Turut Hadir Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, didampingi Sekretaris Ahmad Sahroni, Bendahara Nafa Urbach, dan segenap anggota Fraksi NasDem. Hadir pula Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

“Ini tradisi NasDem. Ini bukan kunjungan pertama NasDem ke lapas. Di bulan Ramadan ini kita mengambil spirit solidaritas. Ketika banyak yang terlupakan, mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga, justru kami hadir sebagai keluarga mereka,” ujar Willy.

Willy mengatakan ini merupakan kegiatan untuk berbagi kebahagiaan dengan para penghuni lapas. Terkait pemilihan tempat yakni lapas khusus perempuan, kata Willy, NasDem selama ini memang concern memperjuangkan isu-isu perempuan.

“NasDem selama ini paling konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan. Representasi di DPR yang paling tinggi perempuannya juga Partai NasDem,” katanya.

Willy berterimakasih kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang juga telah membantu terselenggaranya kegiatan itu.

Willy menyadari masih banyak masalah yang menyelimuti lapas-lapas di Tanah Air. Dia optimistis masalah di lapas, terutama terkait kelebihan kapasitas, akan terurai dengan langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada 100 ribu narapidana.

“Memang ada masalah yang kita hadapi, tapi Pak Prabowo mengambil langkah untuk menyelesaikan ini dengan memberikan amnesti, insyaallah 100 ribu, tahap pertama ini 44 ribu,” jelas Willy.

(Yudis/*)

Selain penetapan AKD rapat paripurna juga memutuskan penambahan Komisi DPR dari sebelumnya 11 menjadi 13 komisi. Rapat paripurna DPR juga menyepakati AKD baru yang bernama Badan Aspirasi Masyarakat.

Penambahan jumlah komisi di DPR sebelumnya mendapat persetujuan delapan fraksi partai politik yang memiliki wakil di Senayan. Penambahan komisi untuk mencapai keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, karena Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan menambah jumlah kementerian menjadi 46 kementerian.

Sedangkan Badan Aspirasi Masyarakat memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat secara langsung mau pun tidak langsung, serta menelaah aspirasi yang masuk. Badan Aspirasi terdiri dari 19 anggota dewan perwakilan fraksi-fraksi, dengan satu orang ketua dan empat wakil ketua.

Selain Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), sebelumnya DPR telah memiliki Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu juga menetapkan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan AKD yang terdiri dari 13 ketua komisi, 52 wakil ketua komisi. Sedangkan untuk Baleg, Banggar, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, dan BAM masing-masing memiliki satu orang ketua dan empat wakil ketua.

Sedangkan komposisi Pimpinan AKD Fraksi Partai NasDem dengan 69 anggotanya di DPR mendapatkan tiga ketua komisi dan enam wakil ketua komisi. Sementara Fraksi PDI-Perjuangan dengan 110 anggotanya memperoleh empat ketua komisi dan 16 wakil ketua, Golkar dengan 102 anggota mendapatkan tiga ketua dan 17 wakil ketua, Gerindra dengan 86 anggota mendapatkan tiga ketua dan 16 wakil ketua.

Untuk Fraksi PKB dengan 68 anggota mendapatkan dua ketua dan sembilan wakil ketua, PKS dengan 53 anggota mendapatkan dua ketua dan enam wakil ketua, PAN dengan 48 anggota mendapatkan dua ketua dan empat wakil ketua dan Partai Demokrat dengan 44 anggota memperoleh satu ketua dan enam wakil ketua. Sehingga total ketua komisi sebanyak 20 dan wakil ketua komisi berjumlah 80 orang. (*)

Selain itu, agar keberadaan Dewan Kawasan Aglomerasi tidak menggeser tupoksi kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur. Dewan Kawasan Aglomerasi harus mampu menempatkan posisinya sebagai fasilitator antara DKJ dengan daerah penyangganya agar terdapat keselarasan pembangunan dan pengelolaan tata ruang, transportasi, lingkungan hidup, sampah dan sebagainya.

Catatan tersebut mengemuka dalam pandangan mini Fraksi Partai NasDem DPR pada rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU DKJ di Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang dibacakan anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah, Senin (18/3) malam.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan Baleg DPR sepakat RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Fraksi Partai NasDem DPR menyepakati tersebut tetapi dengan catatan.

“Dewan Kawasan Aglomerasi harus mampu menempatkan posisinya sebagai fasilitator antara DKJ dengan daerah penyangganya, agar terdapat keselarasan pembangunan dan pengelolaan tata ruang, transportasi, lingkungan hidup, sampah, dan sebagainya,” ucap Charles.

Menurut Charles yang juga anggota Komisi XI DPR itu, pembentukan UU DKJ harus tetap memperhatikan kapasitas Jakarta, yakni sebagai kota budaya, kota perjuangan, kota proklamasi, dan kota politik serta kota reformasi

“DKJ tidak berangkat dari nol tetapi melanjutkan perjalanan pengalaman yang telah berlangsung sebagai bagian sejarah bangsa yang penting,” ujar dia.

Catatan lain yang dikemukakan Fraksi NasDem adalah meminta agar ke depannya DKJ tidak dijadikan ajang proyek.

“Telah pindahnya ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara dan berubahnya daerah khusus ibu kota menjadi Daerah Khusus Jakarta jangan sampai menjadi ajang proyek tetapi harus perwujudan dari amanat konstitusi,” tegas Charles.

Charles mengingatkan DKJ juga jangan hanya dijadikan pusat perekonomian global. DKJ jadi harus menjadi pusat keberagaman budaya Indonesia.

“Karena itu pembangunan jangan hanya dititikberatkan pada sektor ekonomi melainkan juga pembangunan karakter, budaya, etika, dan karakter luhur manusia Indonesia,” ucap Charles.

(MI/*)

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, heran mengapa tiba-tiba Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan revisi UU Pilkada, padahal Komisi II DPR menyetujui percepatan Pilkada 2024 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Saya, Fraksi Partai NasDem, dalam hal ini menolak proses percepatan ini karena banyak hal yang kami pertimbangkan,” ujar Willy di Jakarta, Selasa (24/10).

Willy berharap tidak ada kekisruhan dalam sistem tata negara di Indonesia, karena adanya kepentingan dengan mempercepat pembahasan RUU Pilkada di masa reses.

“Jangan kemudian kekisruhan ketatanegaraan kita terjadi karena faktor-faktor seperti ini,” tegasnya.

Wakil Ketua Baleg itu menyebut revisi UU Pilkada akan disepakati sebagai inisiatif DPR.

“Ya itu agendanya sudah jalan, sudah di-acc sama pimpinan rapat di masa reses. Artinya apa? Prosesnya jalan sebagai inisiatif DPR, gitu,” kata Willy.

Ia pun mempertanyakan mengapa pembahasan percepatan pilkada sangat terburu-buru.

“Artinya ada inkonsistensi. Dulu pemerintah berkeras menunda pilkada, sekarang ingin mempercepat. Ini contoh buruknya kebijakan negara,” tegas Willy lagi.

Ia memastikan tidak bersepakat terhadap dua hal, yakni tidak setuju masalah revisi UU Pilkada dibahas pada masa reses dan tidak sepakat pula bisa pilkada dimajukan dari November menjadi September. (dis/*)

Diskusi dibuka anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Muhammad Farhan. Hadir sebagai narasumber, Yudo Dwinanda Priaadi (Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EBTKE ESDM), Agus Puji Prasetyono (Dewan Energi Nasional-DEN- Indonesia), Kurtubi (Ketua DPP Partai NasDem Bidang Energi dan Mineral), dan Putra Adhiguna (Pakar Kebijakan Ekonomi dan Transisi Energi-Institute for Energy Economics and Financial Analysis).

Dalam sambutannya Farhan mengatakan, diskusi tersebut penting sebagai dasar pengetahuan untuk menentukan arah kebijakan dan politik Fraksi Partai NasDem DPR, terutama dalam isu energi.

“Fraksi NasDem sebagai bagian dari DPR RI akan menentukan arah kebijakan. Arah kebijakan tersebut tentu harus sesuai dengan masalah sebenarnya yang ada di lapangan,” ujar Farhan.

Melalui forum tersebut, lanjut Farhan, diharapkan dapat memberikan berbagai sudut pandang terkait permasalahan bauran energi di Indonesia.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu mengatakan, energi baru dan energi terbarukan merupakan isu utama dalam beberapa waktu terakhir. Semakin tipisnya energi berbahan fosil serta berbagai konflik yang melambungkan harga energi turut menjadi perhatian.

“Untuk itulah bauran energi menjadi sangat penting. Energi baru dan energi terbarukan adalah isu yang semakin hari semakin dekat dengan kehidupan kita,” tandasnya.

Selain itu, berbagai permasalahan yang menyertai penggunaan energi fosil juga belakangan disorot. Pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar ditengarai disebabkan pembakaran bahan bakar fosil untuk kendaraan.

“Tingkat polusi dari pembakaran bahan bakar fosil telah menimbulkan banyak masalah di beberapa kota besar,” lanjut Farhan.

Untuk itu, Farhan menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mencapai target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada 2025.

“Target 23 persen bauran energi pada 2025 itu cukup sulit. Namun, itu harus terus kita upayakan,” pungkasnya.

(dis/*)

“Saya berharap betul diskusi ini tidak hanya jadi bahan diskusi atau wacana bagi kita, tapi juga bisa memberikan masukan dan catatan bagi Fraksi NasDem DPR RI terkait pembangunan manusia Indonesia ke depan,” ujar anggota Fraksi NasDem DPR RI, Fauzi Amro saat membuka acara.

Menurut Fauzi, pendekatan neurosains kini sudah mulai banyak digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam hal pembangunan manusia.

“Perspektif neurosains menurut catatan kami, model baru, teknologi baru yang harus dikembangkan. Hari ini kita kerucutkan dalam konteks pembangunan manusia. Mungkin nanti bisa dimasukkan ke kurikulum pendidikan dan lain sebagainya,” tandasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu mencontohkan keberhasilan penggunaan pendekatan neurosains oleh Donald Trump pada pemilu Amerika 2016.

“Neurosains menjadi bagian penting dari kemenangan Trump, karena ia melihat dalam suatu program bisa diidentifikasi, sehingga apa yang dikampanyekan Trump menjadi masuk akal,” jelasnya.

Untuk itu, Fauzi berpandangan, neurosains sangat mungkin diterapkan dalam pembangunan manusia Indonesia.

Dokter Roslan Y Hasan dalam penjelasannya mengatakan, manusia tidak diprogram secara alami, namun berdasarkan pembelajaran setiap saat.

“Otak manusia itu plastis, tidak ada pemrograman alami. Manusia itu membangun otaknya sendiri,” ujar Roslan.

Ia mencontohkan, manusia ibarat sebuah kota yang dibangun berdasarkan blueprint. Namun, tidak selamanya kota tersebut menjadi seperti yang direncanakan di awal.

“Otak kita memang disusun berdasarkan gen, betul. Tapi otak manusia itu tidak berkembang mengikuti perintah gennya. Pada akhirnya otak kita terbentuk seperti kota. Sunda Kelapa ini pada blueprintnya diinginkan seperti Amsterdam, tapi pada akhirnya kan tidak seperti itu. Akhirnya mengikuti kebutuhan,” jelasnya.

Menurut Roslan, pembangunan manusia harus dimulai sedini mungkin. Sifat dan mental manusia dipengaruhi oleh pengalaman, budaya, dan nilai di sekitarnya.

“Sifat mental manusia dipengaruhi oleh budaya. Otak kita itu plastis. Setiap hari otak kita memutus sambungan, dan membuat sambungan baru. Pengetahuan kita bukan hanya dari pengalaman, tapi dari belajar. Akhirnya sikap mental kita dipengaruhi oleh lingkungan,” pungkasnya.

(Dis/*)