“Program Rehab harus menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan, tidak malah menimbulkan permasalahan baru,” ujar Felly dalam peluncuran program New Rehab 2.0 di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu mengungkapkan, program New Rehab 2.0 bertujuan untuk meringankan masyarakat agar segera mendapatkan layanan kesehatan.

Pasalnya, sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait layanan kesehatan kerap menjadi kendala. Program New Rehab 2.0 diharapkan dapat mengatasi permasalahan aktivasi kepesertaan, tunggakan, hingga kepastian masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.

“Jangan sampai aktivasi kepesertaan menunggu tunggakan diselesaikan, karena hal itu akan memberatkan masyarakat, terutama yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan cepat,” ungkap Felly.

Untuk itu, ia meminta BPJS untuk memastikan program New Rehab 2.0 dapat langsung diakses masyarakat, sehingga tak muncul berbagai kendala dalam mendapatkan layanan kesehatan.

“BPJS Kesehatan perlu memastikan peserta yang telah berkomitmen berpartisipasi dalam program Rehab cepat langsung aktif kepesertaannya dan dapat mengakses layanan kesehatan,” pungkasnya.

(Safa/*)

Felly mengatakan lebih dari 54% peserta mandiri, terutama dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), tidak aktif akibat menunggak iuran. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan besar karena dapat mengganggu stabilitas keuangan BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Program JKN ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi persoalan iuran mandiri yang menunggak perlu segera diselesaikan. Jika tidak, akan berdampak pada keberlanjutan sistem dan pelayanan kesehatan di Indonesia,” ujar Felly, Senin (3/2/2025).

Legislator Partai NasDem itu menyoroti beban keuangan BPJS Kesehatan terus meningkat. Namun, tingkat kepatuhan pembayaran peserta mandiri masih rendah. Kondisi itu dapat memperbesar defisit serta berpengaruh terhadap operasional rumah sakit yang mengandalkan pembayaran dari BPJS Kesehatan.

Melihat situasi tersebut, Felly mendesak BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Salah satu solusi yang diajukan adalah pemutihan tunggakan bagi peserta yang tidak aktif.

Felly juga mengusulkan agar peserta PBPU dan BP yang kurang mampu dapat dialihkan menjadi penerima bantuan iuran (PBI), sehingga pemerintah dapat menanggung iuran mereka agar tetap mendapatkan layanan kesehatan.

Felly menekankan perlu sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat memahami pentingnya menjaga keaktifan kepesertaan JKN. Ia mendorong BPJS Kesehatan untuk memperluas edukasi mengenai mekanisme iuran dan manfaat JKN melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan kerja sama dengan tokoh masyarakat serta pemuka agama.

Di sisi lain, DPR meminta BPJS Kesehatan untuk mempermudah prosedur dalam program New Rehab. Program tersebut membantu peserta yang menunggak agar bisa kembali aktif dengan skema pembayaran yang lebih fleksibel.

Wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Utara itu menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program JKN. Jika masalah tunggakan iuran itu terus berlarut, bukan hanya peserta yang dirugikan, melainkan juga rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kita tidak ingin melihat masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan karena iuran tertunggak. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata agar JKN tetap berjalan dengan optimal,” ujar dia.

(metrotvnews/*)

“Saya sebagai wakil masyarakat Indonesia, wakil pekerja Indonesia, sangat senang dengan diluncurkannya Desk Ketenagakerjaan, di mana ada kepastian bagi pekerja Indonesia,” ujar Felly saat konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu mengungkapkan, Kapolri sempat menyebut 77 ribu tenaga kerja terdampak PHK pada medio 2024. Masalah tersebut menjadi permasalahan yang rumit untuk diselesaikan.

Untuk itu, Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan memudahkan dalam mengurai permasalahan melalui kolaborasi antara Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Terutama, untuk memastikan hak dan kesejahteraan pekerja.

“Ketika Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat, ini akan meringankan karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, Andi Gani Nena Wea, menilai Polri menjadi institusi pertama yang fokus menangani permasalahan ketenagakerjaan. Bahkan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina akan memelajari langkah Polri dalam mengurai permasalahan tenaga kerja.

“Sudah ada empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina yang akan mencoba belajar ke sini mengenai Desk Ketenagakerjaan,” terang Andi.

(Safa/*)

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan Komisi IX dengan arahan Presiden Prabowo, terutama dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian Pak Prabowo, yang sebelumnya belum tercapai, dan sekarang harus kita selesaikan,” ujar Felly di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10).

Salah satu isu yang mendapat perhatian, kata Felly, yakni penyesuaian dalam sektor perlindungan pekerja migran, terutama terkait anggaran yang dinilai masih sangat kecil.

“Kalau kita ingin perlindungan pekerja migran maksimal, anggarannya harus mumpuni. Jangan tanggung, harus sesuai dengan kebutuhan,” tandas Felly.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu juga menyebutkan bahwa perubahan kebijakan harus diiringi dengan peningkatan anggaran untuk menunjang perlindungan tenaga kerja secara optimal.

Felly menggarisbawahi pentingnya pemerataan sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan. Meski jumlah tenaga medis sudah cukup, tetapi karena distribusi yang tidak merata menjadi kendala utama.

“Mereka menumpuk di kota-kota besar, sementara daerah terpencil masih kekurangan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerataan tenaga medis serta peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah adalah prioritas utama.

“Tidak hanya soal tenaga medis, infrastruktur kesehatan juga. Kami ingin alat-alat kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SDM setempat. Jangan sampai daerah menerima peralatan canggih yang mereka belum mampu operasikan,” terang Felly.

Salah satu isu krusial lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut ialah peningkatan kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia. Felly menyoroti bahwa meski sudah ada upaya signifikan untuk menekan angka penyebaran TB, Indonesia justru mengalami peningkatan peringkat dalam jumlah kasus TB di dunia.

Meski demikian, Felly menyampaikan apresiasi terhadap solidnya kerja sama internal Komisi IX. Mayoritas pimpinan komisi periode sekarang merupakan anggota lama yang sudah berpengalaman, sehingga koordinasi akan berjalan lebih cepat dan efektif.

“Koordinasi kami pasti lebih cepat, dan kami akan selalu terbuka dalam rapat-rapat internal untuk anggota baru, agar mereka bisa lebih memahami tugas-tugas Komisi IX,” katanya.

Felly juga mengungkapkan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan semua pihak terkait guna memastikan tercapainya visi kesejahteraan yang diusung pemerintah. Baik di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perlindungan pekerja migran.

“Komisi IX berkomitmen untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Felly.

(dpr.go.id/*)

“Kita harus melihat efek dari apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tutup atau mengurangi tenaga kerja. Ada banyak faktor, termasuk pengawasan yang lemah dan kondisi manufaktur yang semakin menekan mereka,” ungkap Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/9).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu juga menyoroti persoalan angkatan kerja baru yang semakin banyak setiap tahun karena bonus demografi. Tanpa kesiapan yang matang, termasuk peningkatan keterampilan, para pekerja baru itu bisa tersaring dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Felly juga menyampaikan keprihatinannya terhadap perusahaan yang menerapkan kebijakan on-off bagi karyawannya, sehingga pekerja tidak memiliki kepastian terkait status pekerjaan mereka.

“Ini membutuhkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, tapi di sisi lain kita juga harus meninjau ulang regulasi yang ada. Jika perlu, aturan-aturan yang ada perlu diperbarui agar sesuai dengan situasi terkini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Felly menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih baik di tingkat kabupaten/kota. Saat ini, pengawasan ketenagakerjaan berada di bawah provinsi, namun dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, pengawasan dinilai tidak cukup.

“Kami mencatat semua persoalan ini di Komisi IX DPR, dan kami berupaya mencari solusinya. Jika diperlukan revisi undang-undang, kami siap membahasnya untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan perusahaan,” tukas Felly.

Menurutnya, duduk bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan para stakeholder lainnya sangat penting untuk memastikan regulasi yang ada mampu melindungi industri dalam negeri tanpa membebani tenaga kerja. (dpr.go.id/*)

“Dari seluas 18 hektare nanti akan dibangun menjadi empat gedung, yang semula 58 gedung terpisah satu sama lain. Karena jika ada kejadian dengan pasien sementara dokter ada di kantor sentral, itu akan butuh waktu,” ungkap Felly saat meninjau fasilitas dan pelayanan RSUP RD Kandou Manado di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (16/7).

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu juga mengatakan, sejak awal periode 2019-2024 Komisi IX DPR sudah meninjau dan berharap ada peningkatan pelayanan. Sehingga diharapkan pada ujung periode ini sudah ada master plan pembangunan gedung rumah sakit tersebut.

“Puji Tuhan, Alhamdulillah, sudah ada master plan pembangunannya. Nanti akan dibuat empat gedung saja dengan 15 lantai ke atas, agar pelayanan ke masyarakat lebih maksimal,” tambahnya.

Felly menambahkan, peletakan batu pertama pembangunan gedung rencananya dilakukan Presiden pada Agustus mendatang.

“Tentunya itu yang kami dan masyarakat Sulawesi Utara inginkan supaya pelayanan untuk masyarakat lebih maksimal lagi. Kami juga minta kepada seluruh tenaga medis di rumah sakit ini agar bisa memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat seperti mereka melayani kami, agar masyarakat yang berobat bisa pulang dengan hati senang,” pungkas Felly.

(dpr.go.id/*)

“Berangkatkan mereka (PMI) dengan bekal yang mereka sudah miliki, yang mumpuni. Karena kalau mereka tidak siap diberangkatkan, ini akan menjadi persoalan,” kata Felly di Jakarta, Senin (3/6).

Menurut legislator Partai NasDem ini, apabila para PMI tidak memiliki keterampilan, hal tersebut membuat mereka rentan menjadi korban tindak kekerasan.

Felly juga mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak ada agen yang memberangkatkan PMI begitu saja tanpa memastikan mereka telah dibekali dengan keterampilan.

“Jangan sampai ada agen-agen nakal memaksakan untuk mereka diberangkatkan, tapi akhirnya mereka jadi bulan-bulanan karena mereka sendiri belum siap,” ujarnya.

Ia meyakini jika seluruh PMI yang diberangkatkan ke negara penempatan memiliki keterampilan, mereka tidak akan terkena tindak kekerasan atau perilaku tidak manusiawi lainnya.

“Ketika mereka terampil, saya kira mereka tidak akan mendapatkan (kekerasan) di sana,” pungkas wakil rakyat dari dapil Sulawesi Utara itu.

(dis/*)

Felly berharap pemerintah segera memberikan kepastian terhadap evaluasi SPSK tersebut. Dengan tidak adanya kepastian, Felly khawatir akan membawa dampak yang negatif. Terlebih, banyak masyarakat Indonesia yang berkeinginan kuat untuk bekerja di luar negeri seperti di Arab Saudi.

“Kita agendakan untuk rapat selanjutnya, yang sudah jadi worry (kekhawatiran) bagi calon pekerja itu sendiri. Pekerja memiliki keinginan kuat untuk bekerja. Jadi dia tidak mau tahu siapa yang akan memberangkatkan,” kata Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Felly menekankan jangan sampai PMI salah jalan atau mendapatkan agen penempatan kerja yang tidak bertanggung jawab.

“Itu kita harus memperhatikan, tentunya kita akan minta kapan waktu dievaluasinya. Berapa lama dia minta waktu, itu harus ada deadline,” ungkapnya

Legislator dari dapil Sulawesi Utara itu mengingatkan, tidak lama lagi Indonesia akan melakukan peralihan kekuasaan dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan baru.

“Harus ada waktu untuk tadi (evaluasi), sampai kapan waktunya. Ini enggak bisa ngegantung. Apalagi ini sudah memasuki tahun peralihan, di mana nanti juga pimpinan-pimpinan di kementerian-kementerian, kan, akan ada peralihan,” pungkas Felly.

(dis/*)

Hal demikian disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam kesempatan tersebut, Felly yang memimpin jalannya rapat kerja mendorong Kemenaker untuk memastikan seluruh pekerja atau buruh mendapatkan THR Keagamaan Tahun 2024.

Lebih lanjut, tandas Felly, Komisi IX DPR RI mendorong Kemenaker untuk melakukan kajian dan sinergi terhadap implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan.

Menutup rapat, politisi Fraksi NasDem itu mengungkapkan Komisi IX DPR mendorong Kemenaker agar melakukan kajian perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian dalam rangka ketahanan program.

Pemberian THR bagi mitra pengemudi ojek online bukan masuk dalam konteks kewajiban, melainkan hanya sebatas imbauan sebagai wujud niat baik.

Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Menaker Ida Fauziyah menyatakan imbauan pemberian THR bagi mitra pengemudi ojek online bukan masuk dalam konteks kewajiban, melainkan hanya sebatas imbauan sebagai wujud niat baik.

“Mari kita maknai bahwa ini adalah niat baik kami, memang tidak masuk atau bukan dalam konteks kewajiban sebagaimana yang diatur dalam PP maupun Permenaker Nomor 6 Tahun 2016,” ungkap Menaker.

“Dan imbauan ini tentu saja karena kami melihat pada periode sebelumnya 2021, 2022, saya kira kami juga berterima kasih teman-teman perusahaan aplikator telah memberikan banyak sekali bantuan dan program-program yang diberikan kepada mitranya di bulan Ramadan ini,” tutur Menaker.

(dpr.go.id/*) .

“Pemerintah melalui Dinas Kesehatan di setiap daerah harus selalu mempersiapkan vaksin hingga pendataan kondisi anak, termasuk memastikan setiap anak telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap,” ungkap Felly di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Menurut Felly, hal itu penting sebagai tindakan antisipatif dari pemerintah. Jangan sampai pada waktunya, vaksinnya tidak ada. Jadi bukan saja vaksin polio, vaksin-vaksin yang lain untuk imunisasi dasar lengkap juga harus disiapkan.

“Seluruh vaksin yang dibutuhkan untuk imunisasi dasar lengkap harus ada di seluruh pelosok negeri ini. Jadi untuk dinas kesehatan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota, mari ambil peran aktif, jangan menunggu saja,” tegas Felly.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu juga mengimbau agar masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau perkembangan anak, termasuk segera memeriksakan anak jika mengalami tanda-tanda polio sebagai upaya deteksi dini.

“Tentu ini tidak bisa dilakukan satu orang. Ini harus lakukan bersama-sama untuk mencegah anak-anak kita tidak terkena virus yang tidak kita inginkan. Mari kita topang pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Ini tidak hanya tugas Kemenkes, wakil rakyat, dinas-dinas di daerah, tapi butuh berpartisipasi kita semua untuk mencapai pembangunan kesehatan yang kita harapkan di kemudian hari,” pungkas Felly.

(dpr/*)

Menurut Felly, fasilitas yang sudah lama digunakan perlu diganti, terutama dengan adanya potensi untuk membangun BLK bertaraf internasional.

“Saya sudah melihat bahwa peralatan (fasilitas) ini perlu diganti, diperluas (luas bangunan perlu diperbesar) dan bangunan direnovasi. Lebih bagus kita buat BLK bertaraf internasional,” kata Felly saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR di Kota Manado, Sulut, Jumat (8/12).

Dalam upaya merealisasikan ide itu, kata Felly, sesuai regulasi, BLK itu harus diserahkan ke kementerian, meskipun pengelolaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Kendati demikian, Felly mengakui bahwa proses itu seringkali lambat, dan upaya untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk proyek tersebut tidak sepenuhnya berhasil.

“Sekali lagi, saya cuma sampai untuk berusaha semaksimalnya, tetapi kalau di daerah itu lambat, makanya saya bilang keinginan bapak gubernur bagus banget, tetapi kenapa tidak bisa diimbangi oleh dinas-dinas yang sudah ada,” ungkap Felly.

Pada sektor kesehatan, Legislator NasDem itu menegaskan perlunya perhatian terhadap alat laboratorium dan fasilitas rumah sakit. Sebagai Pimpinan Komisi IX DPR RI, ia menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan pesan tersebut di berbagai tempat serta mengajak semua pihak untuk memanfaatkannya sebagai wadah untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat.

“Saya di mana-mana selalu sampaikan, manfaatkan saya sebagai Ketua Komisi IX DPR. Apa yang saya ucapkan, pasti didengar karena saya Ketua Komisi IX DPR bukan anggota biasa. Pengaruh saya sudah pasti,” tegas Felly.

Wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Utara itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima imbalan atau pengaruh dari pihak manapun terkait dengan usulan proyek atau program tersebut. Kendati demikian, ia menekankan bahwa tanggung jawab itu sepenuhnya berada di tangan dinas-dinas dan pihak terkait baik di tingkat provinsi dan daerah.

“Kembali kepada dinas-dinas yang bersangkutan. Sekali lagi saya bilang, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey ini luar biasa. Visi dan misinya untuk provinsi Sulawesi Utara. Tetapi bagaimana, dengan orang-orang yang tidak bisa mengimbangi dengan bapak punya keinginannya itu. Itu saja menjadi catatan.” pungkasnya.

(dpr.go.id/*)

Demikian dikatakan Felly saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/11). Kunjungan itu dalam rangka pengawasan program BIAN.

“Program imunisasi merupakan salah satu aspek pilar penguatan dan transformasi layanan primer yang secara global terbukti menjadi investasi kesehatan yang paling efektif,” ujar Felly.

Komisi IX DPR RI, lanjut Felly, memberikan perhatian, dukungan dan komitmen agar program imunisasi dapat berjalan baik. Pandemi covid-19 harus menjadi pelajaran bahwa rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak-anak dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, orang tua, organisasi profesi dan seluruh pihak yang bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi rutin secara nasional,” ujar Felly.

Saat ini masih ada sekitar 5% atau 240.000 anak Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan imunisasi lengkap sehingga, mereka masih berisiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Menurut legislator Fraksi Partai NasDem ini, melalui program BIAN pada 2022, Indonesia berhasil meningkatkan cakupan imunisasi anak-anak dari 84% pada 2019 menjadi 94,9% pada 2022.

Namun, Felly mengingatkan masih banyak anak Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan imunisasi lengkap, sehingga mereka masih berisiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

“Kami mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat landasan hukum Rencana Aksi Nasional ini sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah,” tukas Felly.

(dpr.go.id/*)

“Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat kondisi riil dan apa yang dibutuhkan oleh RSUP M Djamil Padang saat ini,” ungkap Felly.

Setelah melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit, Legislator NasDem itu memetakan tiga prioritas utama yang dibutuhkan RSUP M Djamil untuk mengembangkan fasilitas kesehatannya.

Tiga kebutuhan prioritas itu adalah Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu (IPJT), Instalasi Pelayanan Stem Cell atau Bank Jaringan, dan pembangunan gedung Kamar Rawat Inap Standar (KRIS).

Komisi IX DPR akan menampung tiga kebutuhan prioritas tersebut dan akan ditindaklanjuti dalam rapat Komisi IX DPR di Jakarta. Kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp180 miliar akan diajukan pada tahun anggaran 2024 mengingat tahun anggaran 2023 telah habis.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama RSUP M Djamil Padang, Dovy Djanas, menjelaskan tiga kebutuhan prioritas itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia menyebutkan untuk IPJT gedungnya telah dimanfaatkan pada 2020 sebagai ruang rawat pasien Covid-19. Karena itu pihaknya meminta dukungan Komisi IX DPR untuk pembiayaan renovasi gedung IPJT dan kebutuhan alat-alat pelayanan jantung lainnya.

“RSUP M Djamil Padang merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan jantung di regional Sumatra dan juga sebagai rumah sakit pengampu di wilayah Sumatra bagian tengah,” ungkap Dovy Djanas.

Untuk Instalasi Stem Cell atau Bank Jaringan, lanjut Dovy, RSUP M Djamil Padang adalah satu-satunya rumah sakit di luar Pulau Jawa yang sedang membangun laboratorium bank jaringan. Dengan laboratorium bank jaringan diharapkan bisa meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia, khususnya di Sumbar.(*)

Felly menyampaikan, tidak sedikit kasus ditemukan pekerja migran meninggal dunia dan diduga menjadi korban TPPO. Karena itu, ia meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan agar WNI tidak menjadi korban TPPO.

“Untuk pekerja migran yang tidak resmi, yang pulang dalam keadaan (menjadi) mayat, banyak itu di Sulawesi Utara. Hal seperti itu, masa terkesan dibiarkan begitu. Sebab, lagi-lagi ada korban. Seperti apa langkah pemerintah?,” ujar Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Legislator NasDem itu mengatakan, penyebab banyaknya PMI yang menjadi korban TPPO adalah kurangnya sosialiasi serta edukasi terkait tata cara bekerja di luar negeri.

Felly mengatakan, awalnya para korban diimingi pekerjaan dengan gaji tinggi. Namun, setibanya di negara tujuan, mereka justru dipekerjakan sebagai online scammer (penipu online). Para korban kemudian meminta untuk kembali ke Tanah Air, namun perusahaan yang merekrut mereka tidak memberikan izin.

“Jadi seperti apa ini penanganan untuk mereka? Mereka mengadu nasib di luar karena di negara sendiri tidak mendapatkan tempat. Kemudian, ada penawaran dari agen-agen yang tidak resmi, akhirnya mereka berangkat, tetapi pulang-pulang tidak bernyawa,” ujar Felly.

Felly mendorong adanya kolaborasi antara kementerian maupun dan lembaga dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPO. Dia berharap pemerintah serius memberantas mafia perdagangan orang. (dpr.go.id/*)

Komisi IX memberi peringatan keras dan segera memanggil Wali Kota Bekasi.

Komisi IX DPR RI dijadwalkan bertemu dengan Pemkot Bekasi membahas permasalahan stunting di kota tersebut pada Kamis (21/9). Namun, setelah Felly dan rombongan datang ke Bekasi, tak ada satu pun perwakilan Pemkot Bekasi yang hadir.

Angka stunting di Kota Bekasi tercatat sebanyak 4.575 anak pada 2022. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka ini tergolong masih tinggi mengingat Bekasi merupakan kota satelit Jakarta.

“Kami sudah di sini, tidak ada satu pun perwakilan dari Pemerintah Kota Bekasi. Sementara tim kami dengan Kementerian Kesehatan, Bu Dirjen (Kemenkes) batal ke Aceh hanya untuk acara ini. Tapi sangat disayangkan, tentunya kami merasa tidak diindahkan, ya,” ujar Felly, Kamis (21/9).

Padahal, jelas Felly, Komisi IX DPR ingin membahas secara utuh permasalahan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.

Felly menegaskan, Komisi IX akan memanggil Wali Kota Bekasi ke DPR RI untuk memberikan penjelasan. Hal tersebut, nantinya agar pemerintah daerah di Indonesia tak lagi menyepelekan pertemuan dengan DPR RI, utamanya pertemuan untuk membahas hal-hal penting yang menjadi perhatian bersama.

“Kami akan memanggil Wali Kota (Bekasi) ke Komisi IX dan kami butuh penjelasan itu, langsung peringatan keras. Kami hadir di sini bukan suka-suka anggota DPR RI, tapi ada aturan, ada UU untuk kami memindahkan rapat dari Komisi IX ke Kota Bekasi. Ini harus jadi perhatian pemerintah daerah seluruh Indonesia,” tegas legislator Partai NasDem itu.

(dpr.go.id/*)

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sangat minim dari jumlah pekerja informal yang ada.

Hal itu mengemuka saat pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Bupati Bantul, Kementerian Ketenagakerjaan, serta perwakilan elemen masyarakat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (1/9).

“Sosialisasi dari pemerintah harus masif agar mereka dapat ikut serta dan mendapatkan perlindungan. Minimal dua program yang mereka miliki, yaitu program kecelakaan kerja dan program kematian. Ini kecil biayanya akan tetapi kurang sosialisasinya,” ujar Felly.

Legislator Partai NasDem itu meminta agar pemerintah lebih masif menyosialisasikan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pemberian simbolik bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang menerima manfaat kepesertaannya.

Nilai manfaat yang diterima sesuai dengan kejadian yang tidak diinginkan pekerja informal saat bekerja. (dpr.go.id/*)

“Khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu,” ujar Felly saat membacakan kesimpulan Raker Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Rabu (30/8).

Komisi IX DPR juga meminta Kemenkes untuk melakukan penguatan database pemantauan kualitas udara. Selain itu, Kemenkes juga didorong melakukan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi dampak polusi udara terhadap kesehatan.

“Kemenkes juga harus mengantisipasi penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak polusi udara terkait pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM kesehatan,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu.

(dis/*)

Bahkan hal tersebut sudah menjadi salah satu syarat perekrutan pegawai, sehingga tidak dibebankan ke pemerintah. Pasalnya, untuk pembayaran tenaga kontrak saat ini, Pemprov Sumut tidak dapat mengeluarkan anggaran yang terlalu besar.

Felly menyayangkan kebijakan tersebut. Meskipun tenaga honorer di Dinkes Sumut sudah mendapatkan gaji di atas upah minimum provinsi (UMP) Sumut sebesar Rp3 juta per bulan. Namun, menurut Felly dari segi kesejahteraan sangat disayangkan masih cukup minim. Seharusnya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan ditanggung instansi tempat tenaga kontrak itu dipekerjakan.

“Saya menilai aturan yang ada saat ini sangat disayangkan. Kalau pemerintah saja belum mampu memberikan kesejahteraan bagi tenaga kontrak, dalam hal ini pembayaran iuran BPJS Kesehatan, bagaimana kita bisa menuntut perusahaan-perusahaan lain bisa memberikan kesejahteraan untuk setiap pegawainya, jika pemerintah sendiri tidak memberikan contoh,” ujar Felly saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Medan, Sumut, Jumat (26/8).

Legislator NasDem itu menjelaskan, jika pegawai tersebut direkrut menjadi tenaga kontrak, sudah seharusnya hak-hak seperti pembayaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tersebut atau pihak pemberi kerja sebagaimana tertera dalam aturan.

“Pemerintah harus fokus dan memiliki ketulusan hati dari penyelenggaraan penerimaan tenaga kontrak untuk bisa melakukan dan melaksanakan sesuai aturan yang sudah ada. Jangan kita hanya berbicara tapi tidak melakukan hal yang seharusnya,” pesan Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis mengatakan, terkait BPJS Kesehatan bagi tenaga kontrak di Dinkes Sumut sudah diusulkan agar pembayarannya bisa dibayarkan pemberi kerja dengan menggunakan anggaran yang ada.

“Saya akan mencoba saran ibu Pimpinan Komisi IX DPR, agar persoalan pembayaran BPJS Kesehatan bisa diakomodasi oleh pihak Dinkes Pemrov Sumut. Saat ini ada sebanyak 168 orang, baik di unit pelayanan teknis (UPT), maupun nonteknis di bidang lain bagian administrasi, driver, dan lain-lain,” jelas Ismail.

(dpr.go.id/*)

KT sempat digigit anjing beberapa waktu sebelumnya, namun belum sempat disuntik vaksin antirabies (VAR) karena saat itu Puskesmas Silian, Ratahan, Minahasa Tenggara kehabisan stok.

“Ini menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah. Yang namanya vaksin rabies ini harus siap,” ujar Felly dalam keterangannya, Selasa (19/7).

Legislator NasDem itu mengungkapkan, Komisi IX DPR juga telah menyetujui bantuan biaya operasional kesehatan (BOK) ke daerah.

“Itu bisa digunakan ketika vaksin tidak ada, harusnya biaya itu juga bisa digunakan kalau masih ada. Biaya operasional memang, tapi jangan terlalu kaku (digunakan), Yang penting kan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Felly.

Felly juga meminta para kepala daerah hingga kepala dinas memperhatikan hal-hal seperti kasus rabies. Ia menegaskan sudah saatnya anjing-anjing disuntik.

“Ini tanggung jawab dari dinas. Selain dinas kesehatan siapa lagi? Dinas pertanian dan peternakan kan. Jadi dinas-dinas terkait mari memperhatikan karena ini sudah terjadi,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Utara itu menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima, orangtua atau ibu korban juga sempat digigit anjing. Artinya, ibunya harus mendapatkan penanganan yang serius.

“Saya sendiri sudah menelepon Direktur RSUP Kandou untuk segera turunkan tim. Walaupun anaknya sudah meninggal tapi keluarganya masih ada. Tentunya kita harus memperhatikan keluarga dari anak ini. Kita harus lindungi supaya tidak ada korban berikutnya,” tukasnya.

Felly menyebut kasus itu menjadi tanggung jawab bersama. Bahkan, kasus anak meninggal suspek rabies di Minahasa Tenggara bukan pertama terjadi.

“Yang lalu sudah pernah terjadi di Minahasa Selatan. Kok masih terjadi lagi di daerah yang lain. Harusnya ini sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah. Ini tidak bisa dikerjakan satu orang tapi kita kerja bersama-sama. Pemda kabupaten dan kota mari jaga masyarakat agar selalu sehat dan tidak terjadi kecelakaan seperti anak yang tidak bisa ditolong,” pungkas Felly.

(Dis/*)

“Beberapa hal perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penerapan KRIS, antara lain dibuatnya peta jalan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai indikator KRIS,” kata Felly dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/7).

Legislator NasDem itu mengingatkan agar implementasi KRIS jangan sampai berimbas pada turunnya kualitas layanan kesehatan, apalagi sampai memberatkan iuran masyarakat.

“Jangan sampai implementasi KRIS terhadap pembiayaan, kualitas pelayanan kesehatan, tarif rumah sakit dan iuran peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) memberatkan masyarakat. Poin ini harus menjadi perhatian pemerintah sebelum menerapkan KRIS,” tandas wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Utara itu.

Selain itu, kata Felly, penerapan KRIS juga perlu mempertimbangkan kesiapan keseluruhan sistem, bukan hanya infrastruktur dan sumber daya manusia.

Sebelumnya, Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan implementasi KRIS JKN telah diamanatkan di dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang kemudian aturan lebih lanjut diturunkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Ali, berdasarkan Perpres 64 Tahun 2020 tersebut, alasan perlu diterapkannya KRIS JKN adalah agar BPJS bisa keluar dari jebakan defisit.

“Defisit lebih dari Rp50 triliun. Makanya mengakibatkan persoalan rumit. Dibikin Perpres (64 Tahun 2020) dan harus cepat selesai. Dalam Pasal 54A, eksplisit jelas disebutkan, berkelanjutan program pendanaan KRIS agar tidak defisit. Sekarang (BPJS Kesehatan) sudah tidak defisit,” jelasnya.

Karena itu, Ali menambahkan, persoalan mengenai KRIS JKN saat ini digeser peruntukannya, bukan lagi untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan, tapi untuk perbaikan mutu layanan kesehatan di Indonesia.

Kendati demikian, lanjut dia, untuk menerapkan layanan BPJS Kelas Standar banyak sekali persoalan yang harus diperhitungkan dan dikonsepkan dengan matang. Salah satunya besaran tarif yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan akan menjadi dobel.

Sebagaimana diketahui, kelas standar mulai diuji coba di lima RS vertikal milik Kemenkes pada awal bulan Juli. Menkes Budi Gunadi menjelaskan, 50% RS vertikal akan mulai mengimplementasikan kelas standar pada paruh kedua tahun depan. Kemudian pada paruh kedua, diharapkan 100% RS milik Kemenkes  menerapkan kelas standar, 30% di RS lainnya termasuk RSUD, RS TNI dan Polri, dan milik swasta. (dpr.go.id/*)