Acara dihadiri pengurus DPP Partai NasDem, jajaran pengurus BAHU Partai NasDem, serta perwakilan dari sayap dan badan Partai NasDem. Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem turut hadir dalam perayaan ini.

Dalam sambutannya, Ketua Umum BAHU Partai NasDem Atang Irawan menegaskan bahwa sejak awal BAHU memiliki komitmen kuat dalam menjaga dan mengawal partai, khususnya dalam berbagai persoalan hukum.

“BAHU menetapkan dirinya sebagai ‘Guardian of Party’. Mayoritas anggotanya berasal dari kalangan public defender yang memiliki kesadaran kolektif dalam membangkitkan gairah penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa,” ujar Atang.

Atang juga menekankan bahwa peran BAHU tidak hanya sebatas menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan partai dalam kontestasi politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

Sebagai bagian dari organ utama Partai NasDem, BAHU juga aktif mengadvokasi hak-hak masyarakat, terutama perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum.

Selain itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya konsolidasi, koordinasi, dan kaderisasi dalam organisasi.

Menurutnya, BAHU bukan sekadar wadah untuk menangani perkara hukum, tetapi juga bagian dari organisasi politik yang harus terus berkembang.

“Harapannya, BAHU semakin kokoh sebagai kekuatan organisasi yang luar biasa. Kita tidak boleh hanya berfokus pada penanganan perkara, tetapi juga menjalankan fungsi kaderisasi. Oleh karena itu, kita mulai melakukan eksperimen dengan pengkaderan sejak tingkat SMA bagi mereka yang tertarik di bidang hukum,” tuturnya.

Atang juga menyebut bahwa BAHU memberikan kesempatan bagi kader-kader muda untuk tampil di berbagai forum hukum, termasuk di Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, regenerasi dalam organisasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan perjuangan dalam bidang advokasi hukum dan politik.

(WH)

“Tidak terasa hari ini BAHU NasDem telah memasuki usia 13 tahun. Dedikasi dan kerja keras BAHU terus terlihat, terutama dalam menangani berbagai sengketa Pilkada. Saya sendiri menyaksikan bagaimana kawan-kawan bekerja tanpa mengenal hari libur, bahkan pulang tengah malam,” ujar Taslim, di Jakarta, Senin (3/5/2025).

Sebagai bagian dari DPP NasDem sekaligus anggota BAHU, Taslim mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kontribusi para advokat yang tergabung dalam BAHU.

“Atas nama DPP Partai NasDem, saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas seluruh dedikasi kawan-kawan yang telah ikut membesarkan partai. Salam restorasi, salam perjuangan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekjen BAHU NasDem Ucok Edison Marpaung menjelaskan BAHU NasDem merupakan salah satu pilar penting dalam tubuh Partai NasDem yang berperan aktif dalam advokasi hukum, penyelesaian sengketa, serta penguatan hukum dan demokrasi di Indonesia. Dengan bertambahnya usia, diharapkan BAHU semakin solid dalam memperjuangkan keadilan dan mendukung visi restorasi Indonesia.

“Kami ingin menjadikan momentum ini sebagai refleksi sekaligus pelecut semangat untuk semakin menguatkan peran BAHU dalam memberikan advokasi hukum dan membela kepentingan masyarakat,” ujar pria yang karib disapa Kocu itu.

Dia juga mengungkapkan bahwa puncak perayaan HUT ke-13 akan digelar pada 7 Maret 2025 di NasDem Tower, dengan rangkaian kegiatan, termasuk buka puasa bersama.(WH)

Sekretaris Jenderal BAHU Partai NasDem, Ucok Edison Marpaung, menyatakan bahwa posko tersebut diperkuat oleh anggota-anggota ahli yang memiliki pengalaman di berbagai institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Gakkumdu, dan DKPP.

“PSP ini kita bentuk dari intinya anggota-anggota BAHU yang memang sudah pakar untuk di Mahkamah Konstitusi, juga pengaduan-pengaduan baik Bawaslu, Gakkumdu, DKPP,” ungkap Ucok Edison Marpaung, Sabtu (30/11).

Untuk memudahkan akses pelaporan, mekanisme pengaduan dibagi berdasarkan zonasi melalui jalur komunikasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau pengaduan langsung ke struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota.

Selain BAHU NasDem juga melakukan screening mandiri guna mendeteksi terjadinya sengketa Pilkada, para Pelapor juga bisa datang melaporkan langsung ke DPP Partai NasDem untuk melakukan konsultasi terkait dengan dugaan pelanggaran Pilkada di daerah yang bersangkutan.

Ucok menegaskan bahwa keberadaan Posko Siaga Pilkada ini tidak hanya penting dalam mengawasi pelanggaran, tetapi juga sebagai dukungan bagi tim pemenangan Partai NasDem yang tengah sibuk dalam proses rekapitulasi hasil Pilkada.

Selanjutnya PSP ini menurut pria yang karib disapa Kocu itu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan Pilkada yang bersih dan demokratis di seluruh Indonesia.

Partai NasDem juga mengajak masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan potensi pelanggaran demi keberlangsungan pemilu yang adil dan transparan.

“Dengan adanya PSP ini bisa langsung direct kepada Badan Advokasi Hukum Partai NasDem untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dan penting, supaya mendukung kemenangan Partai NasDem di tempat-tempat yang Partai NasDem dukung,” demikian tutup dia.

(WH)

“Pelantikan ini terkait langsung dengan kontestasi politik Pilkada. Salah satu titik fokus kita adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, memastikan kader-kader NasDem di zona-zona strategis mendapatkan dukungan advokasi yang kuat,” ujar Atang.

Atang juga menyoroti kompleksitas sistem keadilan elektoral di Indonesia yang melibatkan banyak lembaga, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, kerawanan sengketa bisa terjadi di berbagai tahapan pemilu, bukan hanya di MK.

“Kita mulai memfokuskan konsolidasi partai tidak hanya terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, tetapi juga antisipasi terhadap potensi sengketa di lembaga lain. Kami pernah menangani sengketa yang bermuara di Bawaslu dan berhasil meloloskan calon dari diskualifikasi, seperti yang terjadi di Kabupaten Jayapura pada 2017,” jelas Atang.

Atang juga menggarisbawahi pentingnya persiapan tim BAHU untuk menghadapi sengketa di Pilkada 2024. BAHU akan memperkuat dukungan hukum di zona-zona politik prioritas dan melakukan evaluasi berkaca pada pengalaman Pilpres sebelumnya.

“Momentum ini sangat baik untuk memperkuat tim di daerah-daerah yang menjadi prioritas partai NasDem dalam Pilkada. Kita akan mengombinasikan potensi kerawanan politik dengan strategi advokasi yang matang,” tambahnya.

BAHU NasDem, menurut Atang, tidak hanya menyiapkan kader-kadernya dari segi keilmuan dan soft skill, tetapi juga membentuk mentalitas yang kuat untuk menghadapi persidangan di MK.

“Kita sudah mempersiapkan kader dengan basis kognitif dan soft skill untuk beracara di MK, karena sekarang Pilkada berada di bawah kewenangan permanen MK,” tegasnya.

Lebih lanjut, Atang menekankan pentingnya kolaborasi dengan partai-partai pengusung lainnya dalam rangka memenangkan calon yang diusung NasDem.

“Kita sedang merancang bangun bagaimana formulasi untuk berkoalisi dalam tim hukum dengan partai-partai pengusung lainnya. Konsolidasi ini menjadi langkah penting ke depan,” pungkas Atang.

Acara pelantikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi dan persiapan BAHU NasDem untuk mengawal kemenangan partai dalam kontestasi politik Pilkada 2024 dan Pemilu 2029. (WH)

“BAHU sebagai badan yang melekat pada partai, bertugas mengawal pemenangan Pilkada dan persiapan Pemilu 2029. Targetnya adalah meningkatkan kemenangan dari periode sebelumnya,” ungkapnya.

Optimisme itu muncul lantaran para kader BAHU NasDem merupakan para advokat yang memang ahli di bidangnya apalagi pada awal pekan lalu perwakilan BAHU NasDem dari berbagai provinsi juga telah mengikuti rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi (MK) di Cisarua, Bogor.

“Dan kita bangga salah satu peserta terbaik (Patrix Barumbun Tandirerung) dari Papua Barat, yang berasal dari Partai NasDem,” ujar Ucok.

Ucok menjelaskan bahwa BAHU NasDem rutin mengikuti Bimtek yang disertai dengan Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan konsolidasi nasional. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mempersiapkan BAHU dalam menghadapi tantangan Pilkada 2024 dan Pemilu 2029.

Ucok juga menjelaskan bahwa Bimtek tersebut fokus pada teknis beracara di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bimtek ini untuk menyiapkan teknis beracara di MK, baik dalam kasus kita yang menggugat karena dicurangi, maupun saat kita yang digugat. Kita jadi tahu batasan-batasan pelanggaran yang bisa dibuktikan di MK,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ucok menyampaikan bahwa nantinya para kader BAHU yang telah mengikuti pelatihan ini akan berjenjang membagikan materi pelatihan hingga ke tingkat DPW dan DPD.

“Dari peserta DPW tadi, kita akan memberikan Bimtek lanjutan hingga ke DPD, supaya semua tahu pelanggaran apa saja yang bisa berujung ke MK. Baik ketika kita yang menggugat maupun digugat, BAHU sudah punya kesiapan dalam menghadapi berbagai kasus,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Ucok menegaskan keyakinannya bahwa berkaca pada pesta-pesta demokrasi sebelumnya BAHU mampu mengawal kemenangan NasDem.

“Melihat antusiasme peserta dari berbagai daerah, kami sangat optimis. Dengan pengalaman dan prestasi BAHU dalam beracara di MK, kami yakin BAHU akan berada di garda terdepan dalam mengawal Pilkada dan Pemilu mendatang,” pungkasnya.

(WH)

Acara pelantikan ini juga sekaligus menjadi ajang Silaturahmi Nasional bagi para pengurus BAHU NasDem dari seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya konsolidasi partai menjelang Pilkada serentak 2024.

Dalam sambutannya, Saan Mustopa menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Atang Irawan dapat melanjutkan komitmen BAHU NasDem dalam memperjuangkan keadilan, sebagaimana yang telah dirintis oleh kepengurusan sebelumnya.

“Kita harapkan apa yang sudah dilakukan BAHU periode lalu, tidak hanya menangani sengketa-sengketa Pemilu, baik legislatif, Pilpres, maupun Pilkada, tetapi juga memperkuat keberpihakan BAHU terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakadilan di masyarakat,” ujar Saan.

Saan juga menekankan pentingnya persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024 yang akan berlangsung secara bersamaan di seluruh wilayah tanah air.

“BAHU memiliki agenda penting untuk mempersiapkan diri dalam membela kader-kader NasDem yang maju di Pilkada, baik sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota. Konsolidasi nasional sangat krusial mengingat Pilkada kali ini berlangsung secara serentak di seluruh wilayah,” tegasnya.

Saan juga mengucapkan terima kasih kepada Taufik Basari atas dedikasinya selama memimpin BAHU NasDem, serta menaruh kepercayaan kepada Atang Irawan untuk membawa BAHU ke arah yang lebih baik.

Sementara itu Atang Irawan, menyampaikan bahwa fokus utama BAHU saat ini adalah mempersiapkan tim advokasi untuk menghadapi Pilkada serentak 2024.

“Kontestasi politik Pilkada menjadi titik fokus utama kita. BAHU akan memperkuat zonasi politik yang menjadi prioritas NasDem dalam memenangkan Pilkada, sekaligus mengantisipasi kerawanan yang bisa muncul di berbagai tahapan sengketa,” ujar Atang.

Atang juga menyoroti tantangan sistem keadilan elektoral di Indonesia yang melibatkan banyak lembaga, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengingatkan pentingnya konsolidasi internal BAHU untuk menghadapi potensi sengketa di setiap tahapan tersebut.

“Tidak hanya menyiapkan basis keilmuan dan soft skill, mentalitas kader BAHU juga menjadi prioritas untuk menghadapi sengketa, terutama di Mahkamah Konstitusi. Kita sudah membuktikan kemampuan dalam sengketa sebelumnya, dan kini BAHU siap tempur di garda terdepan,” tegas Atang.

Lebih lanjut, Atang mengungkapkan bahwa BAHU NasDem juga akan mengkonsolidasikan serta merancang skema bagi tim hukumnya untuk bekerjasama dengan partai-partai koalisi pengusung di Pilkada mendatang.

Hadir dalam acara tersebut, Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, Sekretaris Mahkamah Partai NasDem, Regginaldo Sultan, dan Ketua Umum BAHU sebelumnya, Taufik Basari.

Selain itu juga hadir pengurus DPP BAHU NasDem serta perwakilan BAHU dari seluruh Indonesia yang turut serta dalam acara yang berlangsung penuh semangat ini. (WH)

Bimtek ini akan berlangsung selama empat hari dengan tujuan meningkatkan pemahaman hukum acara bagi para peserta, khususnya dalam menghadapi proses sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024.

Acara tersebut dibuka oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya pemahaman bersama dalam mengajukan permohonan PHP Kada.

Selain itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai NasDem, Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., hadir bersama Sekjen BAHU NasDem, Regginaldo Sultan, untuk mendukung penuh para peserta.

Atang menegaskan komitmen Partai NasDem dalam mengawal seluruh tahapan pemilihan, termasuk administrasi di KPU, penyelesaian sengketa di Bawaslu, hingga proses di Gakkumdu dan Peradilan Tata Usaha Negara di luar PHPU.

“Kami akan mengawal seluruh tahapan, termasuk administrasi di KPU, sengketa di Bawaslu, Gakkumdu untuk pidana Pemilu, hingga peradilan Tata Usaha Negara di luar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU),” ujar Atang.

Acara Bimtek ini diikuti oleh 160 peserta dari enam partai politik, yaitu Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Darul Aceh, dan Partai Aceh. Para peserta yang mayoritas berlatar belakang ilmu hukum atau berprofesi sebagai advokat ini diberikan pemahaman mendalam terkait dinamika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHP Kada, penyusunan permohonan PHP Kada, serta materi hukum acara lainnya.

Prof. Enny menekankan pentingnya sinkronisasi pemahaman dalam menghadapi PHP Kada 2024. Ia juga menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan ke MK pada penyelenggaraan PHPU 2024 lalu menunjukkan perbaikan kualitas yang signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

Oleh karena itu dirinya berharap para peserta dapat berperan aktif dalam mendorong percepatan pembentukan regulasi omnibus law kepemiluan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih efisien di masa depan.

“Desain Pemilu 2029 akan sangat bergantung pada pembentukan undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi hanya memberikan saran sesuai kebutuhan mendatang,” jelas Enny.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari kalangan hakim konstitusi, panitera konstitusi, asisten ahli hakim, hingga staf TIK yang memberikan panduan lengkap kepada para peserta terkait mekanisme dan dinamika hukum dalam proses PHP Kada. (WH)

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai NasDem, DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum, menekankan pentingnya persiapan ini usai menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Senin (30/9) malam.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini dibuka oleh Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, yang juga merupakan tokoh penting dalam dunia hukum Indonesia.

“Ini menjadi catatan penting bagi kami dalam menghadapi kontestasi Pilkada. Kader-kader NasDem yang ada di garis depan harus memiliki soft skill yang mumpuni untuk mengawal dan menjaga proses politik ini,” ujar Atang Irawan.

Ia menegaskan bahwa kader NasDem yang berfokus pada bidang hukum akan terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari proses di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Mahkamah Konstitusi (MK), yang menjadi ruang perjuangan akhir dalam mendampingi calon-calon yang diusung oleh Partai NasDem.

“Kami akan mengawal seluruh tahapan, termasuk administrasi di KPU, sengketa di Bawaslu, Gakkumdu untuk pidana Pemilu, hingga peradilan Tata Usaha Negara di luar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU),” tambah Atang.

NasDem, lanjut Atang, berupaya mempelajari dan menciptakan strategi-strategi baru untuk mengawal Pilkada ke depan.

“BAHU NasDem sangat siap. Kader yang terlibat bukan orang baru, ini hanya penguatan kapasitas terkait soft skill, khususnya di bidang perkara PHPU Pilkada di Mahkamah Konstitusi,” lanjutnya.

Keberhasilan BAHU NasDem pada Pileg 2024 yang lalu, di mana mereka berhasil mempertahankan enam kursi legislatif di tingkat daerah pada sidang Perselisihan Hasil Pemilu Pileg di Mahkamah Konstitusi, menjadi dorongan bagi NasDem untuk terus memperkuat strategi dalam menghadapi Pilkada serentak tahun ini. (WH)

Hal ini menurutnya sangat diperlukan mengingat banyaknya peraturan yang sudah terlalu kompleks dan bahkan mengalami obesitas regulasi, yang mengatur Pilpres dan Pilkada secara terpisah, padahal Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Pilkada merupakan bagian dari (ranah) rezim kontestasi politik.

“Simplifikasi peraturan Pemilu ini menjadi penting karena saat ini ada peraturan yang obesitas, terkait Pilpres dan Pilkada, meskipun MK sudah menegaskan bahwa Pilkada masuk dalam rezim kontestasi politik,” ujar Atang ditemui usai acara pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Senin (30/9) malam.

Ia menambahkan bahwa langkah ini akan berimplikasi pada penataan kewenangan lembaga-lembaga yang ada dalam skema electoral justice demi melindungi hak pemilih dan kandidat, memastikan hasil Pemilu yang sah, serta menangani dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul selama atau setelah Pemilu.

Menurutnya, jika aturan yang ada bersifat parsial, maka akan membuka ruang bagi berbagai penafsiran yang berbeda, baik dari peserta pemilu maupun MK sendiri. MK pun memiliki wewenang untuk mengambil alih jika lembaga-lembaga yang terlibat dalam electoral justice tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

“Jika skema electoral justice stagnan atau tidak berjalan, MK dapat mengambil alih sebagai pintu terakhir. Ini menggarisbawahi pentingnya Omnibus Law agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efisien dan terhindar dari multitafsir,” lanjut Atang.

Selain itu, ia juga menyoroti kompleksitas hukum acara di MK. Menurutnya, Pasal 24C ayat 6 UUD 1945 seharusnya memberikan dasar untuk adanya satu hukum acara yang komprehensif di MK. Namun, dalam praktiknya, UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK mendelegasikan penyusunan hukum acara kepada peraturan MK, yang kini menciptakan enam hukum acara terpisah, karena MK memiliki empat kewenangan dan tambahan satu kewajiban yang diputuskan oleh MK sendiri, yakni memasukkan Pilkada dalam rezim pemilu.

“Satu kewenangan lain terkait dengan impeachment, sehingga ada lima kewenangan MK dan satu kewajiban. Hukum acara yang parsial membuat proses akselerasi bagi peserta kontestasi politik menjadi tidak mudah,” jelasnya.

Atang berharap, melalui Omnibus Law ini, hukum acara dan regulasi pemilu dapat disederhanakan sehingga memudahkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses politik, serta menghindari tumpang tindih dan multitafsir dalam pelaksanaannya.

(WH)

Sekretaris Wilayah Partai NasDem DKI Jakarta, yang merupakan salah satu pelopor BAHU Partai NasDem, Wibi Andrino menyebut kehadiran BAHU NasDem ialah guna mendukung penegakan hukum di Indonesia.

“Sesuai namanya, BAHU bermakna penanggung beban yang berat sebagaimana kami menyediakan diri kami untuk memanggul tugas sejarah penegakan hukum di Negeri ini,” kata Wibi dalam keterangannya, Selasa (1/3).

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta itu pun menilai keadilan akan tegak jika diperjuangkan dengan keringat dan tangan sendiri. Selain itu diperlukan aksi nyata dari seluruh elemen untuk sama-sama menjaga marwah penegakkan hukum di Indonesia.

“BAHU Partai NasDem berkenyakinan, sebuah keadilan tidak akan ter wujud hanya dengan menunggu niat baik jatuh dari langit, juga tidak akan terwujud hanya dengan mengemis kepada kekuasaan,” ungkap dia.

Peraih gelar master Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga sekali lagi menekankan bahwa hadirnya BAHU NasDem ialah untuk membela kebenaran terutama apabila ada masyarakat yang ditindas harkat dan martabatnya.

“BAHU juga bermakna tempat bersandar ketika lemah, sebagaimana kami menyediakan segala yang terbaik dari diri kami, untuk mendampingi rakyat Indonesia yang telah ditindas hak dan martabatnya,” terang dia.

Dalam kesempatan ini pun, Wibi berharap di usia ke-10 ini BAHU Partai NasDem dapat terus hadir bersama masyarakat untuk menghadirkan keadilan hukum di Indonesia.

“Kami berharap BAHU dapat terus hadir memberikan pelayanan, mendapingi masyarakat untuk mewujudkan keadilan hukum. Selamat ulang tahun ke-10 BAHU Partai NasDem,” ujarnya.

Sementara itu Ketua BAHU NasDem yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP NasDem, Taufik Basari mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 10 untuk BAHU NasDem.

Anggota Komisi III DPR RI yang juga eks Direktur YLBHI dan founder LBH Masyarakat itu menegaskan bahwa BAHU NasDem akan selalu hadir untuk memperjuangkan keadilan dan menempatkan hukum sebagai panglima.

“BAHU akan selalu siap menjadi bahu, tumpuan harapan para pencari keadilan,” pungkas alumni Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat itu.

(WH)