“Kami ingin memberikan catatan, bahwa sinkroniasasi antardepartemen dan badan usaha harus bisa berjalan efektif dan baik,” ujar Arif dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan pemerintah membahas swasembada pangan dan ketersediaan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Arif optimistis tekad Presiden Prabowo membawa Indonesia menuju swasembada pangan memiliki peluang yang sangat baik. Sudah ada beberapa program yang mendukung hal tersebut, seperti pencetakan lahan sawah baru di beberapa daerah.

“Mudah-mudahan, kita optimis bahwa itu bisa menjadi salah satu langkah untuk swaasembada pangan yang diharapkan Pak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Menurutnya, masalah pangan ialah hal penting yang mesti menjadi perhatian seluruh pihak. Ketersediaan pangan sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok sekaligus sebagai jaminan tumbuhnya generasi emas Indonesia.

“Ini urusan masa depan kita, urusan perut, masalah kesejahteraan rakyat. Jadi saya minta lebih serius, lebih konsentrasi, supaya jangan sampai apa yang kita lakukan, yang menjadi korban adalah masyarakat banyak,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut Arif memperingatkan Bulog untuk memperketat pengawasan agar rantai beli dan distribusi tidak terlalu banyak melewati perantara.

“Bulog harus bertransformasi untuk bisa lebih mandiri di bawah Presiden. Supaya jangan beli gabah pakai duit pinjaman bank atau apa, yang akhirnya menambah beban lagi,” tukas Arif.

(Yudis/*)

Langkah itu sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor pertanian.

“Kami ingin petani mendapatkan hasil panen yang lebih baik agar kesejahteraan mereka meningkat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan penggunaan pupuk berimbang sesuai pola 5:3:2 yang dianjurkan pemerintah,” ujar Arif dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Legislator dari Dapil Banten I (Pandeglang dan Lebak) itu menjelaskan bahwa penerapan pola pupuk berimbang dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.

“Dengan pola 5:3:2, yakni 500 kg pupuk organik, 300 kg NPK, dan 200 kg Urea per hektare, hasil panen yang biasanya hanya 6 ton per hektare bisa meningkat hingga 8 ton per hektare. Ini tentu akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani,” ujar Arif.

Meski demikian, Arif mengakui bahwa masih diperlukan sosialisasi lebih luas agar petani memahami manfaat serta tata cara penggunaan pupuk berimbang sesuai aturan yang berlaku.

Pendekatan langsung ke lapangan sangat penting untuk memahami kendala yang dihadapi petani.

Arif menegaskan bahwa semua pihak, termasuk penyuluh pertanian, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan serta program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

Lebih lanjut, Arif menyoroti tiga tantangan utama yang harus diatasi di Banten, yakni kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan.

“Dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan di Banten, sumber daya ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar masyarakat tidak terjebak dalam kemiskinan. Jangan sampai kita seperti tikus mati di lumbung padi,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

“Saya meminta menteri tolong ditugaskan secara khusus dirjen untuk memperhatikan Banten. Karena Banten penunjang pasokan ikan ke Jakarta,” ujar Arif saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten I (Pandeglang dan Lebak) itu mengungkapkan, Pandeglang dan Lebak belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Padahal, dua daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa.

“Saya hanya ingin menyampaikan kepada menteri terkait persiapan ikan menjelang Ramadan ini. Dapil saya Banten I, Pandeglang dan Lebak. Baru sekarang saya masuk ke Komisi IV ngurusin masalah perikanan dan kelautan. Sebelumnya tidak menarik mungkin. Padahal, garis pantai kita di dua kabupaten ini sepanjang 572 kilometer,” ungkap Arif.

Ia mengatakan, Pandeglang dan Lebak memiliki 18 tempat pelelangan ikan (TPI) yang dapat menunjang pasokan ikan. Ia berharap pemerintah menaruh perhatian khusus agar nelayan tradisional di Pandeglang dan Lebak mendapatkan kesejahteraan.

“Kita bingung ketemu nelayan, banyaknya nelayan tradisional yang harus menjadi perhatian. Tingkat ekonomi rendah sekali, jadi perlu di-support dan mendapatkan perhatian khusus,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Kalau kita bicara Rancangan Undang-Undang Minerba ini juga bagian dari implementasi pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga nilai-nilai Pancasila. Ini bicara azas pemerataan. Memang harus ada pemahaman tentang inklusi. Pemahaman bahwa semua diberikan kesempatan,” ujar Arif dalam RDPU Badan Legislasi DPR dalam rangka menyerap masukan masyarakat terkait revisi UU Minerba, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Dalam rapat tersebut hadir Rektor Universitas Paramadina, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Arif berharap pemberian pengelolaan tambang ke perguruan tinggi dapat mendukung pengembangan potensi-potensi yang ada di kampus. Namun, dia memperingatkan agar kampus tidak hanya mencari keuntungan semata.

“Bukan hanya berorientasi pada dana abadi. Saya berharap jangan sampai program ini ke depannya dianggap menjadi kooptasi negara terhadap perguruan tinggi, terhadap ormas,” tandasnya.

Legislator dari Dapil Banten I (Pandeglang dan Lebak) itu berharap kampus tidak kehilangan daya kritis jika nantinya mendapat izin tambang. Checks and balances tetap diperlukan agar pemerintah tetap terkontrol.

“Checks and balances itu harus ada. Apalagi perguruan tinggi, mahasiswa menjadi agent of change, agen-agen perubahan di setiap masa. Nah ini harus dijaga oleh perguruan tinggi jangan sampai menjadi kooptasi negara terhadap perguruan tinggi supaya nanti tidak kritis terhadap pemerintahan,” tegasnya.

(Yudis/*)

“Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia harus secara nyata mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.”

Demikian petikan pendapat Fraksi NasDem terhadap revisi RUU Minerba yang disampaikan oleh anggota Fraksi NasDem, Arif Rahman, dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional memerlukan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif serta efisien dalam pengelolaannya, sehingga memerlukan penguatan kebijakan dalam suatu UU.

Fraksi NasDem memberikan pandangan terhadap revisi UU Minerba sebagai beriket:

1. Adanya perkembangan nasional dan internasional, perubahan keempat UU Minerba membutuhkan akselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional untuk ikut serta dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

2. Telah diatur Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) atau Wilayah Pertambangan Rakyat WPR (WPR) yang telah diberikan izin dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Pemberian IUPK selain dapat diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD), dan juga diberikan kepada badan usaha swasta atau badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk memberikan prioritas dalam fungsi ekonomi kepada masyarakat.

4. Pemberian WIUP kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang atau pemberian prioritas, termasuk IUP mineral logam dan batubara yang selama ini tidak diusahakan oleh BUMN.

5. Fraksi Partai NasDem memberikan catatan atas penyusunan RUU Minerba:
a) WIUP dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas namun membutuhkan kajian atau pendalaman.
b) Perusahaan swasta dan organisasi kemasyarakatan keagamaan dapat diberikan IUPK dan WIUP dengan syarat wilayah atau daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang potensial. (yudis/*)

“Fraksi Partai NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4/2009 tentang Minerba dengan beberapa catatan yang akan dibahas lebih lanjut dalam proses pembahasan di Baleg,” ujar Arif dalam rapat pleno pengambilan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR atas hasil penyusunan RUU Minerba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten I (Lebak dan Pandeglang) itu mengungkapkan, Fraksi NasDem memberikan catatan agar dalam proses pembahasan RUU tersebut memberikan perhatian khusus tentang peluang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi perguruan tinggi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, substansi tersebut masih memerlukan kajian mendalam dan komprehensif.

“Pemberian IUP mineral logam dan batu bara kepada perguruan tinggi, terutama terkait WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), masih membutuhkan kajian dan pendalaman,” ungkapnya.

Termasuk mempertimbangkan pemberian izin bagi perusahaan swasta dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, agar memenuhi syarat wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang potensial.

“Perusahaan swasta dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dapat diberikan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan WIUP dengan syarat wilayah atau daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang potensial,” tambah Arif.

Menurutnya, revisi UU Minerba juga perlu memperhatikan perkembangan nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan akselerasi keterlibatan seluruh pihak agar dapat menopang dan menggenjot perekonomian nasional melalui aktivitas usaha pertambangan.

“Fraksi Partai NasDem berpandangan dengan catatan, adanya perkembangan nasional dan internasional, perubahan Undang-Undang Minerba membutuhkan akselerasi keterlibatan berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi peningkatan perekonomian nasional dan ikut serta dalam kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batu bara,” jelasnya.

Arif juga meminta pengaturan WIUP, WIUPK, serta WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dapat memenuhi kewajiban delineasi dengan melakukan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, imbuhnya, pemberian izin usaha pertambangan bagi BUMN, BUMD, hingga organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“IUPK selain dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, serta kepada badan usaha swasta atau badan usaha milik ormas keagamaan agar memberikan prioritas fungsi ekonomi bagi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

(Safa/*).

Gagasan tersebut merupakan ikhtiar yang apabila dijalankan dengan perencanaan yang matang maka bisa membawa dampak signifikan bagi kemandirian bangsa Indonesia.

Namun, jika implementasi perencanaan tersebut buruk maka bisa mengarah pada bencana ekologis yang justru mengancam kehidupan manusia.

“Kami mendukung penuh Asta Cita Presiden, karena niatnya sangat mulia bagi perbaikan untuk kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun, niat dan rencana ini tentunya harus didukung dengan perencanaan dan kajian yang matang, agar tidak berbalik menjadi bencana besar,” tegas Arif Rahman dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Penegasan Arif tersebut menyikapi pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang bakal menyiapkan lahan 20 juta hektar untuk ketahanan pangan dan energi.

Legislator NasDem dari Dapil Banten I (Lebak dan Pandeglang) itu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ia merujuk pada beberapa lawatan Presiden Prabowo, seperti pertemuan dengan Raja Charles di Inggris dan Forum G20 di Brasil, di mana isu deforestasi dan pelestarian hutan menjadi sorotan utama.

Presiden Prabowo pada KTT G20 di Brasil, 19 November 2024, menyampaikan pandangannya mengenai peran penting hutan Indonesia dalam menjaga suhu global.

“Hutan Indonesia telah berkontribusi selama bertahun-tahun untuk mendinginkan dunia. Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia,” kata Presiden Prabowo, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Apa yang disampaikan Presiden itu, menurut Arif, sudah sangat tepat, karena memang Indonesia memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia dan bangsa ini wajib menjaga hutan dengan baik untuk kelestarian dan peradaban dunia ke depan.

Oleh karena itu, ia mengkritik rencana Menteri Kehutanan yang dinilai berisiko tinggi.

“Saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar tidak serampangan dalam menyampaikan rencana penyediaan lahan 20 juta hektare, di tengah semangat untuk mengatasi deforestasi yang terjadi saat ini. Apalagi, diambil dari lahan cadangan hutan. Jangan niat baik Presiden diterjemahkan secara instan tanpa perencanaan dan kajian mendalam, karena jika salah urus akan menjadi bencana bagi bangsa kita!” tegas Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila itu.

Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 85% tutupan hutan sejak tahun 2001, dengan provinsi-provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang deforestasi terbesar.

Jika rencana Menteri Kehutanan untuk menggunakan cadangan hutan sebagai lahan pertanian dan energi dilaksanakan, Arif khawatir hal itu akan memperburuk deforestasi yang sudah berlangsung.

“Sebut saja Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi Wilayah penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia. Bila diakumulasi, jumlah hutan yang hilang dari empat provinsi itu mencapai kurang lebih 15,77 juta hektare,” ungkapnya.

Arif menilai, jika lahan 20 juta hektare itu diambil dari cadangan hutan yang ada, berarti akan terjadi pembabatan hutan-hutan baru. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo.

“Intinya saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar memerhatikan apa yang disampaikan Presiden dalam lawatan ke luar negeri. Harusnya itu menjadi acuan dalam menyampaikan rencana kerja agar semua sejalan dengan Asta Cita,” tegasnya.

Menurutnya, kalau hanya membuka lahan baru itu hal mudah, tapi yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak terurus dengan baik.

“Saya pikir itu juga bisa jadi solusi yang bijak, tanpa mengorbankan cadangan hutan kita, karena akan berdampak buruk bagi lingkungan di Indonesia maupun global,” pungkas Arif.

(RO/*)

Menurut Arif, program tersebut merupakan pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis,” kata Arif, Selasa (7/1/2025).

Ia berharap bahwa program MBG tidak hanya menyasar siswa tetapi juga ibu hamil dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Selain itu, program MBG juga harus melibatkan ahli gizi dan nutrisi guna memastikan kualitas makanan yang diberikan dapat menunjang kesehatan dan kecerdasan generasi muda.

“Standard operating procedure (SOP) dan tata kelolanya harus baku dan transparan agar tidak menjadi ladang korupsi baru dan penipuan,” tegas legislator Partai NasDem dari Dapil Banten I (Lebak dan Pandeglang) itu.

Lebih lanjut, Arif yang juga Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila itu menekankan pentingnya menyesuaikan program MBG dengan kearifan lokal di setiap daerah, mengingat keberagaman adat, tradisi, dan budaya yang ada di Indonesia.

Selain itu, program MBG diharapkan dapat mendidik siswa untuk menjadi individu yang disiplin, memiliki semangat gotong royong, menghargai makanan, serta memahami pentingnya gaya hidup sehat.

“Dan yang terpenting dari program MBG adalah bisa menggerakkan pelaku usaha ekonomi kecil menengah sekaligus penguatan ekonomi bangsa Indonesia,” tutup Arif.

(*)

Berdasarkan hasil observasi dan kajian di lapangan, Arif mengungkapkan bahwa kesulitan para petani mendapatkan pupuk akibat banyaknya praktik atau perilaku koruptif yang dilakukan sejumlah oknum.

“Maka saya memiliki ide dan gagasan agar pemerintah bukan lagi memberikan subsidi pupuk, tapi memberikan subsidi pada nilai tukar petani (NTP),” kata Arif dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Dalam praktik pemberian subsidi pupuk selama ini, kata Arif, para petani justru tidak dapat menikmati pupuk bersubsidi secara maksimal.

“Jangankan yang subsidi, pupuk non subsidi saja sulit, seperti ada yang memonopoli,” ungkap Arif.

Legislator NasDem dari Dapil Banten I (Lebak dan Pandeglang) itu menduga para pelakunya adalah oknum tengkulak yang mungkin bekerja sama dengan oknum penyuplai atau agen pupuk.

“Bahkan mungkin dengan oknum PT Pupuk Indonesia,” tegasnya.

Dugaan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, kata Arif, di saat para petani kesulitan mendapatkan pupuk, baik pupuk subsidi maupun non subsidi, para tengkulak malah begitu mudah mendapatkannya.

“Saat para petani kesulitan mendapatkan pupuk, yang terjadi adalah datang seseorang (tengkulak) yang seolah-olah pahlawan. Dia cukupi kebutuhan pupuk para petani tetapi dengan harga non subsidi,” kata Arif.

Kemudian komitmen yang dibangun adalah NTP dikuasai oleh oknum tengkulak dan para petani tidak bisa menjual kepada siapa pun.

Parahnya lagi, lanjut Arif, pada saat harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) maupun harga gabah kering giling (GKG) begitu rendah, tetapi harga eceran tertinggi (HET) beras premium malah begitu tinggi.

Atas kondisi itu, Arif mendesak pemerintah untuk tidak lagi memberikan subsidi pupuk kepada petani, tapi yang dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi NTP.

“Selama ini yang jadi masalah adalah ketika para petani menjual hasil panen, NTP-nya selalu di bawah HPP. Itu karena seluruh hasil panen dimonopoli atau dikuasai oleh oknum tengkulak yang seenaknya memberikan harga kepada para petani,” papar Arif.

Namun, ketika pemerintah hadir, misalnya saat HPP-nya Rp6.500, kata Arif, pemerintah memberikan subsidi sehingga harganya bisa mencapai Rp8.000, atau Rp9.000. Pemerintah, melalui Bulog, wajib membeli babah petani. Begitu pun berlaku untuk hasil pertanian lainnya.

Pencabutan pupuk subsidi yang diganti dengan subsidi NTP, menurut Arif, akan lebih efektif dan tepat sasaran, karena selama ini mayoritas petani sudah membeli pupuk dengan harga non subsidi.

“Kalau produknya ada, jangankan yang subsidi, yang non subsidi saja para petani mau beli. Jadi tata kelola pembelian dan penjualan pupuk juga harus dibenahi,” kata dia.

(*)

“Sebagian besar masyarakat di Lebak Selatan bekerja sebagai petani dan nelayan. Sayangnya, tidak ada pihak yang secara serius mendorong pemberdayaan sektor ini,” ujar Arif dalam kunjungan kerja ke wilayah selatan Kabupaten Lebak, Kamis (12/12).

Padahal, sambungnya, potensi Lebak bagian selatan sangat besar di sektor pertanian dan kelautan. Dia pun berkomitmen untuk memerjuangkan aspirasi masyarakat Lebak pada dua sektor itu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam kunker itu, Arif bertemu ratusan nelayan dan petani dari Kecamatan Cihara dan Panggarangan. Mereka mempunyai harapan besar terhadap Arif untuk membantu mengatasi kendala yang selama ini dirasakan.

“Saya siap membantu mengembangkan pertanian dan kelautan di Lebak Selatan. Ajukan proposal atau sampaikan kebutuhan secara resmi, dan saya akan berusaha mendorong perubahan demi kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Arif.

Legislator dari Dapil Banten I (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang) itu berharap pertemuan dengan para petani dan nelayan menjadi awal kemajuan sektor kelautan dan pertanian di Lebak.

“Semoga ini menjadi awal dari perubahan yang nyata bagi kita semua,” tegas Arif.

(yudis/*)

“Kami Fraksi NasDem melihat luasnya laut kita dan beratnya tugas KKP yang juga punya tanggung jawab target Indonesia Emas, terutama makan gratis. Ikan salah satu faktor yang membuat orang menjadi cerdas,” ujar Arif saat Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Untuk itu, Fraksi NasDem mendukung kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat mempersiapkan kekurangan fasilitas penunjang produksi hasil laut seperti pelabuhan dan meningkatkan edukasi bagi nelayan tradisional.

“Kami Fraksi NasDem sangat mendukung sekali agar anggaran KKP ditingkatkan. Dari sisi pelabuhan kurang, fasilitas lain juga masih kurang, terutama edukasi terhadap nelayan tradisional. Nah ini harus banyak kerja-kerja yang dilakukan KKP dalam rangka membangun bangsa ini,” jelas Arif.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Banten I (Lebak dan Pandeglang) itu juga mempertanyakan indikator keberhasilan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perlu ada pertimbangan kebijakan tentang penyelarasan antara kelestarian sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan.

“Kami ingin menanyakan apa indikator keberhasilan implementasi penangkapan ikan terukur yang digunakan KKP dan bagaimana mengukur dampak terhadap kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan? Karena bagaimana pun kita bicara ekosistem dan nelayan, terutama nelayan lokal,” tandasnya.

(Safa)