Satu di antaranya adalah Siti Maryam yang menggantikan Hasnah Syam dari Dapil Sulawesi Selatan II karena meninggal dunia.

“Beliau adalah teman kami yang kebetulan sama-sama sebagai penggerak PKK di Sulawesi Selatan. Saya tahu persis perjuangan Kakak Hasnah, dan beliau tugasnya sangat berat. Apalagi di DPR RI yang selama empat tahun ini telah bekerja luar biasa. Kakak Hasnah adalah anggota tim yang baik di mana pun beliau ditempatkan. Namun namanya takdir, beliau selama ini tangungjawabnya begitu besar tapi seperti itulah jalannya,” ungkap Siti Maryam seusai dilantik menjadi anggota DPR RI secara resmi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

Pada Pemilihan Legislatif periode 2019-2024 lalu, Siti Maryam dari Dapil Sulawesi Selatan II memperoleh suara terbanyak ke dua dengan 47.916 suara setelah Hasnah Syam, dan berhak menduduki kursi DPR RI sepeninggal Hasnah Syam. Istri Bupati Wajo Amran Mahmud itu pun langsung tancap gas mengikuti agenda sidang Rapat Dengar Pendapat Komisi IX (posisi Hasnah Syam sebelum meninggal) dengan Kepala BPOM L. Rizka Andalucia yang membahas pengawasan obat online, peran BPOM terķait impor bahan obat, peran BPOM pelayanan darah.

“Saya yang melanjutkan kerja-kerja Kakak Hasnah yang cukup berat ini. Dan di sisa yang ada, sekitar enam bulan ke depan, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan apa yang telah beliau mulai dan hasilkan yang begitu banyak,” terang Siti Maryam.

Siti Maryam pun berharap, masyarakat Dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) tetap bisa merasakan pendampingan seperti yang selama ini Hasnah Syam lakukan.

“Mohon doanya saja, semoga saya bisa menggantikan pendampingan masyarakat khususnya di dapil Sulsel II seperti yang dilakukan Kakak Hasnah yang mewakili anggota DPR RI dan juga Fraksi Partai NasDem. Apalagi periode berikutnya, putra kakak Hasnah di periode 2024-2029 akan ke Senayan dan bisa melanjutkan perjuangan kakak Hasnah,” pungkas Siti Maryam.

(*)

Hasnah adalah anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Ia juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Barru.

Hasnah terpilih sebagai wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Selatan II yang meliputi Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare. Pada Pemilihan Legislatif 2019, ia mendapatkan 51.871 suara.

Hasnah merupakan dokter gigi. Dia dikenal sebagai pejuang yang sangat peduli dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat khususya di daerahnya. Ia juga sangat aktif dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Barru.

Beberapa program diinisiasi Hasnah dalam rangka penurunan angka stunting di Barru dan Sulawesi Selatan. Salah satunya ialah One Day One Egg (satu hari satu telur) yang merupakan gerakan memberikan satu butir telur per hari kepada anak. Diharapkan gerakan itu mampu mempercepat penambahan gizi bagi anak sehingga terhindar dari stunting.

Gerakan yang diinisiasi Hasnah Syam tersebut mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Barru. Pada 2021, angka stunting mencapai 26,40%, turun secara signifikan sebesar 12,3% pada 2022 menjadi 14,10%.(dis/*)

Dalam sambutannya, Hasnah menekankan pentingnya pengetahuan masyarakat terkait farmasi dan alat kesehatan yang baik dan berkualitas. Pengetahuan itu penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengaplikasiannya.

“Kesediaan farmasi dan alat kesehatan itu penting. Dan yang paling penting harus diketahui ialah penggunaannya yang tepat,” ujar Hasnah.

Wakil rakyat dari Dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu mengingatkan akan bahaya yang bisa terjadi jika menggunakan alat kesehatan yang tidak diketahui fungsinya.

“Hal penting lainnya adalah jangan mudah tergiur akan iklan-iklan yang beredar di tengah masyarakat, apalagi mengonsumsi obat tanpa anjuran atau resep dari dokter,” tukas Hasnah.

(dis/*)

“Upaya yang perlu dilaksanakan adalah terus mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, melakukan cek kesehatan secara dini dan dilakukan secara rutin,” ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hasnah Syam, dalam diskusi bertajuk ‘Waspada Diabetes Menggerogoti Usia Produktif’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/11).

Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF), diperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 19,47 juta jiwa pada 2021. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai peringkat teratas penderita diabetes di ASEAN.

“Diabetes adalah penyakit paling cepat pertumbuhannya di abad 21, yaitu lebih dari setengah miliar manusia di dunia hidup dengan diabetes dan diproyeksikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Hasnah.

Hasnah mengatakan, diabetes di Indonesia masih sulit untuk dikendalikan. Selain faktor kurangnya fasilitas kesehatan, kesadaran masyarakat terkait penyakit itu juga masih sangat minim.

“Diabetes di Indonesia masih sangat sulit ditangani karena yang bersangkutan tidak tahu bahwa dirinya terdiagnosa diabetes. Terkadang masyarakat sudah sadar, sudah mau cek rutin setiap bulan, tapi terkendala dengan tidak adanya stik diabetes (alat cek gula darah) di laboratorium,” tegas Hasnah.

Lebih lanjut Hasnah mengaku prihatin karena diabetes tidak hanya menjangkiti orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. “Kasusnya meningkat setiap tahun dan ini dominan menjadi kelompok yang tidak menyadari sebagai penyandang diabetes,”

Sebagai langkah pencegahan, Hasnah mengajak masyarakat untuk menerapkan pola makan sehat, mengurangi konsumsi gula, hingga olah raga rutin.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah gencar melakukan sosialisasi penyakit ini, serta menyediakan alat deteksi dini diabetes di Posyandu dan Posbindu (Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) yang merupakan layanan kesehatan terdekat.

“Diabetes adalah masalah kita dan masalah bangsa,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

(dis/*)

Sosialisasi tersebut hasil kerja sama Hasnah dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI, yakni BPJS Kesehatan. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai JKN dan KIS.

“Saat ini di Barru, warga yang telah tercover BPJS Kesehatan sudah mencapai 90 %. Oleh karena itu, penting untuk masyarakat agar dapat mengetahui isi program JKN-KIS ini,” kata Hasnah di depan peserta sosialisasi.

Melalui acara tersebut, kata Hasnah, masyarakat juga mendapatkan pengetahuan soal jenis pengobatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut ia berharap BPJS Kesehatan dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Hal ini menjadi perhatian kami agar masyarakat Barru mendapatkan kepastian jaminan kesehatan yang baik,” tukas legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

(dis/*)

“Tujuan sosialisasi pada hari ini untuk memberikan pemahaman dan memastikan seluruh tenaga kerja sudah mendapatkan jaminan ketenagakerjaan,” ujar Hasnah.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Hasnah punya kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk dalam penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja.

“Ini salah satu fungsi kedewanan kami, yaitu selaku fungsi pengawasan,” tegas legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

Selain itu, Hasnah juga ingin memastikan PT Bomar Biopova Akuakultura sudah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditentukan.

“Saya bersyukur para pekerja di PT Bomar ini sudah diikutsertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ini menandakan bahwa di PT Bomar sudah menerapkan program perlindungan ketenagakerjaan,” tukasnya.

(dis/*)

“Program-program ketenagakerjaan yang dihadirkan negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ini penting untuk melindungi para pekerja,” ujar Hasnah dalam sosialisasi Program Ketenagakerjaan, di PT Layar Perkasa Nusantara, Barru, Sulsel, Rabu (1/11).

Sosialisasi tersebut merupakan kerja sama Hasnah dengan Kemenaker. Kegiatan itu diikuti pimpinan dan karyawan PT LPN.

Hasnah menjelaskan, Kemenaker mempunyai sejumlah program bagi tenaga kerja. Di antaranya, jaminan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan subsidi upah (BSU), dan pasar kerja.

“Harapan saya, semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pekerja di PT LPN, sehingga mereka mampu mengetahui apa hak dan kewajiban sebagai karyawan,” ujarnya.

(dis/*)

Sosialisasi yang mengusung tema ‘Remaja Bergerak Remaja Berdampak’ itu merupakan kerja sama BKKBN dengan Pemkab Barru dan Hasnah Syam. Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Kaka GenRe serta Pengurus Forum GenRe Indonesia Kabupaten Barru.

“Duta GenRe merupakan brand ambassador dan figur motivator Program GenRe, sehingga promosi Generasi Berencana di lingkungan remaja bisa lebih efektif, karena komunikasi yang dilakukan adalah pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja,” ujar Hasnah.

Hasnah menyebut, Program GenRe menjadi wadah mengembangkan karakter remaja dengan mengajarkan remaja untuk menjauhi perilaku negatif seperti pernikahan dini, seks pranikah, serta narkotika.

“Duta GenRe dapat memotivasi serta membimbing remaja untuk melewati lima transisi kehidupan remaja, mulai dari melanjutkan pendidikan, membangun karier, membina keluarga kecil bahagia sejahtera, menerapkan pola hidup sehat, dan bersosialisasi kepada masyarakat,” jelas Hasnah.

Legislator dari dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu mengatakan, agar remaja mampu merencanakan masa depan maka perlu pengarahan sejak dini, bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik, berkeluarga di usia yang ideal, yaitu perempuan 21 tahun dan pria 25 tahun, serta menjadi anggota masyarakat yang baik. (*)

Kali ini sosialisasi digelar di halaman PT Esaputlii Prakarsa Utama, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kamis (26/10). Kegiatan itu diikuti seluruh karyawan perusahaan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Hasnah mengatakan, kegiatan itu dalam rangka memberikan informasi serta menambah wawasan para karyawan tentang program ketenagakerjaan dari Kemenaker.

“Kemenaker punya berbagai program, seperti jaminan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan subsidi upah (BSU), dan pasar kerja,” ujar Hasnah di depan para pekerja.

Hasnah berharap kegiatan itu dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pekerja di PT Esaputlii Prakarsa Utama, utamanya terkait dengan program ketenagakerjaan.

“Jadi ayo semuanya, baik perusahaan maupun karyawan untuk ikut dan memanfaatkan program-program ketenagakerjaan yang ada,” imbau Hasnah.

(dis/*)

Kali ini sosialisasi digelar di PT Phillips Seafoods Indonesia, Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Barru, Sulsel, Rabu (18/10). Ratusan karyawan mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Hasnah mengatakan, kegiatan ini dalam rangka memberikan informasi serta menambah wawasan dan pengetahuan karyawan tentang program ketenagakerjaan dari Kemenaker dan K3.

“Kemenaker mempunyai berbagai program, seperti jaminan ketenagakerjaan, pelatihan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, bantuan subsidi upah (BSU), pasar kerja, dan lainnya,” ujar Hasnah di depan peserta sosialisasi.

Hasnah berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat kepada para pekerja di PT Phillips Seafoods Indonesia, utamanya terkait dengan program ketenagakerjaan dan prosedur K3.

“Jadi saya mengajak, baik perusahaan maupun karyawan untuk ikut dan memanfaatkan program-program ketenagakerjaan yang ada. Ini juga tak kalah penting, yakni diberlakukannya K3 di tempat kerja,” tukas Hasnah.

(dis/*)

“Kesehatan merupakan harta paling berharga dalam hidup ini. Saya mengajak seluruh masyarakat melaksanakan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk meningkatkan derajat kesehatan,” ujar Hasnah dalam sosialisasi Germas bersama Kementerian Kesehatan, di Kelurahan Kiru Kiru, Soppeng Riaja, Barru, Sulsel, Selasa (17/10).

Hasnah mengatakan, ada pergeseran pola penyakit yang dialami masyarakat. Sebelumnya, penyakit menular merupakan penyebab utama kematian. Namun, belakangan lebih banyak penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, jantung.

“Perubahan ini antara lain disebabkan oleh perilaku atau gaya hidup manusia,” imbuh legislator dari Dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

Menurutnya, penyakit tidak menular disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang olahraga, pola makan tidak sehat, minuman beralkohol, dan kebiasaan merokok.

“Untuk itu kami mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan olahraga teratur, makan bergizi, perbanyak konsumsi sayur dan buah, dan hindari alkohol serta rokok,” tutup Hasnah.

(dis/*)

“Alhamdulillah Kabupaten Barru menjadi daerah yang berkontribusi besar dalam percepatan penurunan angka stunting di Sulsel,” ujar Hasnah dalam acara sinkronisasi dan koordinasi melalui review program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Sulawesi Selatan Tahun 2023, di Sungguminasa, Gowa, Sulsel, Senin (2/10).

Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Pada 2021, angka stunting di kabupaten tersebut mencapai 26,40%, turun secara signifikan pada 2022 menjadi 14,10%. Angka tersebut jauh lebih rendah dari angka stunting nasional 21,6 %.

Hasnah yang juga Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Barru itu menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan buah kerja sama seluruh pihak di Barru. Salah satunya melalui pemberian asupan telur bagi anak-anak melalui program one day one egg.

“Kunci keberhasilannya adalah berkat niat, keinginan dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua stakeholder untuk melakukan percepatan melalui inovasi. Salah satunya one day one egg,” imbuh Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

Selain program tersebut, lanjut Hasnah, beberapa program lain juga turut andil dalam percepatan penurunan stunting. Semua pihak berkolaborasi menciptakan terobosan dan inovasi.

“Banyak kabupaten atau daerah lain melirik program one day one egg. Mereka studi tiru ke Kabupaten Barru,” tukasnya.

(dis/*)

“Saat ini banyak sekali bedak racikan yang tersebar di pasar. Tentunya kita tidak tahu bagaimana keamanan produk itu,” ujar Hasnah saat melakukan sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan, di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Senin (25/9).

“Banyak informasi penting yang tidak diketahui oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini kita berupaya untuk meneruskan informasi yang bermanfaat,” imbuhnya.

“Selalu gunakan Cek Klik dalam memilih obat, makanan, dan kosmetik agar produk yang kita konsumsi bisa dipastikan aman,” pungkas Hasnah.

Dalam acara kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan itu, Hasnah menyampaikan berbagai program yang bisa diikuti para pekerja. Di antaranya BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKK), serta berbagai pelatihan kerja lainnya.

“Kegiatan ini dalam rangka memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada para karyawan tentang program-program maupun sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),” ujar Hasnah di depan ratusan peserta.

Hasnah berharap kegiatan itu dapat memberikan pemahaman dan memberi manfaat kepada para pekerja PLTU Barru, utamanya terkait program ketenagakerjaan dan K3.

Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu mengatakan, sistem kerja terus bertransformasi dan berkembang. Sistem keselamatan dan jaring pengaman bagi para pekerja juga harus terus disesuaikan.

“Ke depan, bahaya kerja juga mungkin terjadi di luar tempat kerja. Untuk itu, semua pihak termasuk para pengawas ketenagakerjaan harus bisa terus berkembang dan berinovasi untuk menjaga dinamika perubahan yang ada,” pungkas Hasnah.

(dis/*)

“Saya mengajak semuanya untuk terus memperkuat komitmen kita dan berkonstribusi secara aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barru,” ujar Hasnah, di Barru, Kabupaten Barru, Sulsel, Jumat (8/9).

Acara yang dibuka Bupati Barru, Suardi Saleh itu turut dihadiri stakeholder penanganan stunting di Barru. Rembuk Stunting mengusung tema Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor Pelaksanaan Aksi dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Barru Tahun 2023.

Hasnah yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru menyampaikan, secara umum penanganan stunting di Barru sudah cukup baik. Hal itu terbukti dari terus menurunnya angka prevalensi stunting di kabupaten tersebut.

“Alhamdulillah Kabupaten Barru menjadi daerah yang berkontribusi besar dalam percepatan penurunan angka stunting di Sulsel,” tandas Legislator NadsDem dari Dapil Sulsel II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu.

Bahkan kesuksesan Kabupaten Barru menangani stunting menjadi percontohan daerah lain. Yang teranyar, Pemkab Memberamo Raya berkunjung untuk meniru aksi-aksi yang dilakukan Pemkab Barru.(dis/*)

Kedatangan para kades untuk menyampaikan beberapa hal terkait revisi UU No.6/2014 tentang Desa yang tengah berlangsung. Mereka menanyakan terkait perubahan masa jabatan kepala desa, dana operasional, hingga kenaikan anggaran dana desa.

“Hari ini saya menerima 78 kepala desa dan perangkat desa dari Kabupaten Barru. Mereka menanyakan bagaimana kelanjutan revisi dari UU Desa,” ujar Hasnah.

Para kades meminta anggaran operasional untuk pemerintahan desa bisa ditingkatkan. Anggaran yang saat ini ada tidak cukup untuk operasional kades beserta perangkat, dengan kegiatan yang padat.

Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.8/2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, anggaran operasional pemerintahan desa diambil dari dana desa sebesar 3%.

“Kepala desa itu kegiatannya banyak sekali. Apalagi setiap saat kepala desa itu menerima tamu. Baik yang mengurus surat atau bahkan menyelesaikan sengketa. Nah misalnya konsumsi ini kan tidak ada anggaran. Jadi mereka mengeluarkan uang mereka sendiri,” ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu setuju jika anggaran untuk dana operasional pemerintahan desa ditingkatkan. Hal itu agar kades dan perangkat dapat bekerja maksimal, serta menghindari penyelewengan anggaran.

Terkait revisi UU Desa, jelas Hasnah, sejauh ini masih di tahap awal. Setelah disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Juli lalu, hingga kini belum ada kelanjutan pembahasannya.

“Sejauh ini belum ada informasi terkait pembahasan UU Desa. Jadi nanti kami akan koordinasikan dengan Fraksi NasDem. Usul dan masukan teman-teman kades akan kami himpun, untuk nantinya saat pembahasan UU Desa,” pungkas Hasnah.

(dis/*)

“Sosialisasi ini adalah upaya kita dalam rangka memberikan pemahaman dan mencerdaskan seluruh masyarakat. Kita tahu bahwa banyak informasi penting yang belum diketahui oleh masyarakat, termasuk cara memilih obat dan makanan,” ujar Hasnah.

“Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, khasiat obat dan makanan. Masyarakat harus selalu ingat Cek KLIK,” pungkasnya.

“Seluruh pihak, baik organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan harus bekerja sama mengatasi masalah stunting,” ujar Hasnah dalam sosialisasi dan edukasi Percepatan Penurunan Stunting bersama BKKBN, di Barru, Sulawesi Selatan, Jumat (25/8).

Hasnah mengatakan, pengetahuan masyarakat terkait pola hidup sehat harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang bahaya dan cara agar terhindar dari stunting harus dimasyarakatkan.

“Informasi terkait percepatan penurunan stunting harus menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Sosialisasi seperti hari ini gencar dilakukan hingga ke pelosok-pelosok desa,” ujar Hasnah.

Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu berharap peserta sosialisasi dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan yang didapat.

“Diharapan sosialisasi ini, masyarakat khususnya ibu-ibu dapat mempersiapkan generasi yang cerdas dan sehat,” pungkasnya.

(dis/*)

“Edukasi pencegahan stunting sangat penting dilakukan dari hulu melalui peningkatan gizi remaja dan pemeriksaan kesehatan mulai dari tiga bulan sebelum menikah,” ujar Hasnah di depan 300 anak muda yang tergabung dalam Generasi Berencana (GenRe).

GenRe adalah wadah yang dibentuk BKKBN untuk mengembangkan karakter bangsa dengan mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan napza (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis) guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan.

Dalam sosialisasi yang bekerja sama dengan BKKBN itu, Hasnah mengatakan sosialisasi pencegahan stunting penting dilakukan, termasuk bagi remaja. Para remaja kelak akan menjadi orangtua dan diharapkan menghasilkan generasi baru yang tidak stunting.

“Ideal usia menikah minimal 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki laki. Di usia tersebut, dari segi mental dan fisik sudah siap berumah tangga, alat reproduksi juga sudah siap membuahi sehingga mengurangi risiko melahirkan anak stunting,” urainya.

Hasnah pun mengapresiasi program GenRe dari BKKBN. Ia mendukung segala upaya pencegahan dan penurunan stunting.

“Termasuk hari ini, kami mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan edukasi kepada remaja,” tukasnya.

(dis/*)

“Kehadiran kami di tempat ini adalah sebagai wujud keprihatinan pada warga yang terkena musibah. Kami juga membawa sedikit bantuan, untuk meringankan beban para korban,” ujar Hasnah, Selasa (15/4).

Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II (Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu sangat prihatin atas musibah kebakaran yang menimpa warganya.

“Sabbarakki, musibah ini adalah ujian dan pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Insya Allah akan digantikan yang lebih besar lagi oleh Allah SWT,” ujar Hasnah.

Berdasarkan informasi, kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 WITA diduga disebabkan oleh kompor yang lupa dimatikan saat memasak. Enam unit Damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.(dis/*)