Raperda ini tidak hanya bertujuan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan tetapi juga mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan dan Perberdayaan Perempuan DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani (DPS) mengatakan, Raperda dirancang sebagai instrumen hukum yang menyeluruh, mengintegrasikan aspek teknis, layanan korban, dan pemberdayaan multidimensi.

“Perempuan dan anak adalah kelompok rentan. Agar bisa menjadi perempuan hebat, tangguh, dan penuh kasih, maka dalam Raperda ini juga kita memerlukan data perempuan yang tergolong rentan. Kita memerlukan data terpilah perempuan yang tergolong rentan agar intervensi kebijakan tepat sasaran,” kata DPS kepada partainasdem.id, Sabtu (22/3/2025).

Raperda ini, kata DPS, tidak hanya sejalan dengan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tetapi juga harus mengikat secara kebijakan lokal, termasuk mengatur peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, meski masing-masing memiliki kewenangan tersendiri.

“Dengan demikian sinergi antarinstansi akan lebih kuat,” kata dia.

Salah satu fokus penyempurnaan Raperda adalah penguatan dan penyempurnaan layanan terpadu bagi korban kekerasan. DPS menyoroti pentingnya one-stop service yang menyediakan akses psikologis, medis, hukum, dan rehabilitasi sosial di satu lokasi dengan koordinasi antarinstansi.

“Layanan ini harus diperkuat dengan rencana daerah lima tahunan dan tahunan agar berkelanjutan. Selain itu, keberadaan rumah aman (safe house) wajib dijamin sebagai tempat perlindungan bagi korban,” tegas DPS.

Pansus juga menekankan perlunya mempertegas peran Perkumpulan Organisasi Wanita (POW) dalam Raperda ini yang diharapkan bisa menjadi mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kota Bogor.

“POW adalah ujung tombak pemberdayaan di tingkat akar rumput. Mereka harus dilibatkan secara formal, baik dalam edukasi pencegahan kekerasan maupun penguatan UMKM perempuan melalui pelatihan dan akses permodalan,” jelas DPS.

Lebih lanjut, Raperda dirancang dengan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek religi, profesi, politik, sosial, ekonomi, dan seni-budaya. Di bidang hukum, perlindungan korban dan penegakan regulasi menjadi prioritas, sementara itu aspek agama dan budaya diintegrasikan untuk menghapus stigma negatif terhadap perempuan.

“Di sektor politik, kami mendorong peningkatan kuota keterwakilan perempuan di lembaga publik. Sementara itu di ekonomi, pelatihan kewirausahaan dan penguatan UMKM perempuan harus menjadi program unggulan,” paparnya.

Mekanisme pengawasan dalam Raperda juga disesuaikan agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi perempuan. DPS menegaskan, keberhasilan Raperda bergantung pada implementasi yang terukur.

“Kami berharap semua pihak terus bersinergi, tidak hanya dalam penyusunan, tetapi juga pelaksanaan di lapangan. Dengan pendekatan holistik ini, Raperda diharapkan menjadi landasan efektif untuk menciptakan perlindungan dan kesetaraan bagi perempuan Bogor,” tutupnya.

(WH/AS)

Pada kesempatan itu, DPS mendengar dan menyerap langsung aspirasi warga sekaligus mencari solusi akan masalah yang dihadapi. Salah satu keluhan utama yang ia temui adalah terkait layanan Perumda Tirta Pakuan atau PDAM Kota Bogor.

“Di wilayah Balumbang Jaya, saya mendapati banyak keluhan terkait suplai air bersih yang sering terganggu. Selain itu, masih banyak warga yang belum bisa berlangganan PDAM karena keterbatasan finansial,” ungkap DPS dalam keterangannya, Minggu (2/3/2025).

Sebagai bentuk respons, Srikandi NasDem di DPRD Kota Bogor itu berencana mengusulkan program pemasangan jaringan PDAM gratis bagi warga kurang mampu.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Saya akan mendorong Perumda Tirta Pakuan untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain masalah air bersih, DPS juga menyoroti persoalan kesehatan, terutama kasus stunting di Balumbang Jaya. Menurutnya, masih ada sembilan anak yang mengalami stunting tetapi belum terdata oleh puskesmas setempat.

“Kami akan berkoordinasi dengan Anggota DPR RI dari Partai NasDem Dapil Jawa Barat III Ananda Tohpati untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi stunting melalui program ‘Baluntas’ (Balumbang Jaya Tuntas Stunting). Bantuan berupa sembako dan susu berkualitas akan disalurkan kepada anak dan keluarga terdampak,” jelasnya.

DPS juga mendorong koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor agar anak-anak penderita stunting mendapatkan pemantauan dan intervensi yang lebih optimal.

“Harapan kami adalah bisa mengentaskan stunting bersama. Kota Bogor yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara dan memiliki Istana Presiden harus menjadikan program ini sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tutupnya.

(WH)

Desakan ini dilontarkan karena ada kekhawatiran bahwa perubahan subsidi tersebut dapat menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor dari Fraksi NasDem, Devie Prihatini Sultani (DPS), secara khusus menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada 2025.

Menurut Devie, jika Perumda Trans Pakuan diberi kewenangan penuh sejak awal dalam mengelola BisKita, maka potensi keuntungan yang didapatkan seharusnya bisa lebih besar.

Perumda Trans Pakuan diperkirakan akan menghasilkan laba bersih sekitar Rp743 juta pada 2025. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar Rp500 juta akan digunakan untuk melunasi tunggakan gaji eks karyawan PDJT, sehingga hanya menyisakan Rp243 juta yang cukup untuk membayar gaji karyawan saat ini.

Devie menekankan pentingnya keseriusan Direktur Utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan tersebut.

Dia berharap pengelolaan BisKita tidak hanya sekadar janji tanpa realisasi, karena masyarakat dan pemerintah daerah menuntut hasil nyata.

“Harus serius. Harus optimistis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil, sementara pihak lain yang menikmatinya,” ujar Devie dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Transparansi dalam pengelolaan BisKita ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran dan memastikan bahwa perubahan skema subsidi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pendapatan Kota Bogor. (WH)

Dalam kesempatan ini, Devie menerima berbagai aspirasi dari warga setempat, salah satunya mengenai kebutuhan Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Devie menyoroti kondisi dua anak berkebutuhan khusus yang saat ini bersekolah di sekolah umum. Menurutnya, kedua anak tersebut mengalami depresi akibat sering menjadi korban bullying karena lingkungan sekolah yang tidak mendukung kebutuhan mereka.

“Psikiater menyarankan agar anak-anak tersebut tidak bersekolah di sekolah umum, namun keluarga kesulitan menemukan SLB yang dikelola pemerintah,” ungkap Devie.

Menyikapi hal ini, Devie bertekad mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk membangun lebih banyak SLB berkualitas dan terjangkau di setiap kecamatan. Dia menekankan pentingnya akses pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

“Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk masa depan yang lebih baik. Mereka butuh akses pendidikan yang layak, dan ini akan saya bawa ke rapat komisi, meskipun bukan mitra kerja saya,” jelas dia.

Devie berharap Pemkot Bogor segera merencanakan pembangunan SLB dalam lima tahun ke depan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan akses pendidikan yang sesuai.

Selain isu pendidikan, Devie juga menampung aspirasi warga terkait pembangunan turap di wilayah Gunung Batu yang sudah menjadi perhatian sejak 2011.

Sekretaris DPD NasDem Kota Bogor itu mendesak agar pembangunan turap segera dimasukkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) agar dapat direalisasikan sebelum ada korban.

Di samping itu, Devie juga menyoroti keluhan warga terkait lapangan pekerjaan dan sistem zonasi pendidikan. Banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan meskipun anak-anak mereka telah lulus sekolah, serta masalah ketidakadilan dalam sistem zonasi yang merugikan anak-anak berprestasi.

“Sistem zonasi masih menjadi keluhan, terutama bagi anak-anak yang berprestasi tapi kalah karena jarak. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Wali Kota terpilih nanti,” tutupnya.

(WH)

Dalam kunjungannya tersebut Sekretaris NasDem Kota Bogor itu menerima berbagai keluhan dari warga, di antaranya terkait sering matinya layanan air bersih dari Perumda Tirta Pakuan dan masalah pengangguran.

“Saya kembali ke masyarakat untuk menghargai suara mereka yang telah memilih saya,” kata DPS dalam keterangannya, Minggu (29/9).

Kehadirannya di tengah warga Balumbang Jaya itu, DPS pun tak lupa untuk memperkenalkan calon wali Kota Bogor yang diusung NasDem, Sendi Fardiansyah dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Ilham Habibie kepada warga.

“Saya berharap wilayah-wilayah basis Partai NasDem dapat solid mendukung para calon yang kami usung,” tambah DPS.

Devie juga menyoroti persoalan air bersih milik Perumda Tirta Pakuan yang sering mati di wilayah Balumbang Jaya.

“Warga mengeluhkan bahwa air sering mati sejak tengah malam. Bahkan, untuk wudhu pun sulit. Ini jadi PR kita. Saya akan menindaklanjuti hal ini karena air adalah kebutuhan utama masyarakat. Insha Allah, di Komisi II nanti kita akan bahas bersama,” ungkapnya.

Selain itu, masalah pengangguran juga menjadi perhatian Devie. Warga yang anak-anaknya baru lulus sekolah merasa sulit mendapatkan pekerjaan, meskipun ada apartemen di sekitar wilayah tersebut.

“Tadi saya bilang, makanya di situ sudah ada perda bahwasanya mereka harus mengakomodir wilayah setempat, artinya, mereka yang membuka usaha di wilayah itu harus merekrut warga setempat. Supaya, masyarakat di situ merasakan manfaatnya, enggak cuman nonton, gak cuma melihat, itu wajib perekrutan dilakukan,” tambah Devie.

Lebih jauh Devie berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti Hotel Duta Berlian, memprioritaskan warga setempat untuk bekerja.

“Perda sudah jelas mengatur bahwa pelaku usaha wajib mengakomodir kearifan lokal dengan merekrut warga sekitar. Jika tidak, kami tidak segan untuk menutup usahanya,” demikian tukas Devie.

(WH)

Hasil tersebut berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kota Bogor di Hotel Padjadjaran Suite, Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/3).

“Hasil penetapan hari ini Pleno KPUD Kota Bogor, Partai NasDem mendapatkan empat kursi yang artinya itu adalah satu fraksi utuh,” terang Sekretaris DPD NasDem Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani ketika dihubungi nasdem.id dari Jakarta, Selasa (5/3).

Devie yang karib disapa DPS itu juga masuk ke dalam salah satu nama petahana yang kembali terpilih di Pileg 2024 sebagai anggota DPRD Kota Bogor dari Partai NasDem di Dapil III Bogor Barat.

Selain DPS, juga terpilih Tri Riyanto Andhika Putra dari Dapil Kecamatan Bogor Timur dan Tengah, kemudian Fajar Muhammad Nur dari Dapil Kecamatan Bogor Selatan, dan Mochamad Benninu Argoebie yang juga Ketua DPD NasDem Kota Bogor dari Dapil Kecamatan Bogor Utara.

“Ini merupakan sejarah bagi Kota Bogor di mana dalam Pemilu ke tiga yang diikuti NasDem Kota Bogor di dua Pemilu sebelumnya hanya mendapat satu kursi, 2014 NasDem meraih satu kursi di Dapil Bogor Selatan, 2019 meraih satu kursi di Dapil Bogor Barat,” kata dia.

DPS pun bersyukur bahwa pada Pileg 2024 kali ini partainya bisa meraih masing-masing satu kursi dari empat Dapil yang ada di Kota Bogor dengan kenaikan 300%. Dia pun menilai kebersamaan dan militansi menjadi salah satu kunci sukses NasDem di Kota Bogor.

“Insya Allah tahun 2024 kita bisa lebih baik lagi, naik lagi minimal 300% dan meraih kursi pimpinan di Kota Bogor,” tambah dia.

Lebih jauh DPS menegaskan ke depan para anggota DPRD Kota Bogor dari Partai NasDem harus mampu merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Selain itu lanjut dia para anggota Fraksi NasDem di DPRD Kota Bogor harus mampu secara konsisten turun langsung ke masyarakat untuk menjemput aspirasi yang kemudian dituangkan dalam rapat-rapat komisi sehingga dapat direalisasikan dengan baik di masyarakat.

“Masyarakat harus merasakan manfaat besar dari wakil-wakilnya yang dipilih khususnya dari Partai NasDem itu namanya kita amanah. Dan tidak menutup kemungkinan di periode akan datang cita-cita meraih kursi pimpinan akan lebih mudah terwujud,” pungkas DPS.

(WH)

Demikian disampaikan Sekretaris NasDem Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani (DPS) usai mendampingi silaturahmi Anies ke Pondok Pesantren Al Falak Pagentongan, Jumat (27/10). DPS mengatakan agenda keliling Anies di Kota Bogor diharapkan dapat makin banyak menyerap aspirasi dan dukungan masyarakat.

“Ya semoga ini menjadi elektoral buat pak Anies ke depannya nanti, tak kenal maka tak sayang. Kunjungan pertama ini kita harapkan bisa berkelanjutan,” kata DPS, Sabtu (28/10).

Dirinya menyampaikan, NasDem Kota Bogor juga terus mempersiapkan kunjungan-kunjungan Anies lainnya di Kota Bogor dia bahkan tidak menyangka antusias para santri begitu bersemangat kala menyambut bakal calon presiden itu.

“Saya tidak menyangka seperti ini, karena kegiatan ini semua serba dadakan. Itulah pak Anies ya, tiba-tiba ingin mengunjungi ke sini, saya hanya persiapan dua kali dua puluh empat jam, kemudian antusias santri seperti ini pun di luar dugaan saya,” kata dia.

DPS menyampaikan atas nama Anies Baswedan dirinya juga berterima kasih kepada pengurus, kemudian sesepuh yang ada di pondok pesantren ini atas penerimaannya yang luar biasa.

Menurut dia elektabilitas Anies Baswedan dan Gus Imin di Kota Bogor menurut survei internal NasDem kian meningkat, terlebih setelah pengumuman pasangan calon.

“Insya Allah untuk Jawa Barat, khususnya Kota Bogor elektabilitas pak Anies dari hasil survei kita memang meningkat. Apalagi setelah berpasangan secara resmi dengan pak Muhaimin,” kata dia.

DPS juga menyatakan NasDem Kota Bogor akan terus berjuang keras memenangkan pasangan Anies – Gus Imin. Selain itu juga, dorongan dari target keterwakilan NasDem di DPRD Kota Bogor diharapkan dapat mencapai 10 kursi pada Pemilu 2024 mendatang. (WH)

DPS yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor itu mengaku miris. Sebab, menurutnya perihal carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam belum mereda.

“Ini muncul kasus dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD. Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan,” kata DPS dalam keterangannya, Sabtu (16/9).

Menurut Sekretaris NasDem Kota Bogor itu, buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang di atas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘Lip Service’ belaka.

Tak hanya itu, menurut dia situasi kian dihebohkan saat diketahui Kepsek SD Negeri 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana.

DPS menilai, adanya penyalahgunaan wewenang yang ditunjukkan oleh Kepsek SD Negeri 01 Cibereum tersebut sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja. Bapak Sujatmiko, selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor harus bertanggungjawab,” kata dia.

Pasalnya, sambung dia, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini.

Selain kasus gratifikasi itu, belum lama ini kata dia juga terkuak pula kasus cabul alias pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru yang mengajar di salah satu SD Negeri di Kota Bogor. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan cabul itu sejak 2022.

DPS pun merasa prihatin kepada para korban. Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.

“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” tutur dia.

Predikat Kota Layak Anak (KLA) yang baru-baru ini disematkan untuk Kota Bogor pun kini menjadi pertanyaannya apakah memang benar, Kota Bogor sudah layak untuk anak. Politisi Partai NasDem itu juga mempertanyakan apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya.

Atas dasar itu, DPS secara lantang mengaku akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.

“Saya berharap predikat itu seharusnya betul-betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” pungkas dia.

(RO/WH)

Semangat dan daya juang kader NasDem Kota Bogor lanjut dia semakin terbangun usai pasangan yang kerap disebut masyarakat dengan pasangan AMIN itu dideklarasikan beberapa waktu lalu di Hotel Yamato Surabaya. Dia pun hadir langsung dalam deklarasi yang sederhana namun getarannya sampai ke berbagai wilayah tanah air itu.

“NasDem Kota Bogor fatsun tegak lurus terhadap Ketum Partai NasDem yaitu Pak Surya Paloh,” kata Devie dalam keterangannya, Kamis (7/9).

Dengan demikian, lanjut wanita yang akrab disapa DPS itu pihaknya siap mengkampanyekan dan memenangkan Anis – Muhaimin (AMIN) sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024.

“Insyaallah kami sangat optimis dengan bergabungnya PKB menjadi cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Pesatuan,” kata DPS yang juga anggota DPRD Kota Bogor itu.

DPS melanjutkan, selepas deklarasi dilakukan dirinya langsung melakukan komunikasi dengan PKB. NasDem dan PKB pun menyambut baik dan suka cita atas deklarasi tersebut.

Dia menambahkan, Partai NasDem Kota Bogor juga menginstruksikan untuk mengkampanyekan para Bacaleg untuk terus menyampaikan gagasan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan memasang baliho, spanduk dan sosialisisasi ke masyarakat.

“Instruksi dari DPP dan DPW Partai NasDem jelas dan tegas untuk menginstruksikan mengkampanyekan bacapres dan bacawapres pasangan AMIN (Anies -Muhaimin), jadi memang sejalan dengan apa yang menjadi planning kita di Kota Bogor,” pungkasnya.

(RO/WH)

Demikian diutarakan Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai NasDem, Devie Prihartini Sultani (DPS) dalam acara Puncak Perayaan Hari Kemerdekaan ke 78 Indonesia yang digelar warga Kampung Sindangbarang RW.05, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, baru-baru ini.

“Saya sangat mendukung kegiatan positif ini. Kegiatan 17-an ini momentum kita untuk tetap bersatu di mana tahun politik sekarang ini perbedaan itulah yang menyatukan kita. Jadi tidak boleh ada kebencian, pertengkaran karena perbedaan itu biasa,” kata DPS.

DPS tentunya sangat menyambut baik kegiatan yang diinisiasi para pemuda tersebut dan diisi dengan berbagai pertunjukan seni tari hingga hiburan yang diikuti warga dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa mewarnai panggung seni budaya.

“Kegiatan 17 Agustus ini menjadi momentum untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat,” tambah dia.

Oleh karena itu Sekretaris NasDem Kota Bogor itu menyampaikan apresiasi terhadap kreativitas dan peran dari para pemuda setempat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif.

Ia juga mengapresiasi kepada jajaran DPC Partai NasDem Kecamatan Bogor Barat dan DPRt Partai NasDem Sindangbarang yang telah turut serta dalam memeriahkan perayaan HUT ke 78 RI di wilayah tersebut.

“NKRI adalah harga mati, maka segala apapun perbedaannya itu yang menyatukan kita. Saya pribadi merasa dengan acara seperti ini itu semakin menguatkan kita bahwa kita adalah satu,” ucap dia.

Pada kesempatan itu salah satu pemuda setempat, M. Sauri mengatakan sebelum acara puncak tersebut, warga Kampung Sindangbarang RW.05 dalam memeriahkan HUT ke 78 RI juga menggelar berbagai kegiatan perlombaan.

“Untuk kegiatan 17-an alhamdulilah kita selalu rutin walaupun sebelumnya tidak semeriah sekarang ini. Kemarin diawali lomba-lomba, sekarang seni budaya dari pagi sampai sore dan dilanjutkan acara hiburan pada malam,” kata dia.

M. Sauri menambahkan, kehadiran DPS dalam acara tersebut juga mendapat sambutan sangat baik dari warga setempat. Dalam momentum tersebut warga juga menyampaikan aspirasi di wilayahnya.

“Alhamdulillah hadirnya ibu dewan sangat disambut warga dengan baik,” tandas dia.

(WH)

Bentuk dukungan itu dikemas melalui kegiatan Sejuta Tandatangan Dukungan untuk Anies Baswedan di Taman Heulang, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, baru-baru ini.

“Mudah mudahan ke depan kita bisa menyelesaikan koalisi-koalisi dengan baik, kemudian kita dengan resmi mencapreskan pak Anies di 2024,” kata Sekretaris DPD NasDem Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani kepada nasdem.id, Rabu (26/10).

Baca juga: Bangun Soliditas, DPD NasDem Kabupaten Bogor Gelar Silaturahmi Bacaleg dan Bedah Dapil

Legislator NasDem Kota Bogor itu mengatakan bahwa Anies sangat layak menjadi Presiden. Pasalnya dukungan itu datang tak hanya dari partai politik, tetapi juga dari para relawan yang sukarela mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI.

“Ini suatu bukti bahwa Partai NasDem tidak sembrono memilih pak Anies. Partai NasDem tahu bahwa pak Anies itu layak menjadi calon presiden,” kata dia.

Devie juga menargetkan 99 persen dari 1,1 juta warga Kota Bogor untuk kemenangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang.

Kemudian Ketua Umum AREA, H. Rahmat Rangkuti mengatakan DPD dan DPC AREA bersinergi dengan relawan-relawan lain untuk mensosialisasakan Anies Baswedan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar dapat memilih calon pemimpin terbaik.

Baca juga: Cukup Tiga Menit Daftar Jadi Kader NasDem

Pasalnya menurut dia semua calon pemimpin itu baik, tetapi diantara yang baik itu, menurut dia Anies Baswedan yang terbaik.

“Mudah mudahan dengan kepemimpinan Pak Anies nanti membawa kemajuan untuk Indonesia,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua DPD AREA Kota Bogor, Suwargina menerangkan, kenapa pihaknya mendukung Anies Baswedan sebagai cawapres. Pertama rakyat mengharapkan kepemimpinan baru, pemimpin yang bisa membawa keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah mudahan kalau Pak Anies terpilih menjadi presiden apa yang kita harapkan menjadi negara yang adil dan makmur serta sejahtera bagi seluruh golongan,” demikian tutup dia.

(WH)

Sekretaris NasDem Kota Bogor itu juga memberikan bantuan untuk warga terdampak yang terpaksa harus mengungsi di balai warga lantaran khawatir terjadi longsor susulan.

Melihat hal itu, DPS mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus serius melakukan pencegahan bencana terutama di musim penghujan seperti saat ini.

DPS juga meminta pembangunan turap atau Tembok Penahan Tanah (TPT) bisa menjadi prioritas pembangunan Pemkot Bogor karena dinilai banyak pemukiman di Kota Bogor yang kontur tanahnya tidak rata.

“Jadi tidak hanya ada bencana baru dipikirkan, baru pakai biaya tidak terduga (BTT), itu harus menjadi rancangan yang matang pada saat mempersiapkan anggaran-anggaran program kerja. Saya sudah meminta kepada Pemkot harus selalu melakukan pencegahan jangan melaksanakan itu setelah ada akibat,” kata Devie dalam keterangannya, Rabu (12/10).

Menurut DPS, kejadian tersebut harus menjadi perhatian bersama antara DPRD dan Pemkot Bogor untuk melakukan perbaikan-perbaikan terutama mencegah adanya korban-korban berikutnya.

“Saat ini yang kita bantu adalah kebutuhan pangannya agar tetap tersedia. Jangan sampai mereka tidak bisa makan, ke depan baru kita lihat apa yang bisa kita bantu, besok juga ada kerja bakti saya minta tim kita bantu untuk bantu mereka,” ungkap DPS.

Lebih jauh DPS sangat mengapresiasi warga sekitar yang telah membuat dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak longsor. Menurut dia sangat diperlukan semangat saling tolong menolong dalam kebaikan.

“Saya salut artinya gotong royong dan kepedulian terhadap tetangga itu masih tinggi,” katanya.

(WH)

Demikian disampaikan Sekretaris DPD NasDem Kota Bogor yang juga Anggota DPRD Kota Bogor dari Partai NasDem, Devie Prihartini Sultani kepada awak media, Minggu (9/10).

“DPD Partai NasDem Kota Bogor pun menyatakan siap dengan kekuatan penuh untuk memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti di Kota Bogor,” kata Devie.

Baca juga: Kenapa Anies Rasyid Baswedan, Jawabannya adalah Why Not The Best!

Dengan keputusan partainya tersebut legislator yang karib disapa DPS itu pun mengajak semua kader Partai NasDem di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan pencapresan dari NasDem.

“Maka mulai saat ini tidak ada waktu untuk berleha-leha, sesuai motto Partai NasDem yaitu Bersatu Berjuang Menang untuk mewujudkan kemenangan. Menang, Menang, Menang. Kami di Kota Bogor siap gaspol untuk meng-Anies-kan Kota Bogor,” kata DPS.

Tentunya, kata dia, NasDem sebagai partai politik tidak dapat sendirian dalam mengusung capres dan cawapres dan pihaknya akan terus tegak lurus dengan seluruh kebijakan partai termasuk soal koalisi.

Baca juga: Cukup Tiga Menit Daftar Jadi Kader NasDem

Dia berharap dengan NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presidennya maka diharapkan partai-partai lain yang akan menjadi koalisi pun untuk segera mengumumkan satu nama capresnya dan kemudian terus dilakukan komunikasi-komunikasi lanjutan.

“Sehingga pada 10 November nanti dapat diumumkan bersama-sama capres dan cawapres 2024 dengan kawan-kawan koalisi,” kata dia.

DPS meyakini untuk mewujudkan harapan dan tujuan kemenangan pada Pemilu 2024, para kader Partai NasDem harus terus bekerja maksimal hadir dan terus meyakinkan masyarakat guna menentukan pilihan terbaiknya.

“Termasuk kawan-kawan partai politik lain, bahwa hal ini adalah keputusan yang terbaik dari yang paling baik,” demikian tutup DPS.

(WH)

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris NasDem Kota Bogor itu usai menggelar reses di Kelurahan Balumbang Jaya dan Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, baru-baru ini.

“Masih kita temui persoalan kebutuhan akan BPJS kesehatan yang terkendala dengan tunggakan. Ini menjadi fenomena setelah pandemi covid-19,” kata Devie dalam keterangannya, Jumat (16/9).

Politisi yang karib disapa DPS itu meligat permasalahan masyarakat terkait BPJS Kesehatan adalah soal administrasi kelengkapan seperti KK dan NIK yang belum teraktivasi dan terupdate.

“Walaupun mereka sudah memiliki kartu BPJS, namun karena KK-nya belum teraktivasi sehingga mereka belum dapat menikmati fasilitas dari BPJS Kesehatan tersebut,” kata dia.

Devie mengungkapkan permasalahan ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk mengedukasi warga agar mengetahui permasalahan tersebut.

“Kalau data tidak terupdate, artinya tidak tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), di sinilah waktunya kita harus sama-sama untuk memberikan mengedukasi kepada masyarakat,” ungkap dia.

Lebih jauh menurut DPS selain persoalan BPJS Kesehatan, masih banyak masyarakat yang mengadukan masalah turap yang belum diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Di Balumbang Jaya saya temui mengenai turap yang belum terselesaikan dengan baik. Di RW 12 sudah ada pengerjaan turap tapi kemudian ditinggal, sehingga warga khawatir akan kembali terjadi longsor kembali,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya meminta Pemkot Bogor untuk peduli terhadap warga. Sebab persoalan ini sudah ditemuinya sejak tahun 2019 lalu.

“Saya juga sudah melaporkan kepada Wali Kota untuk menjadi perhatian dan PR bersama. Saya rasa ini masuk ke dalam skala prioritas, karena memang ini belum terselesaikan dengan baik. PR kita masih banyak, saya minta Pemkot harus peka, karena Kota Bogor kan kota ramah keluarga dan kota ramah anak,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut DPS juga meminta kepada Pemkot agar dapat menentukan titik pelaksanaan pembangunan yang harus sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara, salah satu warga, Ujang Haruman menuturkan kunjungan Devie sangat bermakna bagi warga RW 02 Kelurahan Sindangbarang. Sebab kata Ujang jarang ada anggota dewan yang turun ke wilayah tersebut untuk mendengar langsung aspirasi warga.

“Saat menyampaikan aspirasi, warga di sini banyak yang tidak dapat bantuan karena kesalahan data. Makanya kami menuangkan keluhan kepada Bu Devie,” tandas dia.

(WH)

Bantuan sosial imbas naiknya harga BBM itu kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar terdampak seperti Pelaku UMKM dan Pengendara Ojek Online (Ojol).

“Kemarin, saya sempat menanyakan kepada kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin, bahwasanya data penerima itu dari pusat (Kemensos RI) sehingga tidak terinformasi ke kita,” ungkap Devie kepada awak media, Rabu (14/9).

Legislator NasDem Kota Bogor yang karib disapa DPS itupun khawatir penyaluran bantuan yang belum benar-benar tepat sasaran terulang kembali seperti penyaluran bantuan sosial pada masa Covid-19 lalu.

Lebih jauh DPS meminta kepada Dinas Sosial Kota Bogor untuk melakukan jemput bola agar mendapatkan data akurat terkait nama dan alamat penerima manfaat agar tepat sasaran.

“Saya juga meminta kepada Pemerintah Kota Bogor khususnya memperhatikan kawan-kawan UMKM dan Ojol. Pasalnya mereka baru bangkit dari Covid-19,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penganan Fakir Miskin (PFM), Dinas Sosial Kota Bogor, Okto Muhamad Ikhsan menerangkan terkait data bantuan BLT BBM bersubsidi bukan berada di ranah Dinsos, akan tetapi lebih cenderung kepada PT. Pos Indonesia dengan melibatkan komunitas untuk penyaluran bantuan.

Menurut dia basis bantuan rutin dari Kemensos berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu untuk BLT BBM diambilnya dari DTKS tapi datanya langsung dari Kementerian Sosial.

Nantinya penyaluran bantuan tersebut melalui Kantor Pos kemudian disalurkan kepada masyarakat yang mendapat bantuan sesuai dengan data.

Masih kata Okto berdasarkan data DTKS yang berada di Dinsos Kota Bogor sudah terdata hampir 600 ribu jiwa dan dari jumlah tersebut yang mendapatkan bantuan BLT BBM sekitar 60 ribu jiwa.

Dia pun menegaskan data yang masuk di DTKS tersebut merupakan data orang yang memang tidak mampu. Pihaknya juga akan ikut mengawasi penyaluran bantuan.

Menurut Okto, penginputan data awal DTKS dimulai dari pihak RT/RW dan kelurahan. Sehingga dalam hemat dia kalau tidak tepat sasaran berarti yang salah itu saat penginputan bukan saat pada penyaluran. (WH).

Salah satu titik yang menjadi pusat perhatian Devie untuk penyemprotan adalah di lingkungan RW. 18 Kelurahan Menteng Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Ketua RW 18, Menteng Timur, Kota Bogor, H. Ismiwanto Cahyono menuturkan pihaknya merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang dilakukan Devie yang juga Sekretaris DPD NasDem Kota Bogor itu sebagai bentuk kepedulian untuk masyarakat.

“Alhamdulillah berjalan lancar. Dan ini semua bisa terjadi karena atas bantuan ibu Devie (Prihartini Sultani) dari Partai NasDem Kota Bogor,” kata H. Ismiwanto Cahyono.

Cahyono juga bersyukur kegiatan yang dapat memacu gotong royong masyarakat itu dapat berjalan lancar. Dia pun sangat mengapresiasi kebaikan Devie yang terus menerus dan konsisten memperhatikan utamanya kesehatan masyarakat Kota Bogor.

“Baru saja kita selesai melaksanakan fogging di lingkungan RW 18 yang terdiri dari RT.01, RT.02, RT.03, dan RT.05,” tukas dia.

Sementara itu Devie berharap apa yang terus dilakukan bersama masyarakat dapat memacu semangat elemen masyarakat lainnya untuk saling peduli satu sama lain terutama di tengah merebaknya berbagai penyakit.

“Mudah-mudahan dengan giat ini bermanfaat bagi masyarakat dan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk,” kata dia.

Selain menggelar fogging dalam seminggu ke belakang ini Devie juga terus melaksanakan berbagai kegiatan sosial mulai dari advokasi layanan Jamkot bagi masyarakat hingga penjemputan jenazah di RSUD Kota Bogor. (WH)

“Mulai dari anak-anak, anak muda hingga orang tua dengan mengenakan berbagai pakaian, diantaranya baju adat Sunda, seragam sekolah dan pramuka pawai mengelilingi wilayah sekitar,” kata DPS dalam keterangannya, Sabtu (20/8).

Srikandi NasDem Kota Bogor itu menambahkan, ada kebahagiaan tersendiri melihat kebersamaan warga dengan membawa bermacam atribut, seperti bendera merah putih hingga alat pengeras suara.

Hadir mendampingi DPS, para kader NasDem, di antaranya Tri Riyanto, Jimmy Carter dan Budi Santoso serta Ketua DPC NasDem Bogor Timur Alex Suhendar beserta jajaran.

Devie yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bogor itu pun mengapresiasi antusias warga setempat dalam memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia dan hal yang sama untuk warga di wilayah lain se-Kota Bogor.

“Saya di sini menghadiri sekaligus melepas karnaval acara HUT RI yang ke 77 tahun. Ya dua tahun kemarin kita tidak bisa melakukan apa-apa karena memang situasi dan kondisi Covid-19. Maka di tahun ini, Alhamdulillah Covid-19 sudah melandai. Dan antusias warga untuk merayakan hari kemerdekaan RI sangat luar biasa,” kata DPS.

DPS pun memaknai HUT Kemerdekaan RI ini sebagai momentum semua elemen masyarakat untuk terus mengingat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang selalu bergotong royong dalam semangat mencapai tujuan bersama.

“Terbukti dengan pesta perayaan HUT RI ini yang juga berasal dari kegotong royongan warga di wilayah masing-masing, maka itu menjadi modal utama kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berbeda-beda tapi satu juga,” tukasnya.

(RO/WH)

“Mudah-mudahan fogging ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya warga RW. 03 Kelurahan Pasir Mulya untuk mencegah bertambahnya warga yang terkena penyakit DBD,” kata DPS yang juga Sekretaris DPD NasDem Kota Bogor itu baru-baru ini.

DPS melihat bahwa penyakit DBD merupakan penyakit kedua yang sedang mewabah di Kota Bogor setelah Covid-19 sehingga dirinya hadir untuk bersama-sama membasmi sarang nyamuk melalui fogging.

Lebih jauh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor itu meminta Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan ibu rumah tangga agar disertakan Pembasmi Sarang Nyamuk (PSN)-nya. Sebab jika PSN tidak dilakukan maka hasil fogging tidak akan maksimal.

“DBD ini jangan dianggap remeh, apalagi kalau sudah kena Dengue Shock Syndrome dengan hitungan hari bisa mengambil nyawa pasien,” tambah dia.

Berdasarkan Info yang diterima DPS dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Kota Bogor, belakangan ini pasien di Rumah Sakit didominasi oleh DBD.

“Saya rasa kita masih perlu perhatian dari teman-teman Puskesmas dan jumantik untuk menggencarkan PSN. Saya rasa sebaiknya melakukan pencegahan daripada menunggu jatuhnya korban,” kata dia.

Dirinya pun mengapresiasi Lurah Pasir Mulya yang perhatian kepada warganya agar tidak ada korban penyakit DBD dan mengucapkan terima kasih kepada BPBD Kota Bogor yang telah membantu pelaksanaan fogging tersebut.

“Saya memang fokus membasmi penyakit DBD, untuk itu saya rutin melakukan fogging ini, agar masyarakat terhindar dari penyakit DBD,” ujarnya.

Sementara, Ketua RW 03 Kelurahan Pasir Mulya, Pepen Jusuf Effendy mengucapkan terima kasih kepada Partai NasDem yang telah melakukan fogging di wilayahnya.

“Syukur alhamdulillah dengan bantuan dan partisipasi dari Partai NasDem, semoga warga kami selalu sehat walafiat dan juga dijauhkan dari berbagai cobaan terutama penyakit DBD,” pungkasnya.

(WH)

DPS mengatakan permasalahan para driver menjadi masukan bagi dirinya, pasalnya keluhan dari masyarakat mesti ada solusinya. Para perwakilan komunitas ojol tersebut juga meminta DPRD Kota Bogor untuk memediasi dengan dinas terkait dan perusahaan ojol.

“Maka dari itu perlu kita dengarkan dan pertimbangan keluh kesah mereka untuk menjadi solusi yang lebih baik antara perusahaan dan driver ojol,” kata DPS kepada awak media.

Saat ini, kata DPS para driver ojol tersebut mendapat bonus berupa poin, bukan lagi dalam bentuk rupiah. Untuk mendapat rupiah mereka harus mengejar poin per transaksi yaitu 1,5 poin dan biasanya untuk mendapatkan Rp. 40 ribu mereka harus bertransaksi sebanyak empat kali.

“Permintaan mereka untuk duduk bareng bersama Dishub, mungkin nanti kita bisa mendengarkan dari kedua belah pihak seperti apa, karena ini adalah peraturan yang dibuat oleh perusahaan ojol masing-masing. DPRD tugasnya menampung aspirasi ini kemudian menyampaikan ke DPR RI untuk disampaikan, agar DPR RI bisa menjembatani dengan perusahaan-perusahaan ojol ini,” kata dia.

Sekretaris NasDem Kota Bogor ini melanjutkan selain persoalan tarif dasar para driver ojol juga mengaku kesulitan untuk menjangkau program pemerintah khusunya dalam bentuk bantuan seperti BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan, pasalnya pekerjaaan driver ojol penuh dengan risiko.

Menurut DPS, para driver ojol ini dicover BPJS Ketenagakerjaan yang preminya dipotong dari pendapatan mereka oleh perusahaan ojol.

“Bagaimana dengan keluarga mereka? ternyata kendalanya mereka tidak sanggup membayar karena tarif dasar yang dirasa sangat rendah, sehingga kebutuhan mereka meningkat dan mereka tidak bisa membayar iuran BPJS. Dengan demikian mereka bertanya bagaimana cara mengakses untuk bisa mendapat bantuan pemerintah untuk BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran),” jelasnya.

Terakhir, persoalan yang disampaikan oleh komunitas ojol adalah pinjaman online (pinjol) pasalnya kata DPS mayoritas driver ojol sangat khawatir terjerat dengan pinjol, renternir dan bank emok untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

“Bertepatan dengan akan dibentuknya Raperda Pinjol, maka ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi DPRD, dimana masukan-masukan dari warga Kota Bogor nantinya dituangkan dalam pembuatan Raperda Pinjol tersebut untuk bisa bermanfaat bagi warga Kota Bogor, bagaimana dan apa isi Raperda itu untuk meringankan dan untuk membuka mata masyarakat,” kata dia.

(WH)

Kepada nasdem.id, DPS mengaku sangat miris dengan adanya aksi perundungan yang viral terjadi di Kota Bogor tersebut.

“Saya miris sekali dengan kejadian perundungan yang terjadi di Kota Bogor, terjadinya pun di siang hari, di dekat Istana Bogor pula dan pelakunya diketahui adalah remaja perempuan,” kata DPS, dalam keterangannya, Jumat (1/7).

DPS merasa bingung dengan implementasi predikat kota ramah anak di Kota Hujan itu padahal kata dia Kota Bogor punya cita-cita sebagai kota ramah anak, namun hal seperti itu terjadi tidak hanya sekali dua kali.

“Hal ini menjadi pertanyaan saya apakah mereka lebih nyaman melakukan hal-hal seperti ini di Kota Bogor? Banyak taman-taman yang dibuat dengan harapan menjadi tempat kegiatan positif bagi warga masyarakat Kota Bogor khususnya anak-anak sampai remaja bahkan dewasa, namun ternyata sering kali taman-taman ini malah menjadi tempat kegiatan yang negatif,” kata dia.

DPS melanjutkan, kejadian tersebut harus mendapat perhatian serius dari Wali Kota Bogor, Bima Arya dan jajarannya untuk lebih peka dan meningkatkan antisipasi terhadap aksi perundungan maupun tawuran.

Hal tersebut masih kata DPS tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun menjadi tanggung jawab bersama baik orang tua maupun guru pendidik. Kata DPS, ilmu yang didapat di sekolah sebaiknya diimbangi juga dengan akhlak perilaku, sehingga bukan hanya ilmu-ilmu teori.

“Kita juga punya program sekolah ibu yang bertujuan untuk menjadikan keluarga lebih baik, meningkatkan ketahanan keluarga dan lain-lain, jadi ibu-ibu di Kota Bogor pun disekolahkan tidak hanya anak-anaknya saja, namun rasanya dengan kejadian hal seperti ini yang berulang-ulang saya rasa belum dirasakan hasilnya ya. Implementasinya masih minim dengan predikat kota ramah anak,” demikian pungkasnya.

(WH)