“Kunjungan kerja ini secara khusus dilakukan untuk memitigasi kesiapan pasokan listrik saat Lebaran dan insyaallah aman,” ujar Sugeng saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR ke Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/3).

Sugeng juga menjelaskan Komisi VII DPR berkomitmen mengawal Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

“PLN harus selalu hadir di tengah masyarakat Indonesia dan terima kasih kepada PLN yang sudah berkomitmen menjaga pasokan listrik aman hingga Idul Fitri,” tambah Sugeng.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap) itu menegaskan, bukan hanya pasokan listrik yang andal, pada momen mudik tahun ini PLN juga telah mempersiapkan layanan maksimal bagi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. (RO/*)

Demikian disampaikan Sugeng saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dalam pertemuan dengan direksi PT Vale di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/3).

Sugeng berharap, PT Vale dapat terus memberikan kemanfaatan bagi negeri melalui aspek ESG ini. Sebab hal itu menyangkut kemanfaatan nasional memberi nilai tambah ekonomi, maupun bagi lingkungan di mana pertambangan itu berlangsung.

Dalam pertemuan itu, tim juga berdiskusi terkait pasca MIND ID, BUMN holding pertambangan, menambah kepemilikan saham atas PT Vale sebesar 14% yang menjadikannya sebagai pemegang mayoritas.

Meski begitu, Vale akan tetap bertanggung jawab pada bagian produksi karena PT Vale terbukti mampu dikategorikan sebagai pertambangan yang sangat baik. Hal tersebut dikarenakan PT Vale telah menerapkan aspek ESG dengan sangat ketat.

“Vale telah membuktikan bagaimana berproduksi dengan memperhatikan aspek-aspek ESG yang ketat. Dari sisi environment, misalnya, hari ini satu-satunya bahkan smelter yang menggunakan listrik renewable energy dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air, sehingga dalam kategori itulah, maka Vale dikategorikan sebagai praktik pertambangan yang sangat baik,” ujarnya.

(dpr.go.id/*)

“PLTS Nusa Penida mempunyai 3,5 MWac, adalah sebuah langkah awal dan strategis bagi transisi energi yang diwujudkan dengan membangun PLTS yang berada di Pulau Nusa Penida, dan memperoleh pengalaman empirik di mana mengganti energi fosil dengan energi baru sehingga bisa ditingkatkan untuk cakupan yang lebih luas lagi,” ungkap Sugeng saat menjadi Ketua Tim pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Denpasar, Bali, Kamis (7/3).

Namun begitu, legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VII (Banyumas-Cilacap) itu juga mempertanyakan Kementerian ESDM yang di dukung PLN mengenai rasio elektrifikasi, bahwa tingkat elektrifikasi di Indonesia sebesar 99,54% tetapi berbeda dengan data faktual yang ditemukan masih banyak desa yang belum mendapatkan listrik. Oleh karenanya, tambah Sugeng, Komisi VII DPR mencoba untuk mencocokkan data agar kedepannya dapat menerapkan Energi Baru Terbarukan (EBT) di seluruh Indonesia.

“Disebutkan oleh pemerintah juga di dukung oleh PT PLN bahwa tingkat elektrifikasi kita sudah mencapai 99,54%, hanya tinggal kurang lebih 0,46% saja yang kurang. Kurang lebih 450 ribu rumah tangga yang belum teraliri listrik, tetapi faktanya banyak masyarakat di desa-desa yang belum mendapatkan listrik. Maka dari itu kita harus mencocokkan kembali datanya dengan PLN supaya jaringan listrik dapat menjangkau desa-desa terjauh sekali pun,” tegas Sugeng.

Seperti diketahui pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon guna menjaga kenaikan suhu global. Salah satu upayanya menaikkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO2 pada tahun 2030. Demi mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih awal.

Mengawali hal tersebut, PLN telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid Nusa Penida dengan harapan dapat membangun sebuah transisi energi, yakni Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya di Provinsi Bali. (dpr.go.id/*)

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat melakukan Kunjungan Kerja Reses bersama Direksi Pertamina Internasional RU IV Cilacap, Rabu (7/2).

“Cilacap adalah salah satu kilang yang sangat besar produksinya. Produksi terbesarnya 342 ribu barel per hari. Kalau kilang Balikpapan sudah berproduksi maksimal 360 ribu barel. Kilang Cilacap memproduki sepertiga kebutuhan BBM Indonesia dan 60% kebutuhan Pulau Jawa. Jadi penting sekali keandalan kilang Cilacap ini,” ungkap Sugeng.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VII (Banyumas-Cilacap) ini juga mengatakan, keandalan kilang minyak Cilacap sangat penting dalam memproduksi kuantitas BBM. Di sisi lain, kilang Cilacap juga mampu secara kualitatif memproduksi BBM ramah lingkungan.

“Biofuel diproduksi dari sini (kilang Cilacap) dan ke depan akan menjadi prospek yang baik dalam memenuhi kebutuhan BBM. Tetapi, terus ditekan emisinya rendah karbon,” harap Sugeng.

BBM rendah karbon yang diproduksi Indonesia sudah sesuai untuk kendaran berstandar emisi gas buang Euro 5. BBM rendah karbon tersebut memiliki ron 92 ke atas. Ditambahkan Sugeng, BBM yang rendah karbon sudah menjadi tren dunia, lantaran digunakan oleh banyak jenis kendaraan bermotor yang menyumbang emisi karbon sangat besar.

“Kita sepakat net zero emissions di tahun 2060. Maka seluruh infrastruktur tentang energi terus menerus kita mitigasi termasuk di Cilacap ini, apakah dalam berproduksi menerapkan ESG (environment, social, and governance). Itu sebagai syarat bagaimana sebuah industri atau sebuah publikasi memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan menyangkut tata lingkungan, berapa besar melepaskan karbon,” ulas Sugeng.

(MI/*)

“Saya juga mendengar, konon kabarnya akan ada BBM dengan Ron 91, yakni antara Pertalite yang selama ini ada, Pertalite Ron 90 dengan Pertamax Ron 92, untuk akhirnya nanti menuju standar Pertamax yang ramah lingkungan. Tetapi bagi kami tidak hanya bagus dari aspek ramah lingkungan, tapi juga yang harus diingat bagaimana ketersediaannya yang mudah dijangkau, mudah didapatkan. Dan yang terpenting tidak memberatkan masyarakat. Artinya, terjangkau untuk daya beli masyarakat,” papar Sugeng di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

Menurut Sugeng, prinsip dasar dalam menetapkan BBM dan harga BBM saat ini adalah pertama, tidak memberatkan masyarakat; kedua, jika memang harus menggunakan subsidi maka jangan sampai membebani keuangan negara; dan ketiga, jangan memberatkan korporasi yang mendapat tugas untuk menyalurkan dan menjual BBM tersebut, yakni Pertamina.

“Karena kami, DPR baru saja memasuki masa persidangan, maka hal ini tentu akan kami bahas bersama lagi nanti. Yang pasti prinsip dasarnya seperti yang tadi saya jelaskan, ramah lingkungan, tidak memberatkan masyarakat, tidak membebani keuangan negara, serta tidak memberatkan korporasi yang bertugas menyalurkan dan menjual BBM tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan, Pertamax Green 92 merupakan campuran antara Pertalite dan bioetanol yang berasal dari tumbuhan dengan jumlah kadar yang berbeda-beda. Pertamax Green 92 mencampur Ron 92 dengan 7% bioetanol, sementara Pertamax Green 95 mencampur Pertamax dengan 8% bioethanol yang lebih ramah lingkungan. (dpr/*)

“Pembangkit fosil ini menjadi hambatan untuk berkembangnya energi terbarukan, 67% listrik kita dari PLTU batu bara,” ungkap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menjadi nara sumber di Forum Diskusi Denpasar 12 yang bertajuk ‘Tata Kelola Ketahanan Energi Indonesia Menuju 2045’ secara daring, Rabu (17/1).

Seperti diketahui, pada 2022, sekitar 67% pasokan listrik nasional berasal dari pembakaran PLTU batu bara. Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan 40,6 GW listrik fosil untuk komersialisasi berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021-2023.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VII (Banyumas-Cilacap) itu juga menuturkan, ada masalah lain yang harus dihadapi, yakni adanya perbedaan penetapan harga energi fosil dengan pembangkit listrik berbasis EBT. Harga pasokan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk kebutuhan PLTU milik PLN diputuskan tetap sebesar US$70 per ton, lebih kecil dibandingkan harga batu bara global yang berada di atas US$120 per ton. Sedangkan harga pembangkit EBT dilepas ke mekanisme pasar.

“Ada harga khusus batu bara untuk dalam negeri, sehingga harga listrik PLTU amat murah. Energi-energi fosil kita juga diberikan subsidi. Justru yang EBT dilepas ke pasar,” imbuhnya.

Sugeng menjelaskan realisasi produksi batu bara naik dan melebihi dari target yang ditentukan. Di 2022, target produksi batu bara ditetapkan sebesar 663 juta ton, namun realisasinya mencapai 687 juta ton.

“Ini salah satu yang semakin membuat Indonesia sulit melepas ketergantungan dari energi fosil untuk kebutuhan listrik. Namun, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber-sumber EBT untuk mempercepat transisi menuju net zero emissions di 2060. Data Kementerian ESDM menyebutkan, ada potensi yang melimpah dan bervariasi dengan kapasitas 3.686 gigawatt (GW),” urai Sugeng.

Potensi itu, imbuh Sugeng, berasal dari energi surya dengan 3.295 GW, lalu hidrogen sebesar 95 GW, bioenergi 57 GW, panas bumi dengan 24 GW, energi bayu atau angin sebesar 155 GW dan laut sebesar 60 GW.

“Potensi energi baru dan terbarukan kita amat besar. Terbesar memang di tenaga surya. Pemerintah bisa merangsang di setiap rumah memasang pembangkit listrik tenaga surya,” ucapnya.

(MI/*)

Sugeng menekankan, dengan nilai investasi sebesar US$23 miliar atau hampir Rp500 triliun, tentu membutuhkan kebijakan baru yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

“Jika ditinjau dari aspek ketahanan migas, proyek tersebut layak dibangun karena kompleks Petro Cemical menjadi proyek strategis nasional yang sangat kita butuhkan,” ujar Sugeng Suparwoto saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Surabaya, Rabu (6/12).

Legislator Partai NasDem itu menyampaikan bahwa terkait proyek tersebut akan dibahas secara mendalam dengan pihak-pihak yang berkepentingan karena menyangkut investasi yang besar dan politik internasional.

“Pertamina juga sepakat untuk melakukan komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah setempat karena ada fenomena yang unik di mana Tuban banyak sekali proyek strategis, khususnya infrastruktur migas, tetapi faktanya sebagaimana disampaikan oleh DPRD Tuban, Tuban adalah daerah miskin,” ujarnya.

Sugeng sebagai Ketua Komisi VII bersama Pertamina akan merumuskan agar investasi di bidang industri dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.

“Inti dari pertemuan ini juga adalah jika Rusia tidak mampu meneruskan proyek ini maka harus dicari alternatifnya seperti apa,” jelas Sugeng.

(dpr/dis/*)

“Aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyangkut sektor energi itu sudah hadir sebagaimana seharusnya. Sehingga hari-hari ini memang tantangannya sungguh luar biasa. Kita sebagai bangsa yang mau maju memerlukan energi yang demikian besar. Tantangannya memang kualitatif dan kuantitatif,” ujar Sugeng, Senin (4/12).

Legislator NasDem ini menekankan perlunya tindakan agresif guna mengurangi emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBET), dan bahan bakar yang rendah karbon.

“Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek, khususnya nilai accessibility, acceptability, affordability, dan availability. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu.

(dis/*)

“Terus menurunnya produksi migas akibat sumur-sumur yang relatif tua. Setidaknya 40% minyak kita belum terangkat karena masalah reservoir dan sebagainya,” ujar Sugeng, dalam rapat dengar pendapat Komisi VII dengan SKK Migas, Kamis (30/11).

Sugeng mengatakan, realisasi produksi migas siap jual (lifting) pada kuartal IV 2023 tidak mencapai target yang ditentukan. Penyebab utama merosotnya produksi migas lantaran terdapat masalah produksi seperti terjadi kebocoran pipa minyak milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, di utara perairan Karawang, Jawa Barat dan Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Bangka Belitung.

Berdasarkan catatan SKK Migas, lifting minyak baru mencapai 604,3 ribu barel per hari (bph) per Oktober 2023 atau 91,6% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 660 ribu bph.

“Komisi VII mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan produksi sumur eksisting dan meminta pemerintah melakukan simplifikasi perizinan dan kemudahan di bidang investasi hulu migas guna mengejar target produksi migas nasional,” ujar legislator NasDem itu.

(MI/*)

“Kami mengucapkan selamat bahwa belum ada seminggu yang lalu telah diresmikan beroperasinya Tangguh Train III. Insyaallah dengan beroperasinya Train III, target-target lifting di gas akan bisa dipenuhi,” ujar Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/11).

Legislator NasDem itu menjelaskan, hingga semester pertama 2023, lifting migas baru mencapai angka kisaran 620.000 barel minyak per hari atau 93,9% dari target APBN 2023 sebesar 660.000 barel minyak per hari.

Sedangkan untuk gas bumi, realisasi salur gas bumi untuk triwulan pertama 2023, berada pada angka 5.399 juta standar kaki kubik per hari atau MMSCFD (87,6%) dari target sebesar 6.160 juta standar kaki kubik per hari.

Sugeng mengungkapkan, meskipun pemerintah telah melakukan upaya simplifikasi perizinan dan kemudahan di bidang investasi hulu migas, realisasinya masih relatif rendah. Saat ini pencapaian realisasi investasi hulu migas pada triwulan pertama 2023 hanya mencapai US$2,63 miliar (16,9%) dari target sebesar US$15,54 miliar.

“Karena itu pada kesempatan ini Komisi VII DPR ingin memperoleh penjelasan yang detail dan komprehensif mengenai peluang peningkatan lifting migas dan investasi. Mengingat target lifting migas terus turun dan di 2024 kita hanya targetkan 635 ribu barrel per day saja,” tukas Sugeng.

(dpr.go.id/*)

Badan khusus ini diperlukan lantaran kompleksitas pengembangan EBET di Tanah Air yang meliputi pengembangan energi surya, angin, panas bumi dan tenaga nuklir.

“Urgensinya dari pembentukan badan khusus itu untuk mengawal pengembangan EBET. Sumbernya saja dari berbagai jenis. Badan khusus ini diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan EBET,” kata Sugeng, Senin (20/11).

Legislator Partai NasDem itu menampik jika badan pengelola EBET akan menambah beban birokrasi pemerintah.

Sugeng mencontohkan, pemerintah telah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk fokus mengelola kegiatan bisnis hulus minyak dan gas (migas).

“Pemerintah bilangnya nanti ada birokrasi baru, tetapi, kan, lihat urgensinya. Ini bukan semata ada badan tapi tidak efisien. Contoh SKK Migas, kenapa di bidang EBET tidak ada badan baru yang fokusnya mengembangkan EBET,” pungkasnya.

(MI/*)

“Salah satu strateginya adalah ketika negara, dalam hal ini PLN, tidak mampu membangun pembangkit EBT. Mau tidak mau IPP (Independent Power Producers) juga,” ujar Sugeng, Rabu (15/11).

Sugeng menguraikan, skema power wheeling menciptakan kondisi multiple seller dan multiple buyer listrik di Tanah Air. Skema ini membolehkan perusahaan swasta/IPP membangun pembangkit serta menjual listrik EBT kepada pelanggan rumah tangga dan industri.

Penjualan listrik swasta tersebut nantinya menggunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PT PLN melalui open source dengan membayar fee yang ditetapkan Kementerian ESDM.

“Permintaan listrik terus naik, sehingga menjadi momentum energi listrik bersih bisa terus berkembang. Hal ini perlu didukung dengan penerapan power wheeling, karena peran PLN dalam EBT dirasa masih kurang,” ujar Sugeng.

Legislator Partai NasDem ini mengatakan, kini RUU EBET sedang dibahas panitia kerja (panja) RUU EBET Komisi VII DPR dengan pemerintah. Seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hampir selesai dibahas.

“(RUU EBET) Diperlukan penyelarasan, akan dibawa ke raker dengan menteri. Hanya tiga pasal saja, yaitu pembentukan badan khusus atau mengelola EBET memerlukan keputusan selevel kementerian dibahas melalui Raker, kemudian konsep power wheeling itu saja,” ungkap Sugeng.

(dis/*)

Demikian dikatakan Sugeng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priaadi, dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11).

“Langkah tersebut dilakukan untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia, dengan tetap menjaga keandalan listrik sebagai upaya mencapai net zero emission (NZE) pada 2060,” ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, Indonesia memiliki potensi EBT yang besar, tersebar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT.

“Kami mendukung PLN untuk terus melanjutkan dan memperkuat digitalisasi kelistrikan dan pembangunan infrastruktur dasar ketenagalistrikan untuk implementasi smart grid agar pemanfaatan EBT dapat lebih optimal,” tegas legislator NasDem itu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, katanya, potensi EBT di seluruh Indonesia mencapai 3.687 gigawatt (GW), yang meliputi surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan arus laut.

“Indonesia memiliki potensi EBT besar, tersebar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target bauran EBT,” kata Dirjen Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu.

Meski begitu, lokasi potensi EBT pada umumnya jauh dari lokasi pusat beban, sehingga diperlukan penguatan infrastruktur transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan energi dari lokasi potensi EBT menuju ke pusat beban yang saat ini masih di Pulau Jawa.

“Oleh karena itu, Indonesia berencana mengembangkan super grid guna meningkatkan konektivitas dan mengoptimalkan potensi EBT di lima wilayah utama, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali,” kata Jisman.

(dis/*)

“Karena secara topografi kawasan tersebut tepat di belakang pemukiman yang didiami lebih dari tiga belas ribu jiwa. Maka, kesimpulan sementara kami meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mencabut izin PT Priven Lestari di kawasan tersebut,” kata Sugeng saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Halmahera Timur, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, dan beberapa LSM, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/11).

Legislator Partai NasDem itu menyatakan, proses pertambangan tidak hanya dilakukan atas dasar nilai ekonomi. Melainkan juga harus dilihat dari sisi amdal (analisa mengenai dampak lingkungan), terlebih menyangkut kehidupan masyarakat luas yang tidak sedikit jumlahnya.

Atas dasar itu, Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu juga akan memfasilitasi pertemuan perwakilan DPRD Halmahera Timur beserta rombongan dengan Sekjen Kementerian ESDM di hari mendatang. Hal itu semata untuk mendapat penjelasan secara langsung, serta solusi dari pihak pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Idrus Maneke mengungkapkan kedatangan mereka bersama rombongan ke Komisi VII DPR untuk meminta dukungan DPR agar merekomendasikan kementerian terkait agar mencabut izin PT Priven Lestari.

Pasalnya, sejak 2018 dilakukan proses persiapan pertambangan oleh perusahaan nikel tersebut, telah membuat banjir di beberapa desa sekitar. Pihaknya khawatir jika pertambangan dilakukan akan lebih berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Di antaranya mempengaruhi sembilan mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat yang terancam rusak.

“Sejatinya sudah ada pertambangan yang dilakukan PT Antam, dan beberapa perusahaan pertambangan lainnya namun tidak membawa dampak besar bagi kesejahteraan warga sekitar. Apalagi jika pertambangan PT Priven lestari yang berada tepat di belakang pemukiman kami jadi dilakukan, pasti akan membawa dampak negatif yang cukup besar bagi kami. Oleh karenanya kami berharap Komisi VII DPR mencabut izin pertambangan PT Priven Lestari,” kata Idrus.

(dpr/dis/*)

Menurut catatan Sugeng, pada 2021 produksi Blok Cepu mencapai puncak di level 230 ribu barel per hari (bph). Namun, saat ini kondisinya terus mengalami penurunan.

“Puncaknya 230 ribu bph tetapi sekarang turun. Memang karena tiadanya eksplorasi yang signifikan, tidak ditemukannya sumber-sumber baru, maka sekarang itu Indonesia di hulu backbone kita tinggal dua blok yakni Rokan dan Cepu,” kata Sugeng, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (7/11).

Sugeng bersyukur Blok Rokan setelah diambil alih oleh Pertamina masih tetap stabil dengan produksi di level 164 ribu bph. Sementara untuk Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) produksinya saat ini berada di level 160 ribu bph.

“Dua blok inilah yang menjadi tulang punggung dari lifting minyak kita dalam asumsi makro kita di APBN tahun 2023 yang sedang berjalan. Kita targetkan lifting minyak kita di 660 ribu bph tetapi sebagaimana juga laporan lifting hampir setiap minggunya memang sulit dicapai,” urai legislator Partai NasDem itu.

(dis/*)

“Komisi III DPRD Kabupaten Tuban meminta dukungan agar Pertamina mengakomodasi masyarakat secara adil dan merata untuk ikut berpartisipasi,” ujar Sugeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/11).

Sugeng menegaskan bahwa semua proyek pembangunan termasuk GRR Tuban, tentunya ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Komisi III DPRD Kabupaten Tuban juga meminta dukungan agar dalam pelaksanaan proyek GRR Tuban melibatkan BUMD Ronggolawe Sukses Mandiri dan kontraktor lokal secara maksimal. Tidak hanya itu, DPRD Tuban juga meminta dukungan tentang adanya proses perizinan terhadap 86 sumur tua yang sedang diproses.

“Tentu kami akan menindaklanjuti aspirasi dari Komisi III DPRD Tuban ini, dan menyampaikannya kepada stakeholder terkait dalam rapat-rapat mendatang. Bahkan kami juga sudah menjadwalkan akan meninjau langsung ke lokasi GRR di Tuban,” tegas Sugeng.

“Intinya, kami akan terus mendukung pembangunan GRR Tuban, sekaligus juga berharap agar pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tuban,” tutup Sugeng.

(dpr.go.id/*)

“Kami prihatin kalau masih terjadi penyeludupan apa pun bentuknya. Apalagi menyangkut bahan tambang yang memang dilarang,” ujar Sugeng, Selasa (31/10).

Legislator Partai NasDem itu menegaskan, Komisi VII DPR RI akan segera memanggil Ditjen Minerba dan Bea Cukai untuk menjelaskan kabar ekspor ilegal ini.

“Pihak-pihak terkait, pemangku kepentingan dalam hal ini pastinya Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, dan nanti dalam waktu dekat, kita kaitkan dengan misalnya kepolisian dan Bea Cukai,” tegas Sugeng.

Sebelumnya, kabar ekspor nikel ilegal dari Kalsel ke Tiongkok diungkap Menko Marves, Luhut Pandjaitan. Luhut mengaku mendapat informasi dari KPK terkait ekspor gelap tersebut. Namun, hingga kini identitas pelakunya belum diungkap.(dis/*)

“Dari 574 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dalam UU itu, sudah diselesaikan 360 DIM. Insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan paling lama, sebelum periode DPR ini berakhir sudah kita selesaikan,” ujar Sugeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (24/10).

Legislator Partai NasDem itu mengatakan, RUU EBT seharusnya bisa diselesaikan sebelum acara G20 pada November 2022 lalu di Bali. Namun, terdapat sejumlah hambatan, salah satunya daftar isi dari RUU tersebut baru diserahkan saat mendekati acara G20.

Sugeng berharap, RUU EBT dapat menciptakan ekosistem energi bersih sehingga lambat laun penggunaan energi fosil bisa berkurang. Pasalnya, Indonesia hingga saat ini masih ketergantungan pada energi fosil seperti energi minyak BBM, gas dan batu bara.

“Komisi VII terus mengupayakan bersama pemerintah bagaimana target net zero emission di 2060 tetap tercapai,” tandas wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah VIII (Kabupaten Cilacap dan Banyumas) itu.

Indonesia memiliki banyak potensi EBT yang bersumber dari energi panas bumi, surya, solar, angin, dan energi air pembangkit tenaga air. Namun, kata Sugeng, Indonesia membutuhkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) jika ingin mencapai target net zero emission pada 2060.

“Maka aturan tentang PLTN itulah yang sedang kita siapkan juga dalam UU energi baru terbarukan,” lanjutnya.

(dis/*)

“Maka semuanya akan fokus pada pilpres, tidak lagi fokus pada transisi energi,” kata Sugeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (24/10).

Hingga saat ini, bauran EBT masih jauh dari target. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bauran EBT di Indonesia baru mencapai 12,8%.

Sugeng menegaskan, Komisi VII bersama Dewan Energi Nasional (DEN) tengah merumuskan kembali target-target bauran energi yang baru di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

“Kami berharap, target bauran EBT di dalam KEN yang baru tersebut bisa mempercepat target penambahan pembangkit EBT. Dengan demikian, target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060 bisa tercapai,” ujar legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap) itu.

(dis/*)

Ia mewanti-wanti jika kenaikan harga minyak mentah, khususnya Indonesian Crude Price (ICP), menyentuh US$95 per barel, subsidi BBM dari APBN akan meroket. Khususnya subsidi BBM jenis Pertalite.

“Kemungkinan-kemungkinan apa yang kita hitung. Kenapa? Kalau terus menerus ICP di atas US$95 per barel, dipastikan tidak tahan juga APBN,” ujar Sugeng dalam agenda ‘Energy Transitions Conference & Exhibition dan Anugerah DEN 2023’ di Jakarta, Rabu (18/10).

Harga minyak mentah dunia terus naik dalam beberapa pekan terakhir. Pada Rabu (18/10), harga minyak dunia berada di angka US$88,32 per barel untuk West Texas Intermediate (WTI) AS. Selain itu untuk brent crude oil atau minyak mentah berjangka mencapai US$91,45 per barel.

Legislagor NasDem dari Dapil Jawa Tengah VIII (Cilacap, Bayumas) itu menjelaskan, dalam neraca APBN, pemerintah menetapkan angka acuan subsidi BBM dengan harga ICP sebesar US$82 per barel. Bila harga minyak mentah terus meningkat, Sugeng memastikan harga ICP akan naik dan jauh melampaui perhitungan awal untuk subsidi BBM.

“Dalam ICP APBN 2024 adalah US$82 per barel, tapi dengan tren terus menerus (melonjak) maka mudah-mudahan tidak terlalu tinggi meledaknya seperti 2021 ketika APBN jebol di Rp520 triliun,” tambahnya.

Legislator NasDem itu menambahlan, Komisi VII DPR terus mengamati pergerakan harga ICP. Sebab, jumlah kuota BBM subsidi untuk Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 32,56 juta kl. Karenanya, harga ICP diharapkan tidak melonjak berlebih.

Sugeng mendorong antisipasi perpindahan konsumen juga perlu dilakukan jika harga BBM nonsubsidi terus melonjak karena kenaikan harga minyak mentah. Jangan sampai, pelanggan yang semula menggunakan BBM nonsubsidi berpindah ke BBM subsidi.

“Apakah kemungkinan cukup di APBN 2024 volume kuota Pertalite di 30-an juta kilo liter. Dan memang kalau terus terjadi kenaikan harga, (konsumsi) BBM nonsubsidi diperkirakan akan turun dan memanfaatkan Pertalite, ini kita akan terus amati,” tandasnya.

(dis/*)