Berdasarkan data ini, anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengusulkan kepada BUMN penyedia jasa transportasi agar memberikan diskon selama arus mudik Lebaran. Usulan ini agar BUMN dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Keuntungan perusahaan perlu, tapi untuk kepentingan rakyat banyak, perlu ada diskon. Tentu agar pelayanan BUMN di bidang jasa transportasi dan logistik semakin baik,” kata Subardi usai Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan BUMN bidang transportasi, Rabu (3/4).

Dalam RDP ini hadir Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia, Direktur Utama Perum Damri dan Direktur Utama PT Jasa Marga.

Subardi juga mengatakan, alternatif selain diskon adalah penerapan tarif bawah untuk seluruh moda transportasi darat, laut dan udara yang dikelola BUMN. Begitu pula dengan pengelola jalan tol seperti Jasa Marga.

“Selain diskon, paling tidak diterapkan harga minimum. Jangan ada kenaikan harga,” tambahnya.

Saat ini pemerintah memang menerapkan diskon tarif tol 20% tetapi hanya berlaku tiga hari, mulai Rabu (3/4) pukul 05.00 WIB dini hari hingga Jumat (5/4) pukul 05.00 WIB dini hari.

Subardi berharap pemberian diskon berlaku selama arus mudik dan arus balik sampai melewati puncak arus. Menurutnya, pemerintah perlu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung dampak positif mudik bagi ekonomi.

“Ini bagian dari pelayanan masyarakat sekaligus bentuk kehadiran negara untuk mendukung tradisi baik. Kita lihat mudik ini juga berefek luar biasa ke ekonomi. Berapa rupiah perputaran uang ke daerah,” pungkas legislator dari Partai NasDem itu.

(NK/*)

Sebagai bagian dari strategi perdagangan dan investasi, Komisi VI DPR mendukung hilirisasi diperkuat dalam kemudahan investasi di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, kata Subardi dalam Raker Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Senin (1/4).

Meski demikian, Subardi mengingatkan agar hilirisasi ditata secara cermat. Terutama menyangkut sektor investasi tambang atau pengelolaan sumber daya alam maupun pemberian insentif kepada sektor lainnya.

“Tidak hanya pada hilirisasi yang dipikirkan, tapi rekonsepsi ataupun penataan di dalam produksi, sehingga dalam pengelolaan hulu itu betul-betul mencerminkan amanah Pasal 33 UUD 1945,” ujar Subardi.

Subardi juga mengingatkan agar strategi hilirisasi tidak dicampuri dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kementerian Investasi hendaknya terus melakukan penataan dan pengawasan agar tidak ada penyelewengan.

“Kementerian Investasi harus melakukan upaya penataan ataupun mengelola di bidang hulu dari sisi perizinannya, kemudian tata kelolanya, mapping-nya, dan sebagainya, serta bagaimana agar tidak terjadi masuknya tangan-tangan jahil dalam konsep pengelolaan sumber daya,” tegas Legislator NasDem dari Dapil DIY itu.

Dalam raker tersebut Kementerian Investasi menyebutkan realisasi investasi sepanjang 2023 sebesar Rp1.418,9 triliun. Capaian tersebut melampaui target (101,3%) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.(NK/dis/*)

“Kita pahami apa pun dinamikanya, politik memang panas. Tetapi kita butuh siklus pemilu agar perbedaan itu disalurkan secara sah. Pemilu adalah jalan damai perebutan kekuasaan berbasis politik kerakyatan,” ungkap anggota MPR RI Subardi dalam sosialisasi 4 Pilar di Sleman, DIY, Jumat, (8/3).

Indonesia patut bersyukur, pelaksanaan pemilu yang ke-6 di era reformasi berjalan damai, sekali pun banyak pihak mengecam keras niretika berdemokrasi yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo. Tetapi, menurut Subardi, transisi kekuasaan yang dihasilkan pemilu di Indonesia tidak berujung konflik atau disintegrasi bangsa.

Polarisasi yang tajam di masyarakat perlahan mereda seiring usainya pemilu. Di titik inilah masyarakat semakin dewasa berdemokrasi sehingga membawa pemilu sebagai sarana persatuan bangsa.

“Kita boleh kecewa, marah, sedih, melihat demokrasi ditundukkan di bawah kekuasaan. Tetapi kita patut bangga karena pemilu tidak berujung konflik. Masyarakat kita semakin dewasa berdemokrasi, saling menghargai perbedaan politik,” tambah Mbah Bardi, sapaan akrabnya.

Kematangan berdemokrasi merupakan modal utama membangun bangsa pasca-pemilu. Semangat menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa perlu ditunjukkan oleh semua pihak, terutama dari pemegang mandat kekuasaan. Presiden sebagai chief of state tidak boleh lagi mengacaukan demokrasi demi ambisi mempertahankan kekuasaannya.

Dinamika yang terjadi sepanjang proses pemilu 2024 harus menjadi evaluasi, bahwa kekuasaan ada batasnya. Pembatasan kekuasaan adalah tujuan berdemokrasi. Negara diatur dengan batasan-batasan moral, etika, dan aturan hukum. Subardi berharap, pasca-pemilu masyarakat lebih aktif mengontrol pemerintah.

“Ini tantangan bersama bagaimana membangun kontrol sosial yang kuat, kontrol parlemen yang kuat. Bila fungsi kontrol itu lemah, yang terjadi adalah kekacauan berdemokrasi. Saya kira peta politik pasca pemilu akan memperkuat fungsi kontrol itu,” ujar anggota Komisi VI DPR RI itu.

Di sosialisasi ini, Subardi menjelaskan beberapa faktor terwujudnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yakni, Pertama, penyelenggaraan pemilu yang berintegritas sesuai aturan. Kedua, peserta pemilu yang mematuhi aturan kampanye dan sprotif dalam berkompetisi. Ketiga, warga menjadi pemilih berdaulat, menjadi pemilih cerdas, memilih dengan pertimbangan rasional, bukan emosional, apalagi transaksional.(NK/*)

“Perjuangan kami untuk memiliki gedung PAUD sangat panjang. PAUD di sini sudah berjalan cukup lama, muridnya banyak, gurunya juga bagus-bagus. Baru sekarang kami memiliki gedung sendiri setelah dibantu Mbah Bardi,” ungkap pengurus PAUD Bina Buah Hati Gelatik, Titin Rustiana, Minggu (7/1).

Titin menceritakan, sudah bertahun-tahun warga kesulitan mendapat tempat layak untuk mendidik anak-anak PAUD. Tempat bermain dan tempat belajar anak selalu berpindah-pindah dari rumah ke rumah milik warga. Bila musim hujan tiba, pengurus PAUD merasa iba melihat anak-anak kesulitan belajar dan bermain.

Kini warga Sorowajan sudah memiliki gedung PAUD permanen. Gedung tersebut merupakan aset warga yang dikelola PAUD Bina Buah Hati Gelatik.

“Sebagai pengurus PAUD tentunya sangat bangga. Mendidik anak-anak di sini penuh perjuangan, kita harus pindah dari rumah ke rumah. Saya mewakili pengurus menyampaikan terima kasih atas bantuan Mbah Bardi. Sekarang sudah punya gedung permanen,” ucap Titin.

Gedung PAUD seluas 58 m2 itu menelan biaya Rp60 juta. Subardi menggandeng mitra kerjanya di Kementerian BUMN untuk pembangunan tersebut. Pembangunan dimulai pada awal Oktober 2023.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, pembangunan gedung PAUD mendapat prioritas karena sektor pendidikan sangat penting untuk membentuk generasi muda yang cerdas. Baginya, pendidikan adalah hak utama warga negara, terlebih anak-anak usia dini perlu mendapat pendidikan yang aman dan nyaman.

“Kalau ruangannya nyaman, anak-anak semangat belajar. Ini sekaligus menyiapkan generasi emas di Sorowajan. Saya juga apresiasi pengurus PAUD karena selama ini tetap semangat mendidik anak-anak meski dengan kondisi apa adanya,” ujar Subardi yang juga Ketua DPW NasDem DIY itu.

Saat ini terdapat sekitar 40 siswa yang belajar di PAUD Bina Buah Hati Gelatik, Sorowajan, Banguntapan, Bantul. (NK/*)

Balai padakuhan tersebut dibangun dari program aspirasi Subardi senilai Rp100 juta melalui program kemitraan bersama Kementerian BUMN dalam hal ini PT KAI.

Dalam kunjungan tersebut Subardi didampingi anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Partai NasDem, Rian Eko Wibowo dan Suharno. Keduanya melihat langsung pembangunan yang melibatkan masyarakat secara gotong royong itu.

“Saya diundang masyarakat untuk melihat pembangunan. Masyarakat antusias ikut bantu para pekerja gotong royong sejak awal bangun,” kata Subardi, Kamis (14/12).

Bangunan balai dusun itu tampak berdiri megah dengan konstruksi beton dan tembok yang sudah berdiri kokoh. Di bagian atap tampak struktur berbahan baja ringan mulai terpasang.

Ketua DPW Partai NasDem DIY tersebut mengatakan, pembangunan itu berawal dari aspirasi warga yang ingin memiliki balai dusun untuk berbagai kegiatan sosial.

Sebelumnya, warga kerap kesulitan karena balai dusun kurang representatif. Keinginan tersebut akhirnya disampaikan kepada Mbah Bardi melalui Rian Eko Wibowo. Subardi menyebut, aspirasi ini berkat semangat kolaborasi.

“Ini adalah bukti politik untuk pembangunan. Balai dusun ini berangkat dari semangat kolaborasi kita,” terang Subardi.

Subardi berpesan agar warga Randukuning III tetap menjaga kerukunan. Terlebih di tahun politik, potensi perpecahan warga sangat terbuka dengan maraknya politisasi uang. Godaan politisasi uang hanya melahirkan pemimpin yang tidak amanah.

“Kita jaga kebersamaan ini. Biasanya tahun politik rawan perpecahan karena banyak godaan. Pilihlah wakil rakyat yang amanah. Buat apa pilih pemimpin yang datang saat mau coblosan saja?,” lanjut Mbah Bardi.

Di akhir acara, Subardi memberikan bantuan uang tunai untuk mempercepat pengerjaan balai dusun tersebut. Masyarakat pun optimistis pembangunan balai dusun itu rampung di akhir Desember ini.(NK/dis/*)

Sejumlah tokoh masyarakat dan warga Dusun Loputih dan Banyuurip, Kalurahan Jatimulyo menyambut gembira kehadiran Subardi. Bangunan aula di depan makam dusun Loputih dibangun tidak lebih dari tiga bulan sejak diajukan kepada Rumah Aspirasi Mbah Bardi.

“Sebenarnya ini bukan bantuan pribadi saya, tapi bantuan anggota DPR RI, khususnya Komisi VI DPR. Saya yang berada di Komisi VI DPR memiliki mitra dari pemerintah untuk menyalurkan dana aspirasi untuk kebutuhan atau kepentingan masyarakat berupa sarana dan prasarana infrastruktur. Contohnya, aula atau brak makam ini,” ujar Mbah Bardi membuka dialog dengan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI itu pun bertukar cerita dengan masyarakat di aula baru tersebut. Mbah Bardi menyampaikan, bahwa saat memasuki jalan dusun Loputih menuju lokasi acara, ia melihat ada jalan dusun yang masih rusak.

“Ini tadi saya catat, memang perlu perbaikan jalan. Awalnya jalan masuk dusun bagus, tapi begitu masuk lagi, tidak bagus jalannya. Insyaallah, awal 2024, sampaikan melalui aspirasi lagi, akan saya prioritaskan. Sebagai wakil rakyat, saya pegang komitmen memberikan sarana prasarana yang diperlukan masyarakat,” ujar Mbah Bardi.

Ia pun meminta warga di dapilnya mengadukan permasalahan yang dihadapi masyarakat ke rumah aspirasinya. Rumah Aspirasi Subardi terletak di empat kabupaten dan satu kota di DIY.

“Selama empat tahun lebih ini, sudah 700 dusun yang saya penuhi permohonan aspirasinya. Inilah komitmen nyata saya diamanahi menjadi DPR RI,” tukas Mbah Bardi.

(dis/*)

Demikian ditekankan Subardi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

“Berkaitan dengan pinjol, ini jangan sampai terus berkembang. Bagaimana langkah atau solusi Anda terkait dengan pinjol,” kata Subardi.

Legislator NasDem dari Dapil DIY itu meminta para pimpinan BPKN nantinya dapat bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

Penyedia jasa pinjol rata-rata mengklaim bahwa platform-nya secara resmi diawasi oleh OJK. Maka dari itu, kerja sama BPKN dengan Direktorat Perlindungan Konsumen OJK diperlukan untuk memberantas praktik pinjaman yang mencekik masyarakat.

Sebanyak 25 calon anggota BPKN periode 2023-2026 mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi VI DPR RI. Uji kelayakan dan kepatutan tersebut berlangsung pada Rabu-Kamis (29-30/11).

Nama-nama calon anggota BPKN periode 2023-2026: Agus Satory, Akmal Budi Yulianto, Aulisius Dwi Rachmanto, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Ermanto Fahamsyah, Ferry Firmawan, Fitrah Bukhari, Ganef Judawati, Haris Munandar Nurhasan, Heru Sutadi, Intan Nur Rahmawanti, dan Jailani.

Kemudian, Joko Supono, Lasminingsih, Leonard Victor Hasudungan Tampubolon, Lusiana Dwiyanti, Malona Sri R Manurung, Muhammad Mufti Mubarok, Mukhtar Tompo, NGN Renti Maharaini Kerti, Novriansyah, Radix Siswo Purwono, Sudaryatmo, Syaiful Ahmar, dan Syamsul Bahri Siregar.(dis/*)

“Kita baru merdeka 78 tahun. Oleh karena itu bagaimana melakukan optimalisasi dari aset yang kita miliki. Aset nenek moyang kita, aset anugerah dari Allah, itu bisa dikelola dengan baik sehingga menjadikan kemakmuran rakyat, menjadikan perusahaan tersebut surplus punya laba,” kata Subardi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR, ke Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/11).

Dalam upaya optimalisasi lahan itu, Subardi berharap agar perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan.

“Sebagai bisnis, tentunya juga harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan hutan, pelestarian lingkungan. Agar pohon-pohon bisa memproduksi oksigen, jangan ditebang semua. Maksudnya boleh tebang, tapi harus tanam kembali, tebang tanam, sirkulasi itu harus dijaga,” kata Legislator NasDem itu

Ketua DPW Partai NasDem DIY itu menekankan, optimalisasi lahan juga harus diperuntukkan bagi kepentingan umum dan melibatkan masyarakat. Ia menyarankan untuk mengembangkan agrowisata agar terjadi kerja sama yang berkesinambungan dengan masyarakat sekitar.

“Contohnya untuk dijadikan agro wisata, untuk dijadikan tempat pertanian masyarakat dan sebagainya, itu kerja sama. Jangan sampai lahan atau hutan itu ditebang untuk industri berat yang merusak lingkungan, (maka) harus dilestarikan, dipertahankan. Garis besarnya itu,” pungkas Subardi, wakil rakyat dari Dapil DIY itu.

(dpr.go.id/*)

“Dari situ saya terpanggil untuk mencoba membedah bagaimana mereka bisa menjadi penyuplai gerabah dengan kualitas yang bagus sehingga bisa menggenjot pemerataan ekonomi di Padukuhan Jetis,” ujar Subardi di Bantul, Rabu (25/10).

Subardi akan memberikan pelatihan produksi gerabah untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan motif yang unik. Selain itu, pelatihan marketing digital juga akan diberikan untuk memperluas penjualan produk.

“Proses produksi dan promosi itu perlu dilakukan dengan baik, sehingga produk-produk gerabah lokal bisa bersaing di kancah nasional dan kalau bisa sampai kancah internasional,” ujar anggota Komisi VI DPR RI itu.

Di samping pelatihan, Subardi akan mendukung produk gerabah dengan menggelontorkan bantuan modal agar bisa semakin berkembang.

“Anggaran pasti kami siapkan untuk memfasilitasi produksi gerabah di Padukuhan Jetis. Produk-produknya nanti saya promosikan juga melalui media sosial saya secara gratis,” tegasnya.

Dengan bantuan tersebut, tambah Ketua DPW NasDem DIY itu, diharapkan produk gerabah Padukuhan Jetis bisa bersaing dengan produk gerabah di Kasongan yang punya kualitas bagus dan jaringan penjualan luas. (dis/*)

“Kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi, sebagian besar kan sudah kenal saya,” ujar Subardi.

Anggota Komisi VI DPR RI itu berharap kegiatan jalan sehat dapat menjaga kebugaran sekaligus menjadi hiburan bagi masyarakat. Ia menyiapkan berbagai hiburan dan hadiah menarik, mulai dari sepeda hingga kulkas.

“Ada UMKM binaan juga. Semoga kegotongroyongan juga semakin meningkat, silaturahmi juga semakin erat,” ujar Subardi yang juga Ketua DPW Partai NasDem DIY.

Mbah Bardi, sapaan akrab Subardi sudah sangat dekat dengan masyarakat DIY, tak terkecuali masyarakat Sumberrejo. Berbagai aspirasi masyarakat sudah ditampung Subardi, bahkan sudah banyak yang terealisasikan.

“Sudah ada komunikasi, mendengarkan aspirasi, dan bahkan sudah merealisasikan aspirasi masyarakat. Ada terkiat dengan air bersih, pengaspalan jalan, pipanisasi, dan lain-lain,” imbuhnya.

Menurut Subardi, aspirasi masyarakat merupakan basis kerjanya anggota DPR RI. Aspirasi dan masukan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan di wilayah masing-masing.

“Aspirasi adalah gagasan, ide dari masyarakat, yang kemudian disampaikan kepada kami secara bottom up, dari bawah ke atas. Bukan ide gagasan kami, sehingga aspirasi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Subardi mengingatkan masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang bisa mendengar aspirasi dan suara rakyat, sekaligus bisa merealisasikannya.

“Pilih yang bisa mendengarkan aspirasi, yang bisa merealisasikan aspirasi, dan yang bisa mengakses realisasi. Jadi jangan kenal saat mau pemilu saja,” tegasnya.

(NK/dis/*)

“Yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti listrik, air, dan sebagainya harus di dukung sepenuhnya oleh semua stakeholder yang ada. Dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujar Subardi di Bali, Rabu (4/10).

Dipaparkan legislator NasDem dari Dapil DIY itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 29% pada 2030 untuk menghentikan laju pemanasan global. Hal itu dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil (BBM) secara signifikan. Untuk itu, melalui PT Gagas Energi Indonesia, Perusahaan Gas Negara (PGN) Group menyalurkan Compressed Natural Gas (CNG) di Pulau Bali untuk pelanggan yang bergerak di bidang perhotelan.

“Itu merupakan satu upaya pemerintah untuk dapat meringankan beban rakyat, terutama para pengusaha. Dengan adanya gas alam, otomatis masyarakat bebannya berkurang. Upaya ini akan menjadi pembuktian betapa gas alam sangat mendukung pengenbangan sektor tranportasi dan pariwisata berkelanjutan,” jelasnya.

Ketua DPW NasDem DIY itu berharap semua daerah dan wilayah di Indonesia benar-benar dapat dijangkau oleh PGN, sehingga menguntungkan negara dan masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Bali. Selain itu, juga untuk mengurangi ketergantungan pada gas elpiji impor. (dpr/*)

“Indonesia punya banyak gunung berapi aktif dan masuk ring of fire yang menjadi sumber energi baru. Hal itu memberikan manfaat karena punya energi baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan berupa panas bumi,” ujar Nyat Kadir dalam sosialisasi bertajuk Peran Pertamina Geothermal Energy (PGEO) dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (30/9).

Nyat Kadir mengatakan, untuk mengelola pengembangan, eksplorasi, dan produksi energi panas bumi di Indonesia diserahkan pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO) Tbk. PT PGEO merupakan perusahaan energi yang fokus pada energi baru dan terbarukan.

Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Pertamina (Persero) melalui subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), perusahaan itu memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi.

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Kepri itu menyampaikan, dengan kepemimpinan yang kuat dalam industri energi panas bumi, PGEO berkomitmen untuk memanfaatkan potensi panas bumi Indonesia secara optimal guna menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan.

“Sebagai pelaku utama dalam industri energi panas bumi di Indonesia, PT PGEO tentu memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam. Dengan teknologi canggih dan tim ahli yang berpengalaman dalam mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi, PT PGEO melakukan mulai dari eksplorasi hingga distribusi,” tuturnya.

Nyat Kadir menyebutkan PGEO memiliki kapasitas terpasang secara operasi sendiri sebesar 672 MW, dan 1.205 MW dari kontrak operasi bersama (JOC) yang berasal dari 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) yang terbagi ke dalam enam area operasi dari 13 wilayah kerja.

Dengan mengusung tema Energizing Green Future, lanjut Nyat Kadir, PGEO menjunjung tinggi tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan proyek-proyek energi panas bumi.

“Mereka tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Ini tercermin dalam upaya perusahaan melibatkan komunitas lokal, melestarikan lingkungan, serta mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi VI DPR itu menambahkan, selain berkontribusi terhadap pasokan energi bersih Indonesia, PGEO juga ikut berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Dengan menggantikan sumber energi konvensional, energi panas bumi yang dihasilkan oleh perusahaan ini memiliki dampak positif dalam mengatasi perubahan iklim global,” tandasnya.

Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan penerapan praktik terbaik dalam industri, Nyat Kadir meyakini PT PGEO berupaya tetap menjadi motor penggerak transformasi energi bersih di Indonesia.

PGEO telah berinvestasi dalam teknologi canggih dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Mereka, kata Nyat Kadir, berupaya mengoptimalisasi proses ekstraksi panas bumi, penggunaan sumber daya, dan pengurangan limbah. PGEO mengintegrasikan prinsip-prinsip kepunahan dalam semua aspek operasionalnya. (MI/*)

“Perluasan serta penyebaran terkait hal tersebut perlu terus dilakukan agar masyarakat Indonesia paham akan maksud, tujuan, serta manfaat dari apa yang dilakukan PGE,” ungkap Zuristyo saat melakukan sosialisasi bertajuk Peran PT PGEO Tbk dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Sabtu (30/9).

Bang Tyo sapaan akrab Zuristyo Firmadata juga mengatakan potensi energi geothermal atau energi panas bumi di seluruh Indonesia merupakan karunia Tuhan, karena wilayah Indonesia berada di cincin api, namun pemanfaatannya yang belum optimal.

“Kami berharap, Pertamina Geothermal Energy mampu menyosialisasikan diri di tengah masyarakat sehingga kehadirannya dipahami bahwa energi geothermal adalah karunia Tuhan yang harus dimanfaatkan dan merupakan energi bersih,” terang Bang Tyo.

Ketua DPW Partai NasDem Bangka Belitung itu menambahkan, dengan kepemimpinan yang kuat dalam industri energi panas bumi, PGEO tentu harus berkomitmen untuk memanfaatkan potensi panas bumi Indonesia secara optimal guna menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan.

“Sebagai pelaku utama dalam industri energi panas bumi di Indonesia, PGEO memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam,” tegasnya.

Ia pun mengatakan bahwa dengan teknologi canggih dan tim ahli yang berpengalaman, PGEO mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi mulai dari eksplorasi hingga distribusi. Bang Tyo pun mengapresiasi komitmen keberlanjutan yang dilakukan PGEO.

“Memiliki kapasitas terpasang secara own operation sebanyak 672 MW, dan 1205 MW dari Joint Operation Contract (JOC) yang berasal dari 15 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang terbagi ke dalam enam area operasi. Di sisi lain, PGEO tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Itu sangat kita apresiasi,” paparnya.

Dengan kemampuan tersebut, bang Tyo pun berharap PGEO bisa menjadi motor penggerak dalam transformasi energi bersih.

“Melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan penerapan praktik terbaik dalam industri, PT Pertamina Geothermal Energy kita harapkan untuk tetap menjadi motor penggerak dalam transformasi energi bersih di Indonesia,” tukasnya.

Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), PGEO memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi dan keberlanjutan di negara ini.(umam/*)

“Berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan menerapkan praktik terbaik dalam industri untuk menyiapkan pasokan energi yang ramah lingkungan bagi masa depan negara, dan planet kita tentunya,” ujar Syamsul, dalam sosialisasi ‘Peran Penting Sumber Daya Panas Bumi’, di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (24/9).

Acara tersebut merupakan kerja sama Syamsul dengan Lembaga Abdi Swadaya Institute dan PT Pertamina Geothermal Energy. Sebanyak 200 orang dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga mahasiswa menjadi peserta sosialisasi tersebut.

Syamsul berharap keterlibatan komunitas lokal, para peneliti, universitas, dan lainnya terus diperkuat. Kolaborasi dapat mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan industri panas bumi.

Legislator NasDem dari dapil NTB II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu juga berharap PGE semakin aktif terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan tenaga kerja yang terlatih di bidang energi panas bumi.

“Sehingga bisa berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang mendukung pertumbuhan industri dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat pada umumnya,” tukasnya.

(dis/*)

Anggota Komisi VI DPR RI itu menuturkan, pembangunan jalan tersebut berawal dari keinginan warga agar memiliki akses jalan yang menghubungkan Padukuhan Piyoyon dan Padukuhan Banyumanik, Kalurahan Pacarejo. Selama puluhan tahun, warga tidak memiliki akses jalan tersebut karena terhalang hutan. Kali ini, harapan itu terlaksana melalui program aspirasi Subardi.

“Puluhan tahun warga harus mutar nyari jalan. Dua dusun itu memang terdapat hutan jadi tidak bisa sembarangan dibangun. Nah saya ajukan permohonan izin. Saya kawal sendiri. Sekarang sudah turun izinnya dan sekalian langsung saya bangun,” kata Subardi saat meninjau lokasi pembangunan jalan bersama Suharno, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul sekaligus Sekretaris DPW NasDem DIY, Sabtu (23/9).

Sebelumnya, warga beberapa kali mengajukan permohonan pembangunan jalan ke dinas-dinas terkait, namun tak kunjung ada solusi. Kini, setelah diperjuangkan Subardi, izin akses pembangunan jalan telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

Saat ini, pembangunan jalan masih dalam tahapan pengerasan fondasi. Subardi memberikan bantuan kepros atau batu putih agar tidak becek saat hujan tiba. Subardi menyalurkan bantuan kepros itu sepanjang 1,8 kilometer. Warga tampak antusias membantu pengerjaan jalan, bergotong royong meratakan batu. Selanjutnya, Subardi akan menurunkan alat berat sebagai persiapan pembangunan jalan menggunakan cor beton.

“Perizinan dari Dinas Kehutanan sudah clear. Ini bantuan kepros untuk meratakan dulu. Setelah diratakan dipadatkan, lalu nanti dengan cor beton. Jadi nanti warga gak perlu muter nyari jalan sampai lima kilometer lagi,” kata Ketua DPW Partai NasDem DIY itu.

Kepala Dusun atau Dukuh dari Piyoyon dan Banyumanik, Desa Pacarejo mengucapkan terima kasih atas pembangunan jalan. Menurutnya, warga senang karena dilibatkan langsung bersama Subardi, sejak awal penyampaian aspirasi hingga pembangunan fondasi. Jalan itu akan menjadi satu-satunya akses keluar masuk warga di dua Padukuhan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbah Bardi anggota DPR RI yang telah membangun akses jalan untuk dua padukuhan ini,’’ kata Feri Febriyanto dari Dukuh Piyoyon.

“Setelah dibangun, kami akan rawat jalan ini dengan baik sampai anak cucu kami,” tutup Giyanto dari Dukuh Banyumanik.

(NK/dis/*)

“Hal ini dikarenakan adanya efek pengganda atau multiplier effect akibat peningkatan ekspor yang akan memberikan pengaruh cukup besar pada perekonomian wilayah tersebut,” ujar anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, M Syamsul Luthfi, dalam seminar bertajuk Membangun Semangat Ekspor untuk Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Lombok Utara, Selasa (19/9).

Seminar yang digelar di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara itu merupakan kerja sama Syamsul dengan BP Batam. Hadir dalam acara itu, Kepala Subbag Hubungan Komunikasi Media dan Antar Lembaga, Prayuli Irianti, perwakilan perangkat desa, pelaku usaha, dan masyarakat setempat.

Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat II (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram) itu mengatakan, ekspor memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Ekspor dapat memberikam pemasukan anggaran negara melalui pendapatan dan mata uang asing yang dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang menarik di semua daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Syamsul mengatakan, BP Batam menjadi kawasan industri modern yang berorientasi ekspor. Hal itu ditunjukkan oleh nilai ekspor yang menunjukkan tren positif. Dalam tiga tahun terakhir tercatat ekspor Batam pada tahun 2020 sebesar US$9.5 juta, 2021 sebesar US$10.1 juta, kemudian 2022 naik menjadi US$15.5 juta.

Pertumbuhan ekonomi Batam juga menunjukkan tren positif setiap tahun. Bahkan pada 2022, laju pertumbuhan ekonomi Batam mencatatkan pertumbuhan 6.84%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,03 %.

“Dengan kondisi ini, Batam memiliki keistimewaan dalam dunia perdagangan bebas, yang sekaligus memiliki kawasan ekonomi khusus. Batam juga didukung oleh infrastruktur dan kebijakan yang mendukung tumbuhnya iklim investasi secara nasional,” tukas Syamsul.

(anwar/dis/*)

“Saya mendukung upaya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dalam menghadirkan diversifikasi sumber energi dan keberlanjutan. Saya yakin, PGEO mampu menghadirkan ketersediaan energi bersih dan ramah lingkungan bagi bangsa dan negara ini,” kata Subardi saat mengisi diskusi bertema “Transisi Energi Bersih dan Keberlanjutan, di Sleman, DIY, Minggu (17/9).

Dalam paparannya, Subardi menjelaskan PGEO adalah perusahaan energi yang berkomitmen pada pengembangan, eksplorasi, dan produksi energi panas bumi di Indonesia. PGEO merupakan bagian dari kelompok usaha PT Pertamina melalui Subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE). Sebagai pelaku utama dalam industri energi panas bumi di Indonesia, PGEO memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam.

“PGEO memiliki peran strategis dalam mendukung diversifikasi sumber energi dan keberlanjutan. Dengan teknologi canggih dan tim ahli yang berpengalaman, mereka mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi mulai dari eksplorasi hingga distribusi,” tambah Legislator NasDem dari Dapil DIY itu.

PGEO memiliki kapasitas energi terpasang yang mencakup operasi sendiri sebesar 672 MW, dan 1205 MW berasal dari Joint Operation Contract (JOC) dari 15 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Wilayah kerja itu dibagi dalam enam area operasi. Dengan cakupan itu, PGEO menekankan prinsip keberlanjutan dalam proyeknya. Prinsip tersebut bertema “Energizing Green Future”.

“Dengan tema energi hijau untuk masa depan, PGEO berusaha leading dalam penyediaan energi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Indonesia,” kata anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.

Subardi juga mendorong PGEO melakukan transformasi energi bersih melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, dan mitra industri. Kolaborasi itu bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam mengembangkan industri energi panas bumi yang lebih kokoh.

“Kita apresiasi perusahaan anak bangsa menjadi motor penggerak transformasi energi bersih di Indonesia. PGEO memiliki kapasitas yang besar dan jaringan operasi yang luas untuk memasok energi berkelanjutan dan ramah lingkungan,” tambahnya.

Subardi menambahkan, PGEO juga mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam pengelolaan proyek energi panas bumi, termasuk melibatkan komunitas lokal dalam pelestarian lingkungan.

Ke depan, PGEO diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggantikan sumber energi konvensional. Energi panas bumi yang diproduksi PGEO akan berdampak positif dalam mengatasi perubahan iklim global dan pengurangan limbah energi.

“Dengan menggantikan sumber energi konvensional dengan energi panas bumi, ke depan akan berdampak positif mengatasi perubahan iklim global,” tutup Subardi.

(NK/*)

“Dengan adanya pembaharuan UU Perkoperasian ini diharapkan koperasi Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, serta menjadi solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat melalui kelembagaan koperasi,” ujar Zuristyo dalam sosialisasi RUU Perkoperasian, di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Kamis, (14/9).

Bang Tyo, sapaan Zuristyo, menjelaskan RUU Perkoperasian akan memperbarui UU No.25/1992 yang dinilai sudah usang dan tidak relevan lagi.

“Koperasi harus terus menyesuaikan diri dengan perkembanganm baik dalam aspek ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya secara global,” jelas Bang Tyo.

Berbagai penyesuaian perlu dilakukan untuk mengimbangi cepatnya perubahan tatanan ekonomi. Selain itu, lanjutnya, revisi UU itu juga menjadi jawaban atas berbagai masalah yang dialami koperasi selama ini.

“Seiring perubahan cepat dalam dunia usaha dan teknologi, serta berbagai permasalahan yang terjadi, maka diperlukan UU yang mampu mengakomodasi, menjawab perubahan, dan memperbaiki tata kelola perkoperasian di Tanah Air,” pungkasnya.

(umam/dis/*)

“Kami usulkan pada Kementerian Koperasi dan UKM sejauh mana pengendalian, pemantauan dan tentunya sinergitas dengan program yang telah dicanangkan,” kata Subardi saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9).

Subardi mengusulkan agar Kemenkop-UKM membentuk satu deputi khusus yang mampu menyinergikan antar kementerian/lembaga. Kebutuhan sinergi ini mencakup program, pendanaan dan pemberdayaan UMKM.

“Nah kalau ada koordinasi atau sinergitas itu bagus ditempatkan di eselon satu. Anggaran triliun rupiah itu bisa disesuaikan dengan program ataupun target dari Kementerian Koperasi,” tambahnya.

Sejauh ini Legislator NasDem dari Dapil DIY itu melihat tidak ada sinergi yang jelas. Maka anggaran berapapun tidak akan efektif dalam memberdayakan UMKM.

“Kalau itu (pemberdayaan UMKM) tanpa sinergitas ataupun pengendalian, nggak akan efektif. Nggak akan bisa efektif anggaran yang digunakan semua kementerian,” jelas Ketua DPW NasDem DIY ini.

Subardi juga menyinggung pendataan UMKM yang juga merupakan program dari beberapa kementerian/lembaga. Menurutnya, pendataan UMKM sebaiknya terintegrasi di Kementerian Koperasi.

“Walaupun mungkin lebih efektif jika anggaran itu dijadikan satu di Kementerian Koperasi, tapi karena masing-masing kementerian juga punya anggaran, ini penting agar pendataan UMKM terintegrasi. Dengan sinergi ini, Kementerian Koperasi menjadi leading sector urusan UMKM,” tutupnya.

(NK/*)

“Tentunya terbuka luas peluang di Kota Batam untuk kita semua masuk dan menjadi salah satu pelaku ekonomi di sana,” ujar Zuristyo dalam sosialisasi bertajuk ‘Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional Perkembangan Investasi Batam Saat Ini’, di Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung, Kamis (7/9).

Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Zuristyo selaku anggota Komisi VI DPR RI dengan BP Batam selaku mitra kerja.

Bang Tyo, sapaan Zuristyo, Batam merupakan kawasan yang strategis untuk investasi. Pemerintah juga telah membuat kawasan tersebut ramah akan investasi, baik investasi dari dalam maupun luar negeri.

“Batam membutuhkan semua pihak untuk bisa lebih maju. Batam merupakan pintu ekspor Indonesia,” tegasnya.

Legislator dari Dapil Bangka Belitung itu mengatakan, salah satu keunggulan Batam adalah wilayahnya yang sangat strategis. Batam merupakan salah satu gerbang ekspor Indonesia yang mendatangkan devisa besar bagi negara.

“Ekspor merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Jika ekspor meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat,” lanjut Bang Tyo.

Kota Batam terus berkembang pesat. Salah satu indikatornya ialah terus naiknya nilai ekspor dari tahun ke tahun. Peluang investasi di Batam masih sangat terbuka lebar. Beberapa negara pun telah menjajaki kerja sama investasi. Salah satunya bidang investasi yang masih menjadi andalan adalah maritim.

“Kawasan Batam New Port, Tanjung Pinggir, dan Sekupang akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang mampu memenuhi kebutuhan investor,” pungkas Bang Tyo.

(umam/dis/*)