“Kemenhan harus terus secara konsisten melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada Komcad yang sudah ada,” kata Farhan dalam keterangan persnya, Kamis (20/1).

Legislator NasDem itu mengatakan pembentukan Komcad adalah kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat dalam kerangka bela negara. Kebijakan itu harus dipahami sebagai pemberdayaan, bukan perekrutan.

“Tentu saja kita membutuhkan Komcad sebagai bagian dari pertahanan negara,” tukas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Kota Cimahi) itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 3.103 personel Komcad angkatan pertama di Bandung Barat, Jawa Barat pada Oktober 2021 lalu.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pembentukan Komcad sebagai salah satu kebijakan yang tetap dipertahankan dari hasil evaluasi kerja 2021.

“Sasaran kebijakan yang masih berlangsung akan dilanjutkan, di antaranya kebijakan pembentukan Komponen Cadangan dan penataan komponen pendukung,” ujar Prabowo saat membuka Rapat Pimpinan Kemenhan 2022 di Jakarta, Kamis (20/1).

(MI/*)

Legislator NasDem itu menyarankan agar kebijakan tersebut hanya boleh diikuti ASN yang memiliki kondisi fisik baik.

“Kriteria usia, jangan sampai Komcad ini melibatkan ASN yang berusia sudah tidak memiliki kemampuan fisik,” kata Aminurokhman dalam keterangannya, Kamis (30/12).

Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR itu mengatakan, kriteria usia menjadi penting lantaran program Komcad membutuhkan kekuatan fisik yang prima. ASN juga akan menjalani pelatihan yang cukup berat.

“Maka kriteria ini harus ketat. Menpan RB harus melakukan sesuai dengan prosedur standarisasi TNI,” ungkap dia.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu juga meminta Kemenpan RB mempertimbangkan aspek lain. Terutama latar belakang ASN yang merupakan aparat sipil, bukan militer.

“Oleh karena itu, dalam kebijakan ini Menpan RB bisa mengikuti ketentuan UU (Undang-Undang) dan prosedur yang ketat, karena Komcad pada saatnya akan digunakan negara menunjang pertahanan nasional,” tandasnya.

Aminurokhman mendukung kebijakan ASN menjadi Komcad, dengan catatan tidak mengganggu fungsi ASN sebelumnya.

“Saya mendukung langkah kebijakan ini selama peran dan fungsi ASN tidak terganggu, dan menambah kapasitas yang bersangkutan dalam pertahanan nasional,” ujar dia.

Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara.(medcom/*)