“Alasannya sederhana saja, agar para pemainnya tidak itu-itu saja dan hanya berlaku untuk kalangan pemain tertentu (kartel),” ungkap Asep dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025)

Menurut Kang AW, begitu Asep Wahyuwijaya akrab disapa, Pak Prabowo ingin agar aturan main menjadi transparan, terang benderang dan adil.

“Dalam konteks ini, tentu upaya Presiden Prabowo melakukan reformasi atas kebijakan impor harus kita dukung,” tandas legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu.

Sedikit catatan saja, tambah Kang AW, kebijakan penghapusan kuota impor jangan sampai menghancurkan komoditas produk dalam negeri sendiri.

“Jadi, jangan sampai kebijakan pembebasan kuota ini justru menjadikan semuanya harus impor. Agar prinsip keadilannya terpenuhi, membatasi komoditas dan menentukan waktu impor pun bisa saja dilakukan,” tukas Kang AW.

Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem itu mengatakan, memperkuat ketahanan industri dan pangan dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama.

Keinginan Presiden yang baik itu, kata dia, bagaimana pun membutuhkan pengkajian yang matang dan mendalam dari para menteri. Pada prinsipnya, pelaku industri lokal dan komitmen mewujudkan cita-cita swasembada pangan jangan sampai terganggu.

“Jangan sampai kebijakan Presiden ini pada akhirnya dibajak oleh para pemain impor demi mengambil keuntungan semata dan menghancurkan para pelaku industri, petani, peternak, dan nelayan,” pungkas Kang AW.

(RO/*)

Ia menyoroti bagaimana kebijakan tata ruang yang berubah secara sistematis justru membuka jalan bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.

Asep menyoroti perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022, yang menurutnya menjadi celah masuknya berbagai kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu yang ia soroti adalah perubahan status Gunung Mas yang kini bisa dijadikan kawasan permukiman dan pertanian.

“Semua saya tangkap by design. Perda RTRW, BUMD masuk, kemudian di belakang ada dari urban Indonesia, itu temannya RK, nyambung semuanya itu,” ujar Asep saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Perkebunan Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, proyek-proyek itu tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga berpotensi besar menyebabkan bencana lingkungan.

Ia bahkan mendapat laporan bahwa ada aliran sungai yang seharusnya berkelok-kelok namun diluruskan demi kepentingan proyek.

“Ini kan keterlaluan, saya enggak habis pikir kok bisa sampai situ kepikiran. Dan bapak juga harus sampaikan bagaimana kabupaten kasih izin, kasih ini, kasih itu, kemudahan. Saya kira, tiga KSO itu batal demi hukum,” tegasnya.

Selain itu, Asep juga mengkritik dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia menyebut bahwa direksi perusahaan yang terlibat diduga melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.

“Direksinya korupsi semuanya, ngaduk duit dari semua KSO-KSO itu. Karyawannya, pekerjanya, engap-engapan kesulitan,” kata Asep, mengungkap aspirasi yang disampaikan sejumlah pihak kepadanya.

Maka, ia mendesak adanya tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut, termasuk pemulihan kembali fungsi resapan air melalui penghijauan.

Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.

“Yang harus dilakukan harus ditanam, harus penghijauan, bagaimanapun juga. Mudah-mudahan duka tidak lagi ada di Cileungsi, di mana-mana, sampai Bekasi. Malu sekali kita,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Concern kita adalah soal tata kelola. Kerap kali kita diskusi soal bagaimana tata kelola jadi baik. Jadi ini yang kita garisbawahi. Harapan besar itu di pundak Pak Simon, orang baru yang kita harapkan bersih,” ujar Asep dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Pertamina di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Asep mengaku prihatin dengan dugaan kasus korupsi di Pertamina Patra Niaga dengan nilai ratusan triliun rupiah. Dia membandingkan nilai korupsi tersebut dengan total anggaran mitra kerja Komisi VI DPR yang hanya Rp2,7 triliun.

“Bapak tahu Badan Perlindungan Konsumen? Anggarannya berapa? Rp8,9 miliar. Mungkin dua bulan gaji Bapak itu. Setahun buat ngurusin sekian ratus juta rakyat Indonesia. Bandingkan lagi-lagi dengan, betapa jahatnya mereka itu yang seratus sekian triliun mereka korup. Ini concern kita,” tandasnya.

Legislator dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mempertanyakan fungsi pengawasan dan kontrol di internal Pertamina yang tidak berjalan.

“Ada kejahatan terorganisir, mereka melakukan permufakatan jahat. Dan itu fungsi pengawasannya seperti apa? Bagaimana mungkin mereka bertahun-tahun melakukan itu tanpa ada kontrol sama sekali, tercium sama sekali, sampai meledak oleh kejaksaan,” tegasnya.

Asep meminta Dirut Pertamina benar-benar membenahi tata kelola Pertamina. Dirut diminta tak segan menggati jajarannya yang bermain-main dengan tugasnya.

“Jadi buat saya bersih-bersih, ganti pemain, dengan orang yang mengerti meritokrasi. Dia mampu, dia baik, dia proper, dia menguntungkan rakyat, tidak nyolong, tidak ambil subsidi negara,” ujarnya.

Asep menyatakan Pertamina perlu mengembalikan citra dan kepercayaan publik. Terlebih setelah peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di mana Pertamina ada di dalamnya.

“Saya kira penting, Pak Simon dan teman-teman yang tersisa, masih bersih, mampu merecovery, memulihkan, dan mengembalikan citra di hadapan publik, yang akan berdampak juga pada pemerintah, juga Danantara,” tukasnya.

(Yudis/*)

Perlu langkah strategis yang transparan dan akuntabel untuk menguak mega korupsi itu hingga ke akarnya.

“Maaf saja tentu tidak cukup. Bagaimana mungkin potensi korupsi sebesar ini selesai hanya dengan permintaan maaf? Harus ada langkah konkret, jelas, dan transparan dalam menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya,” ujar Asep di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, periodisasi kepemimpinan Simon belum lama memimpin Pertamina. Sebagai pimpinan wajar jika Simon pasang badan menyampaikan permintaan maaf.

“Sebagai pimpinan institusi, wajar Pak Dirut minta maaf. Tapi secara personel beliau sebenarnya tidak perlu minta maaf karena baru masuk ke Pertamina dan pasti kaget dengan kejadian yang keterlaluan dan memalukan ini,” ungkap Asep.

Menurutnya, Dirut Pertamina harus membangun tradisi perusahaan yang bersih dan memastikan tata kelola dan manajemen yang memadai hingga ke anak dan cucu perusahaan di bawah naungan Pertamina.

“Pak Dirut harus mampu memandu Pertamina dengan nilai-nilai baru, merapikan tata Kelola, bukan hanya di induk perusahaan, tapi juga di anak dan cucu usahanya,” tukasnya.

Asep juga menuturkan, citra dan nama baik serta kepercayaan publik terhadap Pertamina kini sudah merosot. Warga sudah mengantri membeli BBM produk luar negeri seperti Shell dan Vivo.

“Kalau tidak ada upaya perbaikan fundamental oleh Pertamina, maka bisa jadi Pertamina akan semakin ditinggalkan rakyat Indonesia. Jika ini terjadi, maafnya Dirut Pertamina kan cuma lucu-lucuan saja. Maaf tetap perlu, tapi kesalahannya terlalu besar jika hanya maaf saja,” tandas Asep.

Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan adalah tindak lanjut dari maaf yang kongkret, mendasar, dan fundamental untuk memperbaiki Pertamina dan mengembalikan citra dan kepercayaan publik terhadap Pertamina. “Itu jauh lebih penting,” tegasnya.

(RO/*)

Korupsi berjamaah dalam kurun waktu lima tahun yang melibatkan kerja sama dari para jajaran direksi dan petinggi anak perusahaan, kata dia, menjadi potret bahwa sindikat dan permufakatan jahat di lingkungan Pertamina terjadi secara terus menerus.

“Dahsyatnya lagi, perbuatan melawan hukum ini dilakukan dengan cara mark up harga yang merugikan negara dan menipu rakyat dengan menjual barang yang tidak sepatutnya,” ungkap Asep dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu kembali menegaskan bahwa korupsi di Pertamina sangat parah dan luar biasa.

Ketua DPP NasDem itu juga menyatakan bahwa seruan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang mesti tegak di lingkungan Kementerian BUMN pun diluluhlantakan oleh salah satu BUMN terbesar dan berkelas dunia.

“Saran saya, lakukan audit total dan pemeriksaan secara menyeluruh oleh pihak yang betul-betul independen dan berkredibilitas tinggi atas kondisi keuangan dan manajemennya. Jika perlu, periksa seluruh transaksi bisnis di Pertamina. Kejaksaan pun harus memeriksa seluruh pegawai Pertamina yang terlibat. Jangan hanya elitenya saja. Pasti ada pelakunya di lapangan juga,” tukas Asep.

Dengan preseden korupsi yang dilakukan, tambah Asep, mulai dari mark up harga pembelian, mengoplos BBM, mengangkut, dan memasarkan dengan melibatkan beberapa anak perusahaan inti di Pertamina, merupakan kejahatan yang sistemik dan terorganisir (organized crime).

“Jadi, saya kira pihak kejaksaan mendapatkan momentum untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Efek jera yang maksimal harus diterapkan. Baru kemarin kita ribut soal efisiensi anggaran. Malah ternyata ada begundal-begundal yang menikmati kesenangan di atas penderitaan negara dan rakyatnya. Sangat keterlaluan,” pungkas Asep.

(RO/*)

“Saya sepakat dengan teman-teman, harus dipastikan anggaran yang diberikan itu tidak berdampak pada PHK, pemberhentian, atau apapun juga. Tidak boleh ada lay-off untuk mereka,” ujar Asep saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Budi Santoso, BPKN, dan KPPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, kementerian dan lembaga harus memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berjalan. Meskipun dilakukan memangkas sejumlah anggaran kementerian dan lembaga.

Termasuk, mengoptimalkan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang harus memastikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia.

“Harus dipastikan tupoksi intinya itu berjalan, jadi saya concern KPPU dan BPKN, saya kira soal ratusan juta warga kita harus terlindungi,” ungkap Asep.

Menurutnya, efisiensi anggaran menuntut kolaborasi agar mengoptimalkan performa kinerja kementerian dan lembaga. Seperti kolaborasi BPKN dengan Kementerian Perdagangan untuk memperketat regulasi impor agar tak merugikan masyarakat.

“Efisiensi menuntut kolaborasi dengan pihak lain, misal BPKN dengan Kemendag. Ketatkan regulasi import di Kemendag agar memudahkan kerja untuk BPKN. Jangan sampai ada komoditas yang merugikan konsumen sehingga membebani kerja BPKN,” paparnya.

Kemudian, dalam sisi belanja, efesiensi anggaran juga perlu disinkronisasi dengan optimalisasi pendapatan yang berpotensi menurun. Maka, kementerian dan lembaga harus memiliki pemahaman yang matang dalam menjaga keseimbangan efisiensi dengan peluang pendapatan yang menurun.

“Efisiensi itu dari sisi belanja, karena di sisi lain ada optimalisasi pendapatan yang berpotensi menurun. Jadi, perspektif para pimpinan kementerian dan lembaga harus memahaminya secara utuh,” ujar Asep.

Di sisi lain, efisiensi di tubuh Kementerian BUMN perlu juga mempertimbangkan keseimbangan keuntungan BUMN. BUMN yang dinilai merugi harus menjadi sorotan dalam melakukan efisiensi anggaran agar fokus pada menghimpun pendapatan negara yang maksimal.

“Secara khusus kepada Menteri BUMN, saya ingin bertanya apakah efisiensi ini pun berlaku di BUMN? Kita sama-sama tahu terlalu banyak fraud di sana. Kadang mereka memperlakukan keuntungan perusahaan BUMN seperti duitnya sendiri saja. Alih-alih diberikan ke negara, saat ada keuntungan mereka malah membuat anak dan cucu perusahaan yang tidak menguntungkan, bahkan hingga menjadi kasus hukum,” jelas Asep.

“Seperti kejadian di Pertamina yang bukannya mendapatkan keuntungan saat menggunakan vendornya dari salah satu anak perusahaan Telkom untuk pekerjaan digitalisasi di SPBU, malah menderita kerugian sampai triliunan. Kejadian ini kan sedikit banyak berdampak pada menurunnya pendapatan juga,” tandasnya.

(Safa/*)

“Sekarang Pak Prabowo kasihan, beban tinggi, utang sekian ribu triliun, tiba-tiba Bapak-Bapak semua mengajukan visi-misi yang barangkali ‘keluar’ dari konteks visi-misi Presiden,” ujar Asep saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Koperasi, BP Batam, BPKS Sabang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, penyelarasan program yang terkena efisiensi tetap harus merujuk pada capaian target visi Presiden Prabowo.

Penyesuaian anggaran tersebut diharapkan tidak menurunkan performa kinerja kementerian, lembaga, dan badan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

“Kan isu besarnya gampang aja, bagaimana Astacita terpenuhi, (pertumbuhan ekonomi) 8 persen tetap kita endorse, kita dorong, dengan porsi yang ada,” ungkap Asep.

Menurutnya, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan karena sejumlah pertimbangan. Terlebih faktor beban utang dan beragam hal lain, agar terjadi keseimbangan fiskal.

“Saya setuju efisiensi. Kenapa? Saya kira mindset kita barangkali harus kita ubah. Dulu terlalu jor-joran APBN, bahkan sampai ngutang. Efeknya juga tidak signifikan, bahkan membebani akhirnya. Utang Rp8.000 triliun, enggak main-main. Artinya, itu konsekuensi logis dari apa yang dikerjakan menteri-menteri sebelumnya,” jelasnya.

Untuk itu, program kementerian, lembaga, dan badan yang terkena efisiensi anggaran harus diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo dalam menentukan arah di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia.

“Pak Prabowo berpikir, beliau punya visi dan tentu akhirnya tidak ada visi menteri, visi kepala badan. Harus clear itu barang. Kalau menteri dan kepala badan suka rapat kabinet, saya pernah di provinsi, berapa kali kita mengalami situasi seperti ini,” paparnya.

“Saya di Jawa Barat, dari Rp40 triliun ke Rp29 triliun, itu biasa aja. Sepanjang kita menentukan skala prioritas yang pas dengan porsi anggaran yang ada. Jadi sebelum bicara angka harus ada visi dan misi dulu, jangan dipaksakan,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Rantai akhir distribusi yang mendekatkan gas ke masyarakat itu kan tingkatnya di pengecer atau di warung-warung, bukan di pangkalan. Ketika rantai pengecer atau warungnya dihilangkan maka praktis warga pun larinya ke pangkalan,” ungkap Asep dalam keterangannya, Selasa (4//2/2025).

Asep juga menegaskan, dengan kondisi seperti itu mengakibatkan selain harus mengantri karena jarak ke pangkalan lebih jauh, warga pun harus mengeluarkan ongkos tambahan. Kerugian pun menjadi double, mengantri dan mengeluarkan biaya yang lebih besar.

“Apakah kondisi ini yang diinginkan pemerintah? Saya yakin Pak Prabowo pasti tak akan tega melihat warganya harus berpanas-panasan dan berlelah seperti itu hanya demi mendapatkan 3 kg gas. Negara mestinya menyediakan kebutuhan dasar rakyat itu di depan pintunya atau setidaknya mendekatkan, bukan malah menjauhkan dan malah bikin susah warga,” tukas Asep.

Jika memang terindikasi ada pihak-pihak yang mempermainkan harga dari pangkalan ke pengecer, menurut Asep, tindak saja secara hukum jangan sampai digeneralisasi dengan membuat kebijakan yang berlebihan dan menyusahkan rakyat.

“Ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM merevisi kembali distribusi gas agar kembali ke pengecer atau warung,” tandas Asep.

Secara khusus, legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu besama beberapa anggota di Komisi VI DPR akan meminta pimpinan Komisi VI agar segera menggelar rapat dengan Pertamina untuk memastikan tidak ada masalah dengan produksi gas bersubsidi.

“Supaya clear di hadapan publik, persoalan kesulitan rakyat atas gas melon ini bukan karena masalah di tingkat produksi tapi pada regulasinya,” pungkas Asep.

(RO/*)

“Lah, kalau sekarang asetnya bukan bertambah malah jadi hilang dan bahkan diduga dicaplok pihak lain, apa kerjanya pengurus BUMN ini? Bagaimana tata kelola manajemen asetnya dijalankan?” tegas Asep di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, aset yang dimiliki ID Food sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Ia mempertanyakan aset hilang yang ditengarai akibat tidak produktif dan tak diurus oleh BUMN.

“Aset itu kan bagian dari modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Kalau aset itu hilang, apakah selama ini memang aset itu idle, tak produktif, dan tak diurus? Gak boleh gitu dong!” tegasnya lagi.

Ia meminta pertanggungjawaban direksi ID Food terkait hilangnya 147 aset senilai Rp3,32 triliun yang diduga dikuasai pihak lain itu.

“Direksi harus bertanggung jawab untuk memastikan aset itu aman, terjaga, dan produktif. Kalau aset itu sementara tak digunakan, pinjamkan atau kerja samakan dengan rakyat,” jelas Asep.

Menurutnya, jika tata kelola aset milik BUMN buruk, maka akan berpengaruh pada ruang fiskal negara. Diharapkan ada langkah pemulihan aset agar tidak berpeluang merugikan keuangan negara yang lebih besar lagi.

“Perlu pemulihan sehingga mampu memberikan konstribusi yang signifikan terhadap ruang fiskal negara yang dibutuhkan untuk pembangunan dan memastikan aset-aset itu terjaga dan terkelola dengan baik,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Saya sepakat merger dilakukan. Namun upaya rasionalisasi BUMN harus menyentuh hingga ke anak cucunya usahanya, juga agar bisnisnya semakin produktif, pendapatan negara semakin meningkat, dan pemborosan serta perilaku fraud yang merugikan keuangan negara dan badan usaha milik swasta pun bisa diredusir,” kata Asep Rabu (8/1/2025).

Asep mengungkapkan dampak dan manfaat penting yang muncul dari rasionalisasi BUMN setelah merger. Menurutnya, langkah tersebut perlu diambil agar dunia usaha milik swasta bisa mengakses pekerjaan secara merata di perusahaan BUMN.

“Saya pernah mendengarkan pengaduan bahwa untuk usaha pencucian AC saja, sebuah bank BUMN harus buat anak usaha sendiri, sehingga perusahaan swasta sekelas CV di kota kecil saja tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ada lagi, Garuda yang bikin anak usaha jualan tiket yang saat ada lelang mereka kongkalikong dalam penentuan harga tiket. BUMN membunuh usaha milik rakyat dengan uang yang didapatkan dari rakyat,” ungkap Asep.

Ia menekankan, merger atau penggabungan usaha BUMN merupakan sesuatu yang lazim di dalam dunia usaha. Merger dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan meningkatkan jumlah aset.

“Jadi sebetulnya sangat clear jika upaya tersebut dilakukan untuk hal yang sangat positif,” tegasnya.

Asep pun meminta adanya upaya restrukturisasi dan rasionalisasi bidang-bidang usaha di BUMN. Di sisi lain, dia tak menampik, salah satu pemborosan keuangan korporasi BUMN adalah kerap dibuat perusahaan anak, cucu, hingga cicit dan pembuatan bidang-bidang usaha yang sama meski dalam induk usaha yang berbeda.

“Konsekuensinya, seluruh lini usaha BUMN menggurita dan mempersempit daya saing usaha milik swasta. Potensi keuntungan negara pun hilang karena digunakan sebagai capex dan opex bagi bidang-bidang usaha yang didirikan. Hal ini tentu menjadi tindakan pemborosan, melembaganya tradisi moral hazard yang akan berdampak pada fraud di BUMN, karena terbiasa difasilitasi oleh uang negara, bukan karena perencanaan bisnis yang patut dan layak,” pungkas Asep.

(*)

Hal itu disampaikan Wahyu, sapaan Wahyuwijaya, menanggapi pernyataan Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, yang membongkar modus praktik curang di sejumlah SPBU di Yogyakarta. Selain itu, belakangan banyak keluhan di media sosial terkait bahan bakar Pertamax yang dianggap merusak mesin kendaraan.

“Pertamina sebagai sebuah perusahaan pelat merah berkelas dunia seyogyanya harus mampu menghilangkan problem remeh temeh seperti ini. Artinya, standar pengawasan Pertamina itu harus berkelas dunia,” kata Wahyu, Rabu (11/12).

Legislator dari dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengingatkan, Pertamina harus menjaga reputasi dan nama baik sebagai perusahaan milik negara dalam penjualan dan distribusi bahan bakar minyak.

“Kalau nama baik Pertamina rusak, maka nama baik negara pun jadi rusak. Jadi semaksimal mungkin komitmen Pertamina dalam menjaga produk dan takarannya. Itu akan sangat berkaitan dengan menjaga nama baik negara juga,” tegasnya.

Ke depan, lanjut Asep, Pertamina harus memastikan quality control bisa dijalankan dengan baik atas seluruh produk yang dihasilkan, termasuk soal takaran.

“Apapun alasannya tidak boleh bagi perusahaan sekelas Pertamina kebobolan satu liter pun, meluncurkan produk oli dan BBM yang tidak berkualitas. Apalagi bila BBM menyebabkan rusaknya kendaraan milik warga,” pungkas Asep.

(yudis/*)

Ditemui saat melakukan kunjungan ke kantor Perum Bulog Cabang Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12), pria yang akrab disapa Kang AW itu menegaskan transformasi Perum Bulog menjadi badan khusus adalah keniscayaan yang mesti dilakukan agar swasembada pangan dapat tercapai.

Menurut Asep, fungsi Bulog dapat menjadi representasi negara yang hadir secara dominan untuk menyerap dan mendistribusikan seluruh komoditas pangan strategis dari petani kepada rakyat Indonesia.

“Penataan kelembagaan di Bulog ini pun dalam rangka mendorong ekosistem swasembada yang kondusif. Isu soal swasembada pangan harus dipandang secara komprehensif,” ungkap AW.

Swasembada pangan itu, tambahnya, bukan hanya masalah kemampuan mencetak jutaan hektare sawah baru, bukan sekedar kemampuan dalam membangun berapa ribu kilometer irigasi primer hingga tertier, dan bukan juga hanya masalah menyiapkan banyak bibit berkualitas serta menyediakan jutaan ton pupuk dan alat pertanian. Namun, juga mencakup masalah kesiapan negara dalam menyerap dan mendistribusikan produksi pangan.

“Oleh karena itu, secara bersamaan proses transformasi Bulog pun harus diikuti dengan perbaikan dalam tata kelola kelembagaan agar lebih profesional, transparan, kredibel, akuntabel, dan efektif. Ukuran kerjanya menjadi jauh lebih besar sehingga tidak bisa lagi dilakukan dengan cara dan kewenangan sebagaimana korporasi biasa,” papar legislator NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

Di tempat yang sama, Yanto Nurdianto, Kepala Cabang Perum Bulog Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa seiring dengan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Bulog dalam mengelola cadangan beras dan stabilisasi harga beras di tingkat produsen dan konsumen, maka perlu dukungan dari semua pihak. Dukungan itu penting mengingat tugas tersebut tidaklah mudah.

“Perlu dukungan dari semua pihak termasuk dari penentu kebijakan seperti DPR RI,” ungkapnya.

Ke depan, Bulog pun diharapkan bisa lebih berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan di Indonesia.

“Harapan kami semoga rencana penguatan kelembagaan bisa terwujud agar amanah besar yang diemban bisa efektif dilakukan,” pungkas Yanto.

(RO/*)

“Mampu berkontribusi dengan menyelamatkan subsidi yang tadinya tak tepat jadi tepat, yang tak tepat dikembalikan,” ujar Asep dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PLN Darmawan Prasodjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Asep mengutip pernyataan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan pada 13 November 2024 bahwa 10.626.809 penerima subsidi listrik 450 watt dan 900 watt yang tidak tepat sasaran.

“Kenapa, karena ada 8.701.617 penerima subsidi (listrik) tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Menarik nih. Maksud saya, apakah penerima subsidi (listrik) harus masuk DTKS atau tidak, karena ketidaktepatan itu memboroskan subsidi kita sampai Rp1,2 triliun per bulan,” ungkapnya.

Asep meminta PLN memerhatikan ketidaktepatan subsidi listrik tersebut. PLN didorong melakukan efisiensi, selain juga menguatkan pendapatan.

“Saya kira ini penting diselesaikan bareng-bareng. Karena pertama, listrik harus kita endorse dan support betul agar mampu menjadi bagian tak terpisahkan (target) pertumbuhan ekonomi 8 %,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut Asep juga meminta PLN untuk memetakan kebutuhan pasok listrik secara nasional. Selain itu perusahaan pelat merah itu juga diminta membandingkannya dengan kemampuan penyediaan listrik.

“Mengapa menjadi sangat urgensi di situ, itu saya kira penting. Lalu sekarang yang paling penting Pak, karena listrik ini juga merupakan supporting utama pertumbuhan ekonomi 8% yang harus kita support janji Pak Presiden itu,” urainya.

Legislator dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu melihat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) masih banyak commercial operation date (COD) yang belum dituntaskan. COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan listrik milik PLN.

“Kalau kita dalam simulasi itu sangat sederhana. Kebutuhannya sekian ribu giga watt misalnya, sekarang capaiannya segini, Kontribusi lisdes (listrik desa), industri, swasta, maka terlihat petanya. Jadi progresnya terukur,” pungkasnya.

(yudis/*)

“Padahal, peran dan kontribusi Kemendag cukup strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden,” ungkap Asep dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kemendag di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11).

Awalnya, tambah Asep, dirinya berharap Mendag yang notabene berasal dari profesional yang berkarir dari Kemendag sendiri, bisa secara autentik dan teknokratik menjabarkan grand design dan peta jalan Kemendag secara signifikan sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

“Akhir-akhir ini, kita dirisaukan dengan banyaknya pabrik tekstil dan produk tekstil yang tutup. Puluhan ribu pekerja dirumahkan sementara banyak sekali pakaian yang masih bertuliskan huruf mandarin bertaburan di ITC dan pasar-pasar di berbagai kota. Ada ribuan liter susu yang dibuang ke sungai dan petani yang masih membuang hasil panennya,” papar Kang AW. sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu memberi contoh di Kabupaten Bogor, yang dalam kurun lima tahun sejak 2017, berdasarkan data Apkindo, pabrik garmen sudah berkurang separuhnya. Puluhan ribu pegawai akhirnya dirumahkan.

“Menghadapi fenomena di atas, tantangan bagi Kemendag sesungguhnya sangat berat. Karena itu grand-design dan peta jalannya harus disusun dengan matang,” tandas Asep.

Tugas besar Kemendag itu, tambah Asep, bagaimana mendorong ekspor dan mengendalikan import selain mendukung UMKM menjadi naik kelas. Karenanya keberhasilan Kemendag salah satunya akan ditentukan oleh bangkitnya pabrik-pabrik yang merekrut tenaga kerja yang banyak atau padat karya. Misalnya, usaha garmen, produk lokal mendominasi pasaran, tak ada lagi petani dan peternak yang membuang hasil panen, hingga kualitas UMKM meningkat.

“Semua agenda besar itu akan bisa dilakukan oleh Kemendag sepanjang ada terobosan besar dalam rencana kerjanya. Jika hal tersebut dilakukan, insyaallah Kemendag bisa memberikan konstribusi yang signifikan dalam membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan,” pungkasnya.

(RO/*)

“Perlunya kajian mendalam terkait rencana konsolidasi aset Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan rencana investasinya agar tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas BUMN terkait,” ungkap Asep dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direksi Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan BSI (Bank Syariah Indonesia) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Asep menegaskan bahwa Danantara memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar jika aset-aset yang dimiliki tujuh perusahaan pelat merah besar dikelola dan diinvestasikan dengan tepat.

Tujuh BUMN tersebut ialah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Mind ID).

Bila dikelola secara baik, imbuhnya, maka dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fiskal negara. Untuk itu ia berharap agar strategi yang diterapkan tidak sekadar meniru model investasi seperti Temasek dari Singapura.

“Jika kita mengimajinasikan bahwa Danantara ini seperti Temasek, maka sesungguhnya keadaannya tidaklah sama. Secara historis, Temasek yang berdiri pada 1974, dimulai dengan aset hanya ratusan juta dolar Singapura, tapi kini telah tumbuh besar dan telah mengelola aset hingga ratusan miliar dolar,” papar Asep.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menambahkan, bisnis Temasek tumbuh dan berkembang secara autentik dengan memulai bisnisnya dari bawah seperti mengelola hotel, pabrik susu, sepatu, sabun cuci hingga maskapai penerbangan. Sekarang, Temasek sudah memiliki banyak usaha dan telah ekspansi ke mana-mana.

“Kondisi ini jelas berbeda dengan Danantara yang dengan serta merta akan menjadi super holding besar, bahkan asetnya melebihi Temasek karena menggabungkan perusahaan yang sudah sehat dan mapan secara finansial,” tandas Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.

Asep juga menggarisbawahi perbedaan mendasar antara aset yang dimiliki perusahaan seperti Pertamina, Telkom, Mind ID, dan PLN yang memiliki aset yang jelas, dengan aset Bank Mandiri, BRI, dan BNI yang punya aset berupa dana kelolaan dari masyarakat.

“Kalau ke tujuh BUMN itu asetnya digabungkan, sementara neraca asetnya sendiri sejak awal sudah berbeda, tentu hal ini harus menjadi perhatian karena bagi bank yang sudah menjadi perusahaan terbuka akan berdampak pada kepercayaan publik,” paparnya.

Jika dilihat, kata dia, Pertamina, Mind ID, Telkom, dan PLN jelas ada barang yang bisa dijadikan aset. Sedangkan di bank ada aset berupa dana pihak ketiga yang harus dipisahkan. Pertanyaannya, apakah nilai aset Danantara yang disebut-sebut mencapai US$600 miliar itu termasuk aset bank yang didalamnya ada dana masyarakat yang dikelola?

“Saya kira hal ini tentunya perlu untuk diuji bersama agar tidak ada salah persepsi terkait dengan besaran aset sesungguhnya yang kelak menjadi modal investasi Danantara,” tegasnya.

Asep pun menilai, penggabungan bisnis perbankan dengan sektor lainnya yang jelas-jelas memiliki core business berbeda, seperti energi, migas, dan tambang, berpotensi menimbulkan masalah.

“Bank memiliki spirit dan hakekat bisnis yang sangat ketat dan amat prudent (hati-hati) karena menyangkut kepercayaan dalam mengelola dan melindungi dana masyarakat. Jika digabungkan dengan bisnis lain yang berbeda inti bisnisnya dan tidak sehati-hati bisnis bank, maka kira-kira akan seperti apa konsekuensinya,” katanya.

Asep pun meminta agar bank-bank BUMN seperti BRI, Mandiri, dan BNI memberikan pandangan tertulis terkait potensi, dampak dan risiko yang mungkin terjadi.

Asep pun menyinggung soal rencana investasi yang sesungguhnya akan dilakukan oleh Danantara.

“Lagi-lagi, jika dibandingkan dengan Temasek yang memulai bisnis dari Bawah, lalu tumbuh menjadi besar dengan berbagai rencana bisnis yang telah dijalankannya. Sedangkan Danantara sendiri kan sesungguhnya mengonsolidasikan BUMN-BUMN yang memang sudah besar dan solid,” tukasnya.

Menurut Asep, bank-bank BUMN saat ini posisinya sudah berada dalam kondisi yang performed dan sedang tumbuh dengan berbagai inovasi yang dilakukan.

“BRI, Mandiri, dan BNI sudah semakin mapan dan akan terus berkembang. Saya rasa penting bagi kami di DPR untuk mendapatkan informasi yang jelas, terkait penggabungan aset bank-bank BUMN ke dalam Badan Danantara agar dukungan politik kita pun firm dan bisa diberikan secara solid karena tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

(RO/*)

“Saya menilai, meskipun Telkom memiliki kondisi finansial yang cukup stabil, perusahaan perlu memanfaatkan potensi tersebut lebih optimal untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan,” ungkap Asep dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan jajaran Direksi Telkom di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Menurutnya, Telkom memiliki kondisi finansial yang sehat, tetapi potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal. Sudah saatnya perusahaan plat merah itu melakukan terobosan melalui korporasi baru.

Asep juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap strategi bisnis Telkom yang mengandalkan banyak anak dan cucu perusahaan. Meskipun ada diversifikasi, kontribusi profit terbesar masih berasal dari unit bisnis utama, yaitu Telkomsel dan IndiHome.

“Keuntungan terbesar Telkom Group yang besarannya sekitar 75% berasal dari Telkomsel dan IndiHome. Sisanya yang 20-an persen berasal dari puluhan anak, cucu, dan cicit perusahaan. Saya menilai Telkom harus melakukan evaluasi terhadap struktur bisnis agar lebih efisien dan mampu meningkatkan kontribusi dari unit-unit bisnis lainnya,” jelas Asep.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga menyoroti potensi fraud dan inefisiensi yang mungkin timbul akibat banyaknya subholding dan anak perusahaan.

“Apakah banyaknya anak dan cucu perusahaan justru menambah inefisiensi? Perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan struktur bisnis yang ada dengan mendukung inovasi dan pertumbuhan,” lanjutnya.

Meskipun demikian, Asep mengapresiasi langkah Telkom dalam mengalihkan fokus bisnis ke layanan data. Namun, ia juga mengingatkan bahwa peralihan itu belum memberikan dampak signifikan yang diharapkan. Dengan dinamika pasar yang terus berubah, Asep menekankan pentingnya inovasi yang lebih berani dan strategis.

“Dengan tantangan yang semakin kompleks, Telkom perlu mencari ide-ide baru dan melakukan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan pasar saat ini. Saya berharap jajaran direksi Telkom dapat segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi yang ada,” ungkap Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.

Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, tambahnya, Telkom memiliki peran penting dalam sektor itu. Asep berharap perusahaan dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar melalui terobosan dan strategi inovatif.

“Telkom memiliki fondasi yang kuat. Saya optimis jika perusahaan berinovasi dengan tepat, Telkom dapat mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri telekomunikasi dan terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

(*)

Menurutnya, peran koperasi perlu didukung piranti regulasi yang mampu menghadapi tantangan zaman.

“Koperasi seharusnya menjadi tulang punggung (backbone) ekonomi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Asep dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini berharap konsep itu diperkuat oleh kementerian terkait melalui program yang berkelanjutan dan mendukung kemandirian ekonomi rakyat.

“Kalau kita perbandingkan dengan bagaimana keberadaan koperasi di Belanda, di sana ada koperasi milik petani yang dapat mendirikan sebuah bank bernama Rabo Bank yang kantornya bertebaran di berbagai negara. Maka semestinya Kementerian Koperasi pun memiliki konsep yang sama,” papar legislator jebolan Universitas Padjajaran, Bandung itu.

Jadi, tambah Asep, Menteri Koperasi jangan hanya berpikir menjadikan koperasi sebagai penyalur susu dan beras saja.

“Hemat saya, ini soal konsep atau paradigma yang mesti dimiliki Pak Menteri, Wamen, dan jajaran pegawai di Kementerian Koperasi, jika ingin menjadikan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan bisa bangkit,” tegasnya.

Kang AW, begitu Asep Wahyuwijaya akrab disapa, memberi contoh ketika melihat besarnya kredit dari bank pemerintah yang jumlahnya ribuan triliun yang mestinya dapat dijadikan sebagai modal sekaligus peluang bagi koperasi untuk tumbuh dan berkembang apabila para penerima kredit itu terhimpun sebagai anggota koperasi.

“Bisa juga Kementerian (Koperasi) mengorganisir para pekerja, lalu mendirikan koperasi pekerja yang dalam kondisi tertentu bisa membantu anggotanya saat perusahaannya tutup atau terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga koperasi bisa menjadi jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi para buruh,” tandas Kang AW.

Lebih lanjut, Asep mengkritisi stigma negatif yang melekat pada koperasi, terutama koperasi simpan pinjam yang sering terlibat kasus penipuan.

“Banyak kasus fraud muncul, ada koperasi yang mengumpulkan dana dengan slogan menggiurkan, namun ujung-ujungnya KUD atau ‘ketua untung duluan’, yang akhirnya berdampak pada citra negatif terhadap koperasi itu sendiri,” tegas Asep.

Lebih jauh dijelaskannya, Kementerian Koperasi seharusnya tidak hanya bereaksi saat ada masalah, seperti pemadam kebakaran. Perubahan regulasi koperasi harus segera dilakukan agar koperasi bisa kembali menjadi pilar ekonomi utama Indonesia.

“Kita harus punya regulasi yang meletakan koperasi pada marwahnya yang sesuai dengan amanat konstitusi, melindungi anggota koperasi dan bisa menyiapkan program yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Asep menilai masalah itu bisa diantisipasi melalui penyempurnaan regulasi, khususnya UU No. 25/1992 tentang Koperasi.

Ia menegaskan, UU Koperasi yang ada sekarang sudah jadul dan tidak kompatibel dengan kondisi saat ini. Revisi UU Koperasi adalah keniscayaan.

Asep juga mengusulkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan, termasuk di dalamnya yang terkait dengan urgensi digitalisasi, dan sebagainya.

“Saya berharap regulasi yang lebih adaptif dan inklusif dapat segera terealisasi. Dengan pembaruan ini, stigma negatif terhadap koperasi dapat dihapus, serta marwah koperasi sebagai pilar ekonomi utama rakyat dapat dikembalikan,” pungkas Asep.

(*)

Menurutnya, penghapusan hutang tersebut akan memberi kesempatan kepada nelayan dan petani untuk mengajukan pinjaman baru sehingga mereka bisa kembali beraktivitas secara produktif.

“Penghapusan utang akan memberi kesempatan kepada petani dan nelayan untuk mengajukan kembali kredit, sehingga mereka bisa kembali beraktivitas secara produktif. Kebijakan ini akan menjadi langkah strategis dalam mendukung swasembada pangan di masa depan,” ungkap Asep dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya, menguraikan, ada beberapa konsekuensi positif yang bakal ditimbulkan sebagai akibat adanya beleid tersebut. Pertama, selain terhapus dari hak tagih bank, petani pun akan terhapus dari daftar hitam (blacklist) di BI sehingga berpeluang untuk kembali mengajukan kredit.

“Kedua, pengajuan kembali kredit petani dan nelayan akan berkonstribusi mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Selanjutnya ketiga, rencana swasembada pangan dengan terlebih dahulu mengurusi atau membangunkan kembali pelaku utama sektor pertanian merupakan modal penting terwujudnya swasembada pangan di masa depan.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga menekankan perlunya pemerintah menciptakan ekosistem permodalan yang mendukung agar usaha petani dan nelayan kembali bangkit.

“Jangan sampai kalah oleh pinjol dan rentenir. Dengan kebijakan yang populis ini, saya berharap petani dan nelayan akan memiliki peluang lebih besar dalam mengembangkan usaha, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Kang AW.

(RO/*)

“Persoalan status kepegawaian di KPPU adalah masalah krusial yang harus segera diatasi melalui roadmap yang jelas dan efektif,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan KPPU dan BPKN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga menegaskan tanpa pengaturan pegawai yang proper (layak), program KPPU ke depan akan sulit terwujud mengingat sebagian besar pegawainya masih berstatus honorer.

Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya, menjelaskan bahwa agenda besar KPPU ke depan akan lebih mudah dijalankan jika status kepegawaian di lembaga itu sudah jelas.

“Inventarisasi pegawai ASN dan honorer harus selesai agar roadmap ini berjalan sesuai rencana,” ujar Kang AW.

Ia menambahkan bahwa Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa serta jajarannya harus dapat menyelesaikan proses inventarisasi tersebut pada Desember 2024.

Sedangkan terkait dengan BPKN, Kang AW mengingatkan bahwa sejatinya penduduk di republik ini didominasi oleh konsumen. Jadi keberadaan BPKN mestinya melihat perspektif keberadaan warga yang berposisi sebagai konsumen dan harus dilindungi keberadaannya.

“Roadmap yang disusun BPKN pun mesti diletakan dalam cara pandang di mana ada ratusan juta penduduk Indonesia yang notabene adalah konsumen dan bagaimana cara melindungi mereka dari seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi setiap hari,” pungkasnya.

(RO/*)