Menurut Cindy, kenaikan harga ekspor kelapa yang signifikan telah mendorong banyak pelaku usaha untuk lebih memilih pasar internasional.

“Seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor, pasokan kelapa di pasar domestik semakin menipis. Ini menyebabkan lonjakan harga yang berdampak langsung pada harga bahan baku, yang berujung pada peningkatan harga produk olahan kelapa,” ungkap Cindy dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi itu, khususnya terkait dengan nasib perusahaan yang mengandalkan kelapa untuk produksi dalam negeri.

Salah satu contohnya adalah perusahaan ekspor santan di Sumatra Barat (Sumbar) yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 300 karyawan.

Cindy mengingatkan, jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah untuk menstabilkan pasokan kelapa di pasar domestik, hal itu berisiko menambah angka pengangguran dan berdampak negatif pada perekonomian lokal.

“Saya sangat memahami bahwa ekspor memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Namun, dalam kondisi saat ini, kita harus mengimbangi kebijakan ekspor dengan upaya menjaga ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Kita harus mencari solusi yang adil untuk menghindari dampak buruk bagi sektor industri dalam negeri dan pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian,” tandas Cindy.

Lebih lanjut, Cindy mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna menstabilkan pasokan kelapa, salah satunya dengan mendorong program peningkatan produksi kelapa di dalam negeri. Selain itu, ia juga meminta dilakukan pemantauan lebih ketat terhadap kebijakan ekspor yang tidak hanya menguntungkan luar negeri, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan industri domestik.

“Kita tidak bisa membiarkan lonjakan harga kelapa ini menghancurkan industri yang telah lama bertahan dan memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan,” tegasnya.

Cindy berharap, dengan adanya upaya yang tepat dari pemerintah, kondisi itu bisa segera teratasi dan keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik dapat tercapai demi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan usaha dalam negeri. (Hanif/*)

“Sebagai perempuan muda yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk duduk di DPR, saya merasa penting untuk selalu mengingat perjuangan Kartini, yang meski hidup di masa yang berbeda, memiliki semangat dan visi yang sama, yakni memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan,” ujar Cindy, Minggu (20/4/2025).

Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April adalah momentum untuk mengenang bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan memberikan perubahan positif bagi bangsa.

Cindy yang kini mengemban amanah sebagai anggota DPR RI, menegaskan pentingnya memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan muda untuk terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan.

Menurutnya, peran perempuan muda dalam politik, terutama di legislatif, sangat strategis dalam memastikan kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak.

“Sebagai perempuan muda, saya merasa terhormat dapat mewakili suara kaum muda di DPR, dan saya bertekad untuk terus memperjuangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak. Kami perempuan muda, memiliki perspektif yang berbeda dan lebih sensitif terhadap isu-isu yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama perempuan,” lanjutnya.

Cindy menekankan, perempuan muda perlu diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Kesetaraan gender di dunia politik harus menjadi prioritas, dan keberadaan lebih banyak perempuan muda di DPR merupakan salah satu langkah menuju perwujudan negara yang lebih adil dan makmur.

Di hari Kartini kali ini, Cindy mengajak seluruh generasi muda Indonesia, khususnya perempuan, untuk terus belajar, berani berpendapat, dan menjadi agen perubahan di bidang apapun.

“Kita harus terus mendukung satu sama lain dan tidak pernah ragu untuk berjuang demi kesetaraan hak dan kesempatan. Semangat Kartini harus selalu hidup dalam diri kita, agar kita dapat memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini,” tutupnya.

(Yudis/*)

“Anak muda, kita sekarang, sudah terkenal dengan julukan katalisator perubahan. Tapi tentu julukan ini tidak bisa diimplementasikan apabila sampai sekarang tidak peduli dengan apa saja yang terjadi di negara kita,” ujar Cindy dalam podcast Orator yang tayang di kanal Youtube NasDem DPR RI, Jumat (18/4/2025).

Menurut Cindy, generasi muda sekarang ialah generasi yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, partisipasi aktif dan bermakna dari anak muda sangat diperlukan untuk bersama membangun bangsa.

“Anak muda harus tahu. Kita tidak boleh apatis, karena hal kecil seperti tax, pajak yang dikenakan ketika kita nongkrong, ketika kita ngopi, itu adalah produk dari suatu kebijakan politik,” ujarnya.

Situasi politik dan kebijakan pemerintahan, kata Cindy memengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat. Indonesia Emas 2045 akan terwujud jika seluruh masyarakat, termasuk anak muda, melek akan politik.

Kepekaan anak muda pada situasi negara harus ditumbuhkan. Tidak melulu dengan gebrakan yang besar, anak muda bisa memulai dengan rajin membaca berita untuk mengetahui situasi terkini.

“Misalnya, kita lihat kepingan berita, fenomena apa yang terjadi di negara kita, coba untuk berpendapat melalui entah itu story Instagram, entah itu melalui Tiktok. Nah afirmasi seperti ini, saya rasa juga tentu akan membuat suatu saat nanti mereka akan aktif, bahkan berpartisipasi langsung untuk terjun ke politik,” ujarnya.

Legislator muda dari Dapil Sumbar II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu mengatakan, pemerintahan dan parlemen membutuhkan ide-ide segar dari anak-anak muda untuk mengakselerasi kemajuan.

“Ingatlah, sekarang anak muda tidak hanya sebagai penambah, tapi banyak sekali rekan-rekan anak muda, baik di parlemen maupun di pemerintahan, yang sudah aktif dan getol untuk speak up atas kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Cindy juga mengajak anak muda yang concern terhadap dunia politik untuk masuk ke partai politik. Partai NasDem terbuka menerima anak muda dengan gagasan-gagasan yang progresif untuk kemajuan negara.

“Untuk anak-anak muda, bisa untuk gabung ke Partai NasDem. Saya sebagai anak muda juga merasa bahwa NasDem adalah rumah yang sangat baik dan mendidik bagi anak-anak muda,” ujarnya.

(Yudis/*)

“Ini bagi saya tanggung jawab untuk memperluas nilai-nilai kebangsaan di tengah kehidupan masyarakat, terutama generasi kami sebagai anak muda,” ujar Cindy seusai sosialisasi yang dihadiri para siswa, mahasiswa, hingga masyarakat itu.

Ia menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut legislator dari Dapil Sumbar II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu, pemahaman yang kuat terhadap pilar kebangsaan akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi landasan dalam menghadapi tantangan global.

“Kami berharap generasi muda dan masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai kebangsaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang berintegritas dan berkarakter kuat,” tegasnya.

Sebelum terjun ke dunia politik, Cindy menjabat sebagai Ketua Bidang VII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sumatra Barat dan Sekretaris Jenderal Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Sumatra Barat.

“Kami senang hari ini Bu Cindy hadir bersama kami, apalagi beliau membawa pesan kebangsaan. Tentu ini sangat bagus untuk kita semua,” ujar hafiz, salah satu peserta sosialisasi.

(Yudis/*)

“Kita harus segera memperbaiki irigasi dan bendungan yang rusak. Ini menjadi atensi kami di Komisi IV demi suksesnya program swasembada pangan,” ujar Cindy saat menemui pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Sumbar, di ruang pertemuan Fraksi NasDem DPR RI, Jakarta, Selasa (21/1/2024).

Menurut Cindy, selama ini Sumbar terkenal dengan kualitas beras yang baik. Bahkan beberapa dekade silam dalam satu tahun mampu panen padi sebanyak tiga hingga empat kali, namun sekarang indeks pertanaman (IP) menurun tajam.

“Akibat kerusakan irigasi, produksi beras petani di Sumbar menurun drastis, bahkan indeks pertanaman menurun dari IP 300 atau IP 400 menjadi IP 200,” ujar anggota DPR termuda dari Fraksi NasDem itu.

Tiga anggota Komisi II DPRD Sumbar dipimpin Khaerudin Simanjuntak, Ade Putra, dan Varrel Oriano menemui Cindy untuk menyampaikan unek-unek masyarakat Sumbar. Komisi II DPRD Sumbar membidangi pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Menurut mereka, masalah pertanian, perkebunan, dan perikanan di Sumbar perlu perhatian dan penanganan serius, terutama terkait hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang akan habis masa berlakunya.

“Kami mohon perhatian pemerintah pusat terkait dengan HGU yang bermasalah dan hampir habis masa berlakunya dievaluasi kembali, agar bisa menyejahterakan dan tidak merugikan masyarakat setempat,” pinta Khaerudin yang merupakan Ketua Komisi II DPRD Sumbar.

Menanggapi permintaan tersebut, Cindy menegaskan Fraksi NasDem DPR, terutama di Komisi IV akan membantu mengkomunikasikan permintaan itu saat rapat kerja dengan kementerian terkait.

“Kami akan menyampaikan permintaan bapak-bapak sekalian dengan mitra-mitra kami di kementerian saat raker maupun RDP. Kami akan mengawal serta mengawasi agar keinginan masyarakat Sumbar terpenuhi serta berjalan dengan baik,” ujar legislator dari dapil Sumbar II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu.

Di hadapan pimpinan DPRD Sumbar, Cindy kembali menegaskan komitmennya akan pembangunan pertanian, perkebunan, dan kelautan demi kesejahteraan petani dan nelayan di Indonesia, khususnya masyarakat Sumbar. (Yudis/*)

Cindy mengatakan bendungan tersebut sudah rusak sejak 3,5 tahun lalu namun belum kunjung diperbaiki. Akibatnya, ribuan hektare sawah di sekitarnya mengalami kekeringan.

“Hari ini saya turun ke sini melihat kondisi bendungan rusak yang dilaporkan salah satu masyarakat kepada saya. Ternyata kondisinya rusak parah. Ini harus segera diperbaiki,” ujar Cindy saat meninjau Bendungan Sicincin, di Padang Pariaman, Sumbar, Kamis (12/12).

Cindy juga langsung menghubungi Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian melalui sambungan video call untuk menunjukkan kerusakan Bendungan Sicincin. Dia meminta Kementerian Pertanian segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaikinya.

Permintaan Cindy langsung direspons Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Husnain.

“Siap Bu Cindy, segera kami koordinasikan,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Bendungan Sicincin, Cindy didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman. (yudis/*)

“Masyarakat Pariaman sebagai bagian dari Sumatra Barat yang kaya akan nilai-nilai budaya, harus menjadi pelopor dalam menjaga persatuan nasional,” ujar Cindy dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Pariaman, Sumatra Barat, Senin (25/11).

Cindy mengatakan tujuan acara itu untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sosialisasi itu dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, hingga perwakilan kelompok tani dan nelayan yang merupakan mayoritas penduduk Pariaman.

“Keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Cindy.

Kegiatan itu merupakan bagian dari program rutin MPR RI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Legislator dari Dapil Sumbar II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu menyampaikan materi secara langsung di hadapan masyarakat dengan metode interaktif, sehingga para peserta dapat berdialog dan memahami nilai-nilai kebangsaan secara mendalam.

Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan setempat. Sosialisasi disertai diskusi kelompok dan sesi tanya jawab, sehingga peserta dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya berharap masyarakat Pariaman semakin memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan, sehingga mampu menjaga persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman,” tukas Cindy.

(Yudis/*)

“Tentu kita dari Partai NasDem 100% mendukung masukan-masukan dari petani,” ujar Cindy saat menerima audiensi Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11). Turut hadir anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem Sulaeman L Hamzah.

JPPN menyampaikan aspirasi mereka untuk mendorong kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Beberapa poin yang disampaikan, mendorong penyetopan impor pangan, akses kesehatan dan pendidikan bagi petani, optimalisasi peran Bulog, sertifikasi petani, penggunaan pertanian organik, termasuk untuk pupuk dan beberapa poin lainnya.

“Bahkan poin-poin yang mereka sampaikan itu juga sudah kita perjuangkan, baik melalui Baleg (Badan Legislasi) di RUU Pangan dan juga di rapat Komisi IV,” ujar Cindy.

Lebih lajut legislator dari Dapil Sumbar II (Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh) itu menekankan terkait pentingnya regenerasi petani. Pemerintah perlu merumuskan agar generasi muda tertarik terjun ke dunia pertanian.

“Ada beberapa hal yang mereka dorong, pertama penggunaan pupuk agar 100% organik, peningkatan APBN, terutama alokasi untuk pertanian. Lalu bagaimana nanti penyerapan petani milenial dan Gen Z bisa optimal,” pungkas Cindy.

(Yudis/*)

Hal tersebut disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (6/11).

“Kami hadir untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan beberapa akademisi di Kaltara. Banyak usulan yang muncul seperti isu status guru dan dosen yang disampaikan rektor universitas setempat,” ungkap Cindy Monica Salsabila.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat II (Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman) itu menekankan pentingnya meaningful participation dalam proses legislasi. Bahwa proses penyusunan prolegnas harus mempertimbangkan kebutuhan dari berbagai wilayah, tidak hanya berdasarkan perspektif pusat.

“Kami ingin menyarankan agar prinsip ini tidak hanya diterapkan antara pemerintah pusat dan DPR RI, tetapi juga dalam pembuatan peraturan daerah oleh pemda dan DPRD setempat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal,” tambahnya.

Cindy ikut membahas RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang saat ini menjadi salah satu prioritas prolegnas yang didorong Fraksi Partai NasDem. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Kaltara menyambut positif RUU itu.

“Mengingat setiap kota dan kabupaten di Kaltara sudah memiliki peraturan daerah terkait hukum adat. Ini menunjukkan dukungan daerah untuk pelestarian dan pengakuan hukum adat. Saya berharap prolegnas yang kita susun, terutama prioritas, bisa benar-benar sesuai urgensi dan berdampak positif bagi masyarakat luas,” tukas Cindy.

Kunjungan kerja tersebut menjadi upaya konkret DPR RI dalam menjemput aspirasi langsung dari daerah. Cindy berharap masukan-masukan yang disampaikan bisa membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kaltara. (dpr.go.id/*)

“Setiap kebijakan yang kita ambil harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Cindy saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komnas Perempuan dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di Ruang Baleg DPR, Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat II (Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman) itu menambahkan bahwa proses legislasi bukan hanya tentang pembuatan aturan, tetapi juga mendengar suara rakyat.

“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembentukan undang-undang dapat membawa manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cindy mengajak seluruh anggota Baleg untuk aktif berdialog dengan konstituen dan memahami tantangan yang dihadapi rakyat.

“Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangatlah penting. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan undang-undang yang relevan dan efektif,” tukasnya.

Di akhir paparannya, Cindy berharap ke depan seluruh undang-undang yang dihasilkan dapat menjadi alat pemberdayaan rakyat, sehingga mereka merasakan langsung dampak positif dari kebijakan yang diambil.

“Mari kita bekerja bersama untuk memastikan setiap undang-undang yang dihasilkan membawa harapan dan perubahan yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

(RO/*)