Desakan ini dilontarkan karena ada kekhawatiran bahwa perubahan subsidi tersebut dapat menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor dari Fraksi NasDem, Devie Prihatini Sultani (DPS), secara khusus menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada 2025.

Menurut Devie, jika Perumda Trans Pakuan diberi kewenangan penuh sejak awal dalam mengelola BisKita, maka potensi keuntungan yang didapatkan seharusnya bisa lebih besar.

Perumda Trans Pakuan diperkirakan akan menghasilkan laba bersih sekitar Rp743 juta pada 2025. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar Rp500 juta akan digunakan untuk melunasi tunggakan gaji eks karyawan PDJT, sehingga hanya menyisakan Rp243 juta yang cukup untuk membayar gaji karyawan saat ini.

Devie menekankan pentingnya keseriusan Direktur Utama Perumda Trans Pakuan dalam mengelola perusahaan tersebut.

Dia berharap pengelolaan BisKita tidak hanya sekadar janji tanpa realisasi, karena masyarakat dan pemerintah daerah menuntut hasil nyata.

“Harus serius. Harus optimistis. Harus terbuka. Kita tidak mau lagi hanya diberikan janji-janji tapi tidak ada hasil, sementara pihak lain yang menikmatinya,” ujar Devie dalam keterangannya, Selasa (29/10).

Transparansi dalam pengelolaan BisKita ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran dan memastikan bahwa perubahan skema subsidi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pendapatan Kota Bogor. (WH)

Dalam kesempatan tersebut, Kang Riyan mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan keluhan warga terkait pelayanan kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan sosial.

Warga menyampaikan keluhan mengenai BPJS yang tidak aktif (BPJS mati) dan distribusi BPJS PBI yang dianggap belum merata. Selain itu, masalah infrastruktur seperti pembangunan drainase di Ciwaringin yang belum selesai dan aliran air PDAM yang kecil juga menjadi sorotan.

Warga juga mengharapkan percepatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kebon Kelapa untuk mencegah longsor di daerah tersebut. Isu lain yang diangkat adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirasa belum merata.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kang Riyan menyatakan komitmennya untuk memerjuangkan penyelesaian masalah tersebut.

“Kami akan membawa semua keluhan ini ke pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti, mulai dari masalah air bersih hingga TPT yang sangat mendesak untuk keselamatan warga,” ungkap Kang Riyan dalam keterangannya, Jumat (18/10).

Selain itu, sebagai Wakil Ketua Pansus Narkotika, Kang Riyan turut mengingatkan warga akan bahaya narkoba yang mengancam generasi muda. Ia menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam melindungi anak-anak dari pengaruh buruk narkoba.

“Kesadaran dan keterlibatan kita bersama adalah kunci dalam melindungi generasi muda,” demikian tutup dia.

(JO/WH)

Pansus ini dipimpin oleh Hj. Hakana sebagai Ketua, sementara Tri Riyanto Andika Putra dari Fraksi Partai NasDem ditunjuk sebagai Wakil Ketua.

Tri Riyanto menyatakan bahwa pembentukan Pansus ini adalah langkah strategis untuk mengatasi masalah narkotika yang semakin marak di Kota Bogor.

“Narkotika tidak hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan keamanan. Kami berharap Raperda ini bisa menjadi solusi nyata untuk pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkotika,” kata Tri.

Tri juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum untuk memerangi peredaran narkotika

Pansus tersebut lanjut dia segera memulai rapat-rapat untuk menyusun Raperda yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebijakan yang diambil memiliki dampak positif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Bogor.

“Kami akan melibatkan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi ini, kami optimis bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi masa depan,” ujarnya.

(RO/WH)