Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Muhammad Farhan dalam Focus Group Discussion (FGD) Harmoni Budaya Indonesia bertajuk “Pentingnya Badan Budaya Untuk Partai Politik” di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (7/9).

“Memastikan agar pemerintah bisa segera mengembalikan dua prasasti yang sangat penting untuk sejarah Indonesia yang terbengkalai di luar negeri,” kata Farhan yang juga penggiat kebudayaan itu.

Farhan menekankan, NasDem akan terus mengawal dan mendorong pemerintah agar prasasti tersebut dapat kembali ke Indonesia serta masuk ke dalam agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri India beberapa waktu mendatang.

Upaya tersebut lanjut Farhan juga mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dan sederet Anggota Fraksi NasDem di Komisi X DPR RI seperti Ratih Megasari Singkaru.

Prasasti Pucangan merupakan peninggalan Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur yang dibawa Inggris untuk menjadi koleksi Royal Asiatic Society. Kini ia menjadi koleksi Indian Museum di Kolkata.

Selain Prasasti Pucangan juga ada prasasti tua dan berharga milik Indonesia yang dibawa ke Skotlandia oleh Lord Minto dan diupayakan untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia.

Kegiatan FGD Harmoni Budaya Indonesia yang dipersembahkan Bidang Hubungan Sayap dan Badan DPP Partai NasDem bersama Forum Diskusi Denpasar 12 itu juga menyuguhkan pameran lukisan karya Sudjiwo Tedjo.

FGD dihantarkan langsung Ketua Bidang Perempuan dan Anak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem, Amelia Anggraeni.

Hadir pula sebagai narasumber, Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP NasDem, Suyoto, dan Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel. Sementara itu Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Hilmar Farid dan Sesepuh Kampung Riwil, Tatak hadir secara daring.

Badan Budaya

Dalam acara yang dimoderatori News Anchor Metro TV, Hamdan Alkafie itu Farhan juga menekankan dua aspek penting hadirnya Badan Budaya pada sebuah partai politik. Yakni membentuk karakter dan nilai-nilai dengan perspektif kebudayaan yang lebih luas tidak hanya sekadar pementasan pertunjukan.

Dalam kesempatan tersebut Rachmat Gobel menjabarkan Badan Kebudayaan tidak hanya sekadar menjadi atribut pemanis jargon politik belaka, tetapi menjadi medium yang dihidupi dan menghidupi kebudayaan.

Politisi asal Gorontalo itu menceritakan bagaimana kegelisahannya melihat perubahan nilai-nilai di masyarakat kala film dan sinetron luar menguasai layar kaca nasional pada medio 97.

Gobel kemudian memantik semangat para insan televisi nasional agar mencetak karya-karya terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan melalui Panasonic Gobel Award.

Pasalnya menurut Gobel kebudayaan merupakan salah satu harkat dan martabat bangsa yang harus dijaga. Berbagai media dan upaya hingga saat ini terus dia tempuh dalam rangka semangat menjaga kebudayaan Indonesia.

Di sisi lain Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia, Hilmar Farid menyampaikan sejumlah penekanan seperti diperlukan adanya turunan mekanisme pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual publik.

Selain itu dia juga berharap NasDem dapat menjadi motor perlindungan warisan kebudayaan dengan mendorong hadirnya tim ahli cagar budaya di masing-masing daerah. Dia juga mendorong adanya perumusan kebijakan terhadap pembaruan UU Perfilman di tengah perkembangan arus informasi global.

Sesepuh Kampung Riwil, Tatak menyampaikan apresiasinya terhadap langkah NasDem melalui Lestari Moerdijat yang telah memberikan pendampingan bagi komunitasnya sehingga dapat menelurkan berbagai karya fenomenal bahkan viral di media sosial dan YouTube.

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP NasDem, Suyoto menuturkan bahwa dibutuhkan sense kepedulian dalam merawat kebudayaan dengan memahami dan mempelajari kebudayaan tersebut secara komprehensif.

Menurut dia Badan Kebudayaan harus mampu menunjukkan keberpihakan dan keseriusan partai politik terhadap hal-hal yang sangat dekat di kehidupan masyarakat yakni kebudayaan dan berbagai pertunjukan seni. (WH)

“Kita harus siapkan Indonesia menjadi negara produsen pangan. Karena kita punya modal besar, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) kita tidak kalah ketika didukung kebijakan yang menunjang itu,” kata Yessy saat FGD dalam rangka Pra-Rakernas Partai NasDem, dengan tema ‘Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia’, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Menurut Yessy, penyediaan pangan yang cukup dan berkualitas merupakan kewajiban negara. Pangan merupakan kebutuhan primer warga negara yang harus dipenuhi.

“Kita memahami, pangan adalah kebutuhan primer global saat ini. Di balik itu kita menghadapi tantangan besar. Indonesia ada dalam zona ancaman akan menghadapi krisis pangan akibat gejolak geopolitik dunia,” tandasnya.

Ia mengatakan, ekonomi dunia sangat terdampak dinamika perang dagang Amerika-China, pandemi Covid-19, hingga perang Rusia-Ukraina.

“Belum selesai dengan Covid-19, ancaman berikutnya invasi Rusia ke Ukraina. Ketergantungan gandum sebagai salah satu bahan makanan kita, diprediksi harga gandum akan naik 40 persen. Secara global Rusia dan Ukraina mendominasi ekspor gandum hampir 30 persen. Ini ancaman besar bagi kita,” tambah Legislator NasDem itu.

Selain itu, kata Yessy, perang Rusia-Ukraina juga berdampak besar bagi sektor pertanian dan perkebunan. Rusia merupakan produsen kalium, nitrogen, dan fosfat yang merupakan bahan baku pupuk.

“Belum selesai rasanya permasalahan pupuk sebelum perang Rusia-Ukraina, pupuk subsidi langka ditemukan di pasar, tapi kemudian pupuk nonsubsidi di pasar harganya melejit. Apalagi saya berasal dari daerah perkebunan sawit,” ujarnya.

Untuk itu, Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) tersebut mendorong agar program pemerintah yang berkaitan dengan pangan terus digenjot.

“Program Food Estate memang masih banyak prokontra. Namun kami meyakini Food Estate ini adalah bentuk respon pemerintah terhadap reaksi global yang tidak bisa kita hindari,” pungkasnya.

(Dis/*)

“Bicara NKRI, kita harus jaga pertanian, perkebunan, dan kelautan,” kata Gobel saat FGD dalam rangka Pra-Rakernas Partai NasDem, dengan tema ‘Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia’, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Legislator NasDem itu mencontohkan inefisinsi dalam pengelolaan pertanian. Di antaranya, pengelolaan pupuk dan pemaksimalan produktivitas pertanian.

“Di daerah masih banyak orang mengeringkan gabah di hamparan. Ketika ada angin dia terbang, ketika hujan dia basah dan berceceran. Kalau itu beras premium akan jadi beras medium,” ujarnya.

Gobel pun mendorong agar negara memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian. Produktivitas pertanian harus terus digenjot untuk ketahanan pangan.

“Kalau ada yang bilang krisis tanah, itu belum tepat. Sebetulnya produktivitas kita bisa kita naikkan, bukan masalah tanah sebetulnya,” tambahnya.

Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo itu mencontohkan inovasi yang telah ia lakukan untuk menaikkan hasil panen para petani, seperti di Gorontalo, NTT, dan Jember.

“Satu hektar (sawah) tiga ton (beras), bisa dinaikkan 10 ton. Kenapa saya berani mengatakan, karena saya membuat pilot project, di kampung, di dapil saya, yang tiga ton itu dengan pupuk nonsubsidi bisa menjadi (menghasilkan) 10 ton. Di Jawa Timur, Jember saya buat juga, dari tujuh ton bisa naik 11 ton, dan hasilnya pendapatan petani naik dua sampai tiga kali lipat,” tandasnya.

Ia menilai pemerintah selama ini kurang jeli dalam mengelola sektor pangan. Menurutnya, masih banyak cara dan inovasi untuk menuju ketahanan pangan nasional.

“Impor gula kita besar, kenapa kita tidak menanam pohon gula aren. Kenapa kita tidak lakukan gerakan itu? Itu lebih sehat, bisa mengurangi impor, dan itu memberdayakan rakyat,” pungkasnya.

(Dis/*)

Meski dihadapkan pada situasi tersebut, kerja keras Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama seluruh stakeholder mampu memperlihatkan trend positif melewati berbagai tantangan dan memastikan ketersediaan pangan terhadap 273 juta penduduk nasional.

“Dan ternyata Indonesia bisa selamat dengan baik, inflasi tidak terjadi karena pangan mampu menjadi penopang utama dan itulah menjadi perjalanan dua tahun yang sangat sulit,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Focus Group Discussion (FGD) “Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Geopolitik Dunia” di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

SYL melanjutkan sektor pertanian Indonesia juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 juta jiwa. Ekosistem pertanian nasional, lanjut dia juga mampu menjadi lapangan kerja alternatif bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat krisis di masa pandemi.

“Fakta mengatakan pertanian itu mampu menjaga inflasi ekonomi Indonesia di masa covid dua tahun,” kata Mantan Gubernur Sulsel dua periode itu.

Belum selesai dihantam badai covid sektor pangan dunia juga dihadapkan pada era climate change yang berujung pada produktivitas hasil bumi.

“Semua berkait dengan pangan dan kita akan memasuki krisis pangan dunia tantangan menghindari kelaparan,” ungkap SYL.

SYL menekankan untuk menjawab tantangan pangan ke depan diperlukan kerja berkelanjutan dan kolaborasi semua pihak termasuk masukan-masukan dan pendalaman terhadap pengetahuan, riset dan teknologi. Menurut dia banyak hal yang bisa dicapai dalam rangka berkontribusi pada negara.

“Kemudian kita coba membangun strategi baru untuk menghadapi climate change yang ada dan memang krisis pangan yang pasti kita hadapi,” ungkap SYL.

Sementara itu Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pertanian pada Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi), Prof. Edi Santosa mengatakan, kesejahteraan petani selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut kata dia dapat diamati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2022 seperti Nilai tukar petani (NTP) mencapai 108,67 atau naik sebesar 0,30 persen.

Selain itu kata dia Nilai tukar usaha petani (NTUP) mencapai 108,65 atau naik 0,12 persen dan terdapat rangkaian curva NTP yang sangat positif sepanjang periode 2020 lalu.

“Saya kira peningkatan ini tidak lepas dari 3 hal. Pertama peningkatan kualitas benih, kedua penyediaan pupuk dan ketiga penggunaan alsintan. Menurut saya inilah yang disebut pertanian maju, mandiri dan modern dibawah Menteri SYL,” kata Prof Edi dilansir laman tempo.co. Kamis (9/6).

Padahal menurut dia tantangan pangan seperti produksi padi saat ini sangatlah tidak mudah. Indonesia dan banyak negara sama-sama menghadapi krisis akibat pandemi. Ditambah perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak langsung pada kenaikan harga.

“Indonesia adalah negara yang cukup berhasil meningkatkan produksi padi dan jagung sehingga ketersediaannya selalu stabil, terutama di saat pandemi seperti saat ini,” demikian kata dia.

(tempo.co/WH)

“Memaknai dinamika peran Indonesia dalam konstelasi ekonomi dan politik dunia, diperlukan jaminan agar upaya pemulihan ekonomi nasional, jaminan ketahanan pangan dan energi, bisa terlaksana dengan baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pra-Rakernas Partai NasDem bertema Pengaruh Geopolitik dan Geostrategi Dunia Terhadap Pangan Nasional yang digelar secara hibrida oleh Forum Diskusi Denpasar 12  bersama Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (8/6).

Diskusi yang dimoderatori Martin Manurung (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional) itu menghadirkan Andi Widjajanto (Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional/Lemhanas), Febrio Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal/BKF Kementerian Keuangan), Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian), Muhammad Lutfi (Menteri Perdagangan), Arsjad Rasjid (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia), Franciscus Welirang (Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia/Aptindo) dan Bustanul Arifin (Guru Besar dan pengamat pertanian) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Ukay Karyadi (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU),  Rizal E Halim (Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional/BPKN), Yessy Melania (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem), dan Fauzi H Amro (Ketua Kelompok Fraksi/Kapoksi Partai NasDem Komisi XI DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, optimisme untuk mewujudkan kedaulatan pangan harus terus dibangun lewat penerapan langkah-langkah strategis agar mampu mengakselerasi pencapaian tersebut.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengutip pernyataan Bung Karno, saat peletakan baru pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 27 April 1957, yang menegaskan bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup matinya suatu bangsa.

Legislator NasDem itu menilai, pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina berdampak meningkatnya ancaman pada sektor vital setiap negara, termasuk sektor pangan nasional.

Mengantisipasi dampak tersebut, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dibutuhkan gerak bersama, searah dan tanpa kompromi untuk menjawab tantangan tersebut.

Apalagi, tambahnya, pandemi juga menyasar ketahahan suatu negara dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan.

Kondisi itu, jelas Rerie, harus disikapi dengan kebijakan dan langkah yang tepat dari Indonesia yang berada dalam geopolitik dunia, sehingga menuntut kita tetap meningkatkan komitmen pada prinsip-prinsip non-blok dalam menyikapi perubahan politik dan ekonomi dunia saat ini.

Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto menilai saat ini dunia menghadapi potensi perang di bidang rantai pasok di era geo 5  yang mengedepankan kekuatan cyber dan artificial intelegence dalam pelaksanaannya.

Namun, jelas Andi, hingga saat ini Indonesia  hanya mengandalkan hubungan antar negara ASEAN dan bilateral dalam menghadapi perubahan geopolitik yang kompleks.

Andi menyarankan, agar bangsa ini segera mengedepankan green dan blue policy di sektor lingkungan dan laut dalam membangun negeri ini.

“Bila kebijakan itu tidak diterapkan, pada 2050 Indonesia akan menghadapi masalah besar,” ujarnya.

Akademisi dan pengamat pertanian, Bustanul Arifin menilai pertumbuhan sektor pertanian nasional cukup baik.

Meski begitu, Bustanul menekankan, harus dicermati apakah petani mendapat manfaat langsung dari meningkatnya harga pangan saat ini.

Namun, jelas Bustanul, dengan tantangan perubahan politik dan ekonomi dunia yang kompleks saat ini, bila tidak ada teknologi baru dalam pengelolaan pertanian yang mengarah pada intensifikasi yang berkelanjutan, Indonesia akan menghadapi masalah pangan.

Sedangkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir sektor pangan dihantam pandemi dan perubahan iklim yang mengganggu produksi dan distribusinya. Kondisi itu diperparah dengan dampak perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terganggunya ketersediaan pupuk yang merupakan bagian dari proses produksi pangan.

Namun, jelas Syahrul, inflasi nasional tetap terjaga dengan dukungan pasokan dan pertumbuhan sektor pangan menjadi faktor penopang utama.

Syahrul optimistis untuk membangun sektor pangan yang kuat perlu campur tangan teknologi dalam proses produksi pangan nasional.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mengungkapkan untuk mencapai target menjadi negara dengan ekonomi nomor lima di dunia, Indonesia harus memacu pertumbuhan investasi sehingga iklim investasi nasional harus terus ditingkatkan.

Namun, tambah Lutfi, berbagai persoalan dunia terjadi dewasa ini mengganggu rantai pasok dan perdagangan dunia. Sehingga tahun depan Indonesia akan melakukan 35 perjanjian perdagangan baru dengan sejumlah negara untuk mengatasi dampak terganggunya pasokan komoditas ke Tanah Air.

Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengungkapkan saat ini Indonesia menghadapi krisis di atas krisis, setelah menghadapi dampak Covid-19 saat ini muncul dampak perang Rusia-Ukraina. Belum lagi, ada potensi kebijakan The Fed menaikkan tingkat suku bunga yang biasanya berdampak pada negara-negara berkembang.

Berdasarkan kondisi tersebut, jelas Febrio, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa harga bahan bakar jenis Pertalite dan listrik tidak perlu naik, untuk meredam dampak lebih besar terhadap masyarakat.

Sementara itu Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berpendapat, penting sekali untuk mengatakan Indonesia cukup tangguh dalam menghadapi pandemi hingga saat ini dan luar biasa.

Menurut Arsjad, saat ini kita menghadapi dua perang yaitu perang melawan pandemi dan perang ekonomi yang harus dihadapi dengan bersatu untuk memenangi perang tersebut.

Solusi untuk menghadapi kondisi itu,  jelas Arsjad, antara lain dengan memastikan masyarakat memiliki daya beli. Di sisi lain, tambahnya, perlu subsidi bahan baku, subsidi bagi petani dan pengusaha mikro, agar harga produk terjangkau.

Pembebasan sementara bea masuk dan PPN untuk bahan baku impor, jelas Arsjad, juga harus diterapkan untuk membantu para pelaku usaha tetap bertahan.

Ketua Umum Aptindo, Franciscus Welirang mengungkapkan secara umum stok komoditas pangan dunia saat ini hanya untuk 90 hari. Komoditas gandum dalam dua tahun terakhir, ungkap Franciscus, produksinya selalu lebih rendah dari  permintaan.

Diakuinya, stok dunia untuk gandum 120 hari, namun 50% dari stok tersebut berada di Tiongkok, yang tidak mungkin diekspor.

Ketua KPPU, Ukay Karyadi menilai optimisme sangat penting dalam menghadapi dampak perubahan politik dan ekonomi dunia saat ini. Namun, upaya swasembada pada komoditas tertentu belum menjamin ketersediaannya bagi masyarakat.

Hal itu, jelas Ukay, terlihat pada kasus tingginya harga minyak goreng di Tanah Air. Meski  Indonesia sudah swasembada minyak goreng, tetapi kita tidak kuasa dalam mengendalikan harga CPO dunia. Karena, jelas Ukay, struktur industri CPO nasional terlalu besar sekitar 70 perusahaan, seharusnya disederhanakan menjadi lima perusahaan saja.

Selain itu, jelasnya, banyak perkebunan kelapa sawit memiliki lahan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Ukay, redistribusi aset sangat penting, karena saat ini 1% perusahaan menguasai 50% lahan kelapa sawit.

Kepala BPKN, Rizal E Halim menilai geopolitik saat ini harus menemukan titik keseimbangan baru dalam hal penguasaan sumber daya dan rantai pasok.

Menurut Rizal, proses menuju keseimbangan baru itu berpotensi menimbulkan goncangan yang berdampak pada masyarakat.

Jumlah penduduk miskin Indonesia yang 25 juta orang dan 40 juta penduduk rentan miskin, ujar Rizal, sangat rawan terhadap goncangan yang terjadi dan harus diwaspadai.

Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania berpendapat negara berkewajiban untuk memastikan penduduk agar tidak kelaparan dan cukup gizi.

Menurut Yessy, Indonesia berpotensi menghadapi krisis pangan dengan meningkatnya harga pangan global dan harga pupuk yang tidak terkendali serta ketersediaan yang terbatas. Indonesia, menurut Yessy, harus ambil bagian dalam pemecahan masalah dunia.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro berpendapat permasalahan yang disebabkan kondisi energi dan pangan dunia itu tergantung mitigasi resiko yang diterapkan.

Sehingga, kata Fauzi, segala persoalan yang dihadapi akibat kenaikan harga energi dan pangan harus segera ditentukan langkah untuk mengatasinya lewat mitigasi resiko yang dipersiapkan.(*)

Hadir memberikan keynote speech, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Sedangkan narasumber ialah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto; Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) Arsjad Rasjid;  Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang dan Bustanul Arifin (Guru Besar dan pengamat pertanian) sebagai narasumber.

Dalam diskusi yang dimoderatori Martin Manurung (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional) itu menghadirkan pula Ukay Karyadi (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),  Rizal E Halim (Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yessy Melania (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem), dan Fauzi H Amro (Ketua Kelompok Fraksi/Kapoksi Partai NasDem Komisi XI DPR RI) sebagai penanggap.

Martin Manurung saat memberikan pengantar mengatakan, FGD tersebut merupakan rangkaian menuju Rakernas Partai NasDem pada pertengahan Juni 2022, sekaligus menjadi rangkaian dari Forum Diskusi Denpasar 12.

“Hari ini kita membahas pengaruh geopolitik terhadap pangan dan ekonomi. Hasil dari FGD ini akan diformulasikan DPP NasDem, khususnya bidang Koordinator Kebijakan Publik dan Isu Strategis, untuk menjadi resolusi dan rekomendasi rakernas yang akan kita selenggarakan,” kata Martin.

Martin menilai bahwa keadaan geostrategi dan geopolitik dunia sekarang ini sedang tidak normal. Keadaan ekonomi Indonesia yang terpukul akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah dan DPR merealokasi anggaran untuk memaksimalkan penanganan Covid-19.

Tidak sampai di situ, Indonesia kembali diuji oleh naiknya harga berbagai komoditas di pasar dunia, serta diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina.

“Kalau kita mendengar pidato Menteri Keuangan pada sidang paripurna DPR yang lalu, tampaknya anggaran kita, APBN kita masih harus realokasi dan refocusing, sebagai bantalan sosial, untuk menangani dampak geopolitik dan geostrategi,” imbuhnya.

Kehadiran narasumber yang berkompeten pada FGD tersebut, tambah Martin, diharapkan bisa menciptakan solusi serta masukan bagi bangsa Indonesia untuk melewati badai ekonomi yang sedang melanda.

“Dari sektor hulu, seperti apa kesiapan dari sektor hulu kita, yang dikomandoi Mentan. Lalu hilirnya, seperti apa distribusi sampai ke pasar, sampai ke tingkat konsumen, tentu ini jadi tanggung jawab pak Mendag. Lalu para pelaku usaha yang mesti kita dengar, juga dengan temuan-temuan di lapangan, karena KPPU dan BPKN juga memiliki temuan-temuan di lapangan,” tegas Martin.

Legislator Partai NasDem itu berharap, masukan dari para narasumber dan penanggap bisa menjadi rekomendasi dan resolusi bagi Partai NasDem untuk dapat menyeimbangkan seluruh aspek yang terdapat di sektor pangan dan ekonomi.(Dis/*)

“Prinsipnya, masalah ini tergantung mitigasi resikonya. Kalau di hulunya tidak ada masalah, pasti di hilir tidak ada masalah. Masalahnya sekarang, lonjakan harga komoditas, baik energi maupun pangan, ini kan berimplikasi pada semua sektor,” kata Fauzi saat FGD dalam rangka Pra-Rakernas Partai NasDem, dengan tema ‘Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia’, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Fauzi pun tetap optimistis melihat APBN yang masih dalam defisit yang ditentukan UU yaitu sebesar 3%.

“Pendapatan pajak dan perpajakan saja Rp1800, pajak Rp1400 triliun, bea cukai Rp400 triliun. Dan pendapatan negara bukan pajak sekitar Rp400 triliun. Artinya Rp2200 sampai Rp2400 triliun. Sedangkan, belanja kita Rp2700-Rp2900 triliun. Artinya, defisit kita antara Rp400-Rp500 triliun.Itu di angka aman 2,6-2-9 persen,” tandasnya.

Lebih lanjut Fauzi menegaskan, gejolak dan permasalahan ekonomi dunia memang tidak akan pernah selesai. Yang terpenting ialah mitigasi resiko yang baik.

“Perang dagang Amerika-China, setelah itu Covid-19, masuk lagi perang Rusia-Ukraina. Ada saja permasalahan ekonomi global. Yang menjadi landasan, kita negara maritim, agraris. Ya itu yang kita kembangkan,” tandas Fauzi.

Untuk itu, Legislator NasDem itu mendorong penguatan kementerian/lembaga yang menjadi penopang ekonomi negara.

“Dari sisi hulu Kementerian Pertanian menyumbang 13,5 persen pada PDB (Produk Domestik Bruto) kita. Dari sisi pajak memang sedikit, tapi bisa membuka lapangan kerja dan seterusnya. Sebagai penopang utama, anggaran pertanian ini dari tahun ke tahun jangan dipotong terus, malah wajib ditambah,” pungkasnya.

(Dis/*)

“Pembicara-pembicara hari ini luar biasa baik dari akademisi regulator-regulator maupun dari dunia usaha dan Kadin saya kira ini banyak masukan-masukan tadi yang ditampung yang berkaitan dengan penataan-penataan kebijakan pangan nasional kita,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Menurut Johnny yang menjadi penutup dalam FGD yang diselenggarakan Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP NasDem itu menyoroti perkembangan ekonomi, pangan, dan geopolitik serta geostrategi global guna membedah upaya jangka pendek, menengah dan panjang sebagai langkah antisipasi distrupsi akibat perubahan geopolitik di Balkan. Untuk itu diperlukan penataan kembali pangan nasional secara khusus.

“Agar depedensi komoditas pangan terhadap komoditi pangan yang diproduksi negara empat musim bisa segera secara perlahan substitusi dilakukan di dalam negeri Indonesia adalah negara dua musim,” tambah dia.

Johnny menambahkan, diperlukan upaya untuk mencari komoditas pangan yang bisa dihasilkan di Indonesia atau di negara dua musim yang sudah terlalu lama bergantung kepada pangan yang diproduksi di negara-negara empat musim seperti gandum dan kedelai.

“Sehingga bisa diproduksi dalam negeri momentum dimana terjadi distrupsi pangan dan energi ini harus dilihat sebagai suatu kesempatan untuk melakukan penataan kembali dan lompatan jauh yang kebijakan-kebijakan terkait pangan dan energi nasional kita,” kata dia.

FGD berlangsung sangat menarik dan terbuka dengan dimoderatori Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dan menghadirkan Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, Fransiscus Welirang, dan Akademisi Pertanian, Bustanul Arifin sebagai narasumber.

Hadir pula Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ukay Karyadi, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal E Halim, Ketua Kelompok Fraksi NasDem Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, dan Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania sebagai penanggap.

(WH)

“Kita ingin meminta kepada semuanya agar fokus, perhatian dan menjadikan perubahan iklim ini menjadi prioritas bangsa,” ungkap Suyoto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/6).

Saat ini, diakui Suyoto, pemerintah sudah mempunyai komitmen yang kuat untuk menekan laju perubahan iklim dan pemanasan global dengan mengampanyekan kebijakan nol emisi.

“Energi dan pangan harus dijaga dan diwujudkan, tapi sekaligus sebagaimana perwujudan energi dan pangan ini tidak merusak lingkungan, justru perbaikan dengan zero emission (nol emisi karbon),” ujarnya.

Namun, keinginan yang kuat sulit terwujud jika hanya pemerintah yang mempunyai komitmen. Karenanya, mantan bupati Bojonegoro dua periode ini mengajak semua pihak termasuk partai politik agar bersama-sama mewujudkan nol emisi tersebut.

“Apapun partainya harus mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai sendiri,” harap Suyoto.

Jika partai politik, pemerintah dan masyarakat sudah sepakat dan jalan bersama, maka harus konsisten. Jangan ada yang main dan dipermainkan karena ancamannya akan dirasakan bersama-sama.

“Jadi, tiga hal yang menjadi tabu buat bangsa bermain atau memainkan. Tiga hal itu adalah energi, pangan dan pendidikan. Ini konsensus kebangsaan bersama yang sama pentingnya dengan dasar negara. Kalau ada yang mempermainkan ini semua, apapun partai politiknya harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suyoto mengingatkan perlunya mencari pemimpin yang kuat komitmennya dalam energi. Karena pemimpin yang peduli terhadap pangan dan energi bisa menyelamatkan bangsa.

“Ingat, perubahan iklim sudah sangat parah, butuh komitmen kita semua untuk menjaga dunia ini,” tandas Suyoto.

Komitmen yang kuat soal pangan, energi dan pendidikan ini juga penting dipahami oleh para calon pemimpin Indonesia kedepan. Untuk itulah, DPP Partai NasDem menggelar fokus grup discussion (FGD) dalam rangka Rakernas Partai NasDem dengan tema: Energi, Lingkungan Hidup dan Geopolitik Dunia. FGD akan diselenggarakan pada Jumat, 3 Juni 2022 di Ballroom Nasdem Tower.

FGD ini sekaligus akan menjadi masukan bagi draft rekomendasi dan resolusi yang akan dibahas dalam Rakernas Partai NasDem 15-17 Juni mendatang. (RO/RN)