Keberadaan kampung siaga bencana di kawasan Bromo Tengger Semeru dan sekitarnya yang merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi, menjadi perhatian khusus. Sebelumnya, Dini telah menyapa dan menyerap aspirasi Tim Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana, dan Satgas Jaga Baya Tengger di Pendopo Agung, Desa Ngadisari, Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur.

“Kami berharap para pelaku usaha bidang pariwisata seperti hotel dan restoran besar agar memberikan CSR Siap Siaga Bencana,” ujar legislator yang akrab disapa Ning Dini itu, Senin (14/04/2025).

Menurut Ning Dini, penanganan dan antisipasi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab Bersama, termasuk pihak swasta seperti pengusaha.

“Jadi ini tanggung jawab bersama,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) itu.

Dengan adanya kepedulian pihak pengusaha, Ning Dini yakin upaya penanganan dan langkah antisipasi yang dilakukan bisa mengurangi resiko, meminimalkan dampak dan memastikan respons yang efektif.

(Had/Yudis/*)

Wakil rakyat dar Dapil Jatim II (Probolinggo dan Pasuruan) itu menyapa dan menyerap aspirasi dari para relawan yang tergabung dalam Tim Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana, dan Satgas Jaga Baya Tengger.

Menurutnya, mereka menjadi garda terdepan dalam menghadapi situasi darurat.

“Probolinggo, khususnya kawasan Tengger dan sekitarnya merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi. Seperti beberapa hari terakhir kejadian yang jadi perhatian bersama mulai cuaca ekstrim, angin kencang, hingga meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Bromo. Itu semua menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mutlak,” ujar Ning Dini, sapaan akrabnya.

Ning Dini menyadari, dengan situasi rawan bencana alam, tugas dan tanggung jawab relawan tidaklah mudah. Para relawan merupakan pahlawan kemanusiaan yang berada di garda terdepan.

Demi mendukung para relawan, Ning Dini berkomitmen mengawal program-program mitigasi bencana berbasis masyarakat.

“Harapan kami kampung-kampung siaga bencana seperti di kawasan Tengger ini dapat menjadi role model bagi daerah lain. Kami percaya bahwa ketangguhan bangsa ini dibangun dari ketangguhan desa-desa dan komunitas,” tegasnya.

“Mari kita terus saling menguatkan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua pemangku kepentingan,” imbuh Ning Dini.

(Yudis/*)

Ning Dini, sapaan akrab Dini Rahmania, mengatakan, momentum halalbihalal bukan hanya sekedar pertemuan biasa. Lebih dari itu, memon tersebut menjadi ruang untuk memperkuat ikatan persaudaraan sesama pengurus dan kader Partai NasDem.

“Ini menjadi ruang untuk memperkuat ikatan kita sebagai kader, pengurus, pejuang, dan juga keluarga besar Partai NasDem yang harus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendukung demi cita-cita besar partai,” ujar Ning Dini.

Dia menegaskan, Partai NasDem merupakan rumah bersama yang dibangun dengan semangat gotong royong, ketulusan, dan kebersamaan.

“Maka dari itu, setelah Lebaran dan saling memaafkan, saatnya kita kembali menata langkah, menyiapkan strategi, dan memperkuat mesin partai,” tegasnya.

Ning Dini juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader yang datang karena telah berjuang, berkhidmat dengan istiqomah di Partai NasDem.

Tidak hanya itu, Ning Dini juga menyampaikan komitmen bersama untuk membesarkan NasDem agar pada Pemilu 2029 bisa menang, terutama di Dapil Jatim II.

Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, kesejahteraan, sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta penanggulangan bencana, Ning Dini siap memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya.

(Yudis/*)

Hadir dalam kegiatan tersebut Gus Fais Mahfud dan Gus Rizal selaku pengasuh dan ketua yayasan serta para guru dan warga sekitar ponpes.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo – Pasuruan) yang akrab disapa Ning Dini itu mengungkapkan bahwa kegiatan itu bagian dari edukasi terhadap warga terkait aturan, utamanya terkait kesejahteraan sosial.

“UU ini setidaknya mencakup aspek kesejahteraan sosial mulai dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Ini menunjukkan negara memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga negara yang tidak mampu,” terang Ning Dini.

Dalam kesempatan tersebut, ia tidak hanya sosialisasikan UU sebagai bentuk kepeduliannya, tapi juga membagikan paket sembako kepada warga. (RO/*)

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) yang akrab disapa Ning Dini itu menyapa puluhan masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Ning Dini juga membagikan puluhan paket sembako kepada tukang becak dan warga kurang mampu lainnya.

Paket sembako yang dibagikan antara lain beras, minyak goreng, gula, dan mi instan.

“Bantuan ini semoga bermanfaat dan bisa meringankan beban ekonomi para penerima,” ujarnya.

Ning Dini mengatakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Probolinggo.

“Ini salah satu cara kami sebagai wakil rakyat untuk senantiasa hadir dan menjalin kedekatan dengan rakyat yang ada di dapil. Semoga apa yang kami lakukan terus ditingkatkan ke depannya,” kata dia.

(RO/*)

“Saya berharap bisa meningkatkan peran dari perempuan Probolinggo, karena sebagai seorang ibu tugas dan tanggung jawab kita sangat berat. Terkadang kita dituntut sebagai seorang super women,” ucap legislator yang akrab disapa Ning Dini itu saat Kunjungan Kerja Sekali Setahun di Aula Bin Aminuddin, Desa Rangkang, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (3/4/2025).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga menuturkan betapa pentingnya peran seorang perempuan dalam rumah tangga, sebagai guru pertama bagi anak-anaknya.

“Perempuan dalam perannya sebagai seorang ibu dituntut bisa mendidik anak dengan baik,” jelasnya.

Bukan hanya itu, menurut Ning Dini, seorang ibu juga bisa berperan sebagai dokter dan ahli gizi supaya bisa menyajikan makanan yang bergizi dan sehat bagi anak-anaknya.

“Seorang ibu juga memiliki peran sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anaknya. Makanya kita senantiasa berusaha menjadi teladan bagi lingkungan, supaya bisa menyiapkan generasi masa depan yang hebat,” tegasnya.

(RO/*).

“Jadi di dapil saya Jawa Timur II, Pasuruan dan Probolinggo ini banyak pondok pesantren. Tidak hanya pondok pesantren besar tapi banyak juga pondok pesantren kecil di sini butuh perhatian dari pemerintah. Kalau pondok pesantren besar mungkin banyak dikenal dan bantuan juga datang dari pemerintah setempat, tapi kalau pondok pesantren kecil saya kira banyak sekali membutuhkan bantuan,” ujar Ning Dini, sapaan akrab Dini Rahmania saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Baznas dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Ning Dini mengapresiasi program beasiswa dari Baznas yang sebelumnya telah membantu para santri di daerah pemilihannya, Jawa Timur II (Kota dan Kabupaten Pasuruan-Kota dan Kabupaten Probolinggo), untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“Saya mengucapkan terima kasih, di dapil saya sudah menerima beasiswa Baznas yang bisa digunakan santri-santri untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu kuliah,” ungkap Dini.

Legislator dari Partai NasDem itu menilai banyak pondok pesantren kecil yang membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah agar santri-santri mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung penghapusan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan yang berdampak pada kesempatan pendidikan bagi banyak kalangan, termasuk santri.

Oleh karena itu, ia meminta agar kuota beasiswa pendidikan dari Baznas diperbesar, khususnya bagi santri-santri di pondok pesantren terpencil.

“Saya mohon agar lebih besar kuotanya karena kita ketahui setelah LPDP dihapus pasti berdampak pada instansi yang lain. Jadi beasiswa pendidikan ini saya mohon agar kuotanya diperbesar, utamanya untuk para santri di pondok pesantren,” pintanya.

Permintaan itu sejalan dengan 10 program prioritas Baznas, yang salah satunya berfokus pada beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Dini berharap adanya peningkatan alokasi beasiswa untuk membantu lebih banyak santri mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik di masa depan. (Safa/*)

Selain meninjau langsung korban di lokasi, Dini yang didampingi TIm Tagana Dinas Sosial Pasuruan juga memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Dalam kunjungannya, Dini ingin memastikan seluruh warga terdampak mendapat bantuan.

Dini sempat berdialog dan mendengar keluhan warga terdampak yang mengungsi ke Balai Desa Rejoso Lor. Ia memberikan dukungan moril agar warga sabar dan berdoa agar banjir cepat surut.

“Saya ingin memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian yang layak. Baik dari segi bantuan darurat, kesehatan, maupun upaya pemulihan pascabencana,” ungkap Dini.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo – Pasuran) itu menyebut, bencana banjir menjadi pengingat bagi semua masyarakat tentang pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mendorong program yang dapat meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

“Mari bergotong royong membantu yang terdampak. Solidaritas dan kerja sama adalah kunci utama dalam menghadapi musibah,” ujarnya.

Salah seorang warga Desa Rejoso Lor, Aminah, 40, mengaku senang mendapat bantuan dan perhatian Dini. Katanya, banjir di Rejoso menjadi bencana tahunan. Ia berharap banjir segera surut, sehingga bisa pulang.

“Mudah-mudahan banjirnya segera surut. Sejak semalam tidur di balai desa,” katanya.

(rls/*)

Dalam acara tersebut, legislator yang akrab disapa Ning Dini itu menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun peradaban lewat dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Lahirnya Undang-Undang tentang Pesantren ini juga menjadi bukti dan bentuk pengakuan negara terhadap peran pesantren dalam ikut membangun peradaban Bangsa,” ungkap Ning Dini.

Untuk itu, Ning Dini berharap, lahirnya UU Nomor 18 tahun 2019 bisa menjadi kabar baik dan bisa membuat pesantren semakin maju dan bisa terus berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.

“Undang-undang ini mengatur soal penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” tandas Ning Dini.

Dan yang paling penting lagi lanjut Ning Dini, pada era modern seperti sekarang ini, pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membangun moralitas generasi bangsa. (Had/*).

“Supervisi ini menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, yaitu memberdayakan keluarga agar mampu keluar dari jerat kemiskinan,” ujar Dini dalam kunjungan kerja spesifik di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Selasa (24/12).

Legislator dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu mengapresiasi pelaksanaan P2K2 karena sejalan dengan visi Kabupaten Probolinggo dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Ning Dini, sapaan akrab Dini Rahmania, mengajak para peserta agar memaksimalkan kesempatan itu untuk saling berbagi pengalaman, memperdalam ilmu dan mengembangkan strategi usaha kecil yang berkelanjutan.

“Saya berharap para PKH dapat menemukan cara efektif dan efesien dalam mengembangkan usaha berkelanjutan,” ucap Ning Dini.

Keberhasilan program tersebut juga tidak lepas dari kerja keras pendamping PKH. Untuk itu, Ning Dini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan komitmen selama ini dalam mendampingi masyarakat.

“Terima kasih juga kepada Direktorat Jaminan Sosial dan semua pihak yang sudah mensukseskan kegiatan ini. Semoga langkah kita senantiasa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.

(yudis/*)

Menurutnya, guru ngaji di kampung-kampung mempunyai peran penting dalam menyiapkan masa depan generasi muda namun kesejahteraan mereka kurang mendapatkan perhatian .

“Guru ngaji perannya sangat penting dalam menyiapkan generasi masa depan,” ujar Ning Dini, sapaan akrab Dini Rahmania, dalam kunjungan kerja reses di Desa Kebon Agung, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (17/12).

Legislator dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) menilai masih banyak guru ngaji yang belum mendapat perhatian, terlebih masalah kesejahteraan mereka. Padahal, peran mereka sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak.

“Mohon doanya supaya saya bisa memperjuangkan aspirasi ini di komisi kami (Komisi XIII DPR RI), ” tandas Ning Dini.

Dalam kunjungan itu hadir sejumlah tokoh masyarakat serta para guru ngaji. Hadir pula Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo, H. Ahmad Rifai dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi NasDem, Muhammad Dimyati.

Kehadiran Ning Dini sebagai wakil rakyat mendapat sambutan positif dari para peserta yang hadir. Para guru ngaji berharap Ning Dini bisa memperjuangkan aspirasi yang disampaikan agar nasib mereka semakin baik. (yudis/*)

Dalam masa reses pertama tahun 2024, Dini Rahmania yang akrab disapa Ning Dini, turun langsung ke lapangan untuk menyapa dan menyerap aspirasi dari emak-emak dan pelaku UMKM di Desa Watupanjang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.

“Keberadaan emak-emak dan pelaku UMKM ini sangat vital, dan kesejahteraan mereka harus diperjuangkan. Kami di Komisi VIII akan berupaya maksimal untuk mendukung mereka, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kami di komisi ini,” ujarnya di Probolinggo, Senin (16/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan) itu, mengungkapkan pentingnya memperjuangkan nasib emak-emak dan pelaku UMKM. Menurutnya, peran mereka sangat strategis dalam menopang perekonomian keluarga dan masyarakat.

Ning Dini juga menjelaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan tugas Komisi VIII, yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kolaborasi dengan kementerian itu dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan, terutama emak-emak yang aktif di sektor UMKM.

Kegiatan reses ini disambut antusias emak-emak dan pelaku UMKM setempat. Mereka tampak semangat mengikuti kegiatan yang juga dihadiri Hj. Nurhasanah, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Partai NasDem dari Dapil III (Kecamatan Krucil, Maron, dan Tiris).

Kegiatan reses menjadi momentum bagi Ning Dini untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi emak-emak dan pelaku UMKM di Probolinggo. Aspirasi yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok tersebut.

Melalui upaya itu diharapkan program-program pemberdayaan yang lebih konkret bisa direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan emak-emak dan pelaku UMKM.

Peran Komisi VIII DPR dalam pengawalan kebijakan diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan kementerian terkait, sehingga program-program pemerintah dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (safa/*)

“Saya berkomitmen menghadirkan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren,” ujar Ning Dini, sapaan Dini Rahmania, dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Riyadlus Solihin, di Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (16/12).

Legislator dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga berkomitmen dalam memerjuangkan pendidikan berbasis keagamaan. Salah satunya adalah perjuangan untuk santri, guru, dan lembaga pendidikan keagamaan.

“Makanya kami komitmen memperjuangkan aspirasi guru dan lembaga yang berada di bawah naungan Kemenag sebagai mitra kami Komisi VIII,” ucap Ning Dini.

Kehadiran Ning Dini di Pondok Pesantren Riyadlus Solihin mendapat sambutan positif dari para peserta. Hadir dalam acara tersebut Pengasuh Ponpes KH Moh. Anwar, para guru, ustad, dan para santri. Dalam momen tersebut, Ning Dini juga menyalurkan bantuan Mushaf Alkuran kepada pesantren. (yudis/*)

“Kami berkomitmen dan serius memerjuangkan pendidikan agama bagi santri dan masyarakat secara umum,” ujar Ning Dini, sapaan akrab Dini Rahmania, dalam kunjungan kerja reses ke Pondok Pesantren Raudlatul Muta’alimien, di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (13/12).

Para peserta yang terdiri dari guru, ustadz, ustadzah, dan para santri tampak antusias mengikuti kegiatan serap aspirasi. Tampak hadir Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muta’alimien, Kiai Zainul Alam (Gus Alam) dan Pimpinan Lembaga Dakwah di Bawah naungan Ponpes Raudlatul Muta’alimien, Ning Lusi.

Selain menyerap aspirasi, dalam kunjungan masa reses 1 Tahun 2024 tersebut, Ning Dini juga menyalurkan bantuan mushaf Alkuran kepada para santri.

Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi VIII DPR RI dan bermitra dengan Kementerian Agama dan Baznas, Ning Dini mengaku siap untuk menampung aspirasi masyarakat, termasuk untuk beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Kemenag.

“Selain itu kami siap perjuangkan tunjangan dan insentif guru non-PNS, serta BOS (Biaya Operasional Sekolah) pesantren. Lalu untuk Baznas ada program Santripreneur dan Beasiswa Santri Baznas,” jelasnya.

(yudis/*)

“Saya selaku generasi penerus meminta doa dan dukungan tiada henti agar amanah dan bermanfaat untuk masyarakat melalui Partai NasDem,” ujar Ning Dini, sapaan akrab Dini Rahmania, di Kantor DPD Partai NasDem Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (12/12).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan) itu mengungkapkan, akan meneruskan cita-cita ayahnya, Hasan Aminuddin, untuk berkhidmat dan mewakafkan diri demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Untuk itu, Ning Dini akan menggencarkan kolaborasi dengan jajaran pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo untuk menebar manfaat kepada masyarakat dan memastikan Partai NasDem berkibar di seluruh wilayah Probolinggo.

“Saya berharap program-program yang bisa saya kawal tentunya dengan kolaborasi dengan kakak-kakak sekalian menjadi salah satu upaya kakak-kakak untuk mengenalkan Partai NasDem, khususnya di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Ia menerangkan, Komisi VIII DPR juga menjadi tempatnya bertugas memiliki mitra kerja di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Amil Zakat Nasional.

Langkah strategis dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Probolinggo juga dapat diakomodasi dengan kolaborasi Bersama mitra kerja. Aspek keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana, hingga zakat dapat menjadi pendorong kemaslahatan bagi masyarakat.

“Kalau untuk bidang lain tidak menutup kemungkinan juga, bisa dikomunikasikan dengan kakak-kakak dewan di komisi lain,” tandas Dini.

Dalam kunjungan tersebut, Dini menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo yang telah berjuang dan berkhidmat secara konsisten kepada masyarakat.

Kunjungan itu disambut Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo, H. Ahmad Rifai; Sekretaris DPD Partai NasDem Probolinggo, Darnianto; serta beberapa kader dan pengurus NasDem Kabupaten Probolinggo. (safa/*)

“Optimalisasi pelayanan, fokus utama tetap pada kenyamanan, keamanan, dan kemudahan jamaah selama menjalankan ibadah haji,” ujar Dini, Jumat (13/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan) itu mengungkapkan, kendati masih dalam tahap transisi kewenangan yang semula dikelola Kementerian Agama, BPH diharapkan mampu mengelola penyelenggaraan haji secara maksimal.

“Saya berharap Badan Penyelenggara Haji dapat menunjukkan transisi yang mulus dari Kementerian Agama dalam mengelola penyelenggaraan haji,” ungkap Dini.

Ia menjelaskan, BPH juga perlu meningkatkan koordinasi secara komprehensif agar persiapan penyelenggaraan haji 2025 dilakukan secara optimal. Terutama anggaran yang dikelola BPH patut dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

“Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, harus lebih efektif dan efisien. Mengingat besarnya dana haji, BPH harus mengelolanya secara transparan dan akuntabel,” jelas Dini.

Ning Dini, sapaan akrabnya, berharap BPH mampu adaptif dan melakukan inovasi dalam memberikan layanan kepada jemaah haji. Termasuk memanfaatkan digitalisasi dalam memberikan layanan secara teknis kepada jemaah.

“Inovasi pelayanan, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses manasik, pengelolaan data jamaah, hingga komunikasi dengan petugas di lapangan,” kata dia.

Untuk itu, Ning Dini ingin memastikan adanya kolaborasi secara kolektif dari DPR, pemerintah, dan masyarakat agar penyelenggaraan haji 2025 dapat berjalan lancar.

“Saya yakin, dengan kolaborasi yang baik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat, penyelenggaraan haji 2025 dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini juga akan menjadi bukti konkret komitmen kita untuk melayani jamaah haji dengan sebaik-baiknya,” pungkas Dini.

(safa/*)

Calon petugas haji dipertimbangkan dan dinilai dalam aspek kemampuan, pengalaman, dan integritas untuk mengoptimalkan layanan haji.

“Sebagai anggota Komisi VIII DPR, saya menyambut baik dimulainya proses seleksi calon petugas haji 2025. Ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Saya ingin menekankan pentingnya proses seleksi yang berbasis meritokrasi, calon petugas harus diseleksi berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan integritas mereka,” ujar Dini, Kamis (12/12).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan) itu mengungkapkan, seleksi calon petugas haji 2025 harus dilakukan secara transparan.

Untuk itu, pemanfaatan teknologi berbasis digital dan pengawasan yang ketat dapat dijadikan pola rekrutmen yang akuntabel demi layanan haji optimal di tahun 2025.

“Pemanfaatan teknologi, sistem pendaftaran, dan seleksi berbasis digital dapat membantu meminimalkan intervensi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi. Pengawasan yang ketat, pelibatan pihak independen seperti auditor atau lembaga pengawas untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan adil,” ungkapnya.

Ning Dini, sapaan akrabnya, menjelaskan dalam aspek lainnya juga penting mempertimbangkan keterlibatan masyarakat agar membuka ruang bagi publik memantau proses seleksi petugas haji secara terbuka.

“Pelibatan masyarakat, memberikan ruang kepada publik untuk memantau proses seleksi sehingga transparansi benar-benar terwujud,” jelas Dini.

Dengan demikian, lanjut Dini, instrumen meritokrasi yang dijalankan dalam proses rekrutmen calon petugas haji dalam menghasilkan petugas haji yang berkualitas dan akuntabel.

“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seleksi petugas haji tahun 2025 dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan terpercaya. Ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.” tandasnya.

(safa/*)

“Pemahaman tentang Pancasila sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang merupakan penentu masa depan bangsa,” ungkap anggota MPR dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, saat menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Aula Bin Hasan Pondok Hati, Rangkang Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (25/11).

Anggota MPR yang juga anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi NasDem yang akrab disapa Ning Dini itu menjelaskan, sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman bernegara tetapi juga sumber nilai yang mempersatukan kita di tengah keberagaman.

“Untuk itu, bagi generasi muda, tidak hanya sebatas pemahaman, lebih dari itu harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Dengan begitu akan melahirkan pemuda yang tangguh dan memiliki integritas dan mampu menghadapi tantangan global,” terang Ning Dini.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu juga menegaskan, dalam kondisi informasi yang begitu mudah diakses, kalau tidak bisa melakukan filter, maka pengaruh informasi hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan menghujat, memfitnah dan memecah belah, bisa memiliki dampak yang kurang baik terhadap bangsa, termasuk bagi generasi muda.

“Penanaman nilai-nilai Pancasila merupakan tugas kolektif kita bersama,” ujar Ning Dini.

(RO/Abdi/*)

“Sebagai anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Agama, saya ingin memastikan bahwa proses pilkada dapat berjalan secara jujur dan adil, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang tidak netral,” ujar Dini saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (13/11).

Dini dan rombongan Komisi VIII diterima Kakanwil Kemenag Jatim, Husnul Maram. Pertemuan dilaksanakan di sela-sela agenda kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi terkait isu-isu keagamaan di wilayah Jawa Timur.

Ning Dini menekankan, netralitas ASN merupakan kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. ASN di bawah Kementerian Agama sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat dalam hal layanan agama, memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keadilan selama pilkada.

“Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa ASN di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Jawa Timur, dapat menjalankan tugas dengan profesional, sesuai aturan, serta bebas dari intervensi politik,” tambah Dini.

Komitmen Dini dalam mendukung netralitas ASN, diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia dalam menjaga kualitas dan kredibilitas Pilkada 2024. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat agar setiap ASN tetap konsisten menjalankan peran sebagai abdi negara yang profesional dan netral. (safa)

“Bisa jadi, UIN Sunan Ampel adalah universitas pertama yang lulusan dokternya berpraktek di seluruh pondok pesantren se-Indonesia,” ujar Ning Dini, sapaan akrabnya, saat kunjungan kerja di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Rabu (13/11).

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan) itu menerangkan kerja sama kedua institusi pendidikan itu untuk menginisiasi terbentuknya Pusat Kesehatan Pesantren.

Termasuk memberikan kesempatan kepada dokter-dokter agar mengabdikan dirinya di pesantren melalui jalur Pusat Kesehatan Pesantren.

“Sejalan dengan cita-cita dari UIN Sunan Ampel agar alumni bisa berkhidmat pada pondok pesantren, sekiranya bisa membuat komitmen dengan pondok pesantren utamanya yang memiliki pusat kesehatan pesantren agar para dokter alumni UIN Sunan Ampel bisa berpraktek di pondok pesantren tersebut,” ungkap Ning Dini.

Ning Dini berharap UIN Sunan Ampel Surabaya dapat menjadi pelopor bagi program kemitraan kesehatan yang mempererat kolaborasi antara dunia akademik dan pesantren di Indonesia.

Program itu diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan di pesantren dan memberikan kesempatan bagi para dokter muda lulusan UIN Sunan Ampel untuk berperan aktif dalam peningkatan kesehatan santri di berbagai daerah.

Kunjungan Ning Dini ke Jawa Timur ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan aspirasi di sektor agama dan pendidikan keagamaan, sesuai dengan komitmennya dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di berbagai institusi keagamaan.

Ning Dini juga sekaligus memberikan sambutan dan apresiasi terhadap UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya rencana pembukaan fakultas kedokteran yang akan segera menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran mendatang.

“Sebelumnya saya ucapkan selamat atas fakultas kedokteran yang insyaallah bisa menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran baru. Semoga bisa melahirkan dokter yang berkualitas seperti universitas lainnya,” tandas Ning Dini.

(safa)