Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Dapil Bali, I Nengah Senantara, dikukuhkan sebagai Ketua DPW NasDem Bali.

Dalam sambutannya, Surya Paloh menegaskan pentingnya menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Partai NasDem di setiap langkah politik. Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Bali, terutama di sektor pariwisata, yang menurutnya, belum tergarap maksimal.

“Targetnya lebih baik lagi ke depan. Saya melihat bagaimanapun Bali masih mempunyai potensi jauh lebih besar yang belum tergali padahal mendapat anugerah Tuhan. Sebagai pusat pariwisata, Bali masih ada kekurangannya seperti infrastruktur, ini keprihatinan NasDem,” ujar Paloh.

Usai pelantikan, dilanjutkan prosesi serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru. Surya Paloh turut memberikan apresiasi kepada Julie Sutrisno Laiskodat, mantan Ketua DPW NasDem Bali, atas kepemimpinannya yang dinilai berhasil membawa perubahan signifikan.

“Saya mensyukuri dan memberi penghargaan kepada saudari Julie yang telah mengantarkan seluruh misi dengan pertanggungjawaban yang sudah diberikan, sehingga NasDem Bali sejak lahirnya baru Pileg 2024 mampu mengantarkan satu perwakilan provinsi ke pusat sebagai anggota DPR RI,” ungkap Paloh.

Sementara itu, I Nengah Senantara menyatakan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi ke seluruh DPD se-Bali serta membuka ruang lebih besar bagi generasi muda untuk bergabung dengan Partai NasDem.

“Rencana terdekat tentu melakukan konsolidasi ke seluruh DPD, kalau anak muda yang hadir ini saya undang, mereka simpatisan saya dulu dan saya berharap mereka bisa bergabung karena kami mengajak seluruh generasi termasuk gen z,” kata Senantara.

Ia juga mengenang perjalanan panjangnya hingga berhasil memperoleh satu kursi DPR RI dari Dapil Bali. Capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Partai NasDem Bali di kancah nasional.

Di sisi lain, Julie Sutrisno Laiskodat mengaku bersyukur atas capaian yang diraih selama masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan NasDem Bali tak lepas dari kerja keras seluruh pengurus daerah dalam membangun kekuatan politik yang berakar di masyarakat.

“Pelantikan pengurus DPW NasDem Bali ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Bali serta mendukung program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Julie yang juga anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem itu.

(WH/GN)

“Saya lebih mengusulkan adanya revolusi terhadap kelembagaan dari Pertamina. Bukan reformasi, tapi revolusi total,” tegas Nengah saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Bali itu mengungkapkan, Pertamina beserta subholding mesti digawangi individu yang berintegritas, kompeten, dan antikorupsi agar terhindar dari tindakan yang menggerogoti keuangan negara.

“Artinya, semua yang terlibat dalam manajemen Pertamina harus diaudit ulang, tidak ada istilah titipan lagi, yang memang benar-benar sudah terlibat harus dikeluarkan, jangan seperti tadi istilahnya dibubarkan Petral tapi masuk lagi ke manajemen Pertamina muncul persoalan yang sama,” ungkap Nengah.

Menurutnya, perbaikan tata kelola Pertamina harus segera dilakukan, karena praktik korupsi mengoplos Pertamax yang mengejutkan publik terindikasi berlangsung sejak 2018 hingga 2023.

Artinya, kata dia, diduga banyak pihak dari jajaran direksi yang terlibat dan lemahnya pengawasan komisaris maupun pihak eksternal terhadap dugaan rasuah di tubuh Pertamina.

“Saya lebih menekankan pada tata kelolanya. Karena sesuai catatan yang ada, korupsi ini terjadi sejak tahun 2018 sampai 2023. Artinya waktunya sangat Panjang. Pertanyaan saya untuk direksi, apa yang dilakukan oleh komisaris selama lima tahun? Kami minta datanya. Apakah benar-benar melakukan pengawasan, pengawasannya sejauh apa?” paparnya.

“Pengawasan di internal seperti apa yang dilakukan selama lima tahun? Ada juga pengawasan eksternal, BPK, apa reportnya BPK selama 5 tahun?” lanjutnya.

Ia mengkhawatirkan, megakorupsi di Pertamina dilakukan berjemaah sehingga pengawasan mengendur dan terjadinya keleluasaan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan keuangan negara.

“Kalau tidak terjadi kerja sama, korupsi berjemaah tidak berlangsung sampai lima tahun. Ini prihatin saya,” ujarnya menegaskan.

Nengah menilai, megakorupsi Pertamina serupa ‘kebakaran’ dahsyat yang menggemparkan Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, sukar untuk menolak kemungkinan bahwa korupsi hanya dilakukan seorang diri.

“Hari ini rakyat Indonesia termasuk negara-negara seluruh dunia kaget dengan ‘kebakaran’ di Pertamina. Kenapa? Penyebab utamanya korupsi dilakukan oleh direksi top management-nya, yang artinya apa, kalau sekaliber top management-nya melakukan korupsi artinya dilakukan berjemaah. Hampir semua terlibat,” ujar dia.

Apalagi, imbuhnya, nilai kerugian akibat megakorupsi tersebut sangat fantastis, diperkirakan lebih dari Rp1.000 triliun.

“Tentu nilai korupsinya sangat fantastis, mencapai Rp1.000 triliun. Bisa dibayangin enggak, angka 1.000 triliun,” tegasnya.

(Safa/*)

I Nengah Senantara, yang juga Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin DPW Partai NasDem Bali.

“Hari ini, serah terima jabatan DPW dari sebelumnya Kakak Julie yang terhormat. Beliau dulunya (Ketua) DPW Bali, nah sekarang saya, I Nengah Senantara, dikasih tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan tugas-tugas beliau di Bali,” ujarnya.

Politisi asal Desa Tembok, Buleleng, Bali itu menegaskan bahwa semangat kepemimpinannya sejalan dengan visi Ketua Umum Surya Paloh untuk membangun dan mengembangkan Partai NasDem di Bali.

“Kita tahu semua, Bali identik dengan warna merah. Tetapi berkat bimbingan beliau (Julie Sutrisno Laiskodat), saya sering sebut beliau adalah Margaret Thatcher-nya Bali, yang luar biasa men-support, mendorong, dan tentu mengedukasi kami sehingga Astungkara, syukur Alhamdulillah, dua periode sebelumnya tidak lolos, sekarang saya bisa lolos ke Senayan,” kata dia.

Selain sukses meraih kursi di DPR RI, lanjut dia, sebagai bukti kemajuan, Partai NasDem di Bali juga telah meloloskan satu kepala daerah yakni di Kabupaten Karangasem. Ke depan, dia bertekad untuk terus memperkuat basis dukungan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali melalui Partai NasDem.

Dalam menatap Pemilu 2029 mendatang, I Nengah berharap perolehan kursi Partai NasDem di Bali bisa meningkat.

“Untuk DPR RI, mudah-mudahan bisa dua kursi. Tapi yang jelas, dari peta politik yang saya pelajari, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, bisa naik dari yang ada sekarang,” tambahnya.

I Nengah juga mengakui bahwa tantangan politik bagi Partai NasDem di Bali masih cukup berat, terutama dengan dominasi dua partai besar. Namun dengan optimisme dan konsolidasi yang matang, dia yakin hal-hal baik dapat diraih Partai NasDem ke depan.

“Untuk Partai NasDem, tantangan ke depan tetap sama karena ada dua kubu yang sekarang mengkristal cukup kuat, PDIP dan Gerindra. Namun, dengan dinamika yang ada sekarang, saya melihat peluang untuk Bali, tumbuhnya di tingkat satu dan tingkat dua cukup signifikan,” kata dia.

(WH)

“Saya dari Dapil Bali. Di Bali toko-toko modern, baik Alfamart, Indomaret, termasuk Circle, sudah merambah masuk ke desa-desa, ke banjar-banjar. Ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Menindas kearifan lokal,” tegas Nengah saat Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Utama Perum Bulog Novy Helmy Prasetya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Legislator Partai NasDem itu mengungkapkan, pendirian toko modern yang terlalu masif justru membahayakan kearifan lokal dan menggerus potensi ekonomi masyarakat lokal.

Ia menilai masalah tersebut bukan hanya terjadi di Bali, tetapi juga di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

“Orangtua kita, bapak-bapak kita, buka warung di pedesaan terlindas habis oleh produk toko modern,” ungkap Nengah.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan harus membatasi pendirian toko modern agar tidak merangsek masuk ke pedesaan. Bahkan, sekalipun toko modern akan didirikan di perkotaan, perlu adanya syarat lokasinya berjauhan dengan pasar tradisional.

“Tolong dibatasi, gerai-gerai baru toko modern ini tidak masuk ke pedesaan. Sesuai dengan rule-nya, aturan yang ada, toko modern boleh dibuka di perkotaan dan persyaratan saat buka di pedesaan harus ada radius sekian kilometer dari pasar tradisional,” paparnya.

Untuk itu, Nengah berharap Kementerian Perdagangan memiliki perhatian khusus agar kearifan lokal Indonesia dapat dilindungi dari gempuran pendirian toko-toko modern.

“Ini PR buat Pak Menteri, karena dari tadi kita bicara ekspor, impor. Nanti gimana perlindungan terhadap kearifan lokal yang kita miliki?” tanya Nengah.

“Jadi mohon dipertegas pendirian toko modern di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Bali,” imbuhnya.

(Safa/*)

“Tadi dari PT Dani Tasha Lestari menyampaikan ada keterlambatan 11 bulan. Nah menurut pendapat saya, perjanjian jangan kan sampai terlambat 11 bulan, 1×24 jam pun sudah wanprestasi. Itu harus dipahami dulu,” ujar Nengah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPRdengan PT Dani Tasha Lestari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Bali itu, menilai keberatan PT Dani Tasha Lestari terkait pencabutan pengalokasian lahan dan perobohan bangunan mesti merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Terlebih, terdapat klausul kewajiban PT Dani Tasha Lestari yang perlu memperpanjang sewa, dua tahun sebelum masa perjanjian berakhir. Termasuk menyertakan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar uang wajib tahunan (UWT).

“Pada saat PT Dani Tasha Lestari melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan BP Batam, biasanya itu tercantum aturannya. Berapa bulan belum berakhir harus memberitahukan perpanjangan. Apakah itu ada? Dua tahun minimal. Nah itu artinya wanprestasi sudah jelas,” ungkapnya.

Menurutnya, BP Batam berkewajiban untuk memastikan tujuan pemanfaatan lahan seluas 20 hektare yang dikelola PT Dani Tasha Lestari. Terutama, berkaitan dengan kontribusi PT Dani Tasha Lestari terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Objeknya adalah ada 20 hektare, tentu BP Batam ingin tahu apa yang akan diperbuat di atas lahan 20 hektare itu, karena yang kita pahami dan yang saya tahu, begitu mengontrakkan lahan pastinya pihak pemda berharap ada income PAD di sana,” jelasnya.

Untuk itu, prahara antara BP Batam dan PT Dani Tasha Lestari mesti segera dituntaskan, terutama untuk memastikan tujuan pemanfaatan lahan dan kontribusi pada pendapatan daerah.

“Tetapi ternyata persentase tidak jelas, nah itu ada dua hal yang barangkali didiskusikan lebih jauh. Nah ini yang 10 hektare jelas kan sudah wanprestasi. Yang kedua, 20 hektare itu pun kalau tidak jelas peruntukannya pasti BP Batam juga keberatan,” pungkasnya.

(Safa/*)

Pasalnya, kebijakan importasi Kementerian Perdagangan mengakibatkan produk buatan dalam negeri tak mampu bersaing melawan derasnya produk asing.

“Dari hasil audiensi yang kami dari Fraksi NasDem lakukan terhadap beberapa pengusaha, mereka minta peninjauan kembali kebijakan impor kita. Berdasarkan paparan mereka, kebijakan kita sangat mudah terhadap barang impor, sehingga produk yang dihasilkan terutama tekstil yang diproduksi Indonesia tidak bisa bersaing,” ujar Senantara saat Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Bali itu menuturkan, berdasarkan sejumlah catatan, industri tekstil Indonesia menyumbang devisa terbesar kedua terhadap postur ekonomi nasional.

“Devisa yang dihasilkan oleh tekstil itu nomor dua terbesar, selain minyak dan gas. Kurang lebih US$14,5 miliar. Dan mempekerjakan tenaga kerja hampir 4,3 juta orang,” ungkap Senantara.

Ia menegaskan bahwa hadirnya toko berbasis daring atau e-commerce begitu membanjiri Indonesia, tetapi terdapat sejumlah produk yang tak mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Tadi disinggung hampir semua produk yang ada di e-commerce, produk asing yang membanjiri negara kita. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, produk asing menggunakan huruf asing, terutama Tiongkok. Apalagi yang terjadi kalau itu menimbulkan dampak karena huruf itu kita enggak tahu artinya,” tegas Senantara.

Untuk itu, dia meminta Menteri Perdagangan untuk lebih mengoptimalkan peran satuan tugas (satgas) untuk menaruh perhatian terhadap penyebaran produk asing di Indonesia.
Perlu langkah preventif untuk memilah produk asing yang diperjualbelikan di Indonesia.

“Satgasnya Pak Menteri tolong diperhatikan dengan baik. Barang impor boleh masuk tetapi ada tindakan preventif. Tidak serta merta semua merek bisa masuk, semua barang bisa masuk, tapi tidak memenuhi kriteria yang kita harapkan, karena persoalan itu pasti menimpah rakyat,” pungkas Senantara.

(Safa/*)

“Dalam rapat tadi, kami mempertanyakan kesiapan Bendungan Sidan, apakah bisa beroperasi on schedule, yang dijadwalkan selesai 2024 ini. Tentu, manfaat yang kita harapkan bisa mengatasi masalah air di Bali yang sekarang lagi ada kesulitan,” ungkap anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (14/11).

Anggota Fraksi Partai NasDem pertama dari Bali ini menjelaskan, kebutuhan air di Bali semakin mendesak, lantaran memiliki ribuan properti komersial seperti hotel, vila, dan restoran yang bergantung pada pasokan air yang stabil. Selama ini, ungkapnya, banyak properti yang terpaksa menggunakan PDAM yang tidak stabil.

Sedangkan, jika mengunakan air tanah, sulit lantaran perizinan penggunaan yang tidak mudah diperoleh karena telah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Isu itu, menurutnya, menambah tantangan dalam memenuhi kebutuhan pasokan air di Bali.

“Kita berharap dengan adanya Bendungan Sidan ini, bisa mengatasi kebutuhan air untuk properti di Bali. Sekarang properti yang ada di Bali dipaksakan untuk menggunakan air PDAM, sementara PDAM sering tidak stabil. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada banyak masalah bagi properti-properti kita,” imbuhnya.

I Nengah juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar menjalin kolaborasi yang efektif guna memastikan penyelesaian bendungan tepat waktu sekaligus manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat Bali.

Baginya, ketepatan waktu dan implementasi sistem pengolahan air yang efektif bisa menekan krisis air sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, yang juga sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya air.

“Harapan kita, terutama untuk pengusaha properti dan masyarakat, ini benar-benar bisa terjawab dan tidak lagi ada kesulitan air,” tandas I Nengah.

(dpr.go.id/*)