“Kendati ekonomi Indonesia tahun 2022  diprediksi  berbagai lembaga internasional tumbuh pada level antara 5,1% hingga 5,4%, aktivitas ekonomi dalam negeri perlu diperkuat dengan mengoptimalkan setiap potensi ekonomi  yang kita miliki,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema ‘Peluang Indonesia dalam Ketidakpastian Ekonomi Global’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/10).

Diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto (Dosen Universitas Pelita Harapan) itu menghadirkan Kiki Verico (Tenaga Ahli Menteri Keuangan-Staf Pengajar FEB UI), Shanti Shamdasani (CEO Strategic ASEAN International Advocacy & Consultancy /SAIAC), Muhammad Chatib Basri (Menteri Keuangan Periode 2013-2014) dan Rudi Purwono (Guru Besar Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula David Sumual (Kepala Ekonom PT Bank Central Asia/BCA) dan Olivia Louise (Financial Expert CNBC Indonesia) sebagai penanggap.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional terus berlanjut, namun melambat di banyak negara. Meski  demikian, kinerja ekonomi Indonesia saat ini relatif  tumbuh kuat dengan kinerja sektor eksternal Indonesia yang sangat positif, didukung neraca perdagangan yang melanjutkan tren surplus ekspor dan impor pada Agustus 2022.

Namun, menurut Legislator NasDem itu, penanganan dampak krisis global tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan dalam negeri. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, diperlukan kolaborasi dan sinergi antarnegara baik dalam satu kawasan maupun antarkawasan. Penanganan krisis, ujar Rerie, membutuhkan upaya berkelanjutan agar sejumlah krisis lebih cepat terurai.

Jika setiap masalah yang terurai bisa segera diatasi, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem itu berharap ekonomi Indonesia bisa segera bangkit agar terhindar dari ancaman krisis yang lebih dalam lagi.

Shanti Shamdasani mengungkapkan saat ini dunia dilanda krisis yang tidak bisa dihindari. Selain perang Rusia dan Ukraina serta pandemi, menurut Shanti, harus diwaspadai juga faktor lain yang akan mempengaruhi krisis sebagai dampak ekonomi global, seperti digitalisasi pada sektor keuangan yang membuat uang sulit sekali dipagari.

Bukan hanya gejolak perang di Rusia dan Ukraina, menurut Shanti, goncangan pada ekonomi Taiwan juga berpotensi menambah beban krisis terhadap ekonomi global yang berdampak pada ekonomi negara-negara di Asia.

Tenaga Ahli Menteri Keuangan yang juga staf pengajar FEB UI, Kiki Verico mengatakan, saat ini terjadi goncangan pada rantai pasokan dunia karena merosotnya industri elektronik dan otomotif dunia sebagai dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina.

Karena kebutuhan logistik untuk sektor elektronik dan otomotif sangat besar, tambah Kiki, ketika produksi elektronik dan otomotif jatuh karena pandemi dan perang maka terjadi goncangan pada rantai pasokan global.

Menurut Kiki, perekonomian lesu akibat pandemi dan perang saat ini, sebenarnya tidak separah dampak pandemi dan perang yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Karena saat ini, ujar Kiki, kita memiliki sejumlah lembaga keuangan dunia yang mampu menyerap goncangan dampak krisis global yang terjadi.

Kiki berpendapat, dampak krisis global terhadap Indonesia tidak sebesar sejumlah negara, antara lain karena Indonesia cukup dominan pada industri makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan pada krisis global saat ini, sebagian besar yang terpukul adalah manufaktur sektor elektronik dan otomotif.

Menteri Keuangan 2013-2014, Muhammad Chatib Basri berpendapat, sejumlah tekanan geopolitik seperti dampak konflik Rusia-Ukraina, melambatnya ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok serta negara-negara Eropa, akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Dengan melemahnya perekonomian di negara-negara tujuan ekspor Indonesia itu, menurut Chatib, akan berdampak juga pada melemahnya perekonomian Indonesia pada 2023.

Meski begitu, ujar Chatib, melemahnya perekonomian Indonesia tidak separah Singapura. Karena, proporsi ekspor Indonesia hanya 25% dari GDP.

Chatib yakin, meski perekonomian Indonesia akan slow down, belum sampai resesi.

“Untuk menghadapi kondisi perekonomian yang serba salah saat ini, tidak ada ruang untuk membuat kesalahan,” ujarnya.

Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Rudi Purwono menambahkan, secara global lembaga-lembaga keuangan dunia  mengungkapkan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 akan lebih rendah daripada 2021, dan pertumbuhan ekonomi pada 2023 akan lebih rendah dari 2022.

Komoditas pangan dan energi, ujar Rudi, masih menjadi pengaruh utama pada perekonomian dunia. Dia memperkirakan, negara-negara di Asia Tenggara masih bisa mencatatkan inflasi yang relatif terkendali.

Rudi menyarankan pemerintah untuk menjaga pasar domestik di tengah potensi daya beli masyarakat yang rendah.

Dia berharap APBN tetap sehat untuk dapat menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin, serta mendorong pertumbuhan dunia usaha.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual  berpendapat kondisi perekonomian Indonesia pada 2023 diperkirakan sangat baik. Alasannya, menurut David, di tengah perekonomian global yang terguncang saat ini Indonesia mendapatkan sejumlah windfall profit dari kenaikan harga beberapa komoditas.

Dia berharap, hasil dari windfall profit itu dimanfaatkan untuk belanja yang produktif. Seperti meningkatkan kapasitas produksi manufaktur dan perdagangan di sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM).

David berpendapat, kebijakan yang lebih integral antarinstitusi pemerintah sangat dibutuhkan agar mampu memanfaatkan potensi di sejumlah sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu Financial Expert CNBC Indonesia, Olivia Louise mengatakan di tengah guncangan ekonomi global banyak mata uang utama dunia terdepresiasi, namun mata uang Indonesia justru menguat.

“Mudah-mudahan kondisi seperti ini bisa berlanjut,” ujar Olivia.

Dengan kondisi tersebut, Olivia optimistis Indonesia tetap bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik.

Jurnalis senior Saur Hutabarat berharap kerja sama yang baik antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas keuangan di Tanah Air terus terjaga agar mampu menghasilkan kebijakan yang baik dalam menyikapi dampak perekonomian global.(*)

“Upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang kita miliki sangat penting di tengah ancaman krisis energi dan pangan yang dialami banyak negara di dunia,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8).

Pada akhir Mei, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR mengungkapkan bahwa untuk mendorong produktivitas, anggaran belanja negara tahun 2023  akan difokuskan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, serta infrastruktur.

Lestari yang akrab disapa Rerie mengapresiasi langkah pemerintah untuk memperkuat sejumlah sektor dasar dalam pembangunan, yang pada dua tahun terakhir terdampak pandemi dan goncangan krisis global.

Namun, Legislator NasDem itu berpendapat ancaman krisis global saat ini harus benar-benar dijawab dengan peningkatan produktivitas masyarakat dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang kita miliki.

Dengan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dari pemerintah, Rerie berharap masyarakat dapat terus meningkatkan produktivitasnya.

Karena itu, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berbagai peluang dan kesempatan untuk bekerja dan berusaha harus dibuka dan diciptakan agar masyarakat mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.(*)

“Semua negara memang lagi banyak masalah. Bahkan, dalam sejarah, banyak terjadi negara gagal. Kita (Indonesia) belum, kita masih tertata dengan baik dan bagus,” ungkap Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/7).

Negara yang baru mengalami kebangkrutan adalah Sri Lanka. Kebangkrutan karena gagal membayar utang luar negeri senilai 51 miliar dolar AS (Rp 764,79 triliun). Sri Lanka juga kehabisan stok dolar, sehingga tidak mampu membiayai impor barang-barang pokok termasuk BBM, akibatnya berbagai harga mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR ini menegaskan jika posisi Indonesia tidak akan seperti Sri Lanka karena sistem perekonomian Indonesia masih cukup baik untuk mengantisipasi berbagai gejolak ekonomi global.

“Indonesia masih bagus, masih jauh (dari kebangkrutan),” tegas Martin.

Agar Indonesia tetap kokoh menghadapi situasi yang serba sulit, jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengajak kepada seluruh pihak agar menjaga bangsa dengan menunjukkan sikap yang taat pajak serta kondusifitas keamanan dalam negeri.

“Kita harus sama-sama saling jaga, jangan mau di adu domba. Jangan mau ribut sesama kita sendiri karena akan berdampak buruk,” katanya.

Politisi kelahiran 31 Mei 1978 ini mencontohkan Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan karena rakyatnya sudah tidak percaya dengan pemimpinnya. Akibatnya, rakyat bergejolak dan menurunkan pemerintahan.

“Supaya kita tidak seperti Sri Lanka, kita harus tenang, jangan mudah terprovokasi dan juga kita harus jaga negara kita ini,” tandas Martin.

Sebagai data, lembaga kajian ekonomi, Visual Capitalist melakukan survei mengenai situasi perekonomian berbagai negara. Hasilnya, ada 25 negara di dunia terancam mengalami kebangkrutan.

Ke 25 negara yang terancam kebangkrutan versi Visual Capitalist yakni El Salvador, Ghana, Tunisia, Pakistan, Mesir, Kenya, Argentina, Ukraina, Bahrain, Namibia, Brasil, Angola, Senegal, Rwanda, Afrika Selatan, Costa Rika.

Negara selanjutnya adalah Gabon, Moroko, Ekuador, Turki, Republik Dominika, Ethiopia, Colombia, Nigeria dan Meksiko. (RO/RN)

“Masalah pangan yang kita hadapi adalah bagian dari masalah global yang juga dihadapi oleh negara-negara lain di dunia. Karena itu perlu langkah-langkah antisipasi agar kita memiliki ketahanan pangan yang lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Mengantisipasi Ancaman Krisis Pangan Dampak Perang Ukraina-Rusia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (13/4).

Diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto, (Direktur Sparklabs Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan Bayu Krisnamurti (Wakil Menteri Pertanian 2009-2011 dan Wakil Menteri Perdagangan 2011–2014),  Dwi Andreas Santosa (Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung) dan MG Westri Kekalih Susilowati (Dosen Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah) sebagai narasumber.

Hadir pula Martin Manurung (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI) dan Luthfi A Mutty (Pelaku Usaha Tani/Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, para pemangku kepentingan harus belajar dari berbagai konflik global saat ini dengan terus berupaya memperkuat sumber daya yang kita miliki agar mampu memberi jaminan ketahanan pangan, setidaknya selama pemulihan untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Ketahanan pangan, jelas Legislator NasDem itu, merupakan keadaan ketika semua orang memiliki akses sosial dan ekonomi terhadap kecukupan pangan yang bergizi untuk hidup produktif dan sehat.

Pada tahun 2020, ungkap anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah badan dunia menganalisis secara komprehensif tentang ancaman serta indikasi kerawanan pangan dan malnutrisi secara global berdasarkan refleksi mendalam atas situasi pandemi yang menggerogoti setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan catatan Badan Pangan Dunia (FAO), ujar Rerie, kondisi itu diperparah dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina sehingga  menyebabkan kenaikan 17,1% harga komoditas biji-bijian dunia, termasuk barley, gandum dan jagung.

Karena, tambah anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, krisis yang terjadi di dunia sering kali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia, akibat terjadinya lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan.

Kondisi itu, tambahnya, harus segera diantisipasi dengan berbagai langkah strategis yang terukur, lewat kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar negeri ini mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik.

Wakil Menteri Pertanian 2009- 2011, Bayu Krisnamurti mengungkapkan, inflasi Indonesia Januari 2022 hingga Maret 2022 sudah tercatat 2,4%. Angka tersebut, menurut Bayu, sudah melampaui angka inflasi Indonesia pada 2019 prapandemi yang tercatat 2,27%.

Bayu menyarankan agar kita harus bersiap menghadapi inflasi Indonesia melebihi angka perkiraan pemerintah yang sebesar 3 +/-1% atau berkisar 4%.

Harga-harga komoditas dunia seperti gandum, sapi bakalan, gula, kedelai dan CPO,  kata Bayu, naik tajam. Hal itu, disebabkan pasokan komoditas lambat merespon pemulihan dari pandemi di beberapa negara.

Jadi, menurut Bayu, kondisi harga-harga komoditas dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja dan berdampak global, termasuk Indonesia.

Senada dengan Bayu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa mengungkapkan dampak harga komoditas dunia sangat mempengaruhi kondisi pasokan pangan Indonesia.

Kondisi saat ini, ujar Dwi, FAO food price indeks dunia sudah  mencapai 152 atau lebih tinggi daripada food price indeks saat terjadi perang Arab-Israel pada 1973-1975 yang sebesar 137.

Dwi memperkirakan tahun ini akan terjadi krisis pangan dunia dan kemungkinan akan panjang. Menghadapi kondisi itu, ujar Dwi, Indonesia akan kesulitan menghadapinya, karena angka ketahanan pangan Indonesia terus memburuk pada tiga tahun terakhir.

Dwi berharap berbagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat harus terus dilakukan, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Sejumlah terobosan anak bangsa, ujar Dwi, dalam menghasilkan bibit unggul tanaman pangan, produksi pupuk dan sejumlah inovasi lainnya harus mendapatkan dukungan yang memadai demi kemandirian pasokan pangan nasional.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian, Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengungkapkan kondisi harga-harga komoditas dunia saat ini dipengaruhi faktor geopolitik, perubahan iklim dan pandemi.

Menurut Bustanul, kondisi yang menyebabkan gejolak harga pangan itu harus diantisipasi secara menyeluruh.

Untuk jangka pendek, ujarnya, pemberian bantuan langsung tunai dan sejenisnya harus dilakukan secara efektif. Jangan sampai terjadi kebocoran.

Selain itu, tambah Bustanul, upaya dalam jangka menengah bisa dilakukan lewat pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai pasokan yang mampu meningkatkan nilai pangan. Sedangkan untuk jangka panjang dengan memperkenalkan teknologi pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan.

Dosen Program Studi Manajemen FEB Unika Soegijapranata Semarang, MG Westri Kekalih Susilowati berpendapat permasalahan pangan mencakup aspek produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat.

Karena, tambah Westri, masalah pangan sangat dipengaruhi alih fungsi lahan dan degradasi lahan di sisi produksi, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya status ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi dan pada akhirnya berpengaruh pada ketersediaan pangan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung berpendapat setiap komoditas memiliki karakteristik yang khas, sehingga perlakuan terhadap setiap komoditas harus berbeda untuk upaya perbaikan.

Martin juga mendesak agar pemerintah secara ketat mengawal harga-harga komoditas di tengah harga komoditas global yang bergejolak.

Menurut Legislator NasDem itu, upaya pengawalan harga komoditas pernah dilakukan pemerintah dan berhasil mengendalikan harga beberapa tahun lalu.

“Saya kira pemerintah bisa menerapkan strategi yang sama untuk mengendalikan harga komoditas kali ini,” ujar Martin.

Kolaborasi antara instansi dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah, tegas Martin, harus diperbaiki sehingga upaya untuk mengatasi gejolak harga komoditas di Tanah Air bisa berjalan dengan baik.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Luthfi A Mutty menambahkan masalah pangan yang dihadapi saat ini adalah dampak dari masalah global.

Meski begitu, menurut Luthfi, kondisi itu harus dihadapi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Karena, tambahnya, kelembagaan petani di Tanah Air saat ini terbilang lemah. Kelompok tani tidak lagi jadi tujuan untuk dibina. Banyak penyuluh pertanian, beralih dari tenaga fungsional menjadi tenaga struktural.

Sedangkan Jurnalis senior Saur Hutabarat mengatakan Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang begitu besar di sektor ketersediaan pangan yang harus segera diselesaikan.

Cadangan beras dalam negeri yang hanya tersedia untuk 1-2 bulan misalnya, ujar Saur, harus bisa ditingkatkan. Demikian pula produksi pangan nasional yang tidak mampu mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

Pemberdayaan petani dari sisi kemampuan dan kreativitas juga harus menjadi kepedulian bersama agar mampu mendorong produktivitas pangan nasional.(*)

“Ada optimistik dalam menatap perekonomian pada 2022, bila kita mampu melanjutkan kehidupan dengan norma-norma baru yang melahirkan kenormalan baru,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menatap Ekonomi Indonesia 2022 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/1).

Diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto, (Ekonom, Direktur Sparklab Universitas Pelita Harapan) itu menghadirkan Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Muhammad Chatib Basri(Menteri Keuangan 2013–2014), Hendri Saparini (Founder dan Ekonom Senior CORE Indonesia) dan David Sumual (Kepala Ekonom BCA) sebagai narasumber.

Selain itu hadir juga Dianta Sebayang (Ekonom, Masyarakat Ekonomi Syariah/MES) dan Tomy C Gutomo (Wartawan Ekonomi, Direktur Utama Harian DISWAY) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, sebagai sebuah negara untuk mengatasi dampak pandemi dan bangkit kembali harus diciptakan sinergi dan kolaborasi antara semua elemen bangsa.

Upaya untuk mendeteksi sejumlah potensi yang dimiliki dan berbagai usaha antisipasi dari ancaman yang akan terjadi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan dapat membantu dalam percepatan perbaikan ekonomi tahun ini.

Apalagi, ujar Legislator NasDem itu, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu minta masyarakat untuk bersama-sama bersikap optimistis dalam membangun dan mempercepat tercapainya target pertumbuhan ekonomi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengungkapkan bahwa saat ini kita dihadapkan pada perkembangan ekonomi digital yang luar biasa. Fenomena tersebut, kata Rerie, tidak bisa dikesampingkan begitu saja dan diharapkan mampu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memperkirakan pemulihan sektor UMKM akan lebih baik pada 2022. Karena sejumlah pondasi untuk pemulihan, sudah diupayakan pemerintah, seperti pinjaman modal dengan bunga ringan dan pembukaan sejumlah pasar baru bagi sektor UMKM.

Saat ini, jelas Teten, sudah sekitar Rp350 triliiun atau 79,1% dari target dana yang sudah disalurkan untuk UMKM. Sehingga, Teten berharap pemulihan UMKM tidak sekadar kembali ke posisi sebelum pandemi, tetapi bisa tumbuh lebih baik lagi agar sektor UMKM nasional mampu bersaing di masa datang.

Teten memperkirakan, perempuan, anak muda dan ekonomi hijau akan menjadi penggerak ekonomi di masa depan. Upaya yang harus dilakukan selanjutnya, adalah mendorong UMKM  bergerak mengelola sektor riil agar cakupannya lebih luas lagi.

Untuk merealisasikan langkah tersebut, tambah Teten, pemerintah memerlukan dukungan semua pihak agar UMKM bangkit untuk mewujudkan Indonesia maju.

Menteri Keuangan 2013–2014, Muhammad Chatib Basri mengungkapkan sejumlah negara memiliki pola pemulihan ekonomi yang berbeda. Sektor kesehatan dan vaksinasi, kata Chatib, menjadi penentu dalam proses pemulihan ekonomi di suatu negara.

“Jadi saat ini pemulihan ekonomi akan sangat tergantung pada kinerja Menteri Kesehatan dalam mengatasi problem kesehatan,” ujarnya.

Di sektor riil, Chatib menyarankan agar rantai pasokan dalam perdagangan harus melakukan diversifikasi daerah tujuan ekspor untuk memperkuat sektor tersebut.

Chatib mengaku sulit untuk memperkirakan besaran angka pertumbuhan ekonomi secara lebih rinci tahun ini, karena masih ada sejumlah variabel yang tidak pasti, seperti pandemi.

Sedangkan Founder dan Senior Ekonom CORE Indonesia, Hendri Saparini memperkirakan kondisi perekonomian 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021.

Menurut dia, secara umum pada tahun 2022 perekonomian Indonesia optimistis. Namun,  Indonesia masih punya sejumlah pekerjaan rumah, sehingga optimisme itu sangat tergantung pada kemampuan bangsa ini menuntaskan pekerjaan rumah tersebut.

Hendri menilai, perekonomian kita didominasi ekonomi domestik lewat konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Meski begitu, ujarnya, sejumlah perubahan global, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok misalnya, berpotensi mempengaruhi pertumbuhan domestik.

Demikian pula, jelas Hendri, banyaknya kekhawatiran terhadap pandemi lewat kebijakan menekan mobilitas masyarakat. Padahal,  pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dari terjadinya mobilitas masyarakat.

Untuk mempertahankan dan mendorong pertumbuhan, Hendri menyarankan agar pertumbuhan ekonomi domestik dioptimalkan.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual menilai perekonomian Indonesia saat ini sudah masuk masa pemulihan lewat peningkatan demand konsumen.

Pemulihan demand, ujar David, juga sudah terjadi di luar Jawa lewat boomingnya sektor komoditas. Diakuinya pemulihan ekonomi sudah menjangkau sejumlah sektor saat ini.(*)