“Generasi muda menjadi penentu arah politik di Indonesia. Pilihan anak muda akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan,” ujar Sri Wulan dalam sosialisi Empat Pilar MPR RI, di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Rembang, Jawa Tengah, Kamis (14/12).

Menurut Wulan, generasi muda terutama para pemilih pemula mesti mendapatkan perhatian lebih agar tidak golput dalam pesta demokrasi.

“Kami mengajak generasi muda, utamanya pemilih pemula, ayo gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Makanya kita pakai tag line ‘Gak Milih, Gak Keren'”, ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengajak anak-anak muda ikut serta dalam pesta demokrasi.

Wulan berharap sosialisasi bagi pemilih pemula dapat memberikan pengetahuan sekaligus menjadi pendidikan politik bagi generasi muda sebagai upaya peningkatan kapasitas dan karakter kebangsaan. Ini juga dapat menekan angka golput.

“Saya berharap pemilih pemula memilih partai politik yang kredibel, wakil rakyat dan pemimpin yang terbukti kualitasnya, serta memiliki rekam jejak yang bagus,” tukas Wulan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu.

(dis/*)

Produk dengan sertifikasi halal akan menambah nilai dan kepercayaan konsumen.

“Sertifikasi halal sangat penting karena akan memberikan kenyamanan kita dan konsumen kalau makanan-makanan produksi UMKM terbuat dari bahan-bahan yang halal,” ujar Sri Wulan dalam workshop Jaminan Produk Halal, di Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/12).

Workshop tersebut terselenggara atas kerja sama Sri Wulan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Ratusan UMKM turut menjadi peserta kegiatan tersebut.

“Tentu banyak manfaat yang akan diterima jika mempunyai sertifikasi halal. Ini, kan, gratis. Kami berharap para produsen memiliki kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produknya,” ujar Wulan.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan, dalam workshop tersebut para pelaku UMKM diberikan pengetahuan terkait mekanisme pengajuan sertifikasi halal produk.

Mereka nantinya akan dibantu pendamping produk halal (PPH) dari Kemenag Kabupaten Pati.

“Mendapatkan sertifikasi halal ini bukanlah sesuatu yang sulit karena ada petugas pendamping PPH dari Kementerian Agama yang akan memberikan sosialisasi, memberikan cara bagaimana mendaftarkan produk-produk untuk sertifikasi halal,” tukasnya.

(dis/*)

“Pada prinsipnya kami setuju. Tapi yang menjadi catatan adalah perbaikan pelayanan bagi para jamaah. Itu harus diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Sri Wulan dalam keterangannya, Rabu (29/11).

Meski layanan haji pada 2023 tergolong baik, kata Wulan, masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Seperti jumlah papan penunjuk (plang) informasi yang perlu ditambah.

“Jadi plang-plang informasi itu masih sedikit sehingga terkadang jamaah bingung. Nah itu harus diperbanyak. Selain karena jumlah jamaah dari Indonesia yang harus dilayani itu banyak, juga karena area haji itu sangat luas,” ujarnya.

Sedangkan terkait transportasi jamaah haji, Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan perlu penambahan jumlah kendaraan antar jemput jamaah.

“Kasihan jamaah harus menunggu lama kendaraan yang antar jemput sampai berjam-jam. Jadi transportasi ini cukup krusial. Kemarin masih belum baik, banyak keterlambatan dan lain sebagainya. Ini perlu dievalusi,” tegasnya.

Selain itu Sri Wulan juga meminta penyelenggara haji memberikan perhatian khusus kepada jamaah lansia. Diperlukan berbagai perbaikan mulai dari sistem tempat duduk lansia di pesawat, pendamping, hingga kebutuhan mereka selama di Tanah Suci.(dis/*)

“Itu semua merupakan hak dari teman-teman difabel yang harus didapatkan. Hak mereka untuk setara dengan kita,” ujar Wulan dalam diskusi daring bertajuk ‘Mewujudkan Negara yang Ramah untuk Disabilitas’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/11).

Wulan menilai saat ini pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah cukup baik. Meski belum sempurna, ada perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Ia mencontohkan pemerintah telah mewajibkan rekrutmen ASN sebagian diisi penyandang disabilitas, begitu pula di pemerintah daerah.

“Memang kita belum bisa memenuhi semuanya. Pemenuhan kesejahteraan secara keseluruhan, teman-teman difabel, ini kan banyak aspek, banyak institusi yang terkait di situ,” ujarnya.

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengajak masyarakat untuk turut menghapus stigma bahwa difabel tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Penghapusan stigma itu penting. Karena mereka sebenarnya mampu jika diberikan kesempatan,” tukas Wulan.

(dis/*)

BPIH yang diusulkan Kemenag untuk 2024 sebesar Rp93,4 juta. Angka itu turun sekitar 12,5% dari usulan sebelumnya yaitu Rp105 juta.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR belum menerima BPIH di angka Rp93,4 juta. Sebab, perhitungan tersebut masih bisa ditekan dan catatan data masih harus diperbaiki, ujar Wulan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/11).

BPIH 2024 akan diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin (27/11) mendatang.

“Kami berharap kualitas pelayanan bagi jemaah haji bisa terus diperbaiki, terutama pelayanan pada lansia,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu.

(metrotvnews/*)

“Kami ke Bondowoso dengan harapan dapat melakukan pendekatan dari banyak sisi untuk bisa ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. Apalagi stunting di Bondowoso tertinggi kedua di Jawa Timur,” kata Fadil dalam kunjungan Komisi VIII DPR ke Bondowoso, Kamis (9/11).

Fadil mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan angka stunting tinggi di Bondowoso. Di antaranya adalah kurangnya akses air bersih, kemiskinan, dan tingginya angka pernikahan dini.

“Sudah dikaji BKKBN, mengapa terjadi stunting. Rata-rata lulus SMP kemudian menikah, kemungkinannya begitu. Infrastruktur pendidikannya juga perlu kita perbaiki,” tegasnya.

Berdasarkan Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Bondowoso mencapai 32%. Angka tersebut jauh di atas angka stunting Jawa Timur yang berada di angka 19,2%.

“Masih jauh dari target nasional yakni 14%. Harus terus diupayakan untuk menurunkan angka stunting di Bondowoso,” kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo) itu.

(Solihin/dis/*)

Fadil Muzakki memastikan madrasah negeri maupun swasta berhak mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama.

Hal tersebut disampaikan Fadil Muzakki Syah saat menjadi nara sumber acara Ngobrol Pendidikan Islam bertajuk Madrasah Hebat Bermartabat yang dilangsungkan di Hotel Ijen, Bondowoso Jawa Timur, Kamis (12/10).

“Hari ini kami sedang memastikan bahwa tidak ada lagi dikotomi penerima manfaat program atau bantuan, baik itu negeri maupun swasta. Semua sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk mengaksesnya,” ungkap Lora Fadil, sapaan akrab Achmad Fadil Muzakki Syah.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo) itu juga menuturkan, dalam mengambil kebijakan ia selalu menjaring aspirasi dan pokok pikiran dari masyarakat dulu sebelum melangkah.

“Jadi setiap lembaga seperti madrasah memiliki kesempatan dalam memajukan sumberdaya manusianya hingga sarana dan prasarananya agar kedudukan madrasah bisa hebat bermartabat,” terang Lora Fadil.

Acara yang dibuka oleh Syahril Effendi dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur itu juga dihadiri oleh tokoh masyarakat di Kabupaten Bondowoso serta Perwakilan Kepala Madrasah Swasta se Bondowoso.(Solihin/*)

Pertama terkait petugas haji yang bertugas membantu jamaah. Menurut Wulan, masih ada petugas haji yang belum bekerja maksimal.

“Mengenai petugas haji, ini ada yang kesiapannya kurang. Ada yang waktu mau berangkat malah sibuk foto-foto di pesawat,” ujar Wulan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, membahas evaluasi penyelenggaraan haji 2023, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9).

Wulan melihat keberadaan petugas haji di pesawat yang hanya ditempatkan pada bagian depan pesawat di kelas bisnis. Ia meminta pengaturan tempat petugas haji itu dievaluasi. Legislator NasDem itu mengusulkan agar petugas haji bisa mengisi tiap sudut pesawat, sehingga jika ada jamaah yang membutuhkan pertolongan bisa cepat dibantu.

“Jadi di situ (kelas bisnis) juga yang masih sehat. Jadi pembagiannya seperti apa tolong menjadi catatan. Karena saya tahu sendiri yang pakai kursi roda justru ada di belakang,” ujarnya.

Selanjutnya, soal jamaah haji lansia yang membutuhkan pendamping, namun di sisi lain, tidak ada kuota tambahan bagi pendamping.

“Kalau misalnya mau dikasih pendamping berarti tidak ada kuota yang lain. Karena paling tidak lebih dari 50 persen adalah lansia yang kemarin berangkat. Kalau misalnya diberangkatkan semua, berarti semuanya lansia dan pendamping,” jelasnya.

Ketiga, Wulan menyoroti ketidaksiapan penyelenggara haji 2023 saat adanya kuota tambahan. Berbagai persiapan tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga menyusahkan jamaah.

“Contoh di dapil saya (Jawa Tengah III yakni Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati). Satu hari mau berangkat perlengkapan belum diterima. Ternyata perlengkapan itu diberikan waktu di embarkasi,” jelasnya.

Selain itu, Wulan juga melihat bahwa pelayanan transportasi di Arab Saudi yang masih belum baik. Banyak jamaah terlantar karena bus yang mengangkut mereka terlambat hingga berjam-jam.

“Transportasi ini merupakan permasalahan yang semua sudah tahu. Bahkan kemarin itu jamaah kita yang dari Pati ada yang diangkut dan diminta bayar, kalau tidak bayar turun di jalan,” tegasnya.

Wulan mempertanyakan apakah ada kompensasi dari berbagai kekurangan layanan penyelenggaraan haji 2023. Ia berharap tidak hanya permintaan maaf yang keluar dari penyelenggara.

“Saya harap ada perbaikan-perbaikan dari yang sudah-sudah. Untuk ke depan harus jadi perhatian sehingga layanan jamaah haji menjadi semakin baik,” pungkasnya.

(dis/*)

Fadil meminta agar kinerja baik ini dipertahankan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan haji ke depan.

“Tahun 2023 kuota haji kembali normal seperti sebelum pandemi. Penambahan kuota ini alhamdulillah diimbangi dengan pelayanan yang sangat baik dari petugas haji Kemenag,” ujar Fadil dalam kegiatan Penyuluhan Manasik Haji, di Bondowoso, Jawa Timur, Senin (21/8).

Legislator dari Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo) itu menegaskan, Komisi VIII DPR RI terus berupaya menekan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) agar lebih efisien.

“Komisi VIII tentu tetap berjuang agar biaya haji dapat ditekan dan diefisiensikan sebaik mungkin, agar tidak memberatkan jamah haji,” imbuhnya.

Untuk itu, Fadil berharap masyarakat bisa terus menyampaikan aspirasi dan masukan terkait penyelenggaraan haji.

“Perjuangan ini tentu harus melalui proses menampung aspirasi dari calon jamaah. Oleh sebab itu, masyarakat harus sampaikan uneg-uneg sebagai bekal kami untuk berjuang di DPR,” tegasnya.

Fadil juga menekankan terkait pentingnya ketegasan dalam pelayanan haji. Jangan sampai ada ruang bagi oknum untuk memanfaatkan situasi dan kemudian merugikan jemaah.

“Contohnya, jangan sampai ada yang merebut hak tenda jamaah dan sebagainya. Yang pasti di Tanah Suci, semua tidak boleh ada yang ingin diistimewakan. Semua harus diperlakukan sama,” tukas Ketua DPD Partai NasDem Bondowoso itu.

(dis/*)

Meskipun bukan di dapilnya, Delmeria punya ikatan kuat dengan Kota Padang karena merupakan alumnus IAIN Imam Bonjol Padang. Seusai menyerahkan bantuan, Delmeria bersilaturahmi dengan warga sekitar masjid.

“Silahturahmi mempermudah rezeki. Makanya kami silahturahmi dengan masyarakat di sekitar masjid,” ujarnya.

Ketua Pengurus Masjid Darul Fallah, Syafrijal, berterimakasih atas bantuan tersebut karena dinilai sangat bermanfaat untuk kelanjutan renovasi masjid.

“Kami atas pengurus dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Delmaria yang telah memiliki perhatian tinggi kepada masjid kami. Bantuan ini sangat membantu,” ujarnya.

(dis/*)

“Hak tersebut dijamin negara, seperti yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 28B ayat 2,” ungkap Lisda saat menjadi pembicara dalam sosialisasi ‘Kebijakan Perlindungan dan Hak Anak’, di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatra Barat (Sumbar), Selasa (25/10).

Baca juga: Lisda Serahkan Ambulans untuk Nagari Lunang Dua Pesel

Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Hadir dalam sosialisasi tersebut, ratusan pelajar, guru dan orang tua.

Lisda menyebut, bahkan pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), terdapat sejumlah pemenuhan kebutuhan hak anak dengan pendalaman yang lebih jauh lagi.

“Sekarang kami di DPR tengah mengusulkan terkait RUU Kesejahteraan Ibu dan anak. Di situ diatur sedemikian rupa, serta dapat diaplikasikan untuk pemenuhan kebutuhan hak anak, dengan poin-poin yang lebih luas lagi,” katanya.

Selain aspek positif dalam tumbuh kembang dan prestasi bagi anak, tambah Legislator NasDem itu, pemenuhan hak anak juga wujud dari semangat para orang tua, untuk lebih giat mendampingi, menafkahi dan melindungi anak, sehingga masa depan anak lebih terjamin nantinya.

“Kita harus jadikan ini (hak anak) sebagai cambuk bagi orang tua, sekaligus penyemangat untuk lebih giat lagi mendampingi, menafkahi dan melindungi anak, untuk masa depan mereka yang lebih cerah nantinya,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Sumbar I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu.

(Bee/dis/*)

Bantuan ambulans diterima langsung oleh Wali Nagari Lunang Dua, Satiman beserta jajaran. Ambulans tersebut merupakan hasil usulan Lisda kepada mitra kerja Komisi VIII DPR RI yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode Tahun Anggaran 2022.

“Kami mengusulkan langsung bantuan satu unit ambulans ke BPKH untuk diserahkan kepada masyarakat Nagari Lunang Dua ini. Setelah ini, ada  dua lagi ambulans yang sedang kami usulkan. Semoga dapat segera terealisasi,” ujar Lisda.

Baca juga: Lisda Desak Pemerintah Buat Formula Pembagian BLT tanpa Ricuh

Legislator NasDem dari Dapil Sumbar I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu berpesan agar ambulans tersebut dirawat sebaik mungkin dan dapat difungsikan dalam waktu yang lama.

“Semoga ambulans dapat membantu masyarakat dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan bersama. Dan jangan lupa, agar dirawat dengan baik,” tegas Lisda.

Wali Nagari Lunang Dua, Satiman mengapresiasi Lisda karena telah memperhatikan masyarakat Lunang Dua dengan memberikan bantuan ambulans.

“Terima kasih Ibu Lisda atas bantuannya berupa satu unit ambulans. Kondisi kami yang cukup jauh dari Ibu kota, tentu saja membutuhkan banyak ambulans seperti ini, agar tidak ada masyarakat yang terlantar jika membutuhkan tindakan medis,” ujar Satiman.

(Bee/dis/*)

“Melihat tingginya risiko bencana, maka perlu dilakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana, baik itu korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan kerusakan ekonomi,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema ‘Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis PRB (Pengurangan Risiko Bencana)’ secara daring, Rabu (12/10).

Legislator NasDem itu menerangkan, berdasarkan data BNPB dari Januari-Maret 2022, di Indonesia terjadi 1081 bencana alam. Dari angka itu, Pulau Jawa menjadi yang paling sering dilanda bencana.

“Bencana banjir, kemudian cuaca ekstrem, tanah longsor, itu yang paling banyak dari Januari sampai Maret. Itu total bencana yang sangat luar biasa,” imbuhnya.

Tak hanya memakan korban jiwa dan memaksa warga mengungsi, bencana alam juga merusak fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan juga termasuk jaringan telekomunikasi.

Wulan menegaskan, tindakan pengurangan risiko bencana harus dilihat sebagai bentuk investasi karena memiliki multiplier effect dalam berbagai sektor pembangunan.

“Mengurangi risiko bencana merupakan investasi dengan biaya yang sangat efektif dalam mencegah kehilangan di masa depan,” tandasnya.

Lebih lanjut Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah III (Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati) itu mengatakan, masyarakat tradisional Indonesia juga memiliki kearifan lokal untuk pemberitahuan/informasi dini kebencanaan. Seperti halnya diselenggarakannya pos kamling, ronda dan penggunaan alat kentongan.

“Kearifan lokal itu menjadi jembatan atau komunikasi yang luar biasa. Sesama warga saling menjaga dan saling melindungi,” tukas Wulan.

(dis/*)

Delmeria bersama BNPB menyerahkan bantuan tanggap darurat bencana senilai Rp350 juta masing-masing Rp100 juta untuk logistik dan Rp250 juta untuk dana siap pakai.

Kepada awak media, Delmeria mengatakan kedatangannya bersama rombongan BNPB untuk melihat langsung keadaan masyarakat Tapanuli Utara dan sekitarnya pasca gempa Sabtu (1/10). Ia ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak gempa mendapat perhatian serius pemerintah setempat dan tertangani dengan baik.

“Kita bersyukur gempa ini tidak berdampak luas. Meskipun demikian warga yang menjadi korban baik meninggal dunia maupun luka-luka harus tetap mendapatkan perhatian dan pelayanan serius dari seluruh stakeholder baik yang di daerah maupun pusat,” ujar Delmeria.

Legislator NasDem dari Dapil Sumut II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu menegaskan, kehadiran pemerintah pusat melalui BNPB adalah bentuk empati terhadap masyarakat Tapanuli Utara.

“Jadi mereka warga Taput (Tapanuli Utara) jangan merasa sendirian. Kita juga merasakan hal yang sama. Kita hadir disini untuk merasakan langsung duka yang mereka alami,” ungkapnya.

Delmeria juga mengapresiasi gerak cepat Pemkab Taput dalam mengambil langkah-langkah tanggap darurat pasca gempa. Koordinasi lintas lembaga terjalin dengan baik dan tidak terjadi kesimpangsiuran informasi khususnya terkait data korban dan bangunan fisik yang rusak.

“Sudah on the track, dan pak Bupati (Nikson Nababan) menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil. Semuanya baik sekali. Kami mengapresiasi gerak cepat Pak Nikson dan jajarannya sehingga masyarakat yang menjadi korban terlayani dengan baik,” jelas Legislator NasDem itu.

Sebelumnya, pada Sabtu (1/10) Kabupaten Tapanuli Utara diguncang gempa magnitudo 6,0. Satu orang dinyatakan meninggal dunia, 125 korban luka dan 130 bangunan rusak.(dis/*)

Pembagian BLT subsidi BBM di sejumlah daerah berlangsung ricuh karena berdesakan antarwarga. Kericuhan diperparah dengan kehadiran anak-anak di lokasi pembagian.

“Sudah bertahun-tahun program BLT terlaksana di Indonesia. namun masih belum menemukan formula yang tepat dalam penyalurannya. Terbukti dengan masih terjadinya kerusuhan di sejumlah daerah. Pemerintah harus segera mencari solusi untuk persoalan ini,” kata Lisda, Kamis (22/9).

Lisda meminta pemerintah tidak tinggal diam terkait persoalan yang terus berulang tersebut.

“Harus segera carikan solusi. Jangan hanya menjadi penonton. Yang mengherankan adalah kita tidak pernah belajar dari pengalaman sehingga terus mendaur ulang pengalaman buruk yang sama,” ungkapnya.

Legislator NasDem Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu mengusulkan agar pemerintah memperbanyak titik lokasi pembagian, terutama pada daerah yang punya banyak penerima.

“Kita berharap dalam pembagian BLT yang bersifat massal, harus diperbanyak lokasi pembagian sehingga tidak menumpuk di satu dua tempat tertentu. Atau menggunakan sistem giliran dalam pembagian BLT berdasarkan areal tertentu. Intinya menghindari terjadinya penumpukan massa,” tukasnya.

(Bee/dis/*)

Teror kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Terakhir, peristiwa memilukan terjadi di Medan, Sumatera Utara, yang mana salah seorang korban sampai tertular virus HIV.

“Saya mengecam segala bentuk kekerasan seksual, terutama peristiwa yang memilukan di Medan. Kami berharap kepada penegak hukum, agar pelaku mendapatkan vonis seberat-beratnya dengan mengimplementasikan UU TPKS,” tegas Lisda dalam keterangannya, Kamis (22/9).

Lisda menyatakan lahirnya UU TPKS merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara, khususnya perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual.

“UU tersebut harus diimplementasikan sebagaimana mestinya. Antara lain dengan segera merealisasikan penyusunan peraturan pelaksanaannya sehingga terbentuk sinergitas para pemangku kepentingan dalam menegakkan UU itu di masyarakat,” ujar Lisda.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menambahkan, UU TPKS sebagai salah satu jawaban atas maraknya kasus-kasus kekerasan seksual. Beleid tersebut harus menjadi produk hukum yang efektif dalam memberantas kejahatan kekerasan seksual di masyarakat.

“Jangan sampai UU ini dilemahkan. Jika kekerasan seksual tetap marak, memberikan kesan UU TPKS tidak bergigi. Harus ada perbedaan realitas sebelum dan sesudah adanya UU TPKS. Aparat penegak hukum harus tegas dalam implementasinya,” ujar Lisda.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak belakangan ini harus menjadi peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan, pengawasan, dan pencegahan dini.

“Upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan perlu sinergi dan koordinasi yang baik mulai dari pemerintah pusat hingga desa dengan melibatkan semua pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting, dengan aktif menjaga dan mengawasi anak,” pungkasnya.

(Bee/dis/*)

Pada saat meninjau penyaluran BLT di Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari, Bondowoso, Sabtu (17/9), Fadil mengatakan masih ada ketidakvalidan data warga atau keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun yang dimaksud data tidak valid tersebut adalah dengan ditemukannya orang mampu yang menerima bantuan. Kemudian ada yang sudah meninggal tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan.

“Yang sudah meninggal itu tidak bisa dialihkan langsung ke orang lain, sekalipun ahli waris. Jadi harus dilakukan pendataan lagi,” kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo) itu.

Fadil mengapresiasi rencana validasi ulang data penerima BLT oleh Pemkab Bondowoso. Meski begitu, ia akan terus melakukan pengawasan terkait penyaluran BLT BBM tersebut.

“Tentunya kami akan mendengarkan lagi keluhannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, apakah prosesnya bertele-tele atau langsung,” ujar Fadil.

(RO/dis/*)

Lisda mengatakan, meski belum memasuki musim hujan, BMKG sudah merilis sejumlah prediksi daerah yang berpotensi terkena dampak cuaca ekstrem. Hal itu mengingat sejumlah daerah sudah mulai diguyur hujan lebat, yang berpotensi menimbulkan terjadinya bencana, seperti longsor ataupun banjir.

Mengingat tingginya angka kejadian bencana di Sumbar, Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu  meminta para kepala daerah di Sumbar melakukan pemetaan dan antisipasi bencana sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar di masyarakat.

“Prediksi sudah disampaikan BMKG. Jadi kami mengingatkan agar gubernur ataupun bupati dan wali kota di Sumatra Barat, agar segera melakukan pemetaan wilayah, sehingga dapat menekan dampak terburuk jika memang terjadi bencana,” ujar Lisda dalam keterangannya, Sabtu (17/9).

Menurut Legislator NasDem tersebut, salah satu yang paling mungkin terjadi di kala terkena cuaca ekstrem yakni banjir dan longsor, karena kondisi geografis Sumatra Barat, terutama pada jalur yang dilalui kendaraan ataupun masyarakat setempat.

Lisda menyingung dua peristiwa yang terjadi di Sumbar beberapa minggu terakhir seperti Jalur Lintas Sitinjau Lauik dan jalur menuju kawasan Mandeh (Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan), yang dinilai terlambat dalam penanganan.

“Jangan sampai peristiwa di Sitinjau Lauik dan Mandeh terulang, karena masyarakat yang merasakan akibatnya. Terutama para supir angkutan barang sehingga harus mengeluarkan biaya ekstra di perjalanan, juga mengakibatkan kenaikan harga barang,” terang Lisda.

Di kawasan Mandeh juga demikian, sambung Lisda. Bahkan ribuan warga di Sungai Pinang dan Nagari Mandeh, terisolasi sampai berhari-hari, karena tidak bisanya akses masuk bagi kendaraan.

“Ini harus menjadi perhatian ke depan, dan jangan sampai terulang. Kasihan masyarakat kita,” tegasnya.

Lisda menyebut, kondisi teritorial masing-masing wilayah tentu sudah dikuasai masing-masing pemerintah daerah. Artinya, potensi terjadinya hal-hal yang terparah seharusnya sudah dipersiapkan jauh hari, sehingga lebih cepat dan tanggap jika bencana terjadi.

“Bencana yang terjadi merupakan peringatan bagi kita semua, namun pemerintah daerah tentunya lebih menguasi kondisi di lapangan. Oleh karenanya pemda jangan sampai lalai dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jangan sampai ketika dampak cuaca ekstrem terjadi, pemerintah daerah, khususnya aparat terkait berkelit karena ketidaksiapannya,” imbuhnya.

Lisda juga berpesan, agar dampak dari bencana jangan menambah beban masyarakat yang saat ini sudah dibebani dengan kenaikan harga BBM. Sudah menjadi kewajiban bagi negara dan seluruh stake holder agar dapat mengantisipasi hal tersebut.

“Kita semua tentu tidak ingin bencana terus-terusan terjadi. Namun, kita juga tidak boleh pasrah sehingga mengabaikan berbagai peringatan. Jangan sampai bencana ini menambah beban masyarakat,” pungkasnya.

(Bee/*)

Filantropi Indonesia merupakan perkumpulan organisasi dan individu pegiat filantropi yang mandiri dan bertujuan untuk memajukan filantropi. Dalam kunjungannya kali ini, mereka membawa naskah akademik dan draf yang diberi nama RUU Penyelenggaraan Sumbangan untuk merevisi UU No.9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni yang menerima audiensi tersebut menyambut baik dan mengapresiasi upaya pembaruan dasar hukum yang dilakukan Filantropi Indonesia.

“Kita juga menemukan permasalahan di lapangan. Memang perlu penyesuaian menyangkut perubahan zaman, era, pembaruan teknologi yang memang harus disesuaikan, termasuk pengumpulan sumbangan ini,” ujar Lisda seusai menerima audiensi.

Lisda mengatakan, usulan tersebut akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI, Fraksi Partai NasDem DPR RI, dan Badan Legislasi DPR RI untuk ditindaklanjuti.

“Mereka menyampaikan naskah akademik dan draf RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan. Ini UU lama yang ingin diperbarui. Kalau dilihat dari tahunnya saja, zaman dulu dan sekarang tentu jauh berbeda, terutama sekarang digitalisasi,” imbuhnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menjelaskan beberapa hal yang sudah tidak relevan dan perlu diperbarui dalam UU Pengumpulan Uang atau Barang.

Di antaranya terkait perizinan untuk penggalangan dana yang hanya diberi batas waktu selama tiga bulan. Selain itu juga dengan perizinan yang hanya berlaku di satu daerah, dan jika pengumpulan dananya melingkupi nasional harus meminta izin ke Pemerintah Pusat.

“Kalau sekarang kan bisa secara digital memungkinkan untuk mengumpulkan sumbangan dengan sangat luas, bahkan dari luar negeri. UU yang lama ini izinnya terbagi-bagi. Kalau di kabupaten izinnya ke kabupaten, kalau ingin menjangkau nasional harus lapor ke Pusat. Perizinannya susah,” jelasnya.

Selain itu, imbuh Lisda, Filantropi Indonesia juga menyampaikan terkait dana operasional untuk penyaluran sumbangan yang harus disediakan donatur. Dalam UU yang dipakai saat ini, lembaga filantropi memakai 10% dana yang dikumpulkan untuk operasional.

“Misal kita dapat bantuan, tapi untuk operasional tidak dikasih. Di sini mereka berharap, setiap bantuan harus ada dana operasionalnya sendiri, khusunya untuk hibah. Kalau yang sekarang kan dipotong 10 persen. Tapi mereka berharap aturan ke depan itu pihak pemberi tidak boleh menyusahkan orang yang menerima atau menyalurkan,” tandasnya.

(dis/*)

Pemerintah mulai mencairkan BLT sebesar Rp600.000 kepada masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) mulai Kamis, (1/9). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, jumlah anggaran yang disiapkan untuk BLT sebesar Rp12,4 Triliun.

“Kita meminta seluruh pihak ikut terlibat dalam pengawasan penyaluran bansos ini. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab, atau pihak manapun yang memotong, sehingga jumlah yang diterima masyarakat tak sesuai. Saya minta kita semua mengawasi, jangan sampai ada yang disunat,” ujar Lisda dalam keterangannya, Jumat (2/9).

Seperti diketahui BLT adalah salah satu dari tga jenis bantuan sosial (Bansos) yang disiapkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM. Dua jenis bansos lainnya adalah bansos untuk karyawan dengan upah maksimal Rp3,5 juta yang diberikan kepada 16 juta orang dengan total nilai Rp9,6 triliun dan bansos untuk pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun. Seluruh bansos tersebut sebesar Rp24,17 triliun.

Selaku anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial, Lisda juga mewanti-wanti petugas terkait persoalan data yang terus menjadi polemik.

“Kita peringatkan lagi soal data. Jangan sampai ada temuan manipulasi data lagi. Sehingga yang menerima bukanlah yang berhak dan menjadi tidak tepat sasaran. Termasuk dengan data ganda. Jangan ada petugas yang coba-coba bermain di sini,” tegas Lisda.

Terkait BLT yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat, Lisda mengaku cukup senang mendengar kabar tersebut. BLT tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat, antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.

“Dengan adanya BLT, tentunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Kita mendukung program ini, karena memang berpihak pada rakyat kecil, dibandingkan dengan subsidi BBM yang fakta di lapangan lebih banyak dinikmati masyarakat yang sudah berkecukupan,” tegasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu berharap, pemerintah konsisten dalam menjalankan program tersebut, termasuk dengan total anggaran bantuan sosial yang disiapkan sebesar Rp24,17 triliun.

“Semoga BLT BBM tersebut benar-benar akan diberikan kepada sebanyak 20,65 juta KPM atau masyarakat miskin, senilai Rp600.000. Termasuk konsisten dengan anggaran yang disiapkan,” pungkasnya.

(Bee/dis/*)