Menurut Subardi, banyak warga di pedalaman yang tidak tersentuh pembangunan fisik. Kondisi itu dapat dipahami mengingat anggaran pembangunan daerah terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara langsung.

“Di beberapa padukuhan memang belum tersentuh pembangunan. Kita paham itu karena anggaran daerah terbatas, tidak semua wilayah bisa dibangun langsung,” kata Subardi saat melakukan Sosialisasi 4 Pilar Bangsa di Patuk, Gunungkidul, DIY, Rabu, (19/7).

Melihat kondisi tersebut, Subardi fokus merealisasikan program aspirasinya dengan mengutamakan wilayah terpencil. Dengan berbasis aspirasi, ia berhasil menyisir wilayah padukuhan yang belum tersentuh pembangunan. Beberapa ruas jalan kini telah diaspal melalui program aspirasi.

“Dengan berbasis aspirasi, masyarakat di padukuhan bisa merasakan pembangunan. Ini upaya mewujudkan keadilan sosial, setidaknya bisa mengurangi ketimpangan pembangunan,” lanjutnya.

Subardi mencontohkan, ia baru saja meresmikan pembangunan jalan aspal sepanjang 350 meter di Padukuhan Bogor II, Kalurahan Playen, Kapanewon Playen, Gunungkidul. Bantuan itu disampaikan warga pada pertengahan 2022 dan direalisasikan pada awal 2023.

Begitu pula di Padukuhan Barak I Kalurahan Margoluwih Seyegan, Subardi telah merampungkan pembangunan jalan aspal sepanjang 3.420 m2. Sedangkan di Padukuhan Nyamplung, Kalurahan Margokaton Seyegan, pembangunan jalan aspal sepanjang 900 m2. Total pembangunan dari program aspirasi mencapai Rp310 juta.

Bagi Ketua DPW NasDem DIY itu, pembangunan tersebut memberi manfaat jangka panjang. Mobilitas warga terutama di padukuhan semakin lancar. Pemerataan pembangunan merupakan implementasi dari sila kelima Pancasila.

“Jalan sebagai infrastruktur utama merupakan hak dasar warga. Hak untuk merasakan fasilitas yang sama antara wilayah perkotaan dan padukuhan. Dengan pemerataan, saya turut mengamalkan amanah sila kelima,” imbuh Mbah Bardi, sapaan akrabnya.

Di forum Sosialisasi 4 Pilar, Subardi mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan. Partisipasi itu bisa dilakukan dengan menyampaikan aspirasi yang telah diputuskan bersama oleh segenap masyarakat. Dengan komitmen bersama, nilai keadilan sosial yang merupakan bagian dari 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) bisa diperjuangkan dan direalisasikan. (NK/*)

“Kata jujur dan adil itu sangat mudah diucapkan, tetapi praktiknya sangat tidak mudah, karena membutuhkan kerja sama yang baik dari semua pihak,” ungkap anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman saat menjadi pembicara pada seminar Fraksi Partai NasDem MPR RI bertajuk Merawat Pemilu dalam Dimensi Restoratif di Kemang, Jakarta, Selasa (25/10).

Baca juga: Surya Paloh: Sirkulasi Kekuasaan Harus Lahir dari Pemilu Berkualitas

Acara yang dihelat Fraksi Partai NasDem MPR RI bekerja sama dengan DPD NasDem Jakarta Selatan itu menghadirkan narasumber anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, Fadholi, dan Mohammad Haerul Amri. Hadir sebagai narasumber pakar, Wibi Andrino, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Puadi, anggota Bawaslu dan Idham Holik, komisioner KPU.

Anggota MPR dari Fraksi Partai NasDem dua periode, Fadholi dalam kesempatan tersebut mengatakan, kesuksesan jalannya pemilu juga membutuhkan sinergisitas antara penyelenggara pemilu dan partai politik.

“Sejauh ini, secara umum Partai NasDem telah menunjukkan berbagai praktik politik yang mengedepankan etik dan kesantunan,” kata Fadholi.

Sedangkan Haerul Amri menitikberatkan pada anak muda agar terus mematangkan diri pada praktik politik yang membawa kebaikan bagi bangsa.

“Pemilu adalah cara baik dalam proses regenerasi kepemimpinan kolektif. Bangsa ini harus terus memainkan peran besar dalam mewujudkan gerakan perubahan. Wilayah politik bukan lahan mencari penghidupan, tetapi justru peran politik adalah jalan pengabdian,” papar Haeral Amri.

Sebagai narasumber pakar, Idham Holik, anggota KPU memberikan banyak catatan terkait partisipasi peserta pemilu dalam upaya membangun bangsa.

“Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang secara detail memahami regulasi penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu akan terus memperbaiki cara kerja secara baik dan tertib sesuai dengan harapan semua pihak,” kata Idham.

Dia juga menambahkan, KPU akan terus menjaga netralitas dan independensi dalam upaya menerjemahkan kerja penyelenggara pemilu untuk menjaga jarak dengan semua peserta pemilu.

Baca juga: Sejumlah Pengurus NasDem Kawal Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

Sedangkan Puadi, anggota Bawaslu mengatakan penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Peserta pemilu harus paham terkait dengan regulasi yang menjadi acuan penyelenggaraan pemilu. Hal ini penting karena memahami regulasi menjadi cara yang sangat baik menghindari pelanggaran pemilu,” terang Puadi.

Sebagai tuan rumah sekaligus narasumber pakar, Wibi Andrino memberikan banyak catatan produktif soal merawat pemilu dalam dimensi restoratif.  Menurutnya, kerja lapangan yang selama ini telah didedikasikan rasanya masih belum cukup, masih belum banyak, karena kerja politik tidak hanya kerja teoritis tetapi kerja turun langsung kepada masyarakat, melihat dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Apa yang dipikirkan Pak Surya Paloh dalam melihat bangsa ini adalah kerja intuitif. Restorasi adalah kata hati yang menggambarkan bagaimana bangsa ini harus terus dijaga dan dirawat hingga kelak menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa maju lainnya di dunia,” papar Wibi.

Selaku moderator, Muhammad Husen Db atau yang akrab disapa Debe, mengaku antusias atas pikiran hebat para narasumber sekaligus gembira atas partisipasi aktif seluruh peserta. Begitu banyak pikiran hebat para narasumber, harus diambil sebagai bahan diskursus yang mendewasakan.

“Dari anggota MPR hingga KPU dan Bawaslu, serta kakak Wibi telah menjelaskan banyak konsep dan pikiran besar, tinggal bagaimana semua pikiran ini bisa dipelajari seluruh peserta yang hadir dan seluruh anak bangsa untuk menjaga dan merawat semua kebaikan bangsa,” kata Debe.

Debe menambahkan, jika bangsa ini dirawat dengan baik, dipelihara oleh pemimpin yang baik, dititipkan kepada anak generasi yang cerdas, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan besar. Itulah mimpi para pendahulu bangsa ini, Indonesia.(RO/*)

“Empat Pilar Kebangsaan adalah pemandu demokrasi agar ruang publik sehat dan terdidik. Panduan dari Empat Pilar akan memperbaiki kualitas demokrasi, terutama saat ini memasuki tahun politik,” kata Subardi saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Balai Kelurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Jumat (23/9).

Menurut Subardi yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu, betapapun suhu politik kian panas, ruang publik tidak boleh diisi dengan narasi yang memecah belah persatuan. Ia khawatir jika tidak ada kesadaran dari para kontestan pemilu, dinamika politik akan terus diwarnai silang pendapat yang melelahkan. Terlebih saat ini era disrupsi informasi dan post truth politics sangat mudah menyebarkan kebencian dan berita bohong.

“Sebagai dinamika menuju 2024, silang pendapat tidak boleh mencemari ruang publik. Pemahaman ini harus dimulai dari partai politik sebagai peserta pemilu,” tambahnya.

Gejala-gejala yang biasanya terjadi memasuki tahun politik antara lain politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) hingga tuduhan rekayasa penyelenggaraan pemilu. Isu rekayasa tersebut akan membuat krisis kepercayaan terhadap negara, dan berpotensi menciptakan konflik antarpendukung kontestan pemilu.

“Isu yang menyebabkan distrust terhadap negara adalah kontra nasionalisme. Kita harus berbenah karena tantangan menuju 2024 terasa berat. Sisa polarisasi itu masih ada,” tutup Legislator NasDem dari Dapil DIY itu.

Dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan itu, Subardi menggandeng banyak pihak seperti tokoh masyarakat Semanu Gunungkidul, pelaku UMKM, mahasiswa, dan kader Partai NasDem Gunungkidul. Pada kesempatan itu Subardi juga mengajak masyarakat agar aktif terlibat dalam persiapan menuju Pemilu 2024.(NK/dis/*).

Sedikitnya ada 80 orang perempuan yang mewakili 12 kecamatan yang ada di Melawi menghadiri acara tersebut.

Dalam paparannya, Yessy menegaskan, 4 Pilar Kebangsaan MPR penting untuk terus disosialisasikan di tengah masyarakat, khususnya kaum perempuan sebagai ibu sekaligus guru pertama di dalam keluarga dan generasi muda.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengaplikasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan MPR (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari,” kata Yessy.

Edukasi kepada kaum perempuan, tambah Legislator NasDem itu, merupakan langkah sosialisasi dalam rangka penguatan sekaligus penyadartahuan akan pentingnya pengaplikasian nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan MPR dalam berbangsa dan bernegara.

“Kesadaran kolektif kaum perempuan diharapkan mempererat nilai kebangsaan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dalam menghadapi tantangan nasional hingga global,” jelas anggota Komisi IV DPR RI itu.

Legislator NasDem dari Dapil Kalbar II (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu) itu juga menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam membumikan 4 Pilar Kebangsaan MPR di tengah-tengah keluarga.

“Di dalam masyarakat, diharapkan menjadi simpul penguat nilai kebangsaan. Jika simpul-simpul di lingkup keluarga kuat, saya yakin masyarakat kita sebagai sebuah bangsa akan terus kuat, bersatu dan cinta Tanah Air Indonesia Raya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yessy juga mendorong agar perempuan bisa berdaya, berpolitik, dan syukur-syukur dipercaya menjadi wakil rakyat sebagai anggota legislatif.

Yessy menekankan bahwa yang tahu perempuan adalah kaum perempuan itu sendiri. Jadi kesetaraan gender yang sudah banyak diperjuangkan di Indonesia itu harus mampu ditangkap dan dimanfaatkan oleh perempuan.

“Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang lahir ke depan sudah memiliki perspektif perempuan dan anak serta memiliki sensitivitas kesetaraan gender,” urai Yessy. 

Kata Yessy, 30% keterwakilan perempuan di parlemen sudah diatur. Namun hingga saat ini belum pernah tercapai.

“Saya berharap di masa mendatang perempuan bisa bergerak bersama, bahu-membahu sebagai sesama perempuan untuk menjadi wakil rakyat di parlemen sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan dan disuarakan,” pungkas Yessy.

(Yesaya/*)

“Kewajiban konsep kebangsaan harus tetap dijaga, karena Indonesia berdiri ditopang oleh aneka suku, ras, agama, bahasa. Empat pilar ini harus disampaikan agar kita tidak kehilangan sejarah,” ujar Sri Wahyuni saat melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI (Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika) di Desa Gelar Lor Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (3/8).

Sosialisasi itu merupakan salah satu upaya penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada masyarakat. Dengan dipandu anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi NasDem, Isnaeni, masyarakat setempat dan generasi muda se Kecamatan Sukorejo mengikuti acara tersebut.

“Empat Pilar Kebangsaan merupakan bagian terpenting dari NKRI agar selalu mengaitkan berbagai persoalan bangsa dan tantangan ke depan. Kita harus selalu ingat bahwa karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa itu mempunyai kebesaran, keleluasaan dan kemajemukannya,” ungkap Sri Wahyuni.

Legislator NasDem dari Dapil Jatim VII (Ponorogo,Trenggalek, Pacitan, Magetan, Ngawi) ini juga menjelaskan, dasar negara kita Pancasila mempunyai cara pandang yang luas dan memayungi UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Memahami Empat Pilar Kebangsaan mutlak dilakukan, agar itu menjadi nilai kekuatan bangsa Indonesia yang tak akan terpisahkan oleh gelombang zaman,” ulas Sri Wahyuni.

Menurutnya, persoalan kebangsaan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan lalai dalam pengimplementasian Empat Pilar Kebangsaan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

“Dari situlah, saya mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan. Nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa harus terus ditumbuhkan agar semakin mencintai dan membangun negeri tercinta Indonesia ini,” pungkas Sri Wahyuni.

(RO/*)

“Menjelang 2024 akan muncul perbedaan dan gesekan. Maka kita perlu politik kebangsaan agar perbedaan itu menjadi energi positif. Kita ingin kontestasi politik berjalan sehat,” kata Subardi saat menggelar Sosialisasi 4 Pilar Bangsa di kawasan Seturan, Sleman, DIY, Kamis, (28/7).

Subardi menyampaikan, sikap politik kebangsaan disuarakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengukuhan gelar Doktor Honoris Causa di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Senin (25/7). Dalam pandangan Surya Paloh, moderatisme politik mengandung prinsip etika dan moral agar perjuangan politik berada di rel kebangsaan.

Politik kebangsaan berorientasi pada penegakan konsensus bangsa. Konsep itu akan merancang kepentingan politik menjadi kepentingan bangsa yang utuh. Para pelaku politik akan melahirkan karya untuk membangun bangsa.

“Ini menjadi prinsip agar perjuangan politik kita tidak melebar dari rel konsensus bangsa. Intisari empat pilar ada di dalam political nation itu,” urainya.

Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) dihadiri kelompok Koperasi dan perwakilan organisasi Usaha Kecil Mikro Menengah. Subardi beralasan, kelompok penggerak ekonomi kerakyatan inilah yang harus diperhatikan dari kerja-kerja politik.

“Kerja politik itu haruslah menyejahterakan, haruslah memberdayakan. Sebab, politik tanpa arah kebangsaan akan melahirkan pergerakan yang semu tak berguna,” terangnya.

(NK/*)

“Pasangan capres-cawapres idealnya adalah sosok yang mampu menyatukan kelompok-kelompok yang selama ini berbeda sikap politik. Ini semangat saya sebagaimana sila ketiga Pancasila,” kata Subardi saat menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di kawasan Seturan, Sleman, DIY, Senin, (30/5).

Menurut anggota Fraksi Partai NasDem MPR itu, kriteria tersebut sangat dibutuhkan agar tidak terjadi disintegrasi sosial pasca-pemilu. Ketua DPW NasDem DIY itu tidak ingin setiap kontestasi politik melahirkan gesekan sosial. Efek polarisasi dari Pemilu 2019 dan sebelumnya Pilkada Serentak 2017 sangat merugikan bangsa.

“Kita prihatin efek polarisasi dari pemilu lalu masih terasa. Apakah 2024 mau seperti ini lagi? Tentu tidak. Caranya bagaimana? Kita dorong agar terbentuk pasangan capres-cawapres yang mewakili dua arus besar yang mampu menyatukan bangsa,” jelas wakil rakyat dari DIY itu.

Dalam acara ini Subardi mengajak masyarakat untuk konsisten melaksanakan nilai-nilai 4 Pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Subardi juga menjelaskan hakikat dari pemilu yakni untuk menyatukan bangsa melalui pemimpin yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Apabila gagasan ini berhasil, pemerintahan ke depan akan menjadi kuat dan pembangunan berjalan cepat. Ia pun berharap, gagasan itu didukung para tokoh dan negarawan demi masa depan bangsa.

“Saya berharap gagasan ini didukung para tokoh dan negarawan. Kita harus solid. Ini semata untuk masa depan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan sesaat,” kata Legislator NasDem dari Dapil DIY itu.

(NK/*)

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mohamad Haerul Amri saat melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Desa Niha One, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (25/5).

Dalam sosialisasi bertajuk Pemuda Menjawab Nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada Masyarakat itu, Haerul Amri mengingatkan agar masyarakat memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Saya berharap kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Aam, sapaan akrab Haerul Amri.

Dalam kesempatan tersebut Aam juga menambahkan, pemahaman agama yang sempit dan selalu menganggap kelompoknya paling benar, dapat menimbulkan fanatisme kedaerahan.

“Sikap tersebut dapat merobohkan persatuan dan kesatuan yang sudah dibangun,” tegasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan)itu  beranggapan, saat ini sepertinya ada kesan kurang berkembangnya penghargaan atas kemajemukan dan kebhinekaan, keteladanan dalam bersikap dan perilaku serta kurang maksimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, tambah Aam, masyarakat harus memperkuat ketahanan keluarga dengan kebersamaan, kesolidan serta kerukunan. Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman bangsa, dengan banyak suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan budaya, tetapi tetap satu yakni Bangsa Indonesia.

“Jadi kita harus bangga menjadi warga Negara Indonesia, bukan malah terpecah belah,” tandas Aam.

Pada sosialisasi tersebut hadir juga Muhammad Husen DB, tokoh muda NTT dan Tenaga Ahli Badan Sosialisasi MPR RI. Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai NasDem MPR RI, Syarief Abdulah Alkadrie, dan anggota MPR Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat, hadir secara virtual. (RO/*)

“Dalam upaya menjaga kedaulatan Republik Indonesia, salah satunya dengan menginternalisasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Ini sebagai bentuk kita cinta Tanah Air Indonesia,” ujar Aam,sapaan akrab Haerul Amri, saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Pondok Pesantren Ar-Riyadh, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (22/4).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu mengatakan, berdirinya negara Indonesia tidak terlepas dari perjuangan Waliyullah. Kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan para ulama, terkhusus Nahdlatul Ulama (NU).

“Kita semua adalah warga negara yang sangat mencintai bangsa ini, khususnya warga Nahdliyyin (NU) yang memiliki keharusan dalam menjaga NKRI. Bagi saya, yang memiliki saham terbesar dalam upaya kemerdekaan Indonesia adalah para ulama, khususnya NU. Dan itu sudah menjadi catatan dalam lipatan sejarah kemerdekaan Indonesia,” tandas Aam.

Seluruh warga negara perlu bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan Empat Pilar Kebangsaan, yang sudah diperjuangkan para pendahulu.(RO/*)

“Kewajiban negara adalah mengendalikan serta menjamin ketersediaan bahan pangan dengan mutu yang baik dan harga terjangkau,” kata Subardi saat sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Gunung Kanun, Padukuhan Gelung, Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, Selasa (29/3) malam.

Penegasan hak atas pangan merupakan amanat Pasal 28I UUD 1945 ayat (4), yakni: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Legislator NasDem itu menjelaskan, berbagai literatur menyebutkan bahwa hak pangan mengandung asas indivisibility, yaitu bagian dari HAM. Dengan demikian, pemenuhan HAM adalah pemenuhan hak pangan yang wajib ditanggung negara.

“Hak atas pangan tidak berdiri sendiri, namun juga menyatu dengan hak asasi. Itu menjadi kewajiban pemerintah sebagaimana diatur pasal tersebut,” kata Subardi yang juga anggota Komisi III DPR RI itu.

Gejolak harga pangan terjadi sejak tiga bulan terakhir. Harga salah satu komoditas pangan yakni minyak goreng terus merangkak naik. Pemerintah pun telah mengeluarkan kebijakan pengendalian harga dengan skema penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng curah, dan pencabutan HET terhadap minyak goreng kemasan. Kenyataannya, pasca kebijakan itu terjadi gejolak lain, yakni fenomena minyak goreng melimpah dengan harga tinggi seusai HET dicabut.

Sebagaimana amanat konstitusi, negara tidak boleh lepas tangan. Apalagi sejauh ini kebijakan tersebut belum efektif. Legislator NasDem rakyat dari Dapil DIY itu mengusulkan operasi pasar serentak yang melibatkan banyak sektor yakni, Bulog, PT RNI sebagai BUMN holding pangan dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator.

“Negara tidak bisa bertumpu pada satu solusi. Butuh langkah yang lebih konkret untuk stabilisasi harga dan pasokan dengan cara operasi pasar,” jelasnya.

Menurut Subardi yag juga Ketua DP Partai NasDem DIY itu, Hak atas pangan memiliki konsekuensi moral. Pengabaian terhadap pangan bisa dianggap sebagai pelanggaran atas HAM oleh negara. Subardi berharap langkah taktis pemerintah mampu memenuhi hak atas pangan yang layak.

“Melalui semangat empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kita mendukung pemerintah agar mampu mengatasi gejolak ini,” pungkasnya.

(NK/*)