Menurut Irma, komunikasi yang dilakukan Kemenkes dan BPOM belum efektif, bahkan cenderung membingungkan masyarakat. Salah satu yang menjadi polemik ialah kandungan etilen glikol (EG) yang ada dalam obat sirup dan apakah penggunaan etilen glikol tersebut yang menyebabkan penyakit gagal ginjal.

“Saya melihat masih ada komunikasi yang belum efektif antara BPOM dan Kemenkes. Kemenkes dan BPOM harus satu suara keluar, kalau di dalam boleh cakar-cakaran, tapi keluar harus satu suara sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Irma dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema ‘Tata Kelola Produk Farmasi dalam Sistem Kesehatan dan Perlindungan Terhadap Pasien’, secara daring, Rabu (26/10).

Baca juga: Kerap Menuai Polemik, Irma Desak BPJS Kesehatan Berbenah

Menurut Legislator NasDem itu, sejauh ini Kemenkes masih melakukan pengujian terhadap 120 sampel obat sirup yang ditengarai menjadi penyebab penyakit gagal ginjal. Meski demikian, Kemenkes belum memastikan pemicu dari penyakit tersebut. Dugaan kandungan EG yang menjadi pemicu gagal ginjal juga belum bisa dipastikan.

“Setahu saya sampai hari ini baik Kemenkes maupun BPOM belum menemukan secara pasti apa penyebab dari masalah yang menimbulkan gagal ginjal akut ini,” tandas Irma.

Irma memberi catatan pada Kemenkes dan BPOM terkait permasalahan itu. Pertama ialah perusahaan obat sirup yang diduga menyalahi ambang batas penggunaan EG. Selanjutnya, perusahaan yang memproduksi obat sirup dengan EG itu melakukan subtitusi.

“Ini harus saya sampaikan kepada Kemenkes dan BPOM. Apakah ada dari perusahaan-perusahaan tersebut, karena misalnya sedang pandemi kemarin kemudian melakukan substitusi etilen glikol,” tandasnya.

Baca juga: Komisi IX DPR Panggil Kemenkes, BPOM Kasus Gagal Ginjal Anak

Selanjutnya, Irma mengaku mendapatkan informasi terkait harga EG. Negara produsen EG termurah ialah India dengan harga 100 Rupee/25 Liter atau sekitar Rp1,8 juta. Sementara di Indonesia, PT Indonesia Harvest Chemical menjual dengan harga Rp3,6 juta.

“Hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian. Jangan-jangan karena harga yang terpaut demikian besar maka kemudian terjadi masalah ini, ada yang yang nakal. Bisa juga kemungkinan lainnya karena persoalan efisiensi produksi maka kemudian ada yang meningkatkan penggunaan etilen glikol. Misalnya seperti itu,” tandas Irma.

Irma pun mendukung Kemenkes dan BPOM untuk menyeret perusahaan obat sirup ke ranah hukum jika memang nantinya terbukti perusahaan tersebut menyalahi aturan penggunaan EG.

“Jika ternyata yang menjadi penyebab adalah kelebihan penggunaan etilen glikol oleh perusahaan perusahaan pembuat obat sirup, maka jangan segan-segan untuk menindaklanjutinya ke ranah hukum, harus ada efek jera,” ujar Irma.

Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu juga mengatakan, seusai reses Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes dan BPOM untuk menjelaskan permasalahan tersebut.

“Untuk memberikan penjelasan secara rinci dan detail, apa saja yang sudah dilakukan dan tindaklanjutnya seperti apa, solusinya bagaimana,” tukas Irma.

(dis/*)

Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, M. Hariadi Anwar saat menggelar reses di wilayah Johar Baru, Jakarta pusat, baru-baru ini.

“Tentunya kami dari Komisi E meminta perhatian dari dinas kesehatan, karena ini menyangkut kesehatan masyarakat terutama anak,” kata Hariadi dalam keterangannya, Rabu (26/10).

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Anak Muncul di Kabupaten Bogor, NasDem Imbau Masyarakat Tak Panik

Personel Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks (OM PSP) itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada tentang penggunaan obat sirup. Ketika anak sakit, dirinya mengajak kepada orangtua untuk membawa ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan resep obat yang tepat.

“Kalaupun ada anak yang sampai sekarang masih mengonsumsi atau menggunakan obat sirup agar segera melakukan periksa ke Puskesmas terdekat, jangan sampai informasi ini terlambat,” kata dia.

Dalam kegiatan tersebut, politisi yang karib disapa Ade Anwar itu juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja dari Komisi E DPRD DKI. Kehadiran perwakilan dari Dinkes dari untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan obat dan penanggulangan dini apabila anak demam.

Pada kesempatan itu Ade Anwar juga menyayangkan masih adanya warga yang belum mengerti memaksimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS). Pasalnya, menurut dia DTKS merupakan data yang dijadikan sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan ketentuan tertentu.

Baca juga: Koordinasi Antarlembaga Kunci Penanganan Kasus Ginjal Akut Anak

Ade Anwar mengaku masih mendapat laporan ada warga yang tidak bisa menggunakan program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) padahal warga tersebut sudah terdaftar di DTKS.

Menanggapi permasalahan tersebut, dia meminta kepada warga tersebut untuk melapor ke pihak sekolah. Sebab, dikhawatirkan data yang sudah masuk masih tersangkut karena banyaknya data yang ada.

“Tapi jika memang nanti KJP-nya tetap tidak bisa di gunakan, nanti ibu bisa ke rumah aspirasi M. Hariadi Anwar atau menghubungi tim untuk didata kembali data anaknya sehingga kami bisa bantu permasalahannya,” kata dia.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, pada kegiatan reses ke- 3 tahun 2022 Ade Awar juga memaksimalkannya menjadi ajang silaturahmi. Menurutnya silaturahmi yang baik akan menciptakan komunikasi yang baik. (CT/FM/WH)

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor, Kolonel (Purn) dr. Friedrich M. Rumintjap, Sp.OG (K), MARS mengaku prihatin dan berharap balita AP mendapatkan perawatan terbaik dari tim medis.

Dengan munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak di Kabupaten Bogor ini, dr. Frits, sapaan akrab Friedrich meminta masyarakat agar tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan.

“Tetap waspada dan melakukan pemeriksaan rutin anak-anak ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas,” kata dr. Frits dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/10).

Baca juga: Bangun Soliditas, DPD NasDem Kabupaten Bogor Gelar Silaturahmi Bacaleg dan Bedah Dapil

Mantan Kepala Rumah Sakit TNI AU Atang Sanjaya itu mengatakan, kasus gangguan ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak telah menyebar di 26 provinsi di Indonesia. Tercatat, kasus gagal ginjal akut pada anak telah mencapai 245 kasus hingga Senin (24/10).

Untuk menahan laju penyebarannya, dr. Frits berpendapat diperlukan sinergitas dari seluruh pihak terkait.

“Para pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat harus saling mendukung dalam penanganan kasus yang menimpa anak-anak ini. Fokus pada upaya pencegahan, penyebaran, dan yang terpenting juga upaya penyembuhan terhadap anak-anak yang telah terserang penyakit ini,” papar pria yang berprofesi sebagai dokter lebih dari 35 tahun ini.

Dia menambahkan koordinasi antarlembaga mutlak berjalan baik lantaran sebagai kunci dari berhasil tidaknya penanganan kasus ini.

“Semua pihak harus saling bekerjasama, bukan larut dalam silang pendapat. Ini penting agar para orang tua tetap tenang dan anak-anak yang terkonfirmasi ginjal akut dapat tertangani dengan baik,” tandas ketua umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) itu.

Lebih lanjut dia berharap agar pemerintah juga melengkapi berbagai fasilitas kesehatan dalam upaya penanganan kasus gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak balita.

“Setidaknya untuk di Kabupaten Bogor ini, langkah melengkapi fasilitas kesehatan itu bertujuan sebagai upaya antisipatif, guna memudahkan proses penanganan pasien anak yang teridentifikasi menderita ginjal akut bisa tertangani dengan cepat,” imbuhnya.

Baca juga: Kejar Target 2024, NasDem Kabupaten Bogor Gelar Kaderisasi dan Pendidikan Politik

Dia kembali mengimbau agar para orang tua tidak cemas dan tetap waspada terhadap kondisi kesehatan anak-anak mereka, serta selalu mencari informasi dari sumber terpercaya agar mendapatkan informasi yang akurat dan tidak simpang siur.

“Jika ada indikasi volume buang air kecil anak menurun atau hanya sedikit, kemudian juga mengalami demam, batuk dan flu bahkan diare atau infeksi saluran pencernaan, segeralah periksakan anak ke pusat pelayanan kesehatan terdekat,” pungkas dr. Frits mengingatkan.

Dia juga menyampaikan kasus gagal ginjal akut pada anak ini akan menjadi salah satu perhatian NasDem Kabupaten Bogor, khususnya dalam rangka HUT Partai NasDem ke-11 pada 11 November mendatang.

“Kami ingin membantu masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah merebaknya penyakit gagal ginjal akut pada anak, khususnya di Kabupaten Bogor. Kami akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberdayakan kader NasDem baik di kepengurusan tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa,” papar dr. Frits.

(FF)

“Terus bertambahnya penderita gagal ginjal akut yang meninggal harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah yang cepat dan tepat. Sosialisasi obat penurun panas yang aman untuk anak harus masif dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/10).

Baca juga: Koordinasi Antarlembaga Kunci Penanganan Kasus Ginjal Akut Anak

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat per Selasa (18/10) jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dari total jumlah penderita itu, 99 di antaranya meninggal dunia.

Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran lebih jauh tentang kasus tersebut.

Gangguan ginjal akut misterius itu diduga karena keracunan (intoksikasi) etilen glikol seperti yang terjadi di Gambia. Puluhan anak di negara itu meninggal karena mengonsumsi parasetamol sirup yang mengandung senyawa etilen glikol.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, upaya pencegahan harus dilakukan dengan segera lewat langkah-langkah yang terukur.

Penguatan upaya pengawasan terhadap kandungan bahan berbahaya pada obat-obatan yang beredar di Tanah Air, kata Legislator NasDem itu, harus terus ditingkatkan dan disempurnakan.

Baca juga: Kebijakan Pencegahan Penyakit Harus Konsisten dan Terukur

Selain itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem tersebut, informasi terkait sejumlah langkah alternatif obat penurun panas yang aman bagi anak, harus masif dilakukan.

Para pemangku kepentingan, tegas Rerie, juga harus mampu memberikan informasi yang pasti terkait sejumlah obat penurun panas yang mengandung bahan berbahaya bagi anak.

Jangan sampai, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, ketidakpastian informasi terkait obat yang berbahaya dan cara aman untuk menurunkan panas pada anak, menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat.

Penanganan kasus yang menyasar anak-anak sebagai korban, ujar wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, harus benar-benar ditangani hingga tuntas untuk mencegah pertambahan jumlah kematian anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa.

Di masa sering terjadinya cuaca ekstrem yang rawan penyebaran penyakit saat ini, Rerie mendorong agar pola hidup sehat di setiap keluarga harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap anggota keluarga dari ancaman penyakit.(*)