Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi mengatasi banjir tersebut.

“Saya berharap kepada seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama mencari solusi cara mengatasi banjir yang sering terjadi di wilayah Kendal. Jadi bukan hanya dengan jawaban ini kewenangan provinsi atau pusat saja,” ujar Fadholi, di Kendal, Jumat (19/1).

Berdasarkan aspirasi yang ia tampung, banjir yang kerap terjadi di Kendal akibat terjadinya sedimentasi sungai.

Anggota Komisi V DPR RI itu pun mendorong pihak terkait agar segera menormalisasi sungai.

“Atas dasar masukan panjenengan semua, harus dilakukan pengerukan untuk mengurangi sedimentasi. Aspirasi ini saya tampung dan akan saya sampaikan kepada pihak PUPR supaya sungai Kendal ini dilakukan normalisasi,” ujarnya.

Fadholi pun mengajak pihak terkait dan juga para awak media berkeliling untuk melihat kondisi sungai di Kendal yang sering meluap dan menggenangi permukiman warga.

“Saya akan ajak panjenengan semua, bersama pihak terkait untuk ikut mengecek, wilayah mana saja yang sering terjadi banjir dan penyebabnya,” ujar Fadholi.

(dis/*)

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berpikir cerdas agar dalam menentukan pilihan dalam pemilu nanti bisa benar-benar tepat, memilih wakil rakyat yang bisa memperjuangkan rakyatnya,” kata Fadholi dalam sosialisasi Nilai Kebangsaan, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26/10).

Tak hanya kepada kader Partai NasDem, Fadholi juga mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi menyukseskan Pemilu 2024. Diharapkan pesta demokrasi tersebut akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik.

“Carilah caleg yang demokratis, bersih, dan amanah. Carilah sosok pemimpin atau wakil rakyat yang mau peduli kepada rakyatnya. Tidak hanya yang mau peduli saja, tapi juga yang bisa bertanggungjawab,” tandasnya.

Menurut Fadholi, masyarakatlah yang mempunyai andil besar untuk menghasilkan pemimpin yang baik. Dalam proses demokrasi, masyarakat yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik pula.

“Supaya nantinya parlemen diisi oleh para wakil rakyat yang benar-benar sesuai dengan harapan rakyat. Semoga dengan mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan para keder partai, bisa mewujudkan wakil rakyat yang bersih dan berwibawa,” tegas legislator dari Dapil Jateng I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu.

(dis/*)

“Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar anggota DPR bekerja. Keperluan atau aspirasi dari masyarakat harus kita perjuangkan, supaya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan terpenuhi,” ujar Fadholi di hadapan warga masyarakat.

Aspirasi masyarakat, lanjut Fadholi, lalu dibawa ke dalam rapat-rapat di DPR untuk disampaikan dan diperjuangkan. Pada akhirnya, dari hasil tersebut lahirlah produk legislasi maupun program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat bisa kita serap dan kita sampaikan dalam rapat-rapat dengar pendapat sehingga, usulan dari masyarakat itu dapat tersampaikan,” imbuhnya.

Legislator Partai NasDem itu menegaskan, ia selalu mendengar aspirasi masyarakat saat kunjungan kerja. Yang utama terkait bidang kerja Komisi IV yang diawakinya.

“Komisi V DPR RI menyadari, pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung kemajuan suatu daerah. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk membangun ekonomi yang kuat, dapat meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Dalam reses tersebut, Fadholi juga mengingatkan masyarakat untuk cermat dalam memilih pemimpin dalam Pemilu 2024. Masyarakat diimbau melihat rekam jejak, juga proyeksi kepemimpinannya di masa mendatang.

“Sebagai pemilih harus proaktif untuk menentukan pilihan dalam pesta demokrasi di Pilpres 2024 mendatang. Jangan sampai panjenengan salah memilih, apalagi sampai tidak ikut memilih alias golput,” tegas Fadholi.

(dis/*)

Selain Fadholi, penghargaan juga diberikan kepada beberapa anggota DPR RI, anggota DPRD Jawa Tengah, dan DPRD kabupaten/kota.

Ketua Panitia The Best Legislator Award 2023, Stefy Thenu, mengatakan figur anggota legislatif yang terpilih mendapatkan penghargaan tersebut adalah para legislator yang berdasarkan pantauan dan kajian yang dilakukan penyelenggara, dinilai berhasil mengakomodasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengemban amanat dan aspirasi masyarakat, serta memiliki rekam jejak yang baik dan tidak terlibat dalam kasus korupsi.

“Dengan demikian, para figur tersebut sangat layak mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2024. Apalagi terbukti sebagian besar legislator penerima penghargaan itu merupakan legislator petahana yang telah beberapa kali menang pemilu,” ungkapnya.

(MI/*)

Fadholi berharap, manfaat dari bendungan seperti untuk saluran irigasi dapat dianalisis secara terukur.

“Sebab bendungan itu dapat memberikan manfaat untuk aliran irigasi dan sekitarnya hingga sembilan ribu hektare,” ujar Fadholi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sumedang, Jawa Barat, Jumat (9/9).

Bendungan Cipanas diproyeksikan akan menopang kebutuhan air bagi irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu seluas 9.273 hektare. Bendungan juga direncanakan memiliki volume total 250,81 juta meter kubik.

Mengenai besaran volume tersebut, Fadholi memberikan catatan agar debit air dihitung dengan studi yang mumpuni dan disediakan manajemen yang baik. Hal itu agar tersedia air yang berkelanjutan bagi irigasi.

“Maka kami mintakan kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) nantinya akan membuat satu pengelolaan dengan baik,” tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu.

Fadholi menambahkan, Kementerian PUPR juga perlu memperhatikan kemanfaatan lain yang dapat diperoleh dari bendungan tersebut. Termasuk kemanfaatan potensi wisata dari bendungan.

Ia mengapresiasi ide tersebut yang tentunya bisa meramaikan wilayah di sekitar bendungan yang akan berefek kepada roda perekonomian masyarakat setempat. (dpr.go.id/*)

“Seperti kita ketahui tidak ada anggota Komisi V DPR yang dapilnya di DIY, sehingga persoalan terkait infrastruktur tidak terpetakan dengan baik. Maka dari itu, persoalan sampah kita akan support untuk bisa dipercepat penyelesaiannya. Juga terkait program dan proses pembangunan infrastruktur lain, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman,” kata Fadholi seusai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sleman, DIY, Jumat (2/9).

Fadholi mengatakan, secara umum pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman sudah cukup bagus. Meski demikian, masih banyak hal yang  perlu mendapatkan perhatian dari dana APBN, khususnya di Kementerian PUPR.

“Selain sampah, hal lain yang juga krusial adalah terkait penyelesaian persoalan embung yang sekarang sudah berjalan 80 persen sehingga ini seharusnya bisa diselesaikan. Kemudian juga terkait pembangunan infrastruktur lain, termasuk penataan wilayah kumuh dan sebagainya,” tutur Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu.

Fadholi berharap, melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke DIY tersebut akan mempercepat realisasi terhadap usulan-usulan program dan proses pembangunan.

“Sejauh ini kita lihat ada beberapa hal yang memang perlu diselesaikan. Karena tidak ada pengawalan secara spesifik maka Komisi V DPR akan memberikan pengawalan terhadap program-program yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Sleman,” imbuhnya.

Senada, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni juga mendorong agar persoalan sampah segera diatasi dan dicarikan solusi terkait dengan pengelolaannya.

“Mengingat DIY ini kan salah satu destinasi wisata, jadi mungkin asalnya sampah juga dari hotel-hotel, tempat wisata, perumahan-perumahan memang harus diatasi dengan benar. Walaupun sampah itu banyak usulan, mungkin nanti ada sampah yang bisa dikelola dengan baik, ini yang menjadi perhatian,” ungkap Legislator NasDem itu.

Ia berkomitmen terkait persoalan persampahan menjadi perhatian khusus Komisi V DPR dan perlu dicarikan solusi untuk adanya pengelolaan sampah yang baik, sehingga tidak kelebihan kapasitas yang mencemari pemukiman masyarakat.

“Yang namanya sampah itu kan tidak mungkin bisa kita hindari. Jadi hal ini tentu menjadi perhatian bersama dan dicarikan solusi agar nantinya persoalan sampah ini diprioritaskan untuk dikelola dengan baik,” tuturnya.

(dpr.go.id/*)

“Cobalah dirintis misalnya bagaimana dari Semarang (Jawa Tengah) bisa ke Maluku Utara ini tanpa harus ke Jakarta dulu. Kemudian tol laut juga, bagaimana agar bisa dari Semarang tanpa harus ke Makassar dulu. Jadi ini membuka layanan antarprovinsi,” kata Fadholi dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Ternate, Maluku Utara, Jumat (8/7).

Fadholi berharap PT Pelni tidak hanya menyediakan layanan antarpulau di Maluku, apalagi hanya dengan kapasitas empat kapal. Menurutnya, dengan keterbatasan tersebut Pelni tidak akan berkembang.

“Maka saya mendorong agar Pelni juga menyediakan layanan antarprovinsi dan juga harus terlibat dalam angkutan barang,” imbuh Fadholi.

Legislator NasDem itu juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maluku Utara atas program-program yang telah dijalankan mengenai perkiraan cuaca dan edukasi kebencanaan yang telah dijalankan.

Menurut dia, hal itu sangat penting untuk wilayah Maluku Utara yang berdasarkan paparan BMKG merupakan wilayah yang rawan bencana alam. Fadholi meminta BMKG untuk terus berdampingan dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) karena akan berkesinambungan dalam urusan evakuasi ketika terjadi bencana.

“Saya juga usulkan adanya helikopter untuk Basarnas. Dari paparan saya tidak melihat adanya helikopter. Ini sangat penting untuk mobilitas evakuasi karena di sini terdiri dari banyak pulau,” usulnya.

Terakhir Fadholi juga mengapresiasi seluruh mitra kerja atas paparan mengenai progres penyerapan anggaran untuk percepatan pembangunan di Maluku Utara yang rata-rata telah di atas 50%.

“Penyerapan anggaran itu tolong bisa dimaksimalkan karena akan menjadi barometer ketika kemudian tahun 2023 mengajukan alokasi lagi,” pungkas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) tersebut.

(dpr.go.id/*)

“Kita sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait terutama kepolisian dan kejaksaan, ada hal-hal yang memang kaitannya dengan pelanggaran pidana dan perdata yang sudah secara resmi, kan itu di ranah mereka bukan di ranah kita (MKD),” ujar Fadholi seusai pertemuan Tim Kunker MKD DPR RI dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Polda Kepri, dan DPRD Provinsi Kepri, di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (29/6).

Legislator NasDem itu menambahkan, MKD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya menindak hal-hal yang berkaitan dengan kode etik anggota dewan. Sehingga, tidak akan ada tumpang tindih antara tupoksi MKD dengan kejaksaan maupun kepolisian.

“Kaitannya dengan kode etik, kalau orang melakukan tindak pidana atau perdata, sudah otomatis dia melanggar kode etik, itu pasti akan ditindak. Tetapi juga ada hal-hal yang tidak dilakukan atau tidak ditindak oleh kepolisian dan kejaksaan karena itu hal internal,” tambahnya.

Menurut Fadholi, tupoksi MKD telah jelas diatur dalam undang-undang. Sehingga semua penindakan perkara-perkara yang ada di DPR sudah memiliki alur penindakan yang jelas.

“Kalau itu ada perkara-perkara sekalipun itu tidak ada pengaduan tetapi karena itu menjadi perkara viral yang menyangkut anggota DPR, maka MKD mempunyai kewenangan untuk bisa menindaklanjuti hal-hal tersebut. Apalagi kalau sudah menjadi laporan secara resmi tentu akan dikoordinasi secara langsung,” tegas anggota Komisi V DPR RI itu.

Selain memberikan penjelasan mengenai tupoksi MKD, Fadholi menjelaskan, dalam kesempatan itu pihaknya juga menyosialisasikan tugas dan fungsi MKD DPR RI dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI.

“Ini untuk mendukung kinerja anggota DPR agar bisa diketahui masyarakat bahwa itu adalah identitas dan sekaligus kinerjanya agar di dalam perjalanannya juga tahu. Kemudian juga pada kondisi-kondisi tertentu perlu percepatan. Nah untuk kecepatan berkendaraan maka diberikan untuk mendukung kinerja para anggota DPR RI,” papar Fadholi.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu berharap dengan disosialisasikannya tupoksi MKD dan TNKB khusus anggota DPR, para stakeholder dan masyarakat dapat mengetahui tugas dan fungsi MKD DPR serta pentingnya TNKB khusus anggota DPR dalam menunjang kinerjanya. Sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap pemakaian TNKB khusus anggota DPR tersebut.

“Hal ini memang kita lakukan agar keberadaan plat nomor yang diberikan kepada anggota DPR bisa diketahui khalayak secara ramai dan juga bisa dimengerti dan diketahui seluruh pihak yang terkait agar tidak ada kesalahpahaman terhadap pemakaian itu,” tutup Fadholi.

(dpr.go.id/*)

Hal tersebut disampai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fadholi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto, terkait evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Senin (27/6).

“Banyak kegiatan masyarakat membutuhkan transportasi udara, tetapi karena mahalnya biaya (tiket), sehingga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Fadholi.

Fadholi juga mengatakan, pandemi Covid-19 yang berjalan lebih dua tahun membuat industri penerbangan lesu. Namun, sejak angkutan lebaran di bulan Mei hingga saat ini, industri penerbangan menggeliat ke arah tren positif. Sayangnya, terjadinya peningkatan jumlah penumpang, tidak sebanding dengan jumlah pesawat.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu menegaskan, di tengah tren pemulihan ekonomi seiring melandainya kasus Covid-19, upaya pemulihan industri penerbangan serta pengendalian harga tiket pesawat menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

“Ini menjadi bagian penting, bukan hanya pengembangan infrastruktur yang diperbanyak tapi bagaimana pemulihan ekonomi dari sisi penerbangan ini sangat penting,” kata Fadholi. 

Fadholi juga menyoroti realisasi anggaran APBN 2022 Ditjen Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) hingga Mei 2022 yang masih 33,8% atau Rp2,58 triliun dari total pagu sebesar Rp7,62 triliun. Fadholi mendorong agar serapan anggaran di triwulan ketiga dan keempat dapat dioptimalkan untuk pemulihan industri penerbangan.

“Sisa anggaran yang belum tercapai saat ini mungkin bisa lebih memberikan skala prioritas di skala penerbangan,” tandasnya.

(dpr.go.id/*)

“Saya lihat belum ada toilet untuk karyawan putri. Oleh karena itu harus segera dipersiapkan toilet untuk perempuan. Jadi infrastruktur yang digunakan pekerja putri mulai dari toilet harus diatur dengan baik,” ujar Fadholi seusai mengikuti kunjungan Komisi V DPR RI ke KIT Batang, Jawa Tengah, Kamis (31/3).

Selain itu, Fadholi juga meminta agar tower rusun untuk karyawan KIT Batang bisa digratiskan. Mengingat tower tersebut dibangun pemerintah.

“Rusun di KIT Batang harus digunakan karyawan dan karyawati yang penghasilannya paling rendah, sehingga harus digratiskan,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) tersebut juga mengatakan, Tim Kunker Komisi V DPR mengapresiasi proyek pembangunan KIT Batang yang progres dan pengerjaannya cukup bagus. Ia berharap pembangunan KIT Batang dapat memberikan dampak positif bagi warga yang beraktivitas di sekitar lingkungan kawasan tersebut.

“Untuk itu kami mengingatkan jangan sampai proyek raksasa ini menjadi tempat yang eksklusif dan kurang berdampak bagi masyarakat sekitar kawasan KIT Batang. Harapan Komisi V DPR dalam pembangunan KIT Batang harus bisa meningkatkan kesejahteraan dan memberikan ruang untuk masyarakat sekitarnya dalam mencari nafkah,” pungkas Fadholi.

(dpr.go.id/*)

Istighosah tersebut merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat serta keberkahan yang melimpah pada DPW NasDem Jateng. Dalam kegiatan malam ketiga, Rabu (23/3) Fadholi hadir langsung untuk membaca lantunan selawat dan ayat-ayat Alquran.

“Atas saran ibu Lestari Moerdijat selaku Ketua DPW kita diminta untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita menyelenggaraan tahtimul quran dan selawat nariyah selama 9 hari,” kata Fadholi yang juga anggota Fraksi NasDem itu usai acara.

Agenda keagamaan tersebut digelar di lobby utama DPW NasDem Jateng yang terletak di Jalan Madukoro Raya, Tawangsari, Semarang Barat. Kegiatan diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat dari beberapa organisasi sebagai upaya untuk menjalin silaturahmi.

Fadholi dalam kesempatan tersebut juga membuka dialog sebagai bentuk komunikasi pada masyarakat. Ia berharap, acara ini dapat membawa berkah bagi DPW NasDem Jawa Tengah.

Anggota Komisi V DPR RI ini menegaskan bahwa agenda ini juga merupakan upaya mensucikan diri serta melaksanakan perintah Ilahi dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan.

“Harapannya dengan ibadah ini sebagai satu ibadah menyambut bulan suci dalam melaksanakan perintah Ilahi berupa bulan puasa selama sebulan penuh,” katanya.

Kata Fadholi kegiatan rutin ini tentu membawa semangat baru bagi DPW NasDem Jawa Tengah dengan semangat religi serta silaturahmi yang kental. Hal ini juga merupakan upaya DPW NasDem Jawa Tengah untuk membuka ruang dialog agar lebih dekat dengan masyarakat.

“Kita akan selalu ada kontak dengan masyarakat, jika saya bisa secara fisik kita akan hadir secara fisik,” tandas Fadholi menekankan.

(WH)

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu berkenan menandatangani prasasti yang disaksikan oleh Ketua DPP NasDem sekaligus Ketua Teritori Pemenangan Jawa III Sugeng Suparwoto dan Ketua DPD NasDem Kota Surakarta Eva Yuliana.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem Amelia Anggraini, Anggota DPR RI Komisi V Fadholi, serta Wasekjen Bidang Ideologi, Organisasi, dan kaderisasi DPP Partai NasDem Dedi Ramanta.

Gedung Kantor DPD NasDem Surakarta ini akan dimanfaatkan untuk mengakomodir seluruh kegiatan NasDem di Kota Surakarta yang mencakup empat dapil, sekaligus digunakan sebagai Posko Pengaduan Kekerasan Seksual.

Gibran yang hadir mengenakan kemeja berkelir biru muda itu disambut Sugeng Suparwoto beserta kader NasDem lainnya. Sebelum memasuki kantor, Gibran terlebih dahulu melakukan pengguntingan pita di depan kantor sebagai tanda dibukanya Kantor baru NasDem Surakarta itu.

Saat memasuki kantor, Eva menunjukkan kepada Gibran sejumlah foto yang terpasang di tembok yang di antaranya foto tentang Gibran dan Eva dalam kegiatan kampanye Pilkada Solo, serta acara yang dihadiri oleh Habib Luthfi.

Suasana di sepanjang ruang tamu dihiasi berbagai foto terkait aktivitas Gibran, Presiden Jokowi, dan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

Acara peresmian gedung baru NasDem Surakarta berlangsung sekitar 30 menit. Kemudian, para pengurus DPP, DPW, dan DPD menuju ke Hotel Sahid untuk mengikuti kegiatan Rakerda NasDem Surakarta yang juga dibuka langsung Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. (NasDem Jateng/WH).

“Bismillahirahmanirrahim, Fraksi NasDem DPR akan mengawal dan sekaligus memerjuangkan apa yang menjadi aspirasi para kades,” ujar Fadholi saat menerima audiensi Forum Kepala dan Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, di Ruang Rapat Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1).

Fadholi menjelaskan, pengalokasian sebagian DD untuk dana operasional kades memerlukan payung hukum yang jelas.

“Para kepala desa menyampaikan agar bisa mendapat dana operasional yang dialokasikan. Sekaligus diformalkan ada payung hukumnya, agar penggunaan dana desa ini dapat bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Legislator NasDem itu.

Menurut Fadholi, yang paling memungkinkan adalah mengalokasikan sebagian DD untuk dana operasional para kades.

“Tinggal mengatur penggunaannya, sehingga tidak ada tambahan alokasi dana lain. Itu yang paling simple. Maksimal lima persen (alokasi DD untuk operasional Kepala Desa). Tinggal pemerintah Pusat memberikan kajian,” jelasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu menjelaskan, hal itu bisa dilakukan dengan merevisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Perpres tersebut juga memuat aturan alokasi Dana Desa.

“Dana Desa itu kan ada aturan penggunaannya, seperti pengunaan DD untuk membantu penanggulangan Covid-19.Itu kan bisa dilakukan juga. Maka tentu ini bisa dilakukan,” urainya.

Fadholi menegaskan dana operasional penting untuk menunjang kinerja kepala desa yang padat.

“Wajar dan penting. Kepala desa itu mempunyai kegiatan yang banyak, hampir semua urusan di desa, sambatnya (mengeluhnya) kan ke kepala desa. Dengan adanya dana operasional bisa mendukung kinerja kepala desa lebih maksimal,” pungkasnya.

Ketua FKPD Kabupaten Banjarnegara, Renda Sabita mengatakan aspirasi dari mereka diterima dengan baik oleh Fraksi NasDem DPR RI.

“Tanggapan Fraksi NasDem baik. Mereka sudah ikut mengawal aspirasi kami. Ini sudah dua atau tiga kali forum-forum kepala desa datang menemui Fraksi NasDem. Besar harapan kami ini bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini para kades tidak pernah menerima anggaran untuk dana operasional. Operasional para kades diambil dari kantong pribadi.

“Selama ini belum ada dana operasional kades. Dana operasional sangat diperlukan karena kepala desa sekarang dibebankan menjalankan UU Desa. Kan kita dituntut menjalankan program-program dari pemerintah, khususnya yang dijalankan pemerintah desa,” tukasnya.

(Dis/*)

PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang iurannya dibayar pemerintah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kalau memang masih ada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria itu, bisa dikoreksi. Dan kalau orang yang memenuhi kriteria tapi belum masuk, bisa mendaftarkan diri,” kata Fadholi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, jajaran pimpinan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11).

Legislator NasDem itu menjelaskan bahwa kriteria baku bagi peserta PBI sangat diperlukan, sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang berhak masuk daftar PBI.

“Ini jadi bagian yang sangat penting, sehingga data harus divalidkan dan lain sebagainya itu betul. Tapi sekarang ini yang diperlukan adalah harus ada kriteria yang jelas tentang siapa saja yang dapat PBI atau tidak. Dari sisi pekerjaan, dari sisi ekonomi, kelayakan hidup, rumahnya bagaimana, ini perlu dikriteriakan secara jelas,” tandasnya.

Ia mengatakan jika sudah ada kriteria baku penerima PBI, akan mudah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendaftarkan diri.

“Kalau bisa pendaftarannya juga satu pintu, memangkas birokrasi, sehingga tidak mengalami misalnya dipersulit dan sebagainya,” terangnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu juga menyoroti masalah kepala daerah yang lebih memilih Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dibanding program jaminan sosial kesehatan dari Pemerintah Pusat, seperti PBI.

“Ada beberapa kepala daerah yang tidak mau membayar iuran PBI, dan lebih memilih Jamkesda. Kalau nanti kepala daerah lain menyusul mengambil sikap yang sama, lalu apa sikap Pemerintah Pusat?” ujarnya.

Fadholi menambahkan, jika banyak kepala daerah lebih memilih Jamkesda dibandingkan dengan PBI, maka program PBI harus ditinjau ulang.

“Pak Menkes bisa jawab karena kaitannya dengan masalah anggaran, bagaimana sikap kita? Jangan sampai kemudian nanti kepala daerah memilih Jamkesda, karena mereka beranggapan lebih mudah mengontrol kondisi yang ada di daerah masing-masing,” pungkasnya.

(Dis/*)

“Komisi IX DPR sekarang banyak melaksanakan kegiatan antara lain dalam hal penanggulangan Covid-19,” ujar Fadholi di sela menghadiri Perayaan HUT ke-10 Partai NasDem di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta, Kamis (11/11).

Legislator NasDem itu menegaskan, penanganan pandemi Covid-19 merupakan bagian penting untuk dilaksanakan bersama-sama. Ia menambahkan, Fraksi NasDem DPR juga sedang berjuang untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Pemulihan ekonomi pascapandemi perlu dilakukan untuk menghidupkan semua leading sector terkait. Termasuk infrastruktur, pelaku ekonomi, dan sektor rill menjadi bagian utama,” terangnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) itu merasa prihatin pada masa pandemi terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Lebih dari empat juta pekerja terkena PHK saat masa pandemi. Ini perlu penanganan spesifik. Karena itulah maka pemulihan ekonomi pascapandemi menjadi bagian yang harus kita kerjakan ekstra keras,” tegas Fadholi.

Senada dengan Fadholi, anggota Komisi IX DPR lainnya, Nurhadi juga menekankan bahwa penanganan pandemi Covid-19 memang sangat diperlukan. Salah satu upayanya adalah dengan terus menggalakkan program vaksinasi.

“Fraksi Partai NasDem DPR, sesuai perintah pimpinan Pak Surya Paloh, terus mengawal program vaksinasi agar Indonesia benar-benar segera mencapai herd immunity atau kekebalan komunal dari Covid-19,” terangnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu juga mengapresiasi kesiapan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Mengawal pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, mengawal kebijakan yang prorakyat, utamanya penanganan pandemi Covid-19. Indonesia sudah diakui oleh dunia, Indonesia berhasil mengatasi pandemi ini,” pungkasnya.

(Dis/*)

Fadholi mengatakan, PMI berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak mungkin hanya ditangani Pemerintah Pusat.

“Saya belum bisa yakin bahwa seluruh pemulangan PMI ditangani Pemerintah Pusat. Pemulangan PMI itu tentu akan mengalami kendala. Persoalan bagaimana sharing-nya, ini harus dibahas bersama antara Pemerintah Pusat dan pemda,” kata Fadholi seusai kunjungan kerja Timwas PPMI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/11).

Menurut Legislator NasDem itu, perlu ada upaya kerja sama yang baik untuk memulangkan PMI ke daerahnya masing-masing.

“Saya yakin Gubernur Jawa Timur akan menyambut dengan baik untuk menangani kepulangan PMI, persoalan teknis nanti bisa dibicarakan. Kalau sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan pemda hanya menangani kalau PMI itu sakit, saya pikir ini perlu dikaji ulang,” ungkapnya.

Fadholi juga mengatakan dalam rapat-rapat di DPR sudah ditekankan harus ada kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam menangani kepulangan PMI.

“Bayangkan kalau di Papua, di Kalimantan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), itu kan anggarannya sangat terbatas untuk menangani permasalahan PMI. Jika sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat (BP2MI) tidak akan jalan,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) tersebut juga meminta agar karantina untuk PMI tidak terlalu lama.

“Kalau sudah dinyatakan negatif Covid-19, kenapa harus tetap dikarantina? Jangan-jangan berbahaya juga jika dikarantina dalam posisi negatif. Jika di situ ada orang yang positif justru bisa menularkan. Saya setuju dikarantina bagi yang benar-benar positif. Tapi kalau dinyatakan negatif, tidak perlu dikarantina berlama-lama,” ujarnya.

Fadholi menilai, waktu karantina yang lama bagi PMI menjadi persoalan karena setiap daerah memiliki kemampuan berbeda. Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia, masih kekurangan lokasi karantina bagi PMI yang pulang.

Berdasarkan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Timwas PPMI dengan pemerintah, salah satunya merekomendasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuka jalur baru kedatangan PMI, baik melalui jalur laut maupun udara untuk mencegah terjadinya penumpukan pada jalur kedatangan yang sudah ada. (dpr.go.id/*)