“Konvensi saya anggap selesai dan Partai NasDem tak akan menyelenggarakannya. Ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” kata Surya di sela Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/2). 

Surya mengatakan, salah satu alasan batalnya konvensi itu terkait syarat untuk pencalonan presiden dan wakil presiden yakni memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Seperti diketahui berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, pasangan capres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Partai NasDem hanya mempunyai 9,6 persen pada Pemilu 2019, sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, tambah Surya, batalnya konvensi Partai NasDem juga karena ia melihat banyak Ketua Umum Partai yang justru sibuk mencalonkan dirinya sendiri.

“Kami sangat perlu koalisi. Tapi sayang seribu sayang, banyak partner yang masih sibuk ingin jadi presiden. Jadi, untuk apalagi diteruskan konvensi?” ujar Surya.

Lebih lanjut Surya mengatakan, Partai NasDem akan menyelenggarakan Rembuk Nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15-17 Juni 2022. Agenda tersebut akan membahas berbagai topik, diantaranya terkait pencalonan presiden 2024.(RO/*)

“Sudah membangun komunikasi dengan calon peserta konvensi,” kata Saan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu dalam program Hoot Room di Metro TV, Rabu ( 3/11).

Legislator NasDem tersebut menyatakan wacana tentang konvensi sudah disampaikan ke beberapa kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi pada sejumlah lembaga survei.

“Tidak hanya Pak Anies (Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta), tapi ada juga gubernur-gubernur lain, seperti Pak Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat). Nanti juga ada Pak Ganjar (Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah),” ungkap Saan.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat itu menegaskan komunikasi yang terjalin dengan sejumlah kepala daerah tersebut sebatas menginformasikan rencana kegiatan konvensi. Tidak ada sedikit pun menyinggung mahar politik.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu menegaskan Partai NasDem sejak awal mengedepankan prinsip politik tanpa mahar. Hal itu dibuktikan selama NasDem mengusung presiden, gubernur, dan bupati/wali kota.

“Kita bisa tracking dari calon yang pernah diusung NasDem, baik presiden, gubernur, bupati/wali kota. Diinvestigasi ada tidak yang memang dimintai mahar,” tegasnya.

Selain dengan calon peserta, kata Saan, NasDem akan menjalin komunikasi dengan partai lain membentuk koalisi awal minimal 20% kursi DPR. Hal itu merupakan syarat utama penyelenggaraan konvensi karena syarat mengajukan capres adalah partai politik atau koalisi partai politik yang mempunyai 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

“Kita ingin pemenang konvensi memiliki tiket maju pada pilpres nanti,” pungkas Saan.

(medcom/*)