Menurut Lisda, Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) kian melambung tinggi. Utamanya pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang dapat mengelola mandiri keuangannya.

“Isu ini cukup santer belakangan, tentang kenaikan UKT di sejumlah PTN. Kita mengingatkan, pada prinsipnya biaya kuliah tidak boleh menghambat anak-anak muda Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah. Bahkan, mereka harus diberi akses,” ujar Lisda dalam keterangannya, Sabtu (11/5).

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menyebut persoalan keuangan yang muncul di PTN tidak harus diselesaikan dengan menaikkan UKT.

“Saya sependapat dengan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, yang mengingatkan PTN tak boleh memanfaatkan status PTNBH untuk menaikkan UKT demi menambah pendanaan. Harus dicari dengan usaha mandiri dulu, menaikkan UKT itu opsi terakhir,” tegasnya.

Hal ini juga sekaligus menuntut PTN untuk lebih kreatif mencari dana dari usaha mandiri. Menurut Lisda banyak hal yang dapat dilakukan pihak kampus untuk memecahkan solusi keuangan, misalnya mengadakan proyek penelitian bekerja sama dengan pihak swasta, atau menerbitkan penelitian/skripsi para mahasiswa yang dianggap bermutu dan mengalihbahasakan dengan bahasa yang lebih populer agar komunikatif, menjadi buku dan dijual ke publik.

“Sebetulnya banyak solusi lainnya, sehingga tidak melulu opsi yang diambil malah memberatkan mahasiswa. Patut diingat, jangan sampai PTN menjadi lembaga komersial dan menjadikan mahasiswa sebagai konsumen atau pasar sehingga menjadikan PTN semakin jauh dari jangkauan masyarakat kebanyakan,” pungkasnya.

(Bee/*)

Dalam kunjungannya itu, Eva melihat langsung kebun serta proses produksi kopi yang di lakukan PT Toarco Jaya.

Ia mengapresiasi dan mendukung keberadaan perkebunan PT Toarco Jaya menjadi agrowisata kopi dan bisa terus ditingkatkan sebab memiliki dampak positif. Bukan hanya bagi ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani kopi, tapi juga secara umum mendukung sektor pariwisata yang menjadi unggulan Kabupaten Toraja Utara.

“Saya berharap kehadiran PT Toarco Jaya bisa memberikan dampak multiplier pada peningkatan produksi dan kualitas kopi, kesejahteraan petani, dan tentunya juga pada sektor pariwisata,” ungkap legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) tersebut.

Di kesempatan yang sama, Direktur Administrasi PT Toarco Jaya, Suwardi, yang mendampingi Eva mengatakan cikal bakal lahirnya Toarco berasal dari kerja sama antara Suladetco dan Unesco.

“PT Toarco Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi kopi arabika bermutu tinggi. Toarco adalah singkatan dari Toraja Arabica Coffee. Perusahaan ini memiliki kebun kopi seluas 530 hektare,” jelas Suwardi.

Turun mendampingi kunjungan Eva, Ketua DPD Partai NasDem Toraja Utara Yosia Rinto Kadang dan Kepala Lembang Sapan Kua – Kua Yosis Tandi Paty.

PT Toarco Jaya didirikan dari perusahaan patungan antara PT Utesco dari Indonesia dan Suladeco Ltd dari Jepang pada 1976, yang kemudian mendunia dan populer sebagai ‘Toraja Coffee’.

Pengawasan mutu yang ketat diberlakukan mulai dari pemetikan buah merah secara selektif , pengolahan basah yang sempurna, pengeringan biji yang tepat, pengupasan dan sortasi biji secara cermat, dan diakhiri dengan pengujian cita rasa (cup test). (Medcen ESR/*)

Letak Tilangnga 8 km dari kota Makale arah ke utara dan 1,5 km dari jalan Poros Makale-Rantepao.

Saat berkunjung ke sana, Eva Rataba takjub melihat pemandangan di sekitar kolam alami yang sangat sejuk dan hijau. Pengunjung disambut rimbunnya pohon bambu serta sisi kolam ditumbuhi banyak pohon, siap memberikan kesegaran yang luar biasa.

“Tana Toraja punya potensi wisata sejarah dan alam yang mampu menarik wisatawan berkunjung termasuk wisata alam Tilangnga,” kata Eva Stevany Rataba.

Dikatakan, potensi pariwisata Tana Toraja sebagai sektor unggulan yang dibuktikan Toraja sebagai surga pegunungan (Toraja The Highland Paradise) ditambah budaya dan pesona panorama alam yang indah dan sejuk, semakin meyakinkan jika Toraja sebagai daerah wisata idaman yang perlu dinikmati.

Eva menambahkan pengembangan destinasi wisata menjadi perhatian anggota legislatif untuk menambah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik.

“Saya berharap objek wisata Tilangnga ini ditingkatkan pemanfaatannya dengan menjadikannya sebagai lokasi dari berbagai kegiatan yang bisa menunjang pariwisata Tana Toraja,” ucapnya.

Saat berkunjung ke objek wisata ini Eva Rataba didampingi Lurah Sarira, Thomas Kala’ Padang, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Toraja Utara Yosia Rinto Kadang, dan pengelola objek wisata Tilangnga.

Objek wisata Tilangnga merupakan sumber mata air. Maka tidak salah jika tempat ini tidak pernah kering. Airnya jernih dan sejuk, lebih dingin lagi bagi yang tidak biasa dengan suhu Toraja yang berada di ketinggian.

Sepintas, ada tiga kolam yang ada di permandian Tilangnga yang sekelilingnya dibalut batu gamping Bebatuan itu terbentuk secara alami dan dipertahankan sampai saat ini.(Medcen ESR/*)

Kunjungan dan bantuan Eva tepatnya berada di dua titik, yaitu di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan dan Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale.

“Saya turut berdukacita atas musibah bencana alam tanah longsor yang menimpa saudara-saudara kita di tempat ini yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia. Semoga semua keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan serta penghiburan dari Tuhan Yang Mahakuasa,” ucap Eva Stevany Rataba, Selasa (16/4).

Anggota Komisi X DPR RI itu pun menyampaikan pesan agar warga senantiasa waspada, karena curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Toraja mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa tempat.

Dalam kesempatan itu legislator Partai NasDem dari Dapil Sulsel III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang dan Kota Palopo) ini memberikan bantuan sembako yang diserahkan langsung di posko pengungsian.

Eva menyempatkan mengunjungi korban tanah longsor yang masih dirawat di RS Sinar Kasih di Kecamatan Makale. Dalam kunjungannya tersebut, Eva Stevany didampingi Ketua DPD NasDem Toraja Utara yang juga caleg terpilih DPRD Sulsel Yosia Rinto Kadang.

Jumlah warga meninggal dunia pada kejadian tanah longsor yang melanda Desa/Lembang Randan Batu di Kecamatan Makale Selatan dan Kelurahan Manggau di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, hingga Minggu (14/4) pukul 19.00 WIB mencapai 20 orang.

Pembaruan data hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja mencatat kerugian materil yang disebabkan oleh longsor ini antara lain enam unit rumah di Kecamatan Makale dan satu unit rumah di Kecamatan Makale Selatan tertimbun material longsor.

Tim gabungan mendirikan posko darurat sementara di gedung gereja setempat. Sedikitnya 77 warga yang selamat untuk sementara dievakuasi ke gedung gereja ini. Dapur umum didirikan guna memenuhi kebutuhan makanan dan minuman bagi warga dan tim evakuasi. (Medcen ESR/*)

Lisda juga mendesak Nadiem untuk membatalkan kebijakan sehubungan dengan hal tersebut, karena perlu dikaji ulang dan akan berdampak bagi pendidikan bangsa Indonesia ke depan.

“Dengan tegas kita mendesak agar kebijakan tersebut segera dibatalkan, kita akan minta secara langsung kepada Mendikbudristek agar dikaji ulang, karena Pramuka sejauh ini salah satu ekstrakurikuler yang berperan dalam pembentukan karakter anak,” tegas Lisda dalam keterangannya, Rabu (3/4).

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu juga menjelaskan, pembentukan karakter anak yang dimaksud salah satunya adalah dalam bersosialisasi sehingga dapat menekan kasus bullying.

“Di tengah tingginya kasus bullying di lingkungan sekolah saat ini, Pramuka merupakan salah satu solusi untuk membentuk karakter anak dalam bersosialisasi dan mengembangkan jiwa sosial bagi anak peserta didik,” jelas Lisda.

kegiatan Pramuka, tambah Lisda, melatih anak dalam keterampilan khusus dan meningkatkan kepercayaan diri anak, yang akan bermanfaat untuk melatih kemandirian bagi anak itu sendiri.

Di samping itu, Lisda menilai aktivitas dan kegiatan di Pramuka sangat berpengaruh dalam membentuk mental anak sebagai pribadi yang bertanggung jawab, sekaligus melatih fisik dan kebugaran anak.

“Berbagai kegiatan dan aktivitas Pramuka sangat bermanfaat dalam melatih fisik dan mental anak. Di samping itu Pramuka bukan cuma mendukung pendidikan anak di sekolah, tetapi juga membentuk pribadi agar sukses dalam hidup dan meniti karier di masa depan,” ungkapnya.

Yang tak kalah penting, Pramuka juga menumbuhkan sikap cinta bangsa dan tanah air, yang ditanamkan kepada peserta didik sejak dari usia dini.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim mengesahkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 12 Tahun 2024. Salah satunya menghapus kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Pasca pengesahan tersebut, Nadiem Makarim menjadi trending dan ramai disorot oleh netizen. (Bee/*)

Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek No 12/2024 yang mencabut aturan pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Langkah ini telah menimbulkan polemik yang memancing reaksi dari berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

“Kami berpandangan bahwa Pramuka seharusnya dianggap sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan karakter anak bangsa. Melihat pentingnya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pramuka dalam perkembangan individu, kami tidak setuju dengan keputusan untuk mencabut aturan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah,” kata Ratih dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4).

Menurut Ratih, Pramuka bukan sekadar kegiatan ekstrakurikuler biasa. Lebih dari itu, Pramuka memberikan pengalaman yang mendalam dalam hal kerja sama tim, tanggung jawab, kemandirian, dan kecintaan terhadap alam.

Melalui kegiatan-kegiatan seperti berkemah, menjelajahi alam, dan melakukan aktivitas kelompok, Pramuka memberikan pengalaman langsung yang memperkaya perkembangan karakter dan kepribadian siswa.

“Pramuka juga memiliki peran penting dalam mendidik para pemuda menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas. Melalui sistem pangkalan dan struktur organisasinya, Pramuka memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk mempelajari keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim, yang merupakan aspek penting dalam membentuk generasi pemimpin masa depan,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Ratih, Pramuka juga memupuk semangat patriotisme dan cinta Tanah Air. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan yang memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan dan budaya, Pramuka membantu membangun rasa identitas nasional yang kuat di kalangan generasi muda.

Lebih lanjut Ratih menegaskan, pencabutan aturan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah berpotensi mengurangi akses siswa terhadap pengalaman-pengalaman berharga. Ini dapat menyebabkan penurunan minat dan partisipasi dalam kegiatan Pramuka, yang pada gilirannya dapat merugikan perkembangan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

Ia berpandangan bahwa Pramuka seharusnya diperkuat dan diintegrasikan lebih dalam ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Dengan demikian, setiap siswa akan memiliki kesempatan untuk mengalami manfaat positif dari kegiatan Pramuka, sehingga dapat membantu membentuk karakter yang kuat dan berintegritas pada generasi yang akan datang.

“Pramuka adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang harus dipelihara dan diperjuangkan untuk keberlangsungan pendidikan dan pembentukan karakter bangsa,” tukas legislator dari dapil Sulawesi Barat itu.

(RO/dis/*)

Lisda mengungkapkan, bantuan yang diserahkan berupa makanan siap saji untuk berbuka puasa dan sahur bagi masyarakat terdampak. Sebanyak 200 paket untuk berbuka, 100 paket untuk sahur, selain itu ada juga paket susu dan makanan bayi.

“Melalui program Dunsanak Membantu Dunsanak (DMD) kita salurkan bantuan di daerah Kampung Tanjung Tarusan. Karena Informasi yang kami terima, di lokasi tersebut terjadi banjir susulan, sehingga tim langsung menyerahkan bantuan ke lokasi,” ungkap Lisda, Minggu (31/3).

Lisda berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di Kampung Tanjung, sehingga tetap dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.

“Semoga (bantuan) dapat meringankan beban saudara kita yang sedang tertimpa musibah, khususnya di bulan Ramadan ini, agar masyarakat tetap dapat menunaikan ibadah puasa,” ujar anggota Komisi X DPR itu.

Tidak hanya bantuan makanan, Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu juga menyerahkan bantuan pakaian layak pakai sebanyak 50 Kantong besar yang diserahkan kepada masyarakat di Kampung Tanjung.

Selain di Kecamatan Koto XI Tarusan, sebanyak 300 paket sembako juga diserahkan di sejumlah wilayah terdampak banjir pada periode 27 Maret hingga 1 April 2024, yakni di Kenagarian Limau Gadang Lumpo, Kecamatan IV Jurai dan Kampung Kulam Nagari Kambang, serta Kampung Padang Panjang Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang.(bee/dis/*)

Ketetapan ini dimuat dalam Permendikbud No. 12 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 25 Maret, Pramuka dikategorikan sebagai ekstrakurikuler pilihan atau tidak wajib.

“Pramuka itu banyak sekali manfaatnya buat mendidik para siswa siswi, bahkan juga para mahasiswa bukan hanya siswa,” kata Haerul Amri kepada wartawan, Selasa (2/4)

Menurut Haerul Amri, Pramuka adalah tradisi dalam pendidikan Indonesia, dan tradisi inilah yang membentuk karakter para anak didik menjadi punya jiwa keterampilan khusus.

“Nilai sosialnya sangat tinggi, ia membentuk karakter anak muda yang punya patriot terhadap bangsa dan negeri ini, juga kemandirian. Jadi, kemandirian, nilai sosial, patriotik dan punya karakter itu nilai-nilai dari pramuka,” beber mantan Sekjen GP Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, Haerul Amri menyatakan Fraksi Partai NasDem akan meminta penjelasan resmi dari Mendikbud Nadiem Makariem atas kebijakan kontroversial tersebut.

“Kalau di fraksi insyaallah kita akan minta kejelasan apa yang dimaksud dari kebijakan Nadiem. Kita akan konfirmasi, tapi kalau dia tetap ya kita akan menolak kebijakan itu,” tegas Haerul Amri yang akan kembali duduk di Senayan para periode 2024-2029 mendatang.

Pasalnya, Fraksi Partai NasDem, justru sedang berikhtiar bagaimana anggaran pramuka itu lebih tinggi lagi dari saat ini, alias ditingkatkan.

(RO/*)

Kegiatan bernuansa kebersamaan dan toleransi itu dilakukan di Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Dalam keterangannya Eva Rataba mengatakan bahwa kegiatan tersebut guna mengingat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah.

“Indonesia terkhusus Toraja yang beragam ini harus dijaga, kegiatan bagi-bagi takjil ini adalah refleksi Paskah, yang mana kematian dan kebangkitan Kristus sebagai penanda kasih, tidak hanya kasih Allah kepada manusia, tapi juga relasi antara sesama manusia,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Toraja dengan banyak perbedaan di antara masyarakatnya, namun hal tersebut tidak menjadi tantangan untuk selalu mengedepankan persatuan sesama anak bangsa.

“Sebagai bangsa yang besar dengan keragaman suku, budaya, dan agama, justru harus saling berdampingan dan saling berbagi dalam menjalani kehidupan,” imbuh Eva Rataba.

Anggota Komisi X DPR RI itu berharap persatuan dan kesatuan tetap dipertahankan sebagai ciri khas bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

“Yang paling penting ialah kita harus merawat nilai tinggi toleransi yang sudah menjadi bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itulah komponen utama kekuatan kita,” pungkasnya.

(medcen ESR)

Jika ditindaklanjuti, industri ekonomi kreatif berpotensi menyumbangkan devisa negara hingga bernilai triliunan rupiah.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Ratih menuturkan, belajar dari pengalaman Pemerintah Singapura yang berhasil memanfaatkan agenda konser Taylor Swift selama enam hari, ia meyakini Indonesia pun bisa melakukan tindakan yang sama. Selama beberapa hari, berturut-turut, (konser Taylor Swift) yang diadakan di negara Singapura bisa nge-boost PDB (Produk Domestik Bruto) hingga mencapai 4-12 triliun rupiah.

“Dari (informasi) yang saya baca, itu hanya dari konser musik, dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebenarnya, kita sudah sadar sejak lama, tapi mungkin belum ada tindakan nyata. Seharusnya, Indonesia bisa,” tegas Ratih.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Barat itu juga menegaskan, pemerintah baik pusat dan daerah harus saling berkolaborasi untuk memperkuat kredibilitas pariwisata, khususnya pada bidang ekonomi kreatif. Sebab itu, Ratih juga mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur dan SDM pendukung pariwisata.

“Industri tourism juga harus dilibatkan mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, dan lainnya. Jadi, industri ekonomi kreatif tidak bisa dianggap sebelah mata karena sangat bisa menumbuhkan roda ekonomi. SDM kita punya (dan) SDA juga sangat mumpuni. Tinggal bagaimana sumber daya ini kita bisa kelola dengan sebaik mungkin,” terang ratih.

Menanggapi hal tersebut, Kemenparekraf berencana akan memfasilitasi berbagai konser dan event internasional melalui Indonesia Tourism Fund 2024 dengan anggaran sebesar Rp2 triliun. Selain itu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga menemui para pejabat di Kementerian Perdagangan Singapura untuk menjajaki potensi kolaborasi dalam menghadirkan konser-konser musisi kelas dunia dan event berkelas internasional lainnya di Indonesia.(dpr.go.id/*)

Usulan tersebut disampaikan langsung Lisda kepala Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto yang juga ikut turun langsung meninjau lokasi banjir dan longsor di kabupaten tersebut.

“Tadi langsung kita usulkan ke Pak Kepala untuk penambahan bantuan sembako sebanyak 1.000 paket, alhamdulillah langsung disetujui,” ujar Lisda dalam keterangannya, Senin (11/3).

Dalam kesempatan tersebut, Lisda juga menyampaikan, bantuan sembako tersebut nantinya akan langsung disalurkan, khususnya kepada masyarakat di beberapa titik terparah seperti di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera dan Lengayang, serta di Kecamatan IV Jurai.

“Karena informasinya, masih ada beberapa titik yang masyarakatnya terisolasi, sehingga nanti kita langsung salurkan ke titik-titik tersebut. Apalagi sekarang sudah masuk Ramadan, jadi diharapkan dapat membantu masyarakat yang terkena bencana dapat tetap beribadah dengan tenang,” sambung legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) tersebut.

Sebelumnya Lisda juga menyerahkan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp350.000.000 dan dua unit mobil dapur umum lapangan dari BNPB RI kepada Pemkab Pesisir Selatan.

“Terima kasih Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, yang sudah merespons cepat permintaan kami untuk bantuan di Sumbar, terutama di Pessel. Tentunya kita berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga penanggulangan bencana di Sumbar dapat berjalan dengan cepat,” pungkasnya.

(bee/*)

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 134 warga asing dari 50 perwakilan negara sahabat dan organisasi internasional akan mengikuti kegiatan program belajar bahasa Indonesia.

Menurut Lisda, hal tersebut sebagai upaya dalam memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat dunia.

“Kita sangat apresiasi langkah Kementerian tersebut dalam memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat dunia. Hal ini merupakan bagian dari upaya memajukan bangsa dan negara Indonesia di kancah global,” ungkap Lisda Hendrajoni dalam keterangannya, Minggu (25/2).

Lisda menjelaskan bahwasanya bahasa adalah jembatan emas bagi bangsa Indonesia dalam menjalin kerja sama dan hubungan yang saling menguntungkan dengan bangsa dan negara lainnya.

Apalagi, menurut Lisda, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO.

“Kita juga bersyukur karena saat ini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO. Program Bahasa Indonesia untuk para diplomat tersebut kiranya terkoneksi dengan penetapan UNESCO tersebut,” sambungnya.

Ke depan, menurut legislator NasDem asal Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu, program belajar Bahasa Indonesia harus menjangkau lebih luas sehingga dapat dipelajari seluruh pihak di belahan dunia mana pun.

“Ke depan kita berharap program tersebut hendaknya tidak hanya diberikan kepada para diplomat asing yang bekerja di Indonesia, tetapi harus dibuka lebih luas kepada semua pihak yang berminat mempelajari Bahasa Indonesia,” pungkas Lisda.

(bee/*)

“Fenomena ini sering kali disebut sebagai dosa besar pendidikan yang terus berulang tanpa adanya pertobatan yang nyata. Kita, sebagai masyarakat, harus bersatu untuk menyatakan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat lagi ditoleransi,” ungkap Ratih dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/2).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Barat itu juga mengatakan, kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah-sekolah telah menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Banyak dari kasus itu tidak pernah terdengar oleh publik karena tidak viral di media sosial, tidak mendapatkan penanganan yang memadai, atau bahkan lebih buruk lagi ditutup-tutupi oleh berbagai pihak yang berkepentingan,” jelas Ratih.

Kenyataan tersebut, tambah Ratih, menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang kita dambakan masih jauh dari kenyataan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

“Sekolah, yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi siswa-siswi, mestinya menjadi tempat yang aman dan mendukung, bukan tempat yang menimbulkan trauma akibat tindakan bullying yang dilakukan oknum tertentu,” tukas Ratih.

Ditegaskan Ratih, kasus bullying yang baru-baru ini mencuat ke publik, yang melibatkan anak dari tokoh terkenal, hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar.

“Kasus ini terungkap karena aduan masyarakat digital di media sosial, yang menimbulkan pertanyaan apakah korban bullying dan lingkungan yang peduli merasa bahwa mengadu ke pihak sekolah bukan lagi solusi yang efektif?,” tanya Ratih.

Oleh karena itu, jelas Ratih, untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang adil dan beradab, sekolah harus mendukung hal itu dengan memberikan perlindungan kepada setiap siswa-siswinya. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang, baik itu dilakukan oleh kalangan pesohor atau mereka yang berasal dari keluarga supermampu.

“Pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Indonesia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman, bebas dari segala bentuk bullying dan diskriminasi,” pungkas Ratih.

(RO/*)

“DPR akan mendorong pemerintah mengevaluasi ulang alokasi anggaran pendidikan. Pasalnya, alokasi 20% dari APBN tidak sepenuhnya dikelola oleh kementerian yang mengurus pendidikan,” ungkap Haerul dalam keterangannya, Kamis (1/2).

Gus Amri, panggilan akrab Haerul Amri menegaskan, DPR akan memanggil Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) guna meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai masalah pinjol di kampus plat merah itu.

“Komisi X akan melakukan inisiasi bekerja sama dengan kampus-kampus untuk mencari jalan terbaik mengatasi permasalahan tersebut,” janji Gus Amri.

Sebelumnya, ITB mengeluarkan kebijakan mengenai menyediakan skema pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dari pinjaman financial technology (fintech) peer to-peer (P2P) lending atau pinjaman online danacita. Namun, hal itu dianggap sama sekali tidak memberikan solusi. (metrotvnews.com/*)

”Membangun untuk kemajuan bersama memperjuangkan suara masyarakat banyak, Insyaallah hal itu akan kita perjuangkan,” tegas Lisda Hendrajoni di Nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Sabtu (27/1).

Dalam kunjungan silaturahminya, Lisda yang kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok) dengan nomor urut 1, disambut antusias ratusan warga Bungo Pasang.

Dalam kesempatan tersebut, Lisda memaparkan beberapa program perubahan untuk masyarakat Pesisir Selatan dan Sumatra Barat pada umumnya.

“Program–program yang selama ini telah dilaksanakan, akan terus dilaksanakan dan dilanjutkan. Salah satunya memperjuangkan bantuan program PIP (Program Indonesia Pintar) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus agar terus berlanjut untuk masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan,” terang Lisda.

Selain itu, tambah anggota Komisi X DPR RI itu, juga akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pemilihan.

Sambil membagikan sovenir botol minuman kepada masyarakat, sekali lagi Lisda Hendrajoni mengajak masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan agar menggunakan hak pilih dan tidak menjadi golput.

Kegiatan tersebut mendapatkan monitoring dan pengamanan yang dipimpin oleh Kapolsek IV Jurai, Iptu Edy Roszal dan empat personel serta Panwas Kecamatan IV Jurai sebanyak tujuh orang. (Bee/*)

Ajakan tersebut disampaikan Haerul Amri saat menyerahkan beasiswa yang dihadiri oleh amak-emak wali murid di wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (17/1).

“Saya memberikan pelajaran tentang pentingnya keterlibatan mereka untuk menyukseskan pesta demokrasi. Mereka harus datang ke TPS dan ikut mencoblos,” terang Gus Amri, sapaan Haerul Amri, Kamis (18/1).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga mengatakan, namanya pesta maka harus dinikmati secara bersama-sama. Oleh karenanya, dalam pesta demokrasi, 14 Februari nanti harus dinikmati secara riang gembira.

“Tidak boleh ada gesekan, ribut-ribut karena beda pilihan. Apa pun hasilnya dalam pesta demokrasi itu, ya harus kita nikmati secara bersama-sama,” tandas tokoh muda Nahdliyin inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu.

Gus Amri menambahkan, dalam satu hari dirinya menyerahkan 330 beasiswa PIP di Kecamatan Tutur. Itu tersebar di tiga lembaga pendidikan.

Noviana, warga Desa Pungging Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, salah satu wali murid yang rumahnya menjadi tempat pertemuan, mengaku bersyukur, selain karena anaknya mendapat bantuan beasiswa, juga karena rumahnya dikunjungi anggota DPR RI.

“Sebelumnya, jangankan anggota DPR RI, DPRD kabupaten saja belum pernah ada yang datang dan berkunjung ke rumah dan desa kami,” ucapnya.

(*)

Beasiswa KIP Kuliah tersebut diberikan kepada 2.000 mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Toraja.

Pada saat pembagian, Eva didampingi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX, Andi Lukman dan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Toraja Utara Yosia Rinto Kadang.

Eva di hadapan penerima KIP Kuliah mengucapkan selamat kepada para penerima. Menurutnya, beasiswa tidak diberikan secara asal-asalan, melainkan diperebutkan dengan proses perjuangan dan seleksi yang ketat.

“Kalau ditanya siapa yang mau beasiswa, semua juga pasti mau,” ujarnya.

Menurut legislator dari Dapil Sulawesi Selatan III (Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang, dan Kota Palopo) itu, peminat KIP Kuliah sangat besar, sementara kuota terbatas.

Untuk itu, harus menyeleksi berdasarkan kriteria-kriteria bahwa calon penerima mempunyai potensi kualifikasi akademik yang baik, motivasi yang tinggi untuk maju, dan diutamakan dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Beasiswa itu diharapkan dapat membuka jalan bagi mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik di masa depan.

“Saya harapkan, adik-adik yang mendapatkan KIP ini benar-benar bisa memanfaatkan dengan baik. Melalui program ini, capai cita-cita kalian, angkat derajat keluarga dan daerah. Adik-adik harus menunjukan bahwa kalian orang terpilih, jangan sia-siakan kesempatan ini,” ucap Eva Rataba.

Kepala LLDikti Wilayah IX Andi Lukman mengutarakan, pihaknya berterima kasih kepada Eva Stevany Rataba yang selalu memperjuangkan masyarakat di bidang pendidikan. Melalui program itu pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan kuliah.

“Saya kagum melihat Ibu Eva yang selalu berjuang untuk masyarakat di bidang pendidikan. Jujur, aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui Ibu Eva sangat membantu kami dalam mencegah anak-anak kita putus sekolah dan kuliah,” ujarnya.

(Media Center ESR/dis/*)

Di hadapan puluhan orang tua penerima beasiswa, Gus Amri, sapaan akrab Mohammad Haerul Amri, berjanji akan terus memperjuangkan pendidikan, terutama di dapilnya Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan.

“Banyak sekali saudara kita yang memiliki semangat belajar tinggi, tetapi terbelenggu karena tidak adanya biaya pendidikan. Ini miris sekali. Negara wajib hadir mengatasi masalah ini,” kata Gus Amri, Sabtu (16/12).

Sebagai wakil rakyat, Gus Amri bertekad untuk terus memperjuangkan pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

“Saya akan bantu mereka lewat program beasiswa ini dan saya pastikan tidak ada potongan sama sekali karena beasiswa untuk anak-anak bangsa, demi masa depan mereka,” tutup Gus Amri.

Puluhan emak-emak orang tua para penerima beasiswa meneteskan air mata kebahagiaan. Mereka bersyukur anak mereka mendapat bantuan pendidikan. Selain itu, mereka juga dapat menyampaikan keluh kesah langsung kepada Gus Amri.

Salah satu orang tua murid penerima beasiswa KIP Kuliah, Amilatul Qomariyah, berterima kasih kepada Gus Amri yang telah memperjuangkan pendidikan bagi anaknya.

Ia bercerita bahwa anaknya terancam gagal skripsi karena terkendala biaya. Dengan beasiswa itu, anaknya bisa melanjutkan skripsinya. Selain itu, ia juga meminta beasiswa untuk anaknya yang ke dua. Ia mengaku berat untuk menguliahkan anaknya karena sang suami sudah meninggal dunia.

“Saya ingin Gus Amri membantu memberikan beasiswa untuk anak saya. Saya berharap Gus Amri bisa terpilih lagi menjadi wakil rakyat agar memperjuangkan pendidikan anak-anak,” ujarnya.

(dis/*)

Hal tersebut disampaikan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Muhamad Haerul Amri saat melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI di Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (15/12). Empat pilar meliputi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

“Empat pilar ini sangat penting untuk terus kita jaga demi menjaga keutuhan bangsa,” kata Gus Amri, sapaan akrab Haerul Amri.

Gus Amri juga menyinggung, Kabupaten Probolinggo yang terkenal dengan kota santri tentunya tidak terlepas dari latar belakang masyarakatnya yang mayoritas santri.

Hal ini menurutnya menjadi bekal penting bagi masyarakat Probolinggo untuk terus menggelorakan semangat Pancasila, apalagi memasuki tahun politik seiring kian dekatnya Pemilu 2024.

“Sejarah membuktikan, banyak momentum memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan oleh peran santri, makanya ini menjadi tugas kita bersama untuk terus menjaga Pancasila,” tegas anggota Komisi X DPR RI itu.

Sekjen Garda Pemuda NasDem itu juga mengungkapkan, sejak tahun 1984 pada Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Situbondo, Pancasila telah ditetapkan menjadi asas tunggal negara.

Hal ini pun diperkuat pada Muktamar NU 1989 di Situbondo, di mana KHR As’ad Syamsul Arifin menegaskan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal kehidupan berbangsa.

“Kita harus terus menggelorakan semangat Pancasila, Indonesia harus kukuh, Sang Saka Merah Putih harus terus berkibar, jangan sampai bendera kita dirobek oleh orang lain. Hubbul wathan minal iman (mencitai tanah air sebagian dari iman,” tutupnya.

(*)

Menurut Lisda, SMK merupakan sekolah kejuruan yang fokus pada bidang yang diminati para siswa. Kurikulum Merdeka Belajar yang kini diterapkan juga mengutamakan kemerdekaan bagi siswa dalam menentukan pilihan bidang yang diminati.

“Sehingga bakat masing-masing siswa dapat menonjol di bidang tersebut. Di sinilah keunggulan SMK, karena memang sudah memiliki siswa dengan bakat masing-masing, sehingga memiliki skill yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan pada era globalisasi ini,” ujar Lisda dalam sosialisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), di SMKN 1 Sijunjung, Muaro Sijunjung, Sumatra Barat, Senin (11/12).

Dalam kesempatan tersebut Lisda menjelaskan PIP merupakan program pemerintah yang disalurkan langsung kepada peserta didik melalui rekening masing-masing siswa. Bantuan itu diharapkan dapat menunjang kebutuhan para siswa untuk terus melanjutkan pendidikan.

“Jadi tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah atau terhalang sekolah karena tidak ada biaya. Banyak program pendidikan dari pemerintah yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya PIP dan juga KIP,” sambungnya.

Bantuan PIP tersebut merambah golongan masyarakat kurang mampu dengan jumlah bantuan Rp450ribu untuk tingkat SD dan Rp750 ribu untuk SMP serta Rp1 juta untuk tingkat SMA dan SMK.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menjelaskan, berdasarkan SK Kementerian Pendidikan bantuan PIP terdiri atas dua jalur. Yakni reguler yang diusulkan melalui dinas pendidikan kabupaten dan provinsi, serta jalur pemangku kepentingan yang bersumber dari aspirasi anggota Komisi X DPR.

“Alhamdulilah untuk 2023, melalui jalur aspirasi kami di Komisi X DPR, terdapat 48.000 bantuan PIP yang kami bawa untuk peserta didik di Sumatra Barat,” katanya.

Lisda menambahkan, bantuan tersebut terbagi atas dua tahap. Tahap pertama sudah hampir rampung 100% dan bulan ini sudah memasuki tahap ke dua untuk proses pencairan, dan sebagian besar sudah dapat dirasakan masyarakat.

Lisda berharap seluruh proses penyaluran dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya untuk kegiatan pendidikan. Adanya PIP dan KIP jalur aspirasi dari Komisi X DPR juga diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu bisa dan terus sekolah bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

“Kita menginginkan anak-anak di Sumatra Barat dapat menjadi anak yang berkualitas dan berpendidikan tinggi sehingga bisa mengubah kehidupan keluarga. Keberadaan kami di Komisi X DPR dapat dimaksimalkan untuk kepentingan peningkatan SDM yang lebih baik lagi ke depan,” pungkasnya.

(Bee/dis/*)