“Jangan anggap undang-undang perlindungan hewan sesuatu yang sepele, karena ini adalah basis dari moral manusia,” kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai NasDem Shanti Ramchand Shamdasani yang juga pemilik Yayasan Pecinta Hewan Shamdasani Foundation pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Regulasi Perlindungan Hewan dan Implementasinya di Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (10/7).

FGD yang bertujuan melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tentang hewan tersebut menghadirkan pembicara utama Dr Lestari Moerdijat, S.S., M.M, Wakil Ketua MPR RI/Penginisiasi Perubahan UU Perlindungan Hewan), Davina Veronica Hariadi (Yayasan Natha Satwa Nusantara), Dr Susana Somali SpPK (Penanggungjawab Shelter Anjing-Pejaten), Drh Indra Exploitasia, M.Si. (Staf Ahli Bidang Pangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) serta Andrian Hane, S.H (Advokat Khusus Hewan).

FGD yang digelar Fraksi Partai NasDem DPR itu juga dihadiri anggota Fraksi Partai NasDem Kamran Muchtar mewakili pimpinan Fraksi Partai NasDem DPR, Sulaeman L Hamzah dari Komisi IV DPR serta Taufik Basari dari Komisi III DPR yang mengikuti acara secara daring.

Dalam paparannya, Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa Partai NasDem DPR menganggap isu perlindungan hewan sangat penting dan memerlukan perhatian. Oleh karena itu kita harus berkumpul untuk mendengarkan berbagai masukan.

“Mendengarkan paparan dari para pembicara dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, agar kita bisa memahami isu ini secara komprehensif dan pada akhirnya dapat memperjuangkan regulasi perlindungan hewan dapat terwujud dengan baik,” terang Rerie, panggilan akrab Lestari Moerdijat.

Rerie juga menegaskan, menjadi tanggung jawab bersama untuk melindungi hewan dan hal itu sudah menjadi isu global dalam kerangka menjaga keseimbangan ekologis, khususnya keterhubungan manusia dengan entitas biologis lainnya.

“Pada dasarnya keseimbangan ekosistem, merupakan prasyarat keberlanjutan kehidupan. Bagaimana kapabilitas mencipta atau merusak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi, memiliki kecerdasan emosi, dan mampu menentukan tindakan konstruktif atau destruktif,” tukas Rerie.

Davina Veronica Hariadi dari Yayasan Natha Satwa Nusantara mengungkapkan perihal penjualan hewan di pasar yang tidak jelas izin dan sertifikasi hewannya. Aktris dan model tersebut juga sering masuk ke pasar hewan menyaksikan langsung hewan-hewan yang teraniaya.

“Di sana saya bisa menyaksikan hewan-hewan yang tidak jelas pengawasannya, dari mana hewan tersebut didapatkan, bagaimana proses pengangkutannya, dan perawatan selama dalam proses penjualan. Bahkan saya melihat, hewan yang hidup bercampur dalam satu kandang dengan hewan yang sudah mati,” urai Davina.

Dijelaskan, umumnya pasar hewan tidak merawat hewan dengan baik. Kandang sempit, kotor, minim cahaya, tidak ada akses air minum dan makanan yang bersih, serta pencampuran area hewan beda spesies.

“Pasar ini menjual bermacam hewan, mulai dari satwa liar, satwa eksotik, hingga hewan peliharaan,” tukas Davina.

Dalam kesempatan tersebut, Susana Somali mengungkapkan seringnya dia menemui kesulitan pada saat harus menyelamatkan hewan anjing atau kucing, karena dipertahankan pemiliknya.

“Sering kali kami menghadapi kesulitan saat ingin menyelamatkan hewan, tetapi pemiliknya tidak mau melepaskan hewan tersebut. Untungnya saat ini, eksposur sosial media memberikan efek yang baik kepada kami. Sosmed mampu memberikan hukuman etik dan moral kepada pemilik hewan yang memperlakukan hewan sewenang-wenang,” kata Susana.

Oleh karena itu, tambah Susana, FGD Regulasi Perlindungan Hewan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu agar hewan mendapat perlindungan melalui perbaikan undang-undang kehewanan yang sudah ada.

“Semua butuh waktu. Saya tahu ini tidak akan sebentar. Mengubah budaya membutuhkan waktu yang lama. Tapi diskusi ini sudah menjadi awal yang baik,” ujar Susana.

Mewakili unsur pimpinan Fraksi Partai NasDem DPR, Kamran Muchtar Podomi dalam closing statemennya mengatakan, FGD kali ini menjadi sangat menarik karena diikuti oleh pelaku, pemerhati dan mereka yang sangat peduli dengan hewan dalam rangka perbaikan kita ke depan.

“Ini merupakan perkembangan pikiran dan juga peradaban. Kita percaya bahwa ke depan nanti lebih baik dari hari ini. Dari sisi regulasi paling tidak pada setiap kementerian, peraturan menteri dan semuanya tentu sudah menyerap seluruh pemikiran terkait dengan masalah ekosistem dalam hal ini adalah hewan dan variannya,” jelas Kamran.

Tetapi, tambah Kamran, terkait sosialisasi seperti masalah perlindungan terhadap hewan perlu edukasi yang banyak serta model pendekatannya.

“Semua masukan ini akan menjadi bahan bagi kami di Fraksi Partai NasDem agar di periode ke depan bisa dimajukan menjadi regulasi Rancangan Undang-undang Perlindungan Hewan,” pungkas Kamran.

(*)

Meski dihadapkan pada situasi tersebut, kerja keras Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama seluruh stakeholder mampu memperlihatkan trend positif melewati berbagai tantangan dan memastikan ketersediaan pangan terhadap 273 juta penduduk nasional.

“Dan ternyata Indonesia bisa selamat dengan baik, inflasi tidak terjadi karena pangan mampu menjadi penopang utama dan itulah menjadi perjalanan dua tahun yang sangat sulit,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Focus Group Discussion (FGD) “Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Geopolitik Dunia” di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

SYL melanjutkan sektor pertanian Indonesia juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 juta jiwa. Ekosistem pertanian nasional, lanjut dia juga mampu menjadi lapangan kerja alternatif bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat krisis di masa pandemi.

“Fakta mengatakan pertanian itu mampu menjaga inflasi ekonomi Indonesia di masa covid dua tahun,” kata Mantan Gubernur Sulsel dua periode itu.

Belum selesai dihantam badai covid sektor pangan dunia juga dihadapkan pada era climate change yang berujung pada produktivitas hasil bumi.

“Semua berkait dengan pangan dan kita akan memasuki krisis pangan dunia tantangan menghindari kelaparan,” ungkap SYL.

SYL menekankan untuk menjawab tantangan pangan ke depan diperlukan kerja berkelanjutan dan kolaborasi semua pihak termasuk masukan-masukan dan pendalaman terhadap pengetahuan, riset dan teknologi. Menurut dia banyak hal yang bisa dicapai dalam rangka berkontribusi pada negara.

“Kemudian kita coba membangun strategi baru untuk menghadapi climate change yang ada dan memang krisis pangan yang pasti kita hadapi,” ungkap SYL.

Sementara itu Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pertanian pada Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi), Prof. Edi Santosa mengatakan, kesejahteraan petani selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut kata dia dapat diamati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2022 seperti Nilai tukar petani (NTP) mencapai 108,67 atau naik sebesar 0,30 persen.

Selain itu kata dia Nilai tukar usaha petani (NTUP) mencapai 108,65 atau naik 0,12 persen dan terdapat rangkaian curva NTP yang sangat positif sepanjang periode 2020 lalu.

“Saya kira peningkatan ini tidak lepas dari 3 hal. Pertama peningkatan kualitas benih, kedua penyediaan pupuk dan ketiga penggunaan alsintan. Menurut saya inilah yang disebut pertanian maju, mandiri dan modern dibawah Menteri SYL,” kata Prof Edi dilansir laman tempo.co. Kamis (9/6).

Padahal menurut dia tantangan pangan seperti produksi padi saat ini sangatlah tidak mudah. Indonesia dan banyak negara sama-sama menghadapi krisis akibat pandemi. Ditambah perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak langsung pada kenaikan harga.

“Indonesia adalah negara yang cukup berhasil meningkatkan produksi padi dan jagung sehingga ketersediaannya selalu stabil, terutama di saat pandemi seperti saat ini,” demikian kata dia.

(tempo.co/WH)

Hadir memberikan keynote speech, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Sedangkan narasumber ialah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto; Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) Arsjad Rasjid;  Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang dan Bustanul Arifin (Guru Besar dan pengamat pertanian) sebagai narasumber.

Dalam diskusi yang dimoderatori Martin Manurung (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Internasional) itu menghadirkan pula Ukay Karyadi (Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),  Rizal E Halim (Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yessy Melania (Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem), dan Fauzi H Amro (Ketua Kelompok Fraksi/Kapoksi Partai NasDem Komisi XI DPR RI) sebagai penanggap.

Martin Manurung saat memberikan pengantar mengatakan, FGD tersebut merupakan rangkaian menuju Rakernas Partai NasDem pada pertengahan Juni 2022, sekaligus menjadi rangkaian dari Forum Diskusi Denpasar 12.

“Hari ini kita membahas pengaruh geopolitik terhadap pangan dan ekonomi. Hasil dari FGD ini akan diformulasikan DPP NasDem, khususnya bidang Koordinator Kebijakan Publik dan Isu Strategis, untuk menjadi resolusi dan rekomendasi rakernas yang akan kita selenggarakan,” kata Martin.

Martin menilai bahwa keadaan geostrategi dan geopolitik dunia sekarang ini sedang tidak normal. Keadaan ekonomi Indonesia yang terpukul akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah dan DPR merealokasi anggaran untuk memaksimalkan penanganan Covid-19.

Tidak sampai di situ, Indonesia kembali diuji oleh naiknya harga berbagai komoditas di pasar dunia, serta diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina.

“Kalau kita mendengar pidato Menteri Keuangan pada sidang paripurna DPR yang lalu, tampaknya anggaran kita, APBN kita masih harus realokasi dan refocusing, sebagai bantalan sosial, untuk menangani dampak geopolitik dan geostrategi,” imbuhnya.

Kehadiran narasumber yang berkompeten pada FGD tersebut, tambah Martin, diharapkan bisa menciptakan solusi serta masukan bagi bangsa Indonesia untuk melewati badai ekonomi yang sedang melanda.

“Dari sektor hulu, seperti apa kesiapan dari sektor hulu kita, yang dikomandoi Mentan. Lalu hilirnya, seperti apa distribusi sampai ke pasar, sampai ke tingkat konsumen, tentu ini jadi tanggung jawab pak Mendag. Lalu para pelaku usaha yang mesti kita dengar, juga dengan temuan-temuan di lapangan, karena KPPU dan BPKN juga memiliki temuan-temuan di lapangan,” tegas Martin.

Legislator Partai NasDem itu berharap, masukan dari para narasumber dan penanggap bisa menjadi rekomendasi dan resolusi bagi Partai NasDem untuk dapat menyeimbangkan seluruh aspek yang terdapat di sektor pangan dan ekonomi.(Dis/*)

“Pembicara-pembicara hari ini luar biasa baik dari akademisi regulator-regulator maupun dari dunia usaha dan Kadin saya kira ini banyak masukan-masukan tadi yang ditampung yang berkaitan dengan penataan-penataan kebijakan pangan nasional kita,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (8/6).

Menurut Johnny yang menjadi penutup dalam FGD yang diselenggarakan Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP NasDem itu menyoroti perkembangan ekonomi, pangan, dan geopolitik serta geostrategi global guna membedah upaya jangka pendek, menengah dan panjang sebagai langkah antisipasi distrupsi akibat perubahan geopolitik di Balkan. Untuk itu diperlukan penataan kembali pangan nasional secara khusus.

“Agar depedensi komoditas pangan terhadap komoditi pangan yang diproduksi negara empat musim bisa segera secara perlahan substitusi dilakukan di dalam negeri Indonesia adalah negara dua musim,” tambah dia.

Johnny menambahkan, diperlukan upaya untuk mencari komoditas pangan yang bisa dihasilkan di Indonesia atau di negara dua musim yang sudah terlalu lama bergantung kepada pangan yang diproduksi di negara-negara empat musim seperti gandum dan kedelai.

“Sehingga bisa diproduksi dalam negeri momentum dimana terjadi distrupsi pangan dan energi ini harus dilihat sebagai suatu kesempatan untuk melakukan penataan kembali dan lompatan jauh yang kebijakan-kebijakan terkait pangan dan energi nasional kita,” kata dia.

FGD berlangsung sangat menarik dan terbuka dengan dimoderatori Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dan menghadirkan Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, Fransiscus Welirang, dan Akademisi Pertanian, Bustanul Arifin sebagai narasumber.

Hadir pula Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ukay Karyadi, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal E Halim, Ketua Kelompok Fraksi NasDem Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, dan Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania sebagai penanggap.

(WH)

Dalam rangka menyambut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem Tahun 2022 pada 15-17 Juni 2022 mendatang, Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP NasDem mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pra Rakernas menyoroti perkembangan ekonomi, pangan, dan geopolitik serta geostrategi dunia yang terjadi saat ini terhadap Indonesia.

FGD berlangsung di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (8/6) dengan dimoderatori Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dan menghadirkan Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia, Fransiscus Welirang, dan Akademisi Pertanian, Bustanul Arifin sebagai narasumber.

Hadir pula Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ukay Karyadi, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Rizal E Halim, Ketua Kelompok Fraksi NasDem Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro, dan Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania sebagai penanggap.

FGD bertajuk “Perkembangan Ekonomi, Pangan dan Geopolitik Dunia” itu berlangsung menarik dengan mengupas bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi dunia terutama Indonesia pada hari ini hingga masa depan.

“Dalam bidang ketahanan pangan sudah kita lihat bahwa perjalanan sejarah menunjukkan 70 tahun yang lalu saat peletakan batu pertama pendirian fakultas pertanian yang menjadi IPB saat ini Bung Karno mengingatkan persoalan pangan adalah persoalan hidup dan matinya suatu bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan pembukanya.

Kondisi tersebut menurut dia menuntut semua pihak agar tidak sekadar berbicara dalam berjuang mewujudkan tantangan tetapi penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang tercermin dari adanya ketersediaan bahan pangan yang cukup dengan berbagai cara bagi masyarakat.

“Bicara ketahanan pangan banyak sekali masalah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kita juga berbicara lahan pertanian produktif yang terus menyusut kemudian bagaimana berkurangnya jumlah tanah persawahan, alih fungsinya tanah persawahan dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua,” tambah dia.

Lebih jauh Lestari Moerdijat memaparkan dalam situasi geopolitik dunia tentu menjadi bagian tak terpisahkan dalam membahas ketahanan pangan.  Dalam konteks Rusia dan Ukraina dia pun mengingatkan komitmen dan prinsip non blok Indonesia dalam upaya mengakhiri perang demi kemanusiaan apalagi saat ini kita juga masih bergantung dari beberapa komoditi yang berasal dari negara-negara tersebut.

Dengan hadirnya berbagai pakar sebagai pembicara dia berharap FGD kali ini yang juga berlangsung secara hybrid itu dapat menghasilkan pendasaran ilmiah dan faktual terkait perkembangan terkini yang bersumber dari semua permasalahan yang sedang dihadapi.

“Dari sinilah nanti kita harapkan mudah-mudahan kita dapat memetik setiap pemikiran untuk merangkum sebuah langkah strategis dan dapat menyampaikannya kepada para pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan dan memperkaya politik gagasan yang menjadi nadi perjuangan,” kata dia.

Perempuan yang karib disapa Rerie itu menambahkan, kekayaan paradigma berpikir pada kegiatan FGD kali ini menjadi cermin untuk terus bekerja buat masyarakat Indonesia. Sebab dalam berbagai situasi kerja-kerja politik harus dilakukan dengan hati dan penuh kasih serta berpijak teguh pada nilai-nilai kebangsaan.

“Jalan restorasi menuju Indonesia maju adalah landasan kerja dan implementasi Restorasi Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan bangsa Indonesia,” demikian tutup dia.

(WH)

Demikian disampaikan Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP NasDem, Suyoto saat mengantarkan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menjaring masukan untuk menyambut Rakernas NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (3/6).

FGD kali ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) NasDem 2022 yang akan dilaksanakan pada 15 sampai 17 Juni di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Mantan Bupati Bojonegoro itu menyatakan, jika panas bumi terus naik dua derajat celcius akan berdampak langsung terhadap lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Mulai dari naiknya air laut hingga punahnya sejumlah tanaman dan hewan bahkan mengancam produksi pangan manusia.

“Karena itu ini bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan sebagai umat manusia. Ini sangat serius yang kalau umat manusia gagal menurunkan panas bumi maka seluruhnya akan menderita,” kata Suyoto dalam FGD bertajuk Energi, Lingkungan Hidup dan Geo Politik Dunia itu.

Lebih jauh Suyoto menekankan, saat ini dibutuhkan komitmen bersama untuk mengurangi tingkat emisi di masyarakat dan dia menilai Indonesia termasuk yang berkomitmen mencapai zero emission di 2060.

Hadir dalam FGD tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA BAPPENAS Arifin Rudiyanto, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, Mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Elia Massa Manik sebagai narasumber

Turut hadir Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, KLHK, Emma Rachmawati dan Ketua Ikatan Alumni ITB, Gembong Primadjaya sebagai penanggap.

Dalam acara yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal DPP Garda Pemuda NasDem, Duwi Pratiwi sebagai Moderator itu juga menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pakar NasDem, Pieter F Gontha sebagai pembicara penutup.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumberdaya energi terbarukan yang cukup besar. Dibutuhkan teknologi dan investasi besar dalam menggarap potensi tersebut. Pihaknya pun terus melakukan upaya berkelanjutan agar Indonesia mencapai zero emission di 2060.

“Kebijakan presiden untuk hilirisasi energi adalah kebijakan yang jitu. Sehingga ke depan kita tidak lagi menjual mentah tapi diolah dalam negeri untuk menjamin transisi energi dan berkontribusi pada dunia,” kata dia.

Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas, Arifin Rudiyanto mengupas cita-cita mencapai zero emission terus diupayakan diantaranya melalui perencanaan dan pembangunan rendah karbon, penanganan limbah dan pengembangan ekonomi hijau.

Menurut dia, Indonesia sampai hari ini masih bergantung kepada fosil sebagai energi utama. Padahal kedepannya kebutuhan akan semakin meningkat sehingga perlu perencanaan yang terampil agar semakin efisien.

“Bappenas terus melakukan skenario-skenario guna mencapai net zero emission di tahun 2060. Kita menghadapi tantangan seperti besarnya investasi yang dibutuhkan, hingga adanya risiko dan kebutuhan akan transfer teknologi,” kata dia.

Kemudian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menuturkan energi merupakan aset dan isu strategis dunia. Kondisi itu membutuhkan jaminan ketersediaan distribusi dan harga yang terjangkau dari sumber energi.

Karena menurut dia saat ini animo masyarakat dalam menggunakan energi semakin tinggi sehingga permintaan melonjak. Menurut Edy saat ini ketergantungan yang sangat besar terhadap sumber daya energi konvensional fosil seperti batubara, gas bumi dan minyak bumi.

“Kita masih berhadapan dengan problem peningkatan kebutuhan energi meningkat dari peningkatan jumlah penduduk dan tuntutan atas standar hidup yang lebih baik. Masa Depan energi kita bisa dimanfaatkan dengan beriringan dengan pembangunan ekonomi melalui green energy,” kata Eddy.

Mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Elia Massa Manik menawarkan optimisme dalam melihat permasalahan tersebut. Dia tidak ingin negara yang dulu bisa mengekspor minyak justru hari ini produksinya terus turun bahkan harus membeli dari negara lain untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurut dia juga dibutuhkan pendekatan personal dan terpadu terutama tidak hanya memberikan tanggungjawab kepada Kementerian ESDM semata karena menurut dia dibutuhkan kebijakan fiskal dan diperlukan desain price policy yang baik dalam mendukung transformasi energi terbarukan.

“Diperlukan roadmap dan kebijakan yang jelas dan berkesinambungan. Saya mengusulkan paling tidak ini 15 sampai 20 tahun ini baru bisa. Jadi jangan setiap ganti pemimpin kita ganti kebijakan,” demikian Elia.

(WH)