat,” kata Ratu dalam diskusi daring bertema Pekerjaan Rumah dalam Memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/10).

Ratu juga mendorong agar program Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi kanker payudara semakin dimasifkan. Di antaranya, promosi kesehatan, perlindungan khusus, deteksi dini dan penanganan kasus.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum ada pelayanan kesehatan terkait kanker payudara, Ratu mendorong kerja sama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan agar tidak ada lagi daerah yang tidak terjangkau akses layanan kesehatan.

“Agar betul-betul tidak ada daerah yang tertinggal atau belum disentuh layanan kesehatan. Karena memang, usia 30 sampai 50 tahun perempuan itu yang berpotensi sekali untuk terkena kanker payudara,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

(dis/*)

“Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, BKKBN, dan masyarakat harus terus dilaksanakan untuk mempercepat penurunan stunting di NTT,” ujar Ratu di depan masyarakat peserta sosialisasi.

Ratu mengatakan, BKKBN telah ditunjuk sebagai pilot penurunan stunting di Indonesia, termasuk di NTT yang tingkat prevalensi stuntingnya masih tinggi.

Menurut legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu, peran aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

“Saya minta masyarakat aktif berperan dengan memperhatikan gizi dalam keluarga, terutama pada ibu hamil dan anak-anak balita,” tukasnya.

(dis/*)

Kali ini sosialisasi digelar di PT Phillips Seafoods Indonesia, Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Barru, Sulsel, Rabu (18/10). Ratusan karyawan mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Hasnah mengatakan, kegiatan ini dalam rangka memberikan informasi serta menambah wawasan dan pengetahuan karyawan tentang program ketenagakerjaan dari Kemenaker dan K3.

“Kemenaker mempunyai berbagai program, seperti jaminan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan subsidi upah (BSU), pasar kerja, dan lainnya,” ujar Hasnah di depan peserta sosialisasi.

Hasnah berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pekerja di PT Phillips Seafoods Indonesia, utamanya terkait dengan program ketenagakerjaan dan prosedur K3.

“Jadi saya mengajak, baik perusahaan maupun karyawan untuk ikut dan memanfaatkan program-program ketenagakerjaan yang ada. Ini juga tak kalah penting, yakni diberlakukannya K3 di tempat kerja,” tukas Hasnah.

(dis/*)

“Kesehatan merupakan harta paling berharga dalam hidup ini. Saya mengajak seluruh masyarakat melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk meningkatkan derajat kesehatan,” ujar Hasnah dalam sosialisasi Germas bersama Kementerian Kesehatan, di Kelurahan Kiru Kiru, Soppeng Riaja, Barru, Sulsel, Selasa (17/10).

Hasnah mengatakan, ada pergeseran pola penyakit yang dialami masyarakat. Sebelumnya, penyakit menular merupakan penyebab utama kematian. Namun, belakangan lebih banyak penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, jantung.

“Perubahan ini antara lain disebabkan oleh perilaku atau gaya hidup manusia,” imbuh legislator dari Dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

Menurutnya, penyakit tidak menular disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang olahraga, pola makan tidak sehat, minuman beralkohol, dan kebiasaan merokok.

“Untuk itu kami mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan olahraga teratur, makan bergizi, perbanyak konsumsi sayur dan buah, dan hindari alkohol serta rokok,” tutup Hasnah.

(dis/*)