“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo untuk melakukan penyesuaian regulasi TKDN agar lebih fleksibel dan realistis, tentu dengan catatan penting,” kata Erna dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Meski mendukung penyesuaian TKDN, menurut Erna, perlu ada asesmen yang ketat terhadap jenis industri mana saja yang memang perlu diberikan relaksasi.

“Fleksibilitas ini jangan sampai menjadi bumerang yang kontraproduktif dan justru mematikan industri dalam negeri yang sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Erna memandang, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga. Pemerintah perlu benar-benar mengidentifikasi sektor mana yang belum mampu memenuhi TKDN secara optimal, agar kebijakan itu tidak menjadi celah bagi produk asing masuk secara masif dan mengganggu daya saing industri lokal.

Selain relaksasi, Erna mendorong agar pemerintah juga menyiapkan insentif bagi industri, khususnya yang mengusung teknologi canggih dan berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi nasional.

“Ini penting agar kita tidak hanya bicara soal fleksibilitas, tapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur industri nasional secara menyeluruh,” tukas Erna.

(Yudis/*)

“Jadi kita jangan hanya fokus terus ingin menambah (kuota KUR), tapi quality-nya (kualitas) tidak ada,” ujar Erna dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan bank-bank penyalur KUR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tidak hanya masalah keterbatasan kuota, Erna mengatakan, masih banyak masalah yang menghinggapi program KUR. Di antaranya terkait bunga pinjaman yang tidak sesuai yang dijanjikan yakni 6% flat.

“Tadi Pak Menteri bilang, bunganya itu 6% flat. Faktanya di usaha mikro, 6% itu di tahun pertama, 7% di tahun kedua, 8% di tahun ketiga, dan 9% di tahun keempat. Flatnya 9%. Berarti tidak 6% flat,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Erna, masih banyak ditemukan broker penyaluran KUR. Pihak bank bekerja sama dengan para broker menentukan penerima KUR. Setelahnya broker akan mendapatkan komisi.

“Rata-rata bank di bawah, di setiap kelurahan, desa, kecamatan, biasanya ada broker-broker. Broker ini kemudian dipakai oleh bank. Oke tunjukkan yang mana yang mau pinjam, kemudian setelah dapat pinjaman broker dapat fee dari kucuran KUR. Ini fakta,” ungkapnya.

Legislator dari Dapil Bengkulu itu meminta pemerintah dan bank-bank penyalur menjalankan fungsi pengawasan yang ketat terhadap oknum nakal tersebut.

Erna juga mempertanyakan kontribusi bank-bank terhadap pertumbuhan industri kreatif, industri digital, dan ekonomi hijau. Dia menilai kontribusi bank masih sangat minim.

“Kita kan tahu industri kreatif kan new engine of growd. Saya ingin tahu bank-bank ini sudah punya produk apa yang relevan?” tanya Erna.

(Yudis/*)

“Apakah sudah duduk bersama antara Kementerian Pariwisata dan Kemendikdasmen? Apakah hanya obrol begini saja,” ujar Erna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Bengkulu itu mengungkapkan, kedua kementerian mesti duduk bersama dalam merumuskan substansi pendidikan dalam revisi UU tersebut. Termasuk mempertimbangkan pendidikan pariwisata masuk dalam kurikulum.

“Apakah memang sudah ada di antaranya dalam pembicaraan itu, ada keputusan jangan dimasukkan ke dalam kurikulum?” tanyanya.

Menurutnya, pendidikan pariwisata mesti dirumuskan secara spesifik agar dijewantahkan secara detail dalam revisi UU Kepariwisataan.

“Saya juga ingin menyoroti pendidikan, esensi pendidikan itu harus lebih spesifik. Kalau SDM (sumber daya manusia) ujungnya kan hanya sertifikasi, tetapi kalau ini ada di kurikulum,” paparnya.

Di sisi lain, Erna juga mengingatkan, dalam pembahasan revisi UU Kepariwisataan perlu mempertimbangkan esensi perubahan yang mengakomodasi perkembangan dan dinamika perubahan terhadap hukum.

Sektor pariwisata mesti beradaptasi dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki payung hukum yang memadai.

“Jangan lupa, revisi UU esensinya hanya dua, mengakomodir perkembangan hukum. Kedua, kebutuhan hukum sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi,” jelasnya.

(Safa/*)

“Misalnya untuk Tahun 2023, bila kita melihat data dari ASI (Asosiasi Semen Indonesia), kapasitas produksi totalnya mencapai 118,1 juta ton, sementara permintaan hanya 64 juta ton. Sungguh jauh sekali jadi betul ada permasalahan capacity semen yang belum kita pecahkan,” ungkap Erna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kemenperin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Bengkulu itu mengungkapkan, ketimpangan kapasitas produksi semen telah terjadi sejak 2016. Maka ia meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut.

Terutama melakukan rencana pemanfaatan berlebihnya kapasitas produksi semen melalui upaya ekspor maupun menyuplai semen demi meningkatkan akselerasi realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Jadi upaya apa yang akan dilakukan pemerintah terkait hal ini, apakah akan melakukan ekspansi ekspor, apakah akan mempercepat PSN, harus dibereskan,” tegas Erna.

Menurutnya, jika kapasitas produksi semen yang berlebih terus dibiarkan tanpa langkah solutif dari pemerintah, akan menimbulkan masalah baru dalam sektor industri dan menghambat pertumbuhan industri di Indonesia.

“Kalau ini terus dibiarkan, akan ada masalah selanjutnya yang akan terjadi. Artinya, industri Indonesia tidak akan bisa bersaing, juga akan menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Ketimpangan antara kapasitas produksi dan konsumsi akan membuat masalah baru bagi sektor industri,” pungkasnya.

(Safa/*)

“Saya menginginkan bahwa ada target yang optimis terhadap kontribusi PDB, maupun serapan tenaga kerjanya,” ujar Erna dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Erna mengaku prihatin dengan minimnya anggaran Kementerian Pariwisata. Namun disisi lain, kenaikan anggaran yang diajukan pada 2025 justru tidak diimbangi dengan naiknya target.

“Saya justru melihat dari target rencana kerja dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 itu kok pesimis sekali gitu loh. Angkanya terlalu pesimis,” ujarnya.

Dia mencontohkan, target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB yang hanya naik 0,1%. Sumbangan sektor pariwisata pada PDB 2024 sebesar 4,5%, sedangkan target pada 2025 sebesar 4,6%.

Sementara itu, target penyerapan tenaga kerja dari sektor pariwisata juga tidak naik secara signifikan. Target pada 2024, sektor pariwisata dapat menyerap 24,5 juta orang, sedangkan target 2025 sebesar 25 juta orang.

“Kita berharap sekali karena melihat angka pengangguran terbuka itu luar biasa. Sekarang angka pengangguran terbuka di Indonesia lebih kurang 152 juta,” tandasnya.

Lebih lanjut legislator dari Dapil Bengkulu itu memberikan masukan terkait masih mahalnya harga tiket penerbangan domestik yang cukup mempengaruhi sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata diminta duduk bersama dengan kementerian/lembaga terkait untuk membicarakan masalah itu.

“Bagaimana kemudian harga tiket pesawat ini, untuk daerah-daerah tertentu, daerah-daerah wisata, itu diberikan subsidi, atau juga dibicarakan juga, duduk bersama, bagaimana terkait dengan pengaturan ulang tarif, avtur, parkir pesawat, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

(Yudis/*)

“Upaya dari KIM belum maksimal melakukan inovasi, terbukti dari data yang diberikan, baru 32 foreign direct investment (FDI)/penanaman modal asing (PMA) dari ratusan yang ada di domestik,” ungkap anggota Komisi VII DPR Erna Sari Dewi seusai pertemuan Komisi VII DPR dengan Dirut PT KIM beserta jajaran, Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (14/11).

Lebih jauh, legislator NasDem dari Dapil Bengkulu itu menerangkan, untuk mendorong masuknya investor asing, kita harus memperkenalkan keuntungan yang didapatkan di Indonesia. Salah satunya melalui pameran internasional dan harus ada support dari pemerintah.

“PT KIM maupun pemerintah harus berkolaborasi untuk meraih pasar internasional guna menanamkan investasinya di sini. Pemerintah memberikan relaksasi pada pajak dan insentif fiskal,” tandas Erna.

Kawasan Industri Medan masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlanjutannya. Beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi antara lian infrastruktur yang belum memadai.

“Kalau di internal KIM masih bermasalah, bagaimana bisa menarik investor luar berinvestasi? Penanganan limbah dan penerapan teknologi masih sangat lambat. Harus do something untuk menghidupkan kawasan ini agar bisa mendatangkan investor ke sini. Makanya harus punya research and development,” pungkas Erna.

(dpr.go.id/*).

“Kebijakan ini hanya dalam beberapa bulan saja diubah, kalau bisa kita pakai sistem pegadaian, ‘Mengatasi Masalah Tanpa Masalah’. Jangan kita mengubah permasalahan yang sudah banyak dengan menimbulkan masalah-masalah baru,” ungkap Erna dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Legislator NasDem dari Dapil Bengkulu itu mengkritik pemerintah atas tarik ulur kebijakan impor yang membuat industri tekstil babak belur. Bahkan saat ini, tambah Erna, di ITC Jakarta hingga Tanah Abang sudah dibanjiri produk-produk asal Tiongkok yang kualitas bagus namun harga murah. Hal itu membuat pengusaha tekstil dalam negeri sangat terpukul. Padahal, industri tekstil merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua.

“Ini menunjukkan adanya tanda-tanda deindustrialisasi prematur. Jadi yang saya tekankan ke Pak Menteri Perindustrian, bagaimana langkah untuk melindungi ini semua dan kita harus melindungi industri dengan RUU Sandang dan RUU Perindustrian,” jelasnya.

Selain itu, Erna juga meminta adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan sinkron. Ia menyoroti beban biaya bahan mentah seperti kapas dan benang.

“Pemerintah malah memberatkan pelaku industri di awal. Sedangkan melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024, pemerintah meniadakan sejumlah peraturan teknis untuk impor barang, sehingga produk-produk dari luar membanjiri Indonesia dan membunuh industri lokal,” tegas Erna.

Dengan berbagai persoalan itu, ia berharap permasalahan itu dapat segera diselesaikan. Menurutnya, perlu adanya koordinasi antara Kemendag terkait izin impor, Kemenperin terkait peraturan teknis, dan Kemenkeu terkait pajak.

“Koordinasi dan sinkronisasi ini penting agar pelaku industri tidak babak belur dan konsumen juga tidak menjadi korban. Peninjauan secara komprehensif akan membuat keseimbangan bagi semua pemangku kepentingan,” pungkas Erna.

(heri/*)