Charles juga mendorong reformasi kebijakan domestik yang mendukung daya saing ekspor nasional sebagai respons dari kondisi global saat ini.

“Upaya negosiasi yang dilakukan pemerintah harus didukung. Pemerintah bisa memanfaatkan waktu jeda yang ada. Kita perlu bergerak cepat baik di jalur diplomasi maupun di dalam negeri untuk memastikan sektor industri kita tidak terdampak secara signifikan,” kata Charles dalam keterangan persnya, Sabtu (12/4/2025).

Charles menilai penundaan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia memberikan ruang, namun harus direspons dengan langkah konkret. Apalagi, dalam tensi perang dagang yang kian tinggi, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi tujuan alternatif investasi dan ekspor, terutama dari negara-negara yang diprediksi akan terdampak lebih besar seperti Vietnam, Tiongkok, Thailand.

“Sektor tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur adalah contoh industri yang punya prospek cerah di tengah dinamika global ini. Pemerintah perlu segera mempercepat kebijakan deregulasi ekspor, penyederhanaan izin usaha, serta insentif fiskal agar kita bisa menangkap peluang reshoring dari negara lain,” ujarnya.

Presiden Trump menunda penerapan tarif impor jilid II yang seharusnya berlaku efektif mulai 9 Aprul 2025. Penundaan berlaku 90 hari bagi 75 negara, kecuali Tiongkok. Meski menunda tiga bulan, Trump tetap mengenakan tarif impor minimal10%.

Trump beralasan penundaan selama 90 hari lantaran banyak pihak merespons berlebihan keputusannya terkait tarif dagang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Presiden Prabowo sudah meminta waktu untuk bertemu dengan Trump. Salah satu isu yang dibahas bila pertemuan Prabowo dan Trump nantinya terwujud adalah terkait pengenaan tarif impor bagi Indonesia.

Dalam proses negosiasi, Charles menilai pemerintah perlu menyusun skema negosiasi yang seimbang. Salah satunya dengan mempertimbangkan peningkatan impor dari AS untuk sektor-sektor strategis seperti kedelai, LPG, serta produk pangan.

“Jika AS ingin mengurangi defisit dagangnya, maka Indonesia bisa menawarkan peningkatan impor produk-produk tertentu, sepanjang itu tidak merugikan industri dalam negeri. Ini adalah bagian dari diplomasi timbal balik yang rasional,” ungkap Charles.

Menurut Charles, satuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini dinilai menghambat masuknya investasi juga perlu direformasi.

“Adanya momentum negosiasi dengan AS bisa menjadi pintu masuk penyempurnaan regulasi TKDN. TKDN harus ditinjau ulang agar tetap melindungi kepentingan nasional, namun tetap menarik bagi investor,” tutur legislator dari dapil Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu.

“Kami yakin, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melakukan negoisasi dengan baik,” imbuh Charles.

Namun, Charles mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan pelaku usaha dan potensi dalam negeri. Charles berharap ke depan, pemerintah dapat menyusun kebijakan ekonomi yang seimbang.

“Ini saatnya kita hadir dengan satu strategi dan satu komitmen, yakni melindungi kepentingan nasional dengan diplomasi yang cerdas dan kebijakan yang tepat sasaran,” tuturnya.

(dpr.go.id/*)

“Saya dari Fraksi NasDem mengapresiasi apa yang disampaikan tadi, di tengah isu bahwa dana pendidikan, termasuk LPDP, baik yang berangkat maupun yang sudah mendapatkan beasiswa akan terjadi pemotongan,” ujar Charles saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan LPDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mengungkapkan, komitmen tidak ada pemotongan anggaran beasiswa pendidikan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memetakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan.

Untuk itu, riuh rendah narasi di ruang publik tentang adanya pemotongan anggaran beasiswa pendidikan perlu diluruskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hal itu penting agar masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak ada pemotongan anggaran pendidikan dalam langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

“Saya menyampaikan apresiasi tidak ada pemotongan, dan itu memang sesuai dengan langkah yang diinginkan Presiden kita bahwa ke depan harus ada sumber daya manusia yang jauh lebih baik,” pungkasnya.

(Safa/*)

Serapan perkebunan rakyat pada 2024 dinilai rendah karena hanya mencapai 38.427 hektare dari target capaian per tahun berkisar 50-70 hektare.

“Ada beberapa hal yang kita soroti. Di antaranya, soal keberpihakan terhadap perkebunan rakyat. Kita tahu pada 2024, alokasi dana peremajaan baru sekitar Rp1,295 triliun atau hanya mencakup 38.427 hektare. Ini apa permasalahannya?” tanya Charles saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan BPDPKS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mengungkapkan, BPDPKS harus melakukan upaya perbaikan agar target capaian perkebunan rakyat bisa terwujud.

“Jangan-jangan untuk perkebunan rakyat itu aturannya dibuat sangat ketat sehingga yang terjadi akhirnya serapan tidak pernah mencapai target. Karena kita tahu, target yang diminta itu 50-70 ribu hektare per tahunnya. Ini kenapa?” ungkapnya.

Terlebih, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa segala kebijakan mesti berpihak pada kepentingan rakyat.

“Presiden Prabowo meminta keberpihakan kita kepada rakyat itu sangat penting. Saya minta sekali dijabarkan kenapa serapan sangat rendah,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok di momen akhir tahun sering menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Kami berharap pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan kenaikan harga barang bahan pokok jelang libur akhir tahun,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/12).

Menurut Charles, harus ada strategi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan serta fluktuasi harga, seperti meningkatkan kapasitas produksi menjelang akhir tahun sehingga ketersediaan barang dapat mencukupi permintaan pasar.

“Momen liburan tidak hanya menjadi waktu untuk merayakan, tetapi juga menuntut masyarakat untuk mengeluarkan anggaran lebih besar daripada biasanya,” tuturnya.

Untuk itu, tambah Charles, pihaknya mendukung upaya-upaya pemerintah dalam perbaikan sistem distribusi barang agar tidak terjadi pemborosan dan penumpukan barang di lokasi tertentu yang dapat menyebabkan lonjakan harga.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi yang meningkat pada bulan-bulan menjelang akhir tahun dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan triwulan III 2024 mencapai 4,95% (yoy) setelah sebelumnya mencatat 5,05% (yoy) pada triwulan II.

Meskipun inflasi terkendali pada angka sekitar 2,5%, namun inflasi inti tetap tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun harga barang kebutuhan pokok mungkin tidak mengalami lonjakan signifikan, ada tekanan inflasi di sektor lain yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu pun mendorong pemerintah memberikan langkah ekstra untuk mengurangi dampak gejolak perekonomian global terhadap masyarakat.

“Demi menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah kita harapkan dapat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap praktik perdagangan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penimbunan barang dan penetapan harga sepihak,” tegas Charles.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya berada di kisaran 2,6%-3,2% pada akhir tahun 2024. Ketidakpastian itu dapat memengaruhi ekspor Indonesia dan investasi asing, yang sangat bergantung pada kondisi pasar global.

Belum lagi banyak pekerja di sektor informal yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%, ada indikasi bahwa daya beli masyarakat menurun akibat inflasi dan biaya hidup yang meningkat.

“Tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan,” ucap Charles.

Charles juga menegaskan, tahun baru harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk merancang program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Charles pun mengingatkan masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam berbelanja di akhir tahun.

“Dengan menyusun anggaran dan memprioritaskan kebutuhan, diharapkan masyarakat dapat bertahan meskipun ada fluktuasi harga yang tidak terhindarkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Charles menilai stabilitas ekonomi dan harga pasar di akhir tahun menjadi isu yang krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia berharap setiap kementerian/lembaga terkait dapat menanggapi isu tesebut dengan kebijakan yang efektif serta responsif menghadapi dinamika ekonomi yang ada.

“Harus ada kerja sama lintas instansi untuk memastikan ketersediaan barang dan sebagai upaya menghindari spekulasi harga yang tidak wajar,” sebut Charles.

“Tentunya upaya bersama antara pemerintah, DPR, dan stakeholder berkepentingan serta masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkeadilan di masa mendatang,” imbuhnya.

(RO/*)

“Saya ingin tahu LPEI dalam proses penyelamatan Sritex. Sritex seperti diketahui yang diminta Pak Prabowo kepada jajaran kementerian untuk diselamatkan,” ujar Charles saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan LPEI dan sejumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Jember dan Lumajang) itu mempertanyakan kesiapan dan langkah strategis LPEI dalam melakukan penyelamatan Sritex.

“Dengan kondisi keuangan dan performa yang ditampilkan LPEI, bagaimana saya ingin tahu kesiapan dan upaya LPEI. Apakah siap? Lalu model apa yang akan dijalankan oleh LPEI untuk penyelamatan Sritex,” tegas Charles.

Menurut Charles, dalam upaya penyelamatan Sritex, LPEI dituntut berperan dan menyatakan kesediaan mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia itu.

“Karena kita tahu sampai saat ini proses penyelamatan ini, tidak ada bailout. Yang ada yakni bagaimana pemerintah hadir dalam kasus Sritex ini,” ungkap Charles.

Di sisi lain, Charles juga mengapresiasi kinerja keuangan LPEI triwulan III 2024 yang disampaikan Direktur Eksekutif LPEI, Riyani Tirtoso, di hadapan anggota Komisi XI DPR.

Laporan LPEI itu memberikan optimisme terhadap kinerja keuangan yang juga telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang relatif tinggi.

“Saya mengapresiasi laporan-laporan yang ada. Saya harap ada optimisme yang dibangun oleh kita terhadap LPEI yang baru saja di periode lalu kita memberikan PMN yang jumlahnya cukup besar,” pungkas Charles.

(Safa)

“Kita mendukung upaya pemerintah yang sekarang tengah berjibaku berusaha memberi penyelamatan untuk Sritex. Karena kalau Sritex sampai bangkrut, pastinya bisa berpengaruh terhadap perekonomian nasional,” ungkap anggota Komisi XI DPRdari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, dalam keterangannya, Jumat (1/11).

Charles mengungkapkan, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex dinilai lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak fatal bagi perusahaan.

Meski pabrik masih beroperasi sambil manajemen mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan putusan PN Niaga Semarang, status pailit terhadap Sritex bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belum lagi adanya potensi badai PHK (pemutusan hubungan kerja) masal terhadap puluhan ribu karyawan Sritex.

Untuk itu, Charles menyebut DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Sritex yang merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu.

“Kita tidak bisa tinggal diam saat nasib puluhan ribu rakyat menjadi taruhannya. Negara perlu membantu Sritex dengan tujuan agar tidak ada PHK masal kepada para karyawannya. Dan tentunya juga agar industri tekstil kita tidak terdampak,” tuturnya.

Legislator NasDem yang sudah dua periode duduk di Senayan itu pun mendukung upaya pemerintah yang menyiapkan berbagai langkah penyelamatan Sritex. Mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) maupun Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

“Bentuk pertolongan dalam bentuk kemudahan regulasi, saya kira sudah sangat tepat. Karena ini bukan hanya menyelamatkan Sritex saja, tapi juga industri tekstil secara keseluruhan,” ungkap Charles.

Pihaknya juga mendorong agar pemerintah membuat terobosan sehingga industri tekstil dalam negeri berjaya kembali.

“Karena kita tahu beberapa waktu belakangan banyak perusahaan tekstil dan garmen yang kesulitan karena beberapa faktor,” ucap legislator dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu.

Salah satu faktor yang membuat industri tekstil Indonesia lesu, kata dia, adalah membanjirnya barang impor dengan harga kompetitif atau murah. Industri tekstil lokal menjadi kalah saing hingga membuat beberapa perusahaan gulung tikar atau melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan sehingga terjadi badai PHK di industri tekstil serta garmen.

Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional pun berharap pemerintah memberi kebijakan stimulus bagi para pelaku usaha tekstil. Pasalnya, kata Charles, industri tekstil banyak menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri tekstil ini kan industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap PDB (produk domestik bruto). Termasuk perusahaan besar seperti Sritex yang banyak mengekspor produknya ke luar negeri. Itu kan menjadi kontribusi pemasukan buat negara,” paparnya.

Charles menyatakan, DPR siap mengawal kebijakan-kebijakan yang mendukung daya saing industri domestic, seperti industri tekstil. Misalnya, dengan pengetatan impor dan insentif bagi produk lokal.

Terkait hal itu, pengusaha menilai salah satu penyebab banjirnya barang impor adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pihak pengusaha berharap pemerintah bisa merevisi aturan itu.

“Pada intinya kita ingin agar industri dalam negeri, termasuk industri tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Jadi memang harus ada intervensi yang mendukung dan menjaga iklim industri di Indonesia,” pungkas Charles.

(RO/*)

Menurut Charles, gaji dan insentif bagi PNS cukup sensitif, apalagi di tengah tingginya inflasi yang membuat harga segala kebutuhan naik.

“Pemerintah perlu memberi penjelasan lebih detil terkait hal ini. Apakah rencana kenaikan gaji PNS akan diatur oleh pemerintah selanjutnya?” ungkap Charles dalam keterangannya, Selasa (20/8)

Bukan hanya memberi perhatian pada wacana kenaikan gaji PNS, Charles juga menyinggung soal utang negara. Tidak dapat dimungkiri, persoalan utang negara juga menjadi buah bibir di masyarakat.

“Pentingnya pemerintah memerhatikan utang negara yang saat ini sudah tembus mencapai Rp 8.500 triliun. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 38,68 persen, pemerintah harus mengkaji dengan bijak dalam hal pengelolaan utang serta keuangan negara,” tukas Charles.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu juga mengingatkan agar pemerintah mewaspadai nilai tukar rupiah terhadap dolar yang diperkirakan akan berada di kisaran Rp16.100 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di angka 7,1%. Termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan berada pada 82 dolar AS per barel, lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak membebani generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap arah dan prioritas pembangunan,” terang Charles.

Anggota Banggar DPR RI itu lantas mengingatkan agar pemerintah memastikan utang yang diajukan pemerintah harus diperuntukkan bagi program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Meski utang negara tersebut masih dalam batas aman menurut undang-undang, kata Charles, pengelolaannya harus diprioritaskan bagi kebutuhan rakyat.

“Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan RAPBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tentunya pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi rakyat,” tutup Charles.

(dpr.go.id/*)

“Angka fantastis APBN 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan, dan dengan akuntabilitas tinggi dalam mengelola prioritas program-program pro-rakyat,” ungkap anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah dalam keterangannya, Selasa (20/8).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu juga menambahkan, selain menjadi instrumen yang membawa perubahan bagi rakyat Indonesia, APBN 2025 juga harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial.

“APBN 2025 harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang diharapkan menjadi alokasi utama anggaran tahun depan. Pembangunan dalam hal infrastruktur penting, tapi jangan sampai mengabaikan kebutuhan di sektor riil rakyat. Utamanya bagi masyarakat dari keluarga rentan,” terang Charles.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu juga mengingatkan dengan postur anggaran yang besar, pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan ke berbagai sektor benar-benar dikelola secara efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

“Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan setiap program yang dibiayai APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat,” tukas Charles

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di Senayan pada periode 2024-2029 itu meminta pemerintah mengkaji dengan bijak soal pengelolaan utang serta keuangan negara, meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 38,68%.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak membebani generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap arah dan prioritas pembangunan,” katanya.

Di sisi lain, tambahnya, Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan negara mengingatkan agar pemerintah memastikan utang yang diajukan harus diperuntukkan bagi program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan APBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan tentunya pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” pungkas Charles.

(RO/*)

Bangkrutnya perusahaan mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan.

“Yang menjadi masalah terkadang perusahaan tidak memenuhi hak dan kewajiban karyawan yang menerima PHK. Badai PHK ini juga berpotensi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Padahal, dalam kondisi apa pun, perusahaan harus memastikan memberikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Seperti pesangon, hingga gaji-gaji dan insentif lain yang belum dibayarkan,” tegas Charles dalam keterangannya, Jumat (9/8).

Dalam laporan Kementerian Keuangan, pemerintah mengklaim bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran.

Namun, data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, PHK telah menimpa 32.064 tenaga kerja selama enam bulan pertama di 2024. Mayoritas terjadi di Jakarta, yakni sebanyak 23,29%.

“Data dan fakta berbanding terbalik kalau kayak gini. Badai PHK jelas terjadi di depan mata, dan pemerintah tidak boleh diam saja,” tukas Charles.

Dipaparkan Charles, beberapa perusahaan mulai melakukan PHK. Salah satunya PT Era Media Informasi (Gatra Media Group) yang menyatakan pailit, sehingga media Gatra harus berhenti operasional dan memberhentikan karyawannya.

Namun, perusahaan dikabarkan belum membayar gaji per Mei, Juni, Juli 2024, hingga BPJS Ketenagakerjaan karyawan juga tertunggak hampir selama 26 bulan. Selain itu, belum ada kejelasan tentang nominal pesangon, dan karyawan kontrak juga belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami perlambatan pada triwulan II/2024. Dampaknya banyak industri yang dirundung isu PHK dan penutupan pabrik.

“Menghadapi hal seperti ini, pemerintah harus hadir untuk memastikan karyawan yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya. Beri pendampingan dan jadilah mediator antara karyawan dan pihak perusahaan,” ungkap Charles.

“Kami juga mendorong agar pemerintah memberi dukungan bagi para pekerja yang mengalami PHK, termasuk informasi tentang program-program bantuan dan pelatihan yang tersedia. Sehingga masyarakat lebih merasa negara hadir untuk memberikan solusi,” imbuhnya.

Menurut Charles, pembenahan dalam isu pengangguran dan badai PHK harus menjadi perhatian lebih para pemangku kebijakan karena dampaknya akan memengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) juga menerangkan, fenomena PHK yang banyak terjadi beberapa waktu terakhir menambah tingkat angka pengangguran di Indonesia. Daya beli semakin lemah, roda perekonomian tersendat, dan lain sebagainya. Ujungnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kondisi ini tentu juga akan berpengaruh terhadap beban keuangan negara. Maka harus ada kesinambungan untuk mengatasi badai PHK dan upaya penurunan tingkat pengangguran di tanah air,” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

“Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini,” ungkap Charles dalam keterangannya, Jumat (9/8).

Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada periode 2024-2029 ini juga menyoroti isu Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat miris mengingat seharusnya Gen Z saat ini berada dalam usia produktif.

“Ini, kan, ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Pemerintah harus beri atensi lebih dan segera temukan solusinya,” ungkap Charles.

Ditambahkan Charles, menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024, ada 3,6 juta Gen Z usia 15-24 yang menganggur tahun ini. Sementara total pengangguran terbuka di Indonesia ada di angka 7,2 juta. Itu artinya, Gen Z menyumbang 50,29% dari total pengangguran terbuka di Indonesia.

Jika ditambah dengan mereka yang tergolong bukan angkatan kerja tetapi tidak sedang sekolah atau pelatihan (Not in Employment, Education or Training/NEET), jumlah pengangguran mencapai 9,9 juta.

Menurut Charles, walaupun masalah budaya kerja hingga perilaku Gen Z yang dinilai dapat mengubah sistem kerja di perusahaan, hal itu seharusnya tidak serta merta membuat mereka ‘disingkirkan’ dari persaingan dunia kerja.

“Gen Z ini memiliki keunggulan di industri kreatif yang sangat penting dan dibutuhkan dalam era digital saat ini. Mereka seharusnya bisa diberdayakan dengan baik dan diberikan pendidikan nonformal tentang budaya kerja,” tegas Charles.

Diketahui banyak perusahaan yang mengeluhkan etika kerja Gen Z yang tidak biasa dan kerap membuat rugi perusahaan. Dalam dunia kerja, Gen Z diketahui memiliki kekhasan sendiri karena mayoritas memilih pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya seperti work life balance, bekerja remote, dan sangat peduli terhadap komponen gaji.

“Sebenarnya baik ya tuntutan-tuntutan itu, namun banyak perusahaan yang masih memiliki budaya yang menuntut karyawan militan dalam bekerja. Harus ada formulasi yang adil agar ada win-win solution untuk semua,” pungkas Charles.

(dpr.go.id/*)

“Kami ingin Pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya,” ungkap Charles dalam keterangannya, Jumat (2/8).

Kebijakan makanan siap saji dikenakan cukai tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024.

Adapun kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya memperketat peredaran pangan olahan dan pangan siap saji atau fast food mengingat angka kasus penyakit tidak menular seperti diabetes hingga obesitas terus merangkak naik.

Aturan yang tertuang dalam Pasal 194 PP 28/2024 itu menyebutkan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan.

Ketentuan itu akan berlaku di semua tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Charles pun mempertanyakan bagaimana implementasi dari pengenaan cukai itu kepada pelaku usaha kecil, terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menyajikan makanan atau minuman cepat saji.

“Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana implementasinya? Bagaimana pembebanan cukai ini terhadap pelaku usaha kecil?” tegasnya.

(*)

Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan, penyerapan APBN dan APBD 2024 harus dilakukan dengan baik.

“Kami mengapresiasi BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung hal tersebut, ke depan kami akan berkomitmen mendorong penguatan penyerapan APBN dan APBD,” ungkap anggota Banggar DPR RI Charles Meikyansah dalam keterangannya, Selasa (9/7).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) ini juga mengatakan, pengawasan penyerapan anggaran negara adalah hal yang penting demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan situasi politik mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang penuh tantangan.

“Kami mengingatkan kepada Pemerintah untuk memperketat pengawasan penyerapan APBD dan APBN demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat dengan maksimal untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan investor,” tegas Charles.

Charles pun menjelaskan bahwa penguatan pengawasan penyerapan akan dibahas secara lebih detail dalam rapat-rapat kerja dengan Pemerintah. Melalui fungsi pengawasannya, DPR akan melihat lebih rinci bagaimana alokasi anggaran pada program dan kegiatan kementerian/lembaga terealisasi sesuai dengan rencana.

“Tentunya penyerapan anggaran harus betul-betul diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat,” tukas legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada Periode 2024-2029 ini.

Charles menuturkan, opini WTP yang diterima Pemerintah merupakan sebuah pencapaian dari kerja keras dan bukti penting yang menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, Charles mendorong agar Pemerintah terus meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola uang negara.(dpr.go.id/*)

“Kami harapkan masa peralihan nanti dilakukan dengan baik agar masyarakat tetap dapat menerima manfaat dari kebijakan dan program-program pemerintah,” ungkap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Charles Meikyansah, di Jakarta, Selasa (9/7).

Charles juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang kondusif.

“Hal ini untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan bahwa pembangunan nasional dapat terus berjalan dengan baik,” tegas legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang-Jember) ini.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemerintah (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah, Banggar DPR RI mengingatkan agar penyerapan APBN dan APBD 2024 dilakukan dengan baik.

Laporan dari BPK ini pun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

“Saya harap dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa semua anggaran yang keluar demi menyejahterakan rakyat dengan memberikan banyak manfaat,” tukas Charles.

Legislator yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada Periode 2024-2029 ini mengungkapkan, DPR melalui komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya akan menjadikan LHP dan LKPP dari BPK RI ini sebagai acuan dalam menyusun program-program kerja bersama Pemerintah ke depan.

“Kami meminta kepada Pemerintah baik Kementerian/Lembaga untuk mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan BPK RI demi terjaganya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegas Charles.

Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem itu juga mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan negara.

Untuk itu DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penyerapan APBN dan APBD mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.(dpr.go.id/*)

“Kalau tujuannya sudah jelas, kita baru bisa melihat untung ruginya, misalnya melalui Cost and Benefit Analysis (CBA) dalam membuat sebuah kebijakan. Salah satu keuntungan adalah orang-orang super kaya akan menginvestasikan uangnya di Indonesia yang bisa memperkuat ekonomi nasional,” ungkap Charles dalam keterangannya, Senin (8/7).

Charles memberi contoh Singapura dan Hongkong yang sudah menerapkan family office yang bisa memperkuat devisi negara dan menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi nasional.

“Namun, kita juga harus melihatnya secara kritis. Kalau hanya menyimpan uang di Indonesia, dampaknya tidak akan besar bagi kita. Namun, jika family office nantinya bisa mendorong agar investasinya bisa ke sektor riil dampaknya akan besar,” terang Charles.

Sektor riil yang dimaksud, tambah Charles seperti membangun pabrik atau industri, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Meski demikian, Charles juga mengingatkan akan adanya ancaman middle income trap yang masih menghantui.

“Oleh karena itu, salah satunya jangan sampai deindustrialisasi terjadi terlalu dini. Kalau family office bisa didorong sampai sana, menurut saya sangat bagus,” tukas Charles.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) yang akan kembali duduk di Senayan periode 2024-2029 itu juga menambahkan bahwa sepertinya pemerintah hanya ingin menarik orang super-kaya untuk menyimpan uang di Indonesia, seperti yang sering dicontohkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

“Kalau seperti itu, kita harus betul-betul menyadari potensi money laundry, dengan cara melibatkan stakeholder terkait seperti KPK, Kejaksaan atau Kepolisian,” jelas Charles.

Terkait kesiapan menyambut family office di Indonesia, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lumajang Jawa Timur itu menegaskan faktor yang paling utama adalah kepastian hukum.

“Setiap orang atau institusi, apalagi ini orang-orang super kaya, tentu sangat memikirkan soal kepastian hukum. Indonesia harus bisa membuktikan itu yakni adanya peraturan yang jelas. Hingga saat ini saya kira belum ada,” ujar Charles.

Kedua, tambah Charles, faktor keamanan data. Beberapa hari terakhir Indonesia justru tengah ramai kebocoran data nasional.

“Orang-orang super kaya itu sangat sensitif terhadap data pribadi. Karena itu soal keamanan data harus betul-betul diperhatikan. Sementara di sisi lain kami melihat pemerintah tidak cukup tegas menangani persoalan kebocoran data nasional yang sudah terjadi bahkan dalam aspek pertanggungjawaban juga terkesan saling melempar batu,” tegas Charles.

Ketiga, sumber daya manusia unggul sangat dibutuhkan dalam menyambut family office, karena mereka yang akan menyambut dan melayani para orang super kaya itu.

“Dan faktor keempat adalah pendalaman produk keuangan yang variatif. Mengapa ini penting? Karena orang-orang super kaya tentu punya keinginan masing-masing. Pendalaman produk keuangan agar mereka mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. Bisa jadi antar orang kaya berbeda kepentingan dan kebutuhannya. Jadi kita yang harus betul-betul memahami itu, jika ingin berhasil,” terang Charles.

Terkait regulasi family office, Charles mengungkapkan secara terpadu masih akan disusun dan masih dalam proses. Satuan tugasnya juga masih dalam persiapan. Jadi mesti dilihat dulu perkembangannya.

“Harapan kami adalah pemerintah harus terbuka dan akuntabel dalam proses penyusunannya, agar legitimasi terhadap kebijakan ini tinggi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang legitimate. Saya kira, kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih belum selesai, seperti kebocoran data nasional, kepastian hukum, dan lain sebagainya, jika ingin kebijakan family office berhasil dan berbuah manis,” pungkas Charles.

(*)

“Langkah yang harus segera dibuat di awal adalah melakukan mitigasi dengan cermat. Setiap kebijakan harus didasarkan pada bukti-bukti (evidence based policy),” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Selasa (25/6).

Pemerintah, tegas Charles, harus berhati-hati karena jika salah langkah bisa berdampak terhadap ekonomi nasional. Pemerintah harus melihat dari dua sisi, baik fiskal maupun moneter untuk melakukan langkah antisipasi sekaligus perbaikan.

Selain itu, tambah Charles, Bank Indonesia sebagai bank sentral juga diharapkan tidak membiarkan rupiah dalam kondisi yang terus melemah atau bergerak liar (volatile).

“Secara teknis, bisa dilakukan kebijakan intervensi misalnya di pasar non-deliverable forward (NDF), pasar spot, dan pasar surat berharga negara (SBN),” imbuh Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember) itu.

Charles menambahkan, selain itu juga bisa dilakukan dengan cara kebijakan suku bunga acuan dengan harapan akan memicu apresiasi. Namun hal ini juga bisa memicu depresiasi yang makin dalam.

“Cara lainnya yang dapat ditempuh dengan hati-hati tentunya adalah intervensi pasar secara langsung. Kita juga harus mengandalkan cadangan devisa yang saat ini dimiliki untuk bisa menstabilkan kondisi yang ada,” tandasnya.

Dia menambahkan penyebab terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah di antaranya adalah sentimen global seperti masih kuatnya perekonomian Amerika Serikat yang diduga banyak pelaku pasar masih akan sulit menurunkan suku bunga acuan.

“Hal lainnya misalnya, adalah masih terus memanasnya konflik di Timur Tengah. Kita berharap konflik Timur Tengah segera ada jalan keluar. Kemanusiaan harus di atas segalanya,” ujarnya.

Sedangkan faktor dalam negeri, kata Charles, misalnya pelemahan current account, terutama di perdagangan barang atau ekspor impor barang, yang surplusnya jauh mengecil dan sangat signifikan dalam beberapa tahun setelah pandemi Covid-19. Hal Itu yang menjadi salah satu sinyal kondisi makro ekonomi yang kurang baik, sehingga mendorong pelemahan rupiah.

“Selain itu, ada sentimen yang mungkin dinilai negatif oleh market (pasar), karena adanya isu Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang hingga 50 persen dari PDB untuk memenuhi janji kampanye, meskipun tentu hal ini masih dugaan,” urainya.

Charles berpendapat, dampak dari melemahnya rupiah atas Dolar AS cukup membahayakan bagi perekonomian nasional. Pertama, ada kekhawatiran adanya pemborosan dari sisi supply, secara sederhana menyebabkan terjadinya cost overrun, utamanya pada aspek produksi yang selama ini masih menggunakan bahan baku impor industri.

“Pelaku usaha tentu akan mengalami dilema jika hal itu berlangsung dalam waktu lama. Salah satunya yang akan tertekan, misalnya adalah industri alat berat. Mengapa? Karena mayoritas bahan baku masih impor,” katanya.

Kedua, lanjut Charles, dengan pelemahan rupiah sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian investor.

“Namun kita harus berhati-hati dengan argumen ini, mengingat investor akan cenderung tidak suka berinvestasi di sektor riil. Karena saat ini market dalam negeri berada dalam kondisi yang tidak baik,” tukasnya.

(dis/*)

“Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91% dan ekspor barang dan jasa hanya tumbuh 0,50% (di triwulan I 2024). Pencapaian tersebut masih jauh dari benchmark RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menegah) 2025-2029, yaitu mengamankan konsumsi rumah tangga di rentang 5,4%-5,6% dan ekspor barang dan jasa bertumbuh 7,2%-8,3%,” ujar juru bicara Fraksi Partai NasDem DPR RI, Charles Meikyansyah, dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).

Pengambil kebijakan, lanjut Charles, harus meletakan fokus utama pada aspek konsumsi masyarakat. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir daya beli masyarakat telah mengalami pelemahan sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi perlahan menyusut.

Salah satu sebab utama dari pelemahan daya beli masyarakat ialah kenaikan harga-harga bahan pokok. Pada awal 2024, misalnya, kelangkaan beras akibat tipisnya pasokan dan terganggunya produksi akibat El Nino menyebabkan harga komoditas tersebut melonjak.

Hal itu secara langsung menggerus pendapatan masyarakat dan menahan pertumbuhan konsumsi masyarakat di triwulan I 2024. Sementara di saat yang sama, pendapatan masyarakat tak mengalami kenaikan yang berarti jika dihadapkan pada kondisi kenaikan harga-harga bahan pokok tersebut.

“NasDem berpandangan pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap lemahnya daya beli, terutama kelas menengah melalui respons kebijakan yang cepat dan tepat, terutama terkait dengan inflasi pangan, pengupahan, dan pajak konsumsi,” kata Charles.

Karenanya, pemerintah dan Bank Indonesia turut diminta untuk bisa menekan tingkat inflasi ke level yang terkendali. Sasaran inflasi yang disusun di rentang 1,5% hingga 3,5% di tahun depan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dinilai beralasan. Hanya, pemerintah dan bank sentral didorong untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi maksimal 3%.

“Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga, akibat kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada kenaikan harga-harga komoditas yang terus menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan dan signifikan di 2025. Kenaikan harga komoditas bahan pokok itu tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat jika dikaitkan dengan inflasi,” pungkas Charles.

(MI/*)

“Mengapresiasi RUU DKJ ini masih mempertahankan hak politik warga Jakarta, khususnya gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui pilkada,” kata anggota Baleg DPR dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3) malam.

Charles menilai hal itu sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi warga, khususnya dalam pembangunan dan pengelolaan Jakarta sebagai daerah khusus.

“Ini ruang bagi warga untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan Jakarta sebagai daerah khusus,” kata Charles.

Pemerintah dan Baleg DPR sepakat RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna guna mendapatkan persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU DKJ berisi 12 bab dan 72 pasal. Pada saat pembahasan, salah satu yang disepakati adalah gubernur dan wakil gubernur DKJ tetap dipilih melalui mekanisme pilkada.

Pasalnya, dalam draf RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Hal itu termuat dalam Pasal 10 ayat (2) RUU tersebut dan kini telah dihapus.

(medcom/*)

Selain itu, agar keberadaan Dewan Kawasan Aglomerasi tidak menggeser tupoksi kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur. Dewan Kawasan Aglomerasi harus mampu menempatkan posisinya sebagai fasilitator antara DKJ dengan daerah penyangganya agar terdapat keselarasan pembangunan dan pengelolaan tata ruang, transportasi, lingkungan hidup, sampah dan sebagainya.

Catatan tersebut mengemuka dalam pandangan mini Fraksi Partai NasDem DPR pada rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU DKJ di Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang dibacakan anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah, Senin (18/3) malam.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan Baleg DPR sepakat RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Fraksi Partai NasDem DPR menyepakati tersebut tetapi dengan catatan.

“Dewan Kawasan Aglomerasi harus mampu menempatkan posisinya sebagai fasilitator antara DKJ dengan daerah penyangganya, agar terdapat keselarasan pembangunan dan pengelolaan tata ruang, transportasi, lingkungan hidup, sampah, dan sebagainya,” ucap Charles.

Menurut Charles yang juga anggota Komisi XI DPR itu, pembentukan UU DKJ harus tetap memperhatikan kapasitas Jakarta, yakni sebagai kota budaya, kota perjuangan, kota proklamasi, dan kota politik serta kota reformasi

“DKJ tidak berangkat dari nol tetapi melanjutkan perjalanan pengalaman yang telah berlangsung sebagai bagian sejarah bangsa yang penting,” ujar dia.

Catatan lain yang dikemukakan Fraksi NasDem adalah meminta agar ke depannya DKJ tidak dijadikan ajang proyek.

“Telah pindahnya ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara dan berubahnya daerah khusus ibu kota menjadi Daerah Khusus Jakarta jangan sampai menjadi ajang proyek tetapi harus perwujudan dari amanat konstitusi,” tegas Charles.

Charles mengingatkan DKJ juga jangan hanya dijadikan pusat perekonomian global. DKJ jadi harus menjadi pusat keberagaman budaya Indonesia.

“Karena itu pembangunan jangan hanya dititikberatkan pada sektor ekonomi melainkan juga pembangunan karakter, budaya, etika, dan karakter luhur manusia Indonesia,” ucap Charles.

(MI/*)

“Apresiasi terhadap kerja kepolisian. Yang bekerja secara profesional dan baik,” kata Ketua DPP Partai NasDem, Charles Meikyansah, dalam keterangannya, Sabtu (13/1).

Partai NasDem menilai kerja profesional kepolisian dilakukan untuk semua elemen warga. Sehingga, dalam bertindak tentunya melindungi semua warga warga.

“Membuktikan sekali kepolisian Indonesia bekerja untuk seluruh warga negara Indonesia,” ucap Charles.

Polisi pemilik akun media sosial yang melontarkan ancaman ingin menembak Anies Baswedan ditangkap di Jember, Jawa Timur. Pelaku langsung dibawa petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Polri sebelumnya telah melakukan pendalaman kepada akun media sosial yang memberikan ancaman tersebut. Dalam postingan viral, persoalan penembakan tersebut dilontarkan oleh salah satu akun medsos melalui kolom komentar. Akun tersebut pun bertanya hukumnya untuk menembak Anies Baswedan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, setelah adanya ancaman, Polri langsung melakukan pendalaman kepada akun tersebut. (RO)

Selain bazar, kegiatan lain juga digelar seperti donor darah, bedah buku, dan focus group discussion. Rangkaian acara dibuka anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Fauzi Amro bersama Charles Meikyansah.

“Terima kasih atas inisiatif yang dilakukan oleh kawan-kawan Forsata dalam rangka HUT Partai NasDem. Tegar di Jalan Restorasi Menuju Perubahan,” ujar Fauzi saat membuka acara itu.

Menurut Fauzi, Partai NasDem memang selama ini selalu memberikan ruang yang luas kepada UMKM. Terbukti dari acara-acara yang diselenggarakan selalu melibatkan UMKM.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, saat ini lebih dari 60 juta UMKM eksis Tanah Air. Fauzi mendorong digitalisasi UMKM mulai dari proses produksi hingga pemasaran produk dan jasanya.

“Mulai dari hulu sampai hilir itu perlu menggunakan teknologi. Termasuk basis permodalannya seperti apa, ini harus dirumuskan oleh kawan-kawan juga,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu.

Fauzi mengajak para tenaga ahli di Fraksi Partai NasDem DPR untuk turut merumuskan pengembangan UMKM di Indonesia.

“Ini harus menjadi bahan pikiran kita semua. Tidak hanya UMKM diundang, mereka bayar, lalu pulang,” ujarnya.

(dis/*)