Legislator NasDem itu mempertanyakan kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dipercaya pemerintah dalam penyediaan subsidi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil menengah.

“BPDPKS ini kan menggunakan uang rakyat, tetapi penyalurannya (subsidi) tidak tepat. Seharusnya mereka terbuka kepada rakyat, dalam hal ini wakil rakyat juga. Kita akan selidiki lagi permasalahannya ada dimana,” ujar Rudi dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Subsidi Minyak Goreng, Kinerja BPDPKS Dipertanyakan’, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

“Subsidi ke biodesel memang sesuai aturan karena ada Perpresnya. Tetapi subsidi untuk harga minyak goreng tidak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri. Ke depannya kami segera menindaklanjuti permasalahan ini,” kata Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) tersebut.

Rudi menambahkan, persoalan minyak goreng menjadi perhatian Presiden Jokowi, yang menyebut kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng merupakan dampak sistemik dari tata kelola dana BPDPKS yang ‘dalam kendali konglomerat sawit’ dan dewan pengarah BPDPKS. (dpr.go.id/*)

“Campur tangan negara dibenarkan dalam mengatur, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen Industri Agro Kemenperin, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen CPO, Asosiasi Produsen Minyak Goreng, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).

Legislator NasDem itu mengatakan, minyak goreng kini sudah menjadi industri strategis nasional. Bahkan, penyebab inflasi ekonomi di dalam negeri salah satunya dipicu keberadaan minyak goreng.

“Di sinilah negara perlu mengatur domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) menyangkut CPO,” tandasnya.

Sugeng mencontohkan, jika produksi CPO per tahun sebesar 57 juta ton, bisa diterapkan DMO sebesar 20%. Artinya, seperlima dari CPO untuk kepentingan dalam negeri dengan harga dipatok berdasarkan DPO.

“Ini untuk menghindari fluktuasi ketersediaan dalam negeri. Hari ini saja harga CPO melompat tinggi. Kalau tidak diatur pasti semuanya diekspor,” ungkap Sugeng.

Ia menambahkan, sebaiknya harga CPO tidak dilepas ke pasar bebas, karena ekonomi nasional tidak menganut paham liberal.

“Kita tidak boleh menyerahkan pada mekanisme pasar bebas.  Masih perlu kehadiran negara dalam hal subsidi,” tutup Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu.

(dpr.go.id/*)