“Jadi sangat berat. Yang menjadi persoalan di Polda NTT adalah masalah personel dan logistik. Ini penting sekali,” ujar Jacki di Mapolda NTT, Kupang, Rabu (24/7).

Jacki menguraikan, NTT memiliki banyak pulau dan ada beberapa pulau yang susah diakses. Menjelang pemilu dan pilkada, Polda NTT banyak menemui kendala dalam menerjunkan personel untuk pengamanan.

“Mau mobilitas untuk memindahkan pasukan dan memetakan personel dalam melaksanakan pengamanan saat pesta demokrasi, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar,” kata mantan Kapolda NTT itu.

Legislator dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu berjanji akan menyampaikan persolan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (monic/dis/*)

Seleksi penerimaan catar Akpol di NTT menuai polemik di masyarakat. Ada beberapa pihak yang menuduh terjadi praktik KKN dalam proses seleksi. Hal itu berdasarkan fakta bahwa empat dari 11 catar yang dinyatakan lulus seleksi adalah putra asli NTT, dan sisanya pendatang.

Jacki diterima Wakapolda NTT Brigjen Pol. Awi Setiyono beserta panitia penerimaan catar Akpol 2024. Panitia seleksi menjelaskan bahwa proses penerimaan sudah sesuai prosedur dan diawasi dengan ketat. Tuduhan terkait adanya KKN pun dibantah.

Dijelaskan bahwa 11 catar yang lolos merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di NTT. Terkait tujuh catar yang bukan asli suku NTT, mereka lahir dan besar di NTT serta berhak mendapat kesempatan yang sama.

Setelah menerima penjelasan, Jacki memastikan bahwa proses seleksi sudah sesuai prosedur yang ada. Ia pun meminta masyarakat tidak terbawa isu liar tentang suku, agama, dan ras (SARA).

“Semua yang lulus itu tidak bisa diakalin, karena hasilnya memang sudah begitu. Ada lima orang yang masuk kuota Mabes Polri dan enam orang kuota reguler. Kalau kuota Mabes itu ada persoalan, maka pasti kami panggil Kapolri untuk rapat dengar pendapat,” tegas Jacki.

Pada pengumuman kelulusan catar Akpol di Polda NTT, dinyatakan 11 orang lulus, enam di antaranya adalah kuota reguler dan lima merupakan kuota Mabes Polri. Semua catar Akpol itu akan mengikuti seleksi lanjutan di Semarang, dan yang lolos tahapan ini baru mengikuti pendidikan.(monic/dis/*)

Lembaga antirasuah itu didorong meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Partai NasDem menyoroti masalah kinerja KPK. KPK ini institusi kecil dan ramping, harusnya lebih kuat dan menggigit,” ujar Jacki dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Ketua KPK, Nawawi Pomolango, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), kinerja KPK turun secara signifikan. Potensi kerugian negara yang diusut KPK pada 2020 sebesar Rp6,2 triliun, pada 2021 turun menjadi Rp805 miliar. KPK melaksanakan tujuh operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020-2021. Angka itu turun dari 21 dan 30 OTT pada dua tahun sebelumnya.

Menurut Jacki, KPK diisi oleh personel-personel terbaik dari berbagai institusi penegak hukum. Harusnya ini menjadi modal berharga agar kinerja KPK terus membaik.

“Yang menjadi persoalan kinerja yang tadi disampaikan, dan kita lihat kenyataan, kinerjanya cukup menurun. Ini perlu diperhatikan,” tandasnya.

Jacki menegaskan, tren menurunnya kinerja KPK memang tidak semata-mata berasal dari manajemen internal. Ada banyak faktor yang memengaruhi penurunan kinerja tersebut.

“Memang ada faktor-faktor yang memengaruhi dari luar. Bisa politik dan lain sebagainya masuk ke dalam hingga memengaruhi kinerja. Coba diberikan dorongan ke dalam yang bisa membuat perubahan yang diharapkan rakyat dalam pemberantasan korupsi,” ujar legislator dari dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

Tren menurunnya kinerja KPK juga memengaruhi kepercayaan publik pada lembaga tersebut.

Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia pada 4-5 April 2023, KPK hanya menempati posisi ke-7 lembaga yang dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan 62,1 %. KPK di bawah lembaga TNI, Kepresidenan, Kejagung, MK, Pengadilan, dan Polri. Padahal sebelumnya KPK selalu menempati posisi atas bersanding dengan TNI.

“Mohon kinerja ini ditingkatkan. Jangan sampai turun terlalu jauh. Dari kinerja itulah nanti kepercayaan masyarakat terbangun,” tegas Jacki.

(dis/*)

“Presisi itu semboyan untuk bekerja. Tapi intinya adalah bagaimana kita membikin polisi bisa mandiri dan bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas,” ungkap Jacki Uly di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Jacki juga tidak menampik anggapan polisi sebagai lembaga yang banyak dicintai tetapi sekaligus dibenci banyak orang.

“Oleh karena itu, salah satunya adalah harus memberikan kesempatan polisi bekerja dengan baik dan mandiri, tidak perlu ikut campur terutama politik. Jika politik masuk ke dalam, pasti celaka tigabelas dalam penegakan hukum,” tandas Jacki.

Oleh karena itu, legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu menjelaskan, polisi butuh meningkatkan kemampuan anggota, sistem rekrutmen yang bagus yang menjauhkan sistem uang dan sebagainya.

“Dan satu lagi yang kadang dilupakan, bagaimana mereka bisa dekat dengan rakyat,” tegas Jacki.

Jacki mengungkapkan, cara mendekatkan polisi dengan rakyat adalah dengan memaksimalkan polisi yang berada di lapangan agar melakukan pendekatan kepada masyarakat sekaligus memberikan penjelasan.

“Contohnya Bhabinkamtibmas, mereka yang ada di lapangan yang sehari-hari mengikuti denyut nadi kehidupan rakyat. Polisi jangan sampai seperti pemadam kebakaran, ada kejadian baru bergerak,” urai Jacki.

Untuk itu polisi harus bekerja dengan mencari mana yang lemah, mana yang tidak baik, agar bisa diluruskan dengan cara memberi edukasi kepada masyarakat, sehingga penindakan adalah jalan terakhir.

“Kita sama-sama harus membesarkan polisi, dengan cara harus tetap mengawasi mereka bekerja, kemudian kita memberikan kesempatan mandiri, bekerja tanpa dipengaruhi unsur apapun terutama politik, sehingga polisi dapat menegakkan hukum dengan baik,” pungkas Jacki.

(*)

“Anggaran itu tidak boleh dikurangi. Kita tadi mendengar dari ketua pengadilan bahwa masalah narkoba adalah kejahatan tertinggi di Banten, sehingga tidak tepat bila anggarannya dipotong. Nanti akan kami sampaikan dalam rapat dengan Kepala BNN mengenai masalah ini. Akan jadi perhatian kami,” ungkap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Jacky Uli saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Banten, Kakanwil Kumham, Kejaksaan Tinggi, dan BNN Provinsi Banten, di Serang, Banten, Senin (4/3).

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu menerangkan, secara geografis, Banten terletak dalam suatu daerah yang mempunyai pelabuhan, dan pelabuhan itu menghubungkan antara Pulau Sumatra dan Jawa. Terkadang dari Sumatra narkoba dikirim melalui kapal menuju perusahaan yang ada di Banten.

“Kontainer bisa isinya lain dan sebagainya. Itu cara agar mereka mengembangkan penyebaran narkotika. Untuk itu diperlukan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam masalah penanganan narkoba,” terang Jacky.

Di sisi lain, Jacky menilai BNN mesti dilengkapi, baik secara jumlah personel maupun anggaran.

“Kalau kita tahu ada kejahatan tinggi maka mesti diperkuat keuangan dan personel. Ketika anggaran ditambahkan, kemudian personel juga ditambah. Karena apa? Karena kejahatan narkoba cukup tinggi di daerah ini,” ujar mantan Kapolda NTT itu.

Ditegaskan Jacki, penanganan kasus narkotika belum efektif. Hal itu sebagaimana disampaikan dalam laporan bahwa masih banyak kasus narkoba berskala besar yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air. (dpr.go.id/*)

Dalam kesempatan tersebut, Jacki menemui tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat.

Dalam sambutannya Jacki menyampaikan terima kasih kepada warga desa yang telah menerimanya. Jacki mengungkapkan kunjungannya kali ini dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI.

“Saya masih ingat betul, ada beberapa anak dari daerah ini yang menjadi polisi sewaktu saya menjabat sebagai Kapolda NTT. Tapi sekarang saya menjadi anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum & HAM,” terang Jacki.

Ditambahkan Jacki, mitra kerja Komisi III adalah Polri, BNN, Kemenkum dan HAM, Komisi Yudisial, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya.

“Oleh karenanya, bagi bapak dan ibu sekalian yang mau bertanya dan menyampaikan aspirasi, silahkan. Informasi itu akan ditampung dan diperjuangkan ke pusat,” jelas Jacki.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Rote Ndao, Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Malaka, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) itu juga mempersilahkan warga menyampaikan aspirasi di luar bidangnya sebagai anggota Komisi III DPR RI.

“Silahkan sampaikan aspirasi lain seperti bidang pertanian, rumah layak huni, beasiswa PIP, dan bantuan sosial lainnya. Tetap akan diperjuangkan dan selama ini hasilnya juga sudah dirasakan warga,” ungkap Jacki.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ramedue, Hendrik menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut. Ia menilsi Jacki adalah sosok wakil rakyat yang punya komitmen kuat dalam memperhatikan persoalan yang ada di lapangan.

“Kami berterima kasih karena Bapak Jacki sudah berkunjung langsung ke kampung kami. Kami sudaah mengenal Bapak Jacki sejak menjabat sebagai Kapolda NTT,” katanya.

Hendrik mengatakan saat menjadi Kapolda NTT, banyak anak daerah bisa menjadi polisi atas kebijakan yang mengutamakan putra-putri terbaik asal NTT.

“Ini sebuah langkah yang bijaksana dan sungguh berharga bagi masyarakat di daerah,” tukas Hendrik.

(monic/*)

“Persepsi penanganan narkoba itu kadang berbeda antara pemda dan BNN. BNN memang sudah dipersiapkan anggaran sebaik-baiknya, (namun) pemda sebagai stakeholder bekerja sama membantu agar BNN tidak bekerja sendiri. Misalnya, BNN tidak punya tempat rehabilitasi, mungkin pemda bisa pinjamkan tempat untuk itu. Jadi koordinasinya harus ada. Kalau ada kerja sama lebih bagus,” ujar Jacki saat Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/12).

Di sisi lain, lanjut Jacki, sinergisitas antarkedua institusi itu harus semakin intensif. Hal itu penting mengingat Jawa Timur secara geografis memiliki kedekatan dengan Pulau Bali yang lazim dikunjungi wisatawan asing. Karena itu, Pemda Jatim harus ikut berperan untuk menghentikan peredaran narkoba.

“Pemda bisa melaksanakan hal itu, misalnya mengadakan penertiban lalu lintas angkutan (yang diduga membawa) narkoba. (Termasuk) misalnya (razia) klub malam dan sebagainya. Pemda harus turut serta,” ujar mantan Wakapolda NTT itu.

(dpr.go.id/*)

Menurut Jacki, petugas dihadapkan dengan masalah over kapasitas lapas yang tentu membuat risiko pekerjaan semakin tinggi. Di sisi lain kesejahteraan mereka tidak kunjung membaik. Di tengah masalah tersebut, mereka juga dihadapkan dengan tuntutan kenetralan jelang Pemilu 2024.

“Mari kita berpikir secara rasional. Orang (petugas lapas) kekurangan, tugasnya bertambah (over kapasitas lapas). Apakah mungkin mereka bisa berpikir netral?,” ujar Jacki dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham, Yasonna Laoly, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/11).

Jacki mengatakan, saat ini terdapat sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan LP/Rutan di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT yang mengalami over kapasitas. Data tersebut diperoleh dari hasil kunjungan kerja reses Jacki Uly beberapa waktu lalu.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Rote Ndao, Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Malaka, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang) itu meminta agar Kemenkumham dapat memperhatikan kesejahteraan petugas lapas demi maksimalnya pekerjaan di lapangan, serta menjaga netralitas.

“Kanwil Kemenkumham NTT sudah banyak melakukan strategi untuk mengurangi permasalahan overcrowded. Namun tetap ada beberapa hal yang perlu didukung pusat, seperti penambahan lapas. Selain itu, peremajaan gedung lapas juga perlu dilakukan. Contohnya Lapas Kelas IIA Kupang yang sudah 20 tahun tidak pernah dilakukan renovasi dan riskan bila ada bencana alam,” tutupnya.

(monic/dis/*)

“Pengaturan gugatan terhadap aset atau in rem forfeiture memungkinkan dilakukannya pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan atau non conviction based asset forfeiture,” ujar Jacki dalam diskusi bertema ‘Meja Bundar RUU Perampasan Aset di Tengah Krisis Integritas Politik’, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/11).

Menurut Jacki, selama ini proses perampasan aset melalui prosedur pidana seringkali menimbulkan persoalan, bahkan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini terjadi manakala tersangka meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

“Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana,” tegas Jacki.

Ia mengatakan, KUHP dan KUHAP sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk merampas aset. Namun demikian, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti bersalah di pengadilan.

Selain itu, Jacki menilai ada kekeliruan paradigma dalam UU Tipikor, di mana perampasan harta hanya ditujukan pada terpidana. Padahal, modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaan.

“Dalam UU Tipikor memberikan pembatasan besaran uang pengganti yang dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan,” urainya.

Legislator dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mendukung agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Beleid itu akan memberi efek jera yang maksimal bagi koruptor.

“Merampas hasil dari tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua,” tukas Jacki.

(dis/*)

“Polisi harus siap menghadapi tantangan tersebut. Hal itu menunjukkan pentingnya persiapan yang baik dalam menghadapi Pemilu 2024 agar operasi pengamanan dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah negara,” ujar Jacki dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/11).

Di sisi lain, Jacki mengurai beberapa identifikasi ancaman yang mungkin dihadapi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Setelah mendapatkan informasi tentang ancaman tersebut, Polri perlu mempersiapkan berbagai aspek, seperti personel hingga logistik.

“Nah kalau kita tidak menyiapkan ini dengan baik, operasi tidak akan berjalan dengan baik. Anggota harus berjalan 100 kilometer mana mungkin, maka itu harus disiapkan kendaraan dan sebagainya,” tegasnya.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu pernah mengecek langsung ke lapangan, khususnya di NTT, ada kepolisian yang belum ada persiapan, termasuk personel, kendaraan, hingga logistik.

“Semua terjadi kelelahan karena persiapan yang kurang baik. Misalnya kita kerja siang malam kelelahan, alat yang tidak lengkap, dan sebagainya. Maka buatlah perencanaan yang baik, perencanaan itu disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Sehingga tidak terjadi ada yang meninggal dan sebagainya,” ujarnya.

(dpr.go.id/*)

Hal tersebut disampaikan Jacki seusai menghadiri diskusi publik di Aula Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, NTT, terkait Penguatan Komisi Yudisial Melalui Advokasi Perubahan Kedua Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004, Jumat (10/11).

“RUU Komisi Yudisial sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan sudah mulai dibahas untuk perubahan kedua terhadap undang-undang itu,” ungkap Jacki.

Ditegaskan Jacki, awal 2024 harus intens membahas RUU tersebut karena banyak sekali hal yang perlu disempurnakan. Selaku anggota Komisi III DPR yang bermitra dengan KY, pihaknya perlu melakukan diskusi publik di Undana untuk menggalang masukan akademis karena banyak sekali ruang gerak KY dibatasi.

“Kita bisa melihat pembatalan KY mengawasi para hakim konstitusi. Selaku legislator, saya memberi masukan karena melihat kelemahan-kelemahan yang terjadi, terutama keputusan hakim yang lemah sehingga perlu dibahas di DPR, dalam hal ini Komisi III,” tandasnya.

Komisi III DPR, tambah Jacki, ingin agar KY ke depan lebih kuat dan memiliki kewenangan yang mumpuni. Hal itu bisa dilakukan melalui perubahan kedua UU Nomor 22 Tahun 2004.

”Komisi III DPR ingin agar KY memiliki kewenangan memutuskan sanksi terhadap hakim nakal, termasuk hakim MK,” tegas legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

(dpr/*)

“Saya berharap irigasi ini dapat bermanfaat untuk mengolah lahan pertanian di wilayah persawahan Desa Raeloro,” kata Jacki dalam keterangannya, Jumat (3/11).

Legislator dari dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu menegaskan, pembangunan irigasi merupakan bagian dari upaya untuk membantu para petani mengairi lahan pertaniannya.

“Semoga irigasi ini dapat menghindarkan dari kekeringan lahan persawahan warga,” tegas Jacki.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Raeloro, Elo Huma Lado, berterimakasih atas perhatian Jacki. Ia pun meminta masyarakat memanfaatkan irigasi dengan sebaik-baiknya.

‌”Atas nama masyarakat pengguna saluran irigasi, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan saluran irigasi dari Bapak Jacki. Masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tentu sangat menginginkan adanya bantuan seperti ini. Semoga Bapak selalu sukses dan terus bisa membantu masyarakat,” ujar Elo.

(dis/*)

Jacki menceritakan, kader posyandu meminta bantuan untuk pengadaan kursi. Mendengar permintaan ini, Jacki segera merealisasikannya. Posyandu yang mendapat bantuan kursi antara lain di Kelurahan Lahi Lai Besi Kopan, Oebobo, dan Bolok. Semuanya di Kota Kupang.

Jacki yang merupakan Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu berharap bantuan tersebut dapat membantu operasional posyandu di Kupang.

“Semoga posyandu kita dapat terus berjalan dan menjadi salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Jacki, Senin (25/9).

Tokoh masyarakat Kelurahan Oebobo, Redemtus Keraba, menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Jacki. Ia bercerita, selama ini warga kekurangan anggaran untuk pengadaan kursi untuk posyandu. Bantuan kursi tersebut tentu memberi kenyamanan bagi ibu hamil dan balita saat datang ke posyandu.

“Atas nama masyarakat, khususnya kader-kader posyandu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jacki yang sudah kita anggap sebagai orang tua di wilayah ini. Bapak juga mau berkunjung dan membawa oleh-oleh bantuan demi menunjang kegiatan posyandu ini,” katanya.

(mona/dis/*)

Jacki prihatin dengan banyaknya masayarakat, baik dari kalangan ekonomi atas hingga bawah, yang ketagihan judi online. Pasalnya, tidak sedikit pemain yang berpotensi menghalalkan segala cara mencari uang demi bisa bermain judi.

Menurut Legislator NasDem itu, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum untuk mengungkap judi online yakni menangkap bandar yang terindikasi berada di luar negeri.

“Kita mau menegakkan hukum, mereka berada di luar negeri, tetapi mereka merusak negara kita. Nah kerja sama itu penting antarkepala polisi ASEAN. Kemarin kan ada pertemuan kepala polisi ASEAN (MMTC). Ini juga yang dibicarakan. Jadi kerja sama itu penting diadakan untuk menekan jangan sampai bandarnya di luar negeri tetapi mengendalikan ke negara lain. Kan kasihan,” kata Jacki dalam keterangannya, Jumat (1/9).

Jacki mengapresiasi upaya kepolisian yang sudah menangkap 31 tersangka kasus dugaan judi online yang bermarkas di Denpasar, Bali beberapa waktu lalu.

Wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Timur II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu berharap Polri terus memperkuat kerja sama dengan kepolisian luar negeri dan Menkominfo untuk membongkar judi online hingga ke akar-akarnya.

“Kerja sama ini bisa diwujudkan dan dapat menekan dampak kejahatan itu. Kalau tidak menguasai IT, sangat sulit memberantasnya. Jadi perlu ada kerja sama antara Menkominfo dan Kepolisian. Kerja sama harus diperkuat!,” tukas Jacki.

(mona/dis/*)

“Ini sudah menjadi program yang didengungkan kepada kita di sini bahwa kita sudah mencapai keadilan restoratif, yaitu mengurangi orang untuk dihukum. Bahwa (suatu perkara) kalau bisa, itu diselesaikan asal tidak melanggar aturan yang ada”, kata Jacki dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Menurut Jacki, program-program prioritas tersebut membutuhkan penambahan anggaran, mengingat adanya kebutuhan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembinaan teknis terkait. Dengan anggaran yang mencukupi, hasil yang maksimal lebih mungkin tercapai.

“Kalau (anggaran) pembinaan teknis ini tidak secara maksimal dicukupi, bagaimana mungkin itu tercapai. Itu pasti sulit tercapai,” kata Jacki.

Jacki juga menyinggung soal perlunya keselarasan antara hasil penilaian positif terkait anggaran dan keadaan yang sesungguhnya di kementerian/lembaga.

Menurutnya, bisa saja lembaga itu mendapat opini WTP dari BPK, tetapi sesungguhnya terdapat banyak keluhan terkait pengelolaan anggaran di tingkat bawah. (mona/dis/*)

Bantuan tersebut sebagai wujud komitmen anggota Komisi III DPR RI itu dalam upaya mengentaskan masalah stunting Kota Kupang. Jacki melukiskan bahwa anak-anak di kota harus merdeka dari cengkeraman stunting.

Bantuan tersebut berupa makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, sembako beras dan ada pula kursi untuk menunjang aktivitas posyandu.

Posyandu yang telah menerima bantuan dari Jacki Uly antara lain di Kelurahan Manulai, Merdeka, Liliba, Kampung Solor, Naioni dan Kelurahan Fatukoa.

Dalam kegiatan tersebut Jacki menyampaikan bahwa stunting harus menjadi isu bersama semua stakeholder dan bukan cuma pemerintah. Apalagi di NTT dan Kota Kupang sebagai daerah dengan angka stunting yang lumayan tinggi.

“Oleh karena itu sebagai wakil rakyat dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) di mana Kota Kupang menjadi salah satu basis, maka perlu saya beri perhatian untuk bersama menuntaskan atau menurunkan angka stunting. Saya juga menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memberikan bantuan makanan tambahan balita dan ibu hamil,” ujar Jacki.

Ia juga mengatakan, Provinsi NTT masih menempati prevalensi balita stunting tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia. Hal yang perlu diwaspadai menurut Presiden, adalah menurunnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental dan munculnya penyakit-penyakit kronis.

“Kita tahu bersama balita atau anak-anak merupakan masa depan bangsa. Oleh sebab itu sudah harus kita siapkan gizinya dengan baik sejak dini dan tumbuh kembangnya patut diperhatikan,” ujar Jacki.

Ditegaskan, jangan sampai stunting menjadi penghambat anak-anak bertumbuh.

“Ini menjadi semangat dan komitmen saya sebagai bentuk cinta Tanah Air dan pengabdian yang semata-mata untuk melayani masyarakat agar Kemerdekaan Indonesia juga bermakna merdeka dari masalah stunting khususnya di Kota Kupang ini,” pungkas Jacki.

Salah satu kader posyandu, Wilhelmina Tameon dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih karena banyak dibantu oleh Jacki.

“Wakil rakyat yang punya komitmen tinggi turun ke bawah untuk melihat dan memberi bantuan. Kami memang sangat membutuhkan uluran tangan demi membantu ibu hamil dan balita. Semoga bantuan fasilitas ini dapat berguna dan mampu memberikan kami semangat lagi sebagai kader dalam memerangi stunting,” ujarnya.

(mon/*)

Bimtek yang diikuti para pelaku usaha pariwisata di Kota Kupang itu digelar Direktorat Komunikasi Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT.

Jacki Uly dalam sambutannya menilai pelatihan keterampilan penting diikuti pelaku usaha pariwisata. Menurutnya, dengan keahlian memproduksi konten yang menarik, akan semakin menarik minat konsumen.

“Ini merupakan tuntutan era digital sekarang ini. Saya percaya para peserta yang rata-rata anak muda akan menekuni pekerjaan ini dan membawa hasil yang maksimal,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, potensi pariwisata NTT yang kaya harus diperkenalkan kepada dunia. Melalui konten foto dan video yang disebarluaskan, diharapkam dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke NTT.

Penggunaan media sosial yang sangat tinggi, lanjut Jacki, harus ditangkap sebagai peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan digitalisasi. Mereka harus didorong memasuki ekosistem digital.

“Pemerintah menargetkan 2024 terdapat 31 juta industri kreatif yang masuk pada ekosistem digital. Ketika memasuki ekosistim digital, pelaku ekonomi kreatif harus memiliki modal kreativitas, selain selalu memperbarui ide,” tukasnya.

(Monic/dis/*)

“Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kepolisian, imigrasi dan semua stakeholder, serta masyarakat harus membangun satu komitmen dalam menanggulanginya,” ujar Jacki di Kupang, NTT, Selasa (18/7).

Ia menyebut TPPO merupakan kejahatan sadis dan di luar batas kemanusiaan. Bahkan, kebayakan korban TPPO diambil organ tubuhnya untuk diperdagangkan di pasar gelap.

“Kejahatan yang sungguh parah, menjual dan melakukan operasi untuk mengambil organ tubuh seperti ginjal. Ini keterlaluan. Jika operasi pengambilan ginjal ini berlangsung, seberapa lama hidup orang ini,” katanya.

Legislator NasDem dari Dapil II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu mendesak aparat untuk menindak para pelaku kejahatan TPPO. Mereka harus dihukum seberat-beratnya.

“Merekalah yang membujuk rayu masyarakat dengan janji-janji yang menggiurkan. Masyarakat dengan segala keterbatasan, apalagi kemiskinan yang melilit akan cepat terpengaruh dengan bujuk rayu itu,” tambahnya.

Di sisi lain, Jacki mendorong untuk menggencarkan sosialisasi terkait modus-modus yang digunakan jaringan pelaku kejahatan TPPO.

“Faktanya masih banyak orang yang terus terjebak dan seakan tidak bisa keluar dari jebakan para calo. Kuatnya jaringan para pelaku tentu membutuhkan power untuk melakukan perlawanan dan pemberantasan,” tandasnya.

Lebih lanjut mantan Kapolda NTT itu juga menyinggung minimnya anggaran dan sarana prasaarana bagi kepolisian di daerah perbatasan. Padahal, daerah-daerah perbatasan sangat rawan terjadinya TPPO.

“Polres Malaka saja tidak memiliki mobil pengendali massa. Jika polisi membutuhkan mereka meminjam dari batalion TNI Angkatan Darat. Kapolri wajib melihat ini secara serius. Jika tidak, TPPO akan terus tumbuh subur,” tukas Jacki.

(Monic/dis/*)

“Total panjang irigasi ini 400 meter. Diharapkan irigasi ini berdampak positif terhadap produktivitas pertanian. Terlebih, irigasi melewati puluhan hektar lahan pertanian di Desa Jadu,” ujar Jacki.

Baca juga: Jacki Uly Sampaikan Aspirasi Polres Sabu Raijua kepada Kapolri Soal Tukin

Selain untuk mengaliri air ke persawahan padi, tambah Legislator NasDem itu, irigasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura seperti sayuran dan cabai yang banyak ditanam warga.

Anggota Komisi III DPR RI itu berterima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Rachmad Gobel yang turut berperan atas pembangunan irigasi di Desa Jadu itu.

“Kita juga turut berterima kasih kepada Bapak Rachmad Gobel, selaku pimpinan DPR RI yang sangat memperhatikan dan mencintai masyarakat NTT, dengan membantu mewujudkan pembangunan irigasi ini,” kata Jacki Uly, Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

(monic/dis/*)

“Tukin ini judulnya benar pak, bahwa ini diberikan untuk anggota di pos atau mungkin Polsek terluar,” ujar Jacki dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).

Meski mengapresiasi pengadaan tukin, Jacki mengatakan bahwa ada permasalahan yang terjadi di daerah terkait pengalokasiannya.

“Di daerah Sabu Raijua (NTT), ada pulau yang Polres dan Polseknya di pulau yang sama. Ada pulau kecil, satu Polres dan lima Polsek di pulau yang sama. Yang jadi persoalan, itu tukin kalau tidak salah 100 persen gaji pokok jadi tambahannya. Nah anggota Polsek dapat tukin, yang celaka Polresnya tidak dapat tukin,” ujarnya.

Padahal menurut Jacki, jarak antara Polsek-Polsek tersebut dengan Polres Sabu Raijua sangat dekat. Baik anggota Polsek maupun Polres bahkan menggunakan pasar dan fasilitas umum lain yang sama.

“Jadi Kapolresnya bilang, pak ini saya kerepotan, seluruh anggota Polres minta pindah ke Polsek dan pos,” imbuh Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu.

Jacki menegaskan, hal yang disampaikan tersebut merupakan aspirasi yang diserap saat kunjungan reses pada tanggal 28 Juli 2022 lalu ke Polres Sabu Raijua.

“Saya kunjungan, berkeliling Polres-Polres. Mau lihat saja apa yang perlu saya sampaikan. Karena NTT ini unik, 500-an pulau dan Polres-Polres yang di pulau-pulau itu banyak. Kalau NTT itu Polres terluarnya ada di dekat perbatasan dengan Timor Leste dan Australia,” kata Jacki.

Ia pun meminta Kapolri dan jajaran segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.

“Jadi tidak terjadi komplain lagi yang disampaikan oleh Kapolres. Saya sudah sampaikan Kepada Pak Asrena (Asisten Perencanaan dan Anggaran), lampiran atau laporan mereka,” pungkasnya.

(rfb/dis/*).