“Harus mengecek ulang kelayakan kendaraan yang untuk mudik dan disiagakan pos pantau di jalan rawan kecelakaan,” ungkap Sri Wahyuni dalam keterangannya, Senin (1/4)

Ia juga menambahkan, untuk jalur darat, pemerintah mencatat sekitar 35,4 juta akan mudik menggunakan mobil pribadi dan 31,12 juta menggunakan sepeda motor, serta mobil sewa 11,64 juta.

“Kementerian PUPR harus segera menambal jalan jalan yang berlubang supaya pemudik aman. Sekali lagi siagakan pos rawan kecelakaan, pos kesehatan dan bengkel,” tegas Sri Wahyuni.

Terkait harga tiket yang kian mahal mendekati hari H, legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu meminta agar angkutan pemerintah dijaga betul tak ada kenaikan harga.

Menurutnya, Komisi V DPR sejauh ini sudah melakukan kunjungan kerja spesifik ke terminal untuk memastikan mudik masyarakat aman nyaman dan lancar.

“Khusus untuk angkutan pemerintah wajib dicek tiketnya jangan sampai ada lonjakan harga tiket,” pungkas Sri Wahyuni.

Pemerintah memprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-2 Lebaran atau 8 April 2024, dengan porsi 13,74 persen atau setara 26,6 juta pergerakan. Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi H+3 Lebaran atau Minggu 14 April 2024 dengan porsi 21,16 persen atau setara 40,99 juta pergerakan. (RO/*)

Hal tersebut disampaikan Tamanuri di Terminal Rajabasa saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait infrastruktur dan transportasi di Lampung, Rabu (27/3).

“Saat itu masih banyak kondisi jalan yang berlubang dan beberapa titik terminal yang terlihat kumuh. Namun, saat ini saya sangat apresiasi, Terminal Rajabasa menunjukkan kemajuan yang signifikan meskipun masih ada beberapa titik yang memerlukan perbaikan,” ungkap Tamanuri.

Dia juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pengembangan area Terminal Rajabasa. DPR RI akan mengadakan rapat dengan Menteri terkait dan akan langsung menyampaikan rencana pengembangan terminal tersebut.

“Kita dukung rencana pengembangan ini, jadi kalau anggota dewan yang berbicara, pasti akan cepat ditindaklanjuti, dengan adanya kunjungan diharapkan infrastruktur dan transportasi di Lampung menjadi semakin baik,” katanya.

(dpr.go.id/*)

“Dalam pelaksanaannya, masyarakat harus cerdas menggunakan hak pilih dan tidak memilik wakil rakyat atas dasar coba-coba atau berspekulasi,” ungkap Tamanuri saat melakukan tatap muka dengan masyarakat di Desa Bonglai Tengah, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Sabtu (6/1).

Anggota Komisi V DPR RI itu juga mengingatkan agar masyarakat memilih wakil rakyat yang sudah nyata kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pencoblosan 14 Februari mendatang, masyarakat wajib hadir ke TPS sebagai wujud peran serta untuk menentukan masa depan bangsa,” pinta Tamanuri.

Selain Tamanuri, tatap muka tersebut juga dihadiri caleg DPRD Provinsi Lampung dari Partai NasDem Mardiana, jajaran Polsek Hulu Sungkai, Panwascam Hulu Sungkai, serta warga dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Pada kesempatan itu, Mardiana menegaskan kesiapannya untuk kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Tahapan-tahapan yang harus dilalui jelang pelaksanaan Pemilu 14 Februari nanti salah satunya melangsungkan kampanye politik,” tutur Mardiana yang juga anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai NasDem.

Tahapan kampanye, lanjutnya, merupakan suatu upaya agar konstituen dapat mengenal dan mengetahui secara langsung sosok caleg di setiap daerah pemilihan.

“Untuk itu, masyarakat hendaknya dapat memberikan hak suara kepada sosok yang benar-benar berjuang untuk masyarakat dan secara nyata mampu mendorong pemerintah untuk merealisasikan aspirasi rakyat,” terangnya.

Mardiana mengimbau warga Desa Bonglai Tengah agar kembali memilih wakil rakyat yang selama ini secara nyata telah berbuat untuk kepentingan masyarakat. (arie/*)

“Kami di Komisi V DPR berharap para pemangku kepentingan bersama-sama mempersiapkan pelaksanaan mudik nataru sebaik-baiknya,” kata Sri Wahyuni, seusai mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam persiapan mudik nataru. Salah satunya ialah penyediaan fasilitas umum (fasum) yang memadai bagi para pemudik.

Sri Wahyuni mendorong penyediaan infrastruktur baik pada sektor pelayanan kesehatan, telekomunikasi, hingga peningkatan keamanan.

“Fasum harus diperbanyak, ini penting demi memperlancar dan membantu perjalanan para pemudik,” tandasnya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk menekan kenaikan harga tiket transportasi umum.

“Harga tiket kami minta benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kenaikan harga tiket transportasi justru memberatkan masyarakat. Ini yang harus jadi catatan, jangan mahal,” tukas Sri Wahyuni.

Waktu perjalanan pemudik, tambah Sri Wahyuni, harus benar-benar diperhatikan, enggak boleh ada delay-delay.

“Kepentingan pemudik harus diutamakan,” pungkas Sri Wahyuni.

(dis/*)

Bantuan armada bus itu berasal dari Kementerian Perhubungan melalui aspirasi Syarief Abdullah. Diharapkan bus tersebut dapat memudahkan mobilitas para santri dalam mendukung proses kegiatan belajar.

“Semoga bantuan bus ini bisa digunakan mahasiswa, kegiatan santri, dan kegiatan kampus. Walau hanya bantuan satu bus, saya kira bisa memberikan manfaat” ujar Syarief, di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kubu Raya.

Pondok Pesantren Darul Ulum juga sebelumnya mendapat program aspirasi dari Syarief, yakni program budidaya ikan lele dan bak penampungan air bersih.

“Kami harap bantuan-bantuan ini bisa dioperasionalkan, dijaga dan dirawat,” kata legislator dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan Pondok Pesantren Darul Ulum, Imam Sanusi, menyatakan bersyukur dan berterimakasih pada Syarief Abdullah yang sudah memberikan bantuan.

Sebelumnya, Syarief juga menyalurkan bantuan bus ke Ma’had Al Fagihil Muqqodam Kubu Raya dan pesantren Al Jihad Sungai Jawi Pontianak, Pondok Habib Hasan Parit Masegi dan Lembaga Kampus POLTEKES Sambas.(mus/dis/*)

“Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar anggota DPR bekerja. Keperluan atau aspirasi dari masyarakat harus kita perjuangkan, supaya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan terpenuhi,” ujar Fadholi di hadapan warga masyarakat.

Aspirasi masyarakat, lanjut Fadholi, lalu dibawa ke dalam rapat-rapat di DPR untuk disampaikan dan diperjuangkan. Pada akhirnya, dari hasil tersebut lahirlah produk legislasi maupun program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat bisa kita serap dan kita sampaikan dalam rapat-rapat dengar pendapat sehingga, usulan dari masyarakat itu dapat tersampaikan,” imbuhnya.

Legislator Partai NasDem itu menegaskan, ia selalu mendengar aspirasi masyarakat saat kunjungan kerja. Yang utama terkait bidang kerja Komisi IV yang diawakinya.

“Komisi V DPR RI menyadari, pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung kemajuan suatu daerah. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk membangun ekonomi yang kuat, dapat meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Dalam reses tersebut, Fadholi juga mengingatkan masyarakat untuk cermat dalam memilih pemimpin dalam Pemilu 2024. Masyarakat diimbau melihat rekam jejak, juga proyeksi kepemimpinannya di masa mendatang.

“Sebagai pemilih harus proaktif untuk menentukan pilihan dalam pesta demokrasi di Pilpres 2024 mendatang. Jangan sampai panjenengan salah memilih, apalagi sampai tidak ikut memilih alias golput,” tegas Fadholi.

(dis/*)

Berawal dari aspirasi masyarakat, Sri Wahyuni meneruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Bantuan sebesar Rp237 juta lalu di kucurkan BPKH yang berasal dari nilai manfaat pengelolaan investasi dana abadi umat.

Sri Wahyuni merasa bersyukur usulan yang ia kawal melalui mitranya di Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama dapat terwujud tepat waktu. Meski tidak secara langsung membidangi sektor keagamaan, namun tidak menutup kemungkinan bagi Sri Wahyuni untuk membantu menyalurkan aspirasi tersebut ke pusat.

Legislator dari dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu pun mengajak masyarakat bersama-sama memakmurkan masjid yang kini telah berdiri apik tersebut.

“Saya harap masjid ini tidak sekedar menjadi simbol, tidak hanya menjadi bangunan, tapi dimanfaatkan. Yang tadinya masih jarang ke masjid, monggo bapak-ibu ajak anak dan cucunya supaya masjid ini ramai, bermanfaat, menjadi berkah yang mengalir untuk seluruh masyarakat,” ujar Sri Wahyuni.

Kehadiran Sri Wahyuni didampingi anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Partai NasDem, Mirza Ananta.

Kepala Divisi Registrasi dan Analisa Program Kemaslahatan BPKH RI, Agung Sri Hendarsa, mengatakan BPKH di bawah Kementerian Agama mempunyai enam target pengelolaan dana, salah satunya membantu kebutuhan prasarana ibadah.

Sekretaris Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu), Gunawan Hidayat, mengatakan bahwa usulan untuk memberi bantuan kepada Masjid Al-Mujabbar Wagir Lor disampaikan langsung Sri Wahyuni yang menerima aspirasi dari masyarakat. Berkat informasi dan rekomendasi tersebut, bantuan dari BPKH dapat tersalurkan.

Kepala Desa Wagir Lor, Sumono, yang juga menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) turut mengapresiasi kepedulian dan kesediaan Sri Wahyuni untuk membantu memperjuangkan bantuan pembangunan Masjid Al-Mujabbar. Di depan warganya, Sumono menegaskan pentingnya peran memiliki wakil rakyat yang amanah.

“Pembangunan desa, termasuk di Wagir Lor ini, kalau tidak didukung oleh wakil-wakil kita yang peduli, tentu juga tidak akan semudah ini,” tegasnya.

(nurhadi/dis/*)

Sosialisasi itu merupakan awal pelaksanaan program Sanimas SPALD-S yang digagas Sri Wahyuni.

“Program SPALD-S ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengurangi permukiman kumuh, meningkatkan taraf hidup, dan kesehatan masyarakat melalui pembangunan fasilitas sanitasi yang memadai,” ujar Sri Wahyuni dalam keterangannya, Kamis (7/9).

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengatakan, masih cukup banyak daerah di Indonesia yang menghadapi masalah Open Defecation (OD)/buang air sembarangan karena faktor kemiskinan. Itu bisa menjalar ke masalah lain seperti stunting.

”Selain itu, masalah ini juga menghambat Indonesia untuk ikut menuntaskan salah satu dari 17 poin SDGs, yaitu Good Health & Well Being yang indikatornya termasuk sanitasi yang layak,” tandasnya.

Sri Wahyuni berharap desa dan masyarakat penerima manfaat SPALD-S bisa menjadi desa yang lebih sehat dan sejahtera.”Hal itu bisa menunjang peningkatan kualitas hidup, baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat secara umum,” pungkasnya. (dis/*)

Ia mempunyai harapan besar moda transportasi ini dapat memberi manfaat banyak kepada masyarakat.

Setelah resmi beroperasi penuh beberapa hari lalu, LRT Jabodebek mengalami beberapa masalah yang dikeluhkan oleh penumpang. Pada Rabu (30/8), terdapat gangguan perjalanan, yakni macetnya pintu kereta dan gangguan listrik padam pada pembangkit listrik LRT.

Selain itu, jembatan lengkung (longspan) Kuningan juga dianggap mengalami kesalahan desain, dikarenakan kurang lebar, sehingga kereta harus melambat saat melewatinya.

“Ya untuk sementara ini bisa kita maklumi, akan tetapi ini jangan berlarut-larut dong. Harus cepat diadakan perubahan-perubahan, sehingga masyarakat itu bisa menikmati LRT ini,” ujar Tamanuri, Kamis (31/8).

Sebab, lanjut Tamanuri, LRT Jabodebek dibangun dengan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari adanya moda transportasi LRT ini.

Legislator dari Dapil Lampung II (Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Way Kanan, Mesuji, dan Tulangbawang Barat) itu berharap permasalahan yang masih terjadi dapat menjadi evaluasi KAI dan terus dibenahi sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

“Jangan berlarut-larut, bahwa ini diulangi-diulangi dan diselesaikan dengan permohonan maaf. Tidak boleh seperti itu. Karena masyarakat mau secara real merasakan. Dari Bekasi 42 menit betul-betul 42 menit, jangan dia sampai menunggu satu jam, terbengkalai segala macam. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan dan segala macam, kan,” tutupnya.

(dpr.go.id/*)

Diharapkan transportasi publik ini mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta kemacetan lalu lintas di Jakarta.

“Saya harap LRT Jabodebek ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagaimana tujuan pembangunannya, yaitu meningkatkan mobilitas masyarakat dengan fasilitas transportasi publik yang layak dan modern,” kata Sri Wahyuni dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8).

Sri Wahyuni mengapresiasi Direktorat Jenderal Perkeretaapiaan beserta Kementerian Perhubungan yang telah menyelesaikan proyek LRT Jabodebek.

Ia berharap warga Jakarta dan sekitarnya dapat memaksimalkan penggunaan moda transportasi ini.

“Masyarakat Jabodebek khususnya para pekerja, saya harap bisa memaksimalkan fasilitas ini sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan bisa mengurangi dampak kemacetan,” imbuhnya.

Kehadiran LRT, menurut Sri Wahyuni, sangat penting sebagai solusi transportasi masyarakat Jakarta. Terlebih Jakarta kini diselimuti masalah pencemaran udara yang salah satunya disebabkan oleh kemacetan.

Ia mengatakan, LRT akan membantu mobilitas warga Jakarta, terutama daerah pinggiran. LRT melengkapi moda transportasi yang sebelumnya telah ada seperti Trans Jakarta, JakLingko dan MRT.

“Ini jadi salah satu tanda Indonesia saat ini sudah maju dengan adanya transportasi massal yang modern dan hidup,” tandasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu pun mengajak masyarakat menggunakan dan merawat fasilitas publik ini agar dapat bertahan lama.

“Fasilitas transportasi publik ini adalah milik kita bersama, milik seluruh masyarakat, tidak hanya milik pemerintah. Jadi harus kita gunakan sebagaimana mestinya, kita rawat dengan baik, sehingga manfaatnya bisa terasa hingga waktu yang lama,” pungkasnya.

(RO/dis/*)

“Kita mengunjungi dulur kita yang terkena musibah bencana tanah longsor, sambil kami menyerahkan sedikit bantuan,” ujar Sri Wahyuni.

Baca juga: Sri Wahyuni Ajak Perempuan Muda Masuk Politik

Sesampainya di pengungsian, Sri Wahyuni langsung menghampiri para pengungsi. Ia berusaha menguatkan hati para pengungsi untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan itu.

“Tetap sabar dan semoga lekas ada solusi dari masalah ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Jatim VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengatakan, ada beberapa daerah di Ponorogo terjadi bencana longsor. Ia mengimbau Pemerintah Daerah Ponorogo gerak cepat membantu masyarakat.

“Alhamdulillah, secara umum kondisi para pengungsi cukup sehat. Kita doakan semoga mereka selalu sehat,” ujar Sri Wahyuni.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu berjanji dalam waktu dekat akan segera kembali ke pengungsian untuk menyerahkan bantuan yang diperlukan.

“Insyaallah, kita akan kirim bantuan sesuai kebutuhan pengungsi yaitu kelengkapan alat mandi, seperti sabun, sampo dan lain sebagainya,” ungkapnya.

(RO/dis/*)

Sri Wahyuni menyampaikan itu saat menjadi pembicara di Talkshow ‘Perempuan & Equal Democracy’ yang digelar Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri, di Kampus Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, Jatim, Kamis (27/10).

“Seandainya perempuan menjadi sukses dalam karir, jangan meremehkan atau merasa lebih hebat dari suami. Pun jika suami menjadi orang yang sukses, maka istri harus mampu menjadi pendamping yang baik, bukan di belakang,” ujar Sri.

Baca juga: Sri Wahyuni-PUPR Bangun Ratusan Jamban Terpadu di Ponorogo

Legislator NasDem itu mengatakan ia belajar dari sang suami, Ipong Muchlissoni, tentang politik dan kesetaraan gender.

“Beliau sering menulis status ‘jadilah istri sebagai pendamping, bukan di belakang apalagi di depan’. Ini saya praktikkan. Alhamdulillah saya bisa belajar dan tidak disangka sekarang saya menjadi anggota DPR RI,” ujar anggota Komisi V DPR itu.

Menurut Sri Wahyuni, politik adalah seni mengajak seseorang untuk mencapai tujuan. Ia pun mengajak para perempuan muda untuk tidak takut terjun ke dunia politik.

“Politik itu tidak kotor, yang bikin kotor adalah oknum. Tergantung kita menempatkan diri dan menjaga diri. Jangan takut berpolitik,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu.

(RO/dis/*)

Sri Wahyuni bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat menggelontorkan program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPAL-DS). Tercatat selama 2022, dibangun 175 jamban terpadu di Ponorogo. Sejumlah titik pembangunan ada di lima desa, yakni Desa Munggung, Pudak Kulon, Kunti, Tumpuk, dan Blembem.

Masing-masing desa mendapatkan pembangunan 35 unit jamban terpadu. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp500 juta/desa.

Sri Wahyuni mengatakan program tersebut untuk mendukung suksesnya program sanitasi desa dan juga untuk menekan tingginya angka BAB sembarangan.

“Jadi masyarakat yang BAB sembarangan bisa dicegah dengan program ini. Mereka bisa buang hajat di jamban dan tidak lagi di sungai atau di tempat lainnya,” ujar Sri Wahyuni saat peresmian jamban terpadu di Desa Munggung, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jatim, Jumat (28/10).

Baca juga: Sri Wahyuni Isi Reses dengan Senam Bareng Ibu-Ibu PKK 

Legislator NasDem dari Dapil Jatim VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu menegaskan akan terus memperjuangkan program serupa pada 2023.

“Tahun depan kita gelontorkan lagi. Gambarannya sama dengan tahun ini. Cuma berapanya saya belum jelas karena belum diputuskan. Kita doakan saja semoga bisa maksimal, agar masyarakat bisa memiliki jamban semua,” tukas Sri Wahyuni.

(fauzi/dis/*)

Sri Wahyuni mengatakan, senam bersama tersebut untuk menjalin silaturahmi dengan menyapa warga masyarakat yang ada di desa se-Kecamatan Sukorejo, Ponorogo.

“Di samping bisa menjaga kebersamaan, dengan acara senam kan juga badan menjadi sehat,” tambah Sri Wahyuni.

Baca juga: Sri Wahyuni Sidak Pelebaran Jalan Ponorogo-Mlilir

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Magetan, Ngawi) itu menanggapi berbagai usulan hasil jaring aspirasi selama turun ke dapil. Sri Wahyuni mengatakan, dirinya tetap akan melanjutkan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat yang ada di Dapil Jawa Timur VII. Di antaranya program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), jembatan gantung hingga desa wisata.

“Insyallah secara umum gambaran program untuk tahun 2023 ada BSPS atau bedah rumah, Pisew, jembatan gantung, Hippa dan desa wisata,” pungkasnya.

(Fauzi/*)

Parit Keladi merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa Sungai Kakap dan telah diresmikan Bupati Kubu Raya pada 17 Agustus 2022. Pemekaran desa tersebut juga atas perjuangan Syarief Abdullah.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi. Di antaranya terkait jalannya roda pemerintahan Desa Parit Keladi yang tergolong baru, termasuk masalah infrastruktur untuk pelayanan masyarakat. Juga disampaikan masalah belum baiknya infrastruktur pertanian, serta kelangkaan pupuk subsidi yang berdampak pada penurunan hasil panen petani.

“Alhamdulilah tahun ini saya sudah masukkan desain ulang untuk infrastruktur pertanian di Kecamatan Sungai Kakap. Jadi nanti dananya bersumber dari APBN. Mudah-mudahan itu bisa terealisasi dan nanti bisa kita tangani secara keseluruhan,” ujar Legislator NasDem itu.

Menurut Syarief, Kecamatan Sungai Kakap merupakan daerah pertanian dan perkebunan, namun infrastruktur pertaniannya belum tertata dengan baik.

“Dengan demikian kalau ada air besar tanpa bendungan, pasti akan membawa dampak kepada petani,” ujarnya.

Terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Syarief berjanji akan terus memperjuangkan untuk masyarakat Kubu Raya.

“Alhamdulillah, saya sejak 2016 di Komisi V DPR, untuk Kubu Raya hampir 11 ribu rumah yang saya perjuangkan mendapatkan bedah rumah, yang di kenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu berharap dengan hadirnya program-program tersebut masyarakat bisa merasakan pembangunan.

“Mari kita bersama-sama mendukung pembangunan ini. Semoga membawa dampak perubahan dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tukasnya.

(mustafa/dis/*)

Fadholi berharap, manfaat dari bendungan seperti untuk saluran irigasi dapat dianalisis secara terukur.

“Sebab bendungan itu dapat memberikan manfaat untuk aliran irigasi dan sekitarnya hingga sembilan ribu hektare,” ujar Fadholi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sumedang, Jawa Barat, Jumat (9/9).

Bendungan Cipanas diproyeksikan akan menopang kebutuhan air bagi irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu seluas 9.273 hektare. Bendungan juga direncanakan memiliki volume total 250,81 juta meter kubik.

Mengenai besaran volume tersebut, Fadholi memberikan catatan agar debit air dihitung dengan studi yang mumpuni dan disediakan manajemen yang baik. Hal itu agar tersedia air yang berkelanjutan bagi irigasi.

“Maka kami mintakan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) nantinya akan membuat satu pengelolaan dengan baik,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu.

Fadholi menambahkan, Kementerian PUPR juga perlu memperhatikan kemanfaatan lain yang dapat diperoleh dari bendungan tersebut. Termasuk kemanfaatan potensi wisata dari bendungan.

Ia mengapresiasi ide tersebut yang tentunya bisa meramaikan wilayah di sekitar bendungan yang akan berefek kepada roda perekonomian masyarakat setempat. (dpr.go.id/*)

“Seperti kita ketahui tidak ada anggota Komisi V DPR yang dapilnya di DIY, sehingga persoalan terkait infrastruktur tidak terpetakan dengan baik. Maka dari itu, persoalan sampah kita akan support untuk bisa dipercepat penyelesaiannya. Juga terkait program dan proses pembangunan infrastruktur lain, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman,” kata Fadholi seusai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sleman, DIY, Jumat (2/9).

Fadholi mengatakan, secara umum pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman sudah cukup bagus. Meski demikian, masih banyak hal yang  perlu mendapatkan perhatian dari dana APBN, khususnya di Kementerian PUPR.

“Selain sampah, hal lain yang juga krusial adalah terkait penyelesaian persoalan embung yang sekarang sudah berjalan 80 persen sehingga ini seharusnya bisa diselesaikan. Kemudian juga terkait pembangunan infrastruktur lain, termasuk penataan wilayah kumuh dan sebagainya,” tutur Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu.

Fadholi berharap, melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke DIY tersebut akan mempercepat realisasi terhadap usulan-usulan program dan proses pembangunan.

“Sejauh ini kita lihat ada beberapa hal yang memang perlu diselesaikan. Karena tidak ada pengawalan secara spesifik maka Komisi V DPR akan memberikan pengawalan terhadap program-program yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Sleman,” imbuhnya.

Senada, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni juga mendorong agar persoalan sampah segera diatasi dan dicarikan solusi terkait dengan pengelolaannya.

“Mengingat DIY ini kan salah satu destinasi wisata, jadi mungkin asalnya sampah juga dari hotel-hotel, tempat wisata, perumahan-perumahan memang harus diatasi dengan benar. Walaupun sampah itu banyak usulan, mungkin nanti ada sampah yang bisa dikelola dengan baik, ini yang menjadi perhatian,” ungkap Legislator NasDem itu.

Ia berkomitmen terkait persoalan persampahan menjadi perhatian khusus Komisi V DPR dan perlu dicarikan solusi untuk adanya pengelolaan sampah yang baik, sehingga tidak kelebihan kapasitas yang mencemari pemukiman masyarakat.

“Yang namanya sampah itu kan tidak mungkin bisa kita hindari. Jadi hal ini tentu menjadi perhatian bersama dan dicarikan solusi agar nantinya persoalan sampah ini diprioritaskan untuk dikelola dengan baik,” tuturnya.

(dpr.go.id/*)

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Sri Wahyuni mengatakan, proyek lanjutan pelebaran jalan sejauh 2,6 km itu telah dimulai sejak Juli lalu, dan akan selesai Desember 2022. Jalur nasional itu akan diperlebar 2,8 meter sisi kiri, dan kanan 1,7 meter. Sedangkan untuk ketinggian jalan terjadi penambahan 10 cm.

“Lumayan lebar jadi terasa nyaman nantinya. Harapannya pekerjaan lancar, sehingga tahun depan ada lagi pekerjaan jalan yang masuk ke Kota Ponorogo,” ujarnya di lokasi proyek pelebaran jalan, Senin (1/8).

Legislator NasDem itu mengungkapkan, pihaknya juga telah mengusulkan untuk proyek selanjutnya melalui Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PU-PR), pelebaran jalan Mlilir-Madiun Kota sejauh 15 Km.

“Karena jalannya sempit dan kualitas jalannya sudah jelek. Mudah-mudahan pak Mentri berkenan, mohon doanya masyarakat agar jalan dari Ponorogo sampai exit tol Madiun itu dilebarkan semua,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi) itu.

(Fauzi/*)

Menurut dia, keberadaan pelabuhan internasional tersebut sangat strategis bagi Kalbar. Syarief menekankan, agar PT Pelindo mempercepat pembangunan tangki timbun yang masih dalam proses. Harapannya, nantinya proses pengiriman CPO (Crude Palm Oil) sudah dapat dimulai dari Pelabuhan Kijing

“Pelabuhan Kijing sangat strategis, kita suatu saat bisa menggantikan Singapura. Ini menjadi harapan kita, karena berada di titik silang dekat dengan pelayaran luar,” ujar Syarief dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kantor Gubernur Kalbar, di Pontianak, Selasa (12/7).

Selain Pelabuhan Internasional Kijing, Syarief juga menyoroti pembangunan Jembatan Kapuas Tiga yang sekarang sudah proses DED (Detailed Engineering Design) atau gambar kerja yang mencakup rencana teknis, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan sebelum memulai tahapan konstruksi.

“Kita harapkan mudah-mudahan pada periode akan datang secara fisik sudah terbangun. Atau pada saat ini ada dana pinjaman yang bisa memungkinkan untuk mempercepat pembangunan itu,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu juga mendorong Pemerintah Pusat agar mempercepat realisasi Tol Pontianak-Kijing. Saat ini, lebar badan jalan yang ada masih kecil untuk menunjang mobilitas kendaraan dari dan menuju Pelabuhan Kijing.

“Kita lihat jalannya kecil sehingga dengan operasional pelabuhan akan menjadi persoalan baru. Kita harapkan Pemerintah Pusat cepat memperluas akses jalan ini,” tukasnya.

(Mustofa/Dis/*)

“Pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I sudah lelang dan sudah penetapan pemenang lelang,” ujar Syarief dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa (12/7).

Legislator NasDem itu menjelaskan, sejak awal dirinya bersama dengan anggota DPR RI dari Dapil Kalbar yang berada di Komisi V DPR menjadikan pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I untuk diprioritaskan.

Sebelumnya, Syarief juga mengawal pembangunan duplikasi Jembatan Landak.

Saat ini duplikasi Jembatan Landak itu cukup efektif untuk mengurai kemacetan di kawasan Pontianak Timur menuju Pontianak Utara.

“Saat ini kami yang di Komisi V DPR mengawal pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I, dan ini sudah menemui titik terang,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu juga meminta dukungan seluruh masyarakat di Kota Pontianak agar dapat turut mengawal proses pembangunan duplikasi jembatan tersebut. Sehingga, permasalahan kemacetan yang kerap terjadi dapat segera diatasi.

“Masyarakat harus mendukung setiap program pembangunan. Tanpa dukungan masyarakat, tidak akan bisa lancar. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal nonteknis yang menjadi kendala. Saya dengar dari pak Wali Kota, sudah tuntas pembebasan lahannya. Saya kira pada 2023 sudah selesai pembangunannya,” pungkas Syarief.

(Mustofa/Dis/*)