NasDem Minta Direksi BUMN Terus Dirotasi Hindari KKN
JAKARTA (21 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, meminta agar jajaran direksi di perusahaan-perusahaan BUMN terus dilakukan rotasi. Menurutnya, suatu jabatan yang diduduki seseorang terlalu lama akan memperbesar potensi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di dalamnya. Rudi mendorong hal itu agar dibakukan ke dalam suatu peraturan, baik melalui Permen (Peraturan Menteri) maupun Perpres (Peraturan Presiden). "Melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN hari ini, jika melihat tren kinerja direksi, saya mengusulkan agar dirut dan direksi di semua BUMN dibuat suatu aturan yang baku,
NasDem Setujui Draf Revisi UU BUMN Jadi Usul Inisiatif DPR
JAKARTA (13 September): Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat sejumlah kekurangan. Di antaranya terkait privatisasi, status pejabat dan karyawan BUMN, pengawasan BUMN, larangan praktik monopoli, serta persaingan usaha tidak sehat. Melihat fakta tersebut, undang-undang itu harus diubah atau direvisi. "Selama ini BUMN memang harus memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Namun demikian, kewajiban BUMN itu harus disesuaikan dengan kondisi, sehingga tidak meruntuhkan kondisi keuangan BUMN," ungkap Lisda Hendrajoni saat membacakan Pandangan Mini Fraksi Partai NasDem pada Rapat Pleno Badan
BUMN Harus Jadi Pilar Ekonomi Memakmurkan Rakyat
PANGKALPINANG (10 Oktober): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Zuristyo Firmadata mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk mengambil peran dalam memakmurkan masyarakat Indonesia. “BUMN harus kita support dan kita dorong sebagai salah satu pilar ekonomi yang mampu menjawab semua tantangan. Ini untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Zuristyo dalam acara bertajuk 'Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan', di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (10/10). Di tengah situasi pandemi covid-19 dan situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, katanya, BUMN harus bisa
Hasil PMN BUMN Diharapkan Terlihat Akhir 2023
JAKARTA (4 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN pada tahun anggaran 2023. Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, Senin (4/7). Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan, Fraksi NasDem setuju PMN dengan harapan penguatan BUMN itu mulai terlihat pada akhir tahun 2023. Menurutnya, suntikan modal memang dibutuhkan karena ada sebagian entitas bisnis yang tidak berorientasi pada keuntungan. Tetapi, PMN harus membawa perubahan dan penyehatan BUMN. “Meski
Limitasi Waktu Kurator BUMN tak Langgar UU
JAKARTA (14 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan, pemberian batas atau limitasi waktu terhadap kurator untuk penyelesaian target pemberesan harta pailit perusahaan BUMN yang mengalami kepailitan tidak melanggar ketentuan undang-undang (UU) yang berlaku. “Saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan, bahkan mau dijual. Nah, saya melihat kendala itu juga dari sisi waktu," kata Martin saat Rapat Panja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Legislator NasDem
NasDem Desak Segera Bubarkan BUMN Merugi
JAKARTA (23 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi Menteri BUMN, Erick Thohir membubarkan BUMN yang merugi. Menurut Rudi, keputusan membubarkan BUMN yang terus merugi sudah tepat. Terlebih beberapa BUMN itu juga sudah terlilit hutang. "Tidak perlu lama-lama bubarkan BUMN merugi. Eksekusi pembubaran BUMN merugi merupakan langkah yang tepat agar jangan jadi beban dan menggerogoti uang negara," ujar Rudi dalam keterangannya, Rabu (23/3). Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar,
Langkah Hukum Perlu Dilakukan ke BUMN Selain Garuda
JAKARTA (14 Januari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. “Mengapa perusahaan BUMN harus ditindak? Karena potensi merugikan negara itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun,” ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (13/1). Selain Garuda Indonesia, menurut Rudi, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lain yang berpotensi merugikan negara. “Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi, termasuk BUMN lain, tidak hanya Garuda. Nah
BUMN Diharapkan Berkontribusi Menjadi Agen Pembangunan
TARUTUNG (22 Desember): Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran ganda yakni sebagai badan usaha yang diharapkan memberi pemasukan dan penerimaan bagi negara, dan juga dapat memiliki kontribusi sebagai agent of development (agen pembangunan) kepada masyarakat Indonesia. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengemukakan itu saat kunjungan kerja perorangan ke Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (21/12). "Saya mendorong agar BUMN bisa lebih memiliki peran dan tersosialisasi dengan baik, agar masyarakat juga mengerti bahwa banyak aspek kehidupan mereka itu sangat berkaitan
BUMN Harus Inovatif Kuatkan Finansial Perseroan
SURABAYA (1 Desember): Seiring masih berlangsungnya pandemi, level risiko dan tingkat kerugian finansial yang dialami BUMN berpotensi mengarah pada risiko kesinambungan (going concerns) bagi BUMN. "Kondisi ini tentu membutuhkan upaya pengendalian dan langkah mitigasi yang lebih sistematis dan terintegrasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ke PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/11). Menurut Legislator NasDem itu, BUMN juga dituntut untuk mampu