Riano mengemukakan hal tersebut menyusul terjadinya sejumlah insiden kebakaran, termasuk Gedung Glodok Plaza, yang pemeriksaannya mengungkapkan bahwa SLF gedung tersebut telah kedaluwarsa.

Pemprov Jakarta juga diminta untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung lain di Jakarta.

“Saya berharap pemerintah daerah memeriksa semua gedung untuk memastikan bahwa SLF mereka masih berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Riano dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Legislator NasDem Jakarta itu menambahkan bahwa SLF adalah persyaratan utama yang harus dimiliki setiap gedung, termasuk perkantoran dan pusat perbelanjaan. Sertifikat tersebut memastikan gedung memenuhi standar keamanan, seperti sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran.

“Setiap gedung, selain memiliki IMB, wajib memperbarui SLF secara berkala. Jika ditemukan gedung yang SLF-nya sudah mati atau tidak ada, pemerintah harus segera bertindak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mencegah potensi bencana,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta mengungkapkan, dari sebanyak 2.609 unit gedung bertingkat di Jakarta, ternyata terdapat 694 bangunan yang tidak memenuhi syarat perlindungan kebakaran.

Riano mengajak semua pihak, termasuk pengelola gedung, untuk lebih proaktif dalam menjaga kelayakan fungsi gedung mereka demi mencegah tragedi serupa di masa mendatang.

“Pemerintah daerah harus serius memantau dan menindak tegas gedung-gedung yang tidak memiliki SLF atau yang masa berlakunya telah habis. Ini bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan publik,” pungkas dia.

(FM/WH)

Dalam kegiatan ini, Gias menyoroti banyaknya tawuran yang sering melibatkan pemuda di Jakarta khususnya di Tambora, Jakarta Barat.

“Saya diskusi dengan Pj Gubernur Jakarta, di Tambora ada dua permasalahan yang sering terjadi, yakni tawuran dan kebakaran. Jadi saya harap kita masyarakat bisa mengawasi supaya tidak terjadi lagi,” kata Gias dalam sambutannya, baru-baru ini.

Gias menyampaikan Perda tentang Kepemudaan ini penting sekali untuk disosialisasikan. Mengingat perlunya bimbingan agar terhindar dari perilaku negatif.

“Saya ingin menyampaikan bahwa pemuda ini sangat berperan di DKI dan juga saya ingin menyadarkan bahwa pemuda ini adalah generasi penerus bangsa yang mana harus dijaga dan dipikirkan masa depannya,” lanjutnya.

Selain itu, Gias juga menyoroti kurangnya fasilitas yang mendukung kreativitas pemuda di Jakarta. Ia berharap ke depan pemerintah bisa menyediakan sarana dan tempat untuk para pemuda menuangkan bakat dan kreativitasnya.

“Anak-anak karang taruna di sini meminta untuk adanya sasana krida untuk tempat berkumpulnya mereka, saya harap kedepannya nanti pemerintah bisa membangun fasilitas untuk anak anak muda lebih banyak lagi,” tutupnya.

(FM/WH)

“Alhamdulillah, RIDO bisa menggelar sembako tebus murah, dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Semoga dari Kebon Bawang mendapat suara yang signifikan,” ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem Jakarta, Imamuddin.

Imamuddin menyampaikan, dalam sosialisasinya kepada masyarakat, program-program RIDO seperti pelatihan kerja gratis, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan dana Rp1 miliar untuk setiap RW selama lima tahun disambut baik oleh masyarakat. Menurutnya, program ini menunjukkan komitmen RIDO terhadap kepentingan rakyat kecil.

Pada kesempatan yang sama, Imamuddin mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia juga mengajak warga untuk memilih pemimpin dengan program yang pro-rakyat.

“Saya rasa masyarakat Kebon Bawang dan seluruh warga Jakarta sudah memahami pentingnya Pilkada. Jika melihat antusiasme warga pada pemilu legislatif lalu, saya yakin masyarakat tidak akan menyia-nyiakan Pilkada 2024 untuk datang ke TPS,” tambahnya.

(FM/WH)

Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pimpinan Penyusunan Komposisi Pimpinan dan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Dalam keterangannya usai penetapan, Nova Paloh menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai dinas terkait di Jakarta guna memastikan pelaksanaan program-program dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

“Kami akan terus mempererat kerja sama dengan BUMD, Dinas Perhubungan, UMKM, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Ini adalah hal yang akan kita optimalkan agar seluruh program yang diinisiasi oleh Komisi B berjalan dengan baik,” ujar Nova usai rapat pimpinan DPRD Jakarta, Senin (7/10).

Nova menekankan bahwa transportasi akan menjadi salah satu fokus utama dalam rangka mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global.

“Salah satu fokus kita adalah sektor transportasi, khususnya MRT. Kita harus memaksimalkan ini karena transportasi memegang peran kunci dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global,” jelasnya.

Ia juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek MRT Jakarta, khususnya fase 2A, yang diharapkan dapat menjadi solusi signifikan dalam mengatasi kemacetan di ibukota. Nova berencana untuk meminta penjelasan terkait upaya percepatan penyelesaian proyek tersebut agar selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

“Kita tahu bahwa proyek MRT, khususnya fase 2A, masih dalam tahap penyelesaian. Saya akan memastikan untuk memantau perkembangannya dan meminta penjelasan terkait percepatan proyek agar selesai tepat waktu,” tambah Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta ini.

Selain transportasi, Nova juga menyoroti masalah air bersih di Jakarta, khususnya terkait pelayanan PAM yang sering kali dikeluhkan warga. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah distribusi air bersih akan menjadi salah satu prioritas utama.

“Masalah air bersih, terutama pelayanan PAM, masih menjadi perhatian kami. Ada sejumlah wilayah yang sering mengalami gangguan distribusi air, seperti mati air atau kebocoran. Kami akan fokus untuk memastikan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait hal ini,” demikian tutup dia.

(FM/WH)

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino ditunjuk sebagai Koordinator Komisi D, Nova Harivan Paloh memegang jabatan Ketua Komisi B, dan Muhammad Idris menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyatakan bahwa penunjukan ketiganya merupakan hasil dari Rapat Pimpinan Penyusunan Komposisi Pimpinan dan Anggota pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029.

“Kami sudah memiliki pimpinan yang ditempatkan di Komisi D, komisi yang sangat strategis terutama dalam hal pembangunan di Jakarta, seperti penanggulangan banjir dan pemerataan di wilayah kumuh. Ini akan menjadi prioritas Partai NasDem untuk mengatasi ketimpangan sosial di Jakarta,” ujar Jupiter setelah mengikuti rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/10).

Selain itu, dengan ditempatkannya Nova Harivan Paloh sebagai Ketua Komisi B, Jupiter menegaskan bahwa partainya akan fokus menurunkan tingkat pengangguran di Jakarta.

Fraksi NasDem lanjut dia berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra kerja DPRD DKI Jakarta, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Nakertrans) serta Dinas UMKM, untuk mengadakan berbagai pelatihan kerja bagi masyarakat.

“Kami dari Fraksi NasDem akan mendorong mitra-mitra kerja, seperti Dinas Nakertrans dan Dinas UMKM, agar lebih banyak memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki keterampilan yang memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan,” tutup Jupiter.

(FM/WH)

Kegiatan orientasi ini merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD terpilih, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Selama orientasi, para anggota DPRD menerima pembekalan tentang kode etik DPRD. Selain itu, mereka juga mendapatkan materi mengenai ruang lingkup fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi NasDem, Mohammad Ongen Sangaji mengungkapkan bahwa kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk anggota DPRD terpilih Jakarta bertujuan sebagai bekal penting bagi para legislator baru dalam bertemu dengan masyarakat.

Menurut Ongen, bimtek ini memberikan pembekalan ilmu yang sangat bermanfaat baik untuk anggota dewan itu sendiri maupun untuk masyarakat.

“Nilai-nilai yang diperoleh dari orientasi ini akan membentuk rasa tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara,” ujar Ongen dalam keterangannya, Kamis (5/9).

Sementara itu Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi NasDem lainnya, Gias Kumari Putra mengungkapkan, kegiatan orientasi ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait tupoksi sebagai anggota legislatif.

“Saya yakin dan percaya kegiatan orientasi ini akan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kami terkait dengan tupoksi sebagai anggota DPRD, yang tentunya akan membawa kemaslahatan bagi kemajuan Kota Jakarta dan warganya,” ujar Gias.

Dia menambahkan dengan adanya orientasi ini, diharapkan para anggota DPRD terpilih Fraksi NasDem dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, berlandaskan pengetahuan yang mendalam mengenai peran sebagai wakil rakyat.

“Semoga dengan orientasi yang digelar ini, kami dapat bekerja lebih optimal lagi untuk masyarakat,” demikian tutup dia.

(RO/WH)

Collaborative Implementation Program (CIP) merupakan program turunan dari Community Action Plan (CAP) sebagai bentuk kolaborasi antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Program CAP-CIP diselenggarakan dengan tujuan agar warga dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan. Pada proses tersebut, warga menjadi pelaku aktif kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu kemudian mencontohkan di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di RT. 004 RW. 010, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, dia mendapatkan adanya laporan warga bahwa di lingkungannya belum terdaftar ke dalam program CIP.

“Di Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, masih banyak wilayah kumuh dan padat penduduk yang penataannya semrawut. Jadi tidak hanya perlu tetapi harus dimasukkan program CIP itu sehingga ditata agar lebih lebih lagi,” ujar Jupiter saat reses di wilayah Jatipulo, Palmerah, Jakbar, Rabu (6/7).

CIP merupakan program Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta bertujuan meningkatkan kualitas permukiman berbasis masyarakat melalui penanganan pertama multi pihak. Program ini untuk mengatasi kekumuhan dengan menata kembali lingkungan di DKI Jakarta.

“Namun tadi disampaikan oleh pihak kecamatan bahwa usulan dari tingkat kelurahan untuk dikirim ke kecamatan kemudian ke wali kota sebelum sampai ke Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta,” kata Jupiter.

Dirinya memastikan akan terus mengawal aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Sebab, program ini sangat penting dalam upaya menciptakan pemukiman agar lebih tertata rapi.

Selain itu, legislator NasDem ini juga meninjau kondisi kantor sekretariat RW yang kondisinya rusak. Terkait hal tersebut, dirinya akan segera berkoordinasi dengan pihak BUMD agar proses renovasi segera dilakukan.

“Selain akan memberikan bantuan pribadi, kami juga akan berkoordinasi dengan para BUMD supaya bisa turut membantu dengan dana CSR, mudah-mudahan perbaikan kantor sekretariat RW bisa segera terealisasikan,” imbuhnya.

Turut hadir mendampingi Jupiter, SKPD dari Pemprov DKI untuk membantu mensosialisasikan program-program yang dimiliki sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti JakPreneur, KJP, Kartu Lansia, Prakerja dan lain sebagainya. (FM/WH)